Negosiasi tarif

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan konsorsium sepakat akan bernegosiasi ulang tentang penentuan tarif busway per kilo meter untuk koridor IV-VII. "Negosiasi segera dilakukan oleh tim evaluasi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto.

Tim itu terdiri dari perwakilan pemerintah, konsorsium busway dan lembaga lain seperti Institute for Transfortation and Development Policy (ITDP), Dewan Transportasi Kota serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Tarif per kilo meter diusahakan lebih rendah," kata Prijanto kepada wartawan di Balai Kota siang ini. Saat ini tarif per kilo meter yang di bayar BLU Transjakarta terhadap konsorsium di koridor IV-VII sekitar Rp 12.855 per kilo meter.

Berdasarkan hasil lelang pengadaan bus baru tahun lalu, tarif busway di koridor IV dan VII dimenangkan oleh perusahaan Lorena dan Primajasa dengan terif sekitar Rp 9500 per kilo meter. Sehingga tarif lama harus disesuaikan. [Tarif Busway Sepakat Dinegosiasi Ulang -TEMPO Interaktif - Rudy Prasetyo]

more

Pemilihan Dewan Transportasi Kota

Seleksi Dewan Transportasi Kota Dibuka

Koran Tempo - Seleksi pendaftaran Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dibuka pada 6-16 Agustus mendatang. Panitia akan memilih 13 anggota Dewan dan menunjuk dua orang dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian Daerah Metro Jaya.

"DTKJ dipilih dari delapan unsur," kata Ketua Panitia Ellen Tankudung. Delapan unsur itu antara lain perguruan tinggi, pakar transportasi, pengusaha angkutan, masyarakat pengguna jasa transportasi, lembaga swadaya masyarakat bidang transportasi, dan satu wakil dari awak angkutan.

Wakil Ketua Panitia Seleksi Azas Tigor Nainggolan berharap anggota DTKJ yang terpilih nanti tidak sekadar menjadi tukang stempel kebijakan transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "DTKJ periode kedua diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah transportasi," ujarnya. [SOFIAN]

MEDIA INDONESIA - 31 Juli 2007

Dewan Transportasi Kota Jakarta 'Mandul'
Penulis: Emir Chairullah

Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dianggap tidak berfungsi optimal dalam mengatasi persoalan transportasi di ibukota.
DTKJ sering hanya menjadi 'cap stempel' kebijakan Gubernur DKI Jakarta.

"Banyak kebijakan pemprov yang sebenarnya tidak sesuai dengan studi yang dilakukan. Tapi DTKJ tidak punya kekuatan untuk melawan itu," kata Wakil Ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan saat memaparkan rencana seleksi calon anggota DTKJ periode 2007-2009 di Jakarta, Selasa (31/7).
Hadir pada kesempatan itu beberapa anggota DTKJ periode 2005-2007 yang sekaligus menjadi Panitia Rekruitmen seperti Ellen Tangkudung, Darmaningtyas, TR Panjaitan, Ahmad Syafruddin, dan Noor Cholis.

Sebenarnya DTKJ sudah banyak menghasilkan rekomendasi kebijakan kepada Pemprov DKI. Sayangnya hampir sebagian produk rekomendasi itu tidak direspons pemprov.
"Akibatnya kejadian seperti pemangkasan jalur hijau di sepanjang Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin bisa terjadi," tambah Ahmad Syafruddin.

Karena itu, Tigor mengatakan, ke depan DTKJ harus mampu menguatkan fungsi kelembagaannya sebagai jembatan antara kepentingan stake holder transportasi dan pemerintah provinsi DKI. Penguatan fungsi ini tidak harus dalam bentuk penambahan wewenang DTKJ.
"Namun yang diperlukan yaitu kemampuan melobi pihak pemprov agar rekomendasi DTK dilakukan," ujarnya.

Faktor lain yang membuat DTKJ terlihat 'melempem' yaitu minimnya fungsi keterwakilan dalam anggota DTK sendiri. Seringkali, anggota yang berasal dari konstituen yang satu justru membela kepentingan konstituen lain.
"Misalnya anggota dari unsur lembaga konsumen justru membela kepentingan pengusaha angkutan. Ini repot," kata Darmaningtyas.

Mengenai proses seleksi, Ketua Panitia Seleksi Ellen Tangkudung mengatakan, pihaknya akan mencari 15 anggota baru dari berbagai kalangan. Unsur yang dilibatkan yaitu perguruan tinggi, pakar transportasi, pengusaha angkutan, masyarakat pengguna angkutan, LSM transportasi dan awak angkutan.
"Sementara dua unsur lagi yaitu Dishub dan Kepolisian akan ditentukan instansi mereka," ungkapnya.

Ia menyebutkan, proses pendaftaran dilakukan mulai 6 Agustus 2007 hingga 16 Agustus 2007. Setelah lolos persyaratan administratif, debat publik, psikotes, dan wawancara, anggota DTK yang baru diumumkan pada 2 Oktober 2007 untuk masa bakti dua tahun.
"Anggota DTK yang saat ini menjabat masih bisa ikut serta. Namun yang menjadi panitia seleksi tidak bisa ikut," tegasnya. (Che/Ol-03)
more

Tarif disesuaikan dengan daya beli

beritajakarta.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan mengevaluasi pelayanan bus transjakarta busway sebagai prasyarat disetujuinya rencana kenaikan subsidi maupun kenaikan tarif.

“Kita akan evaluasi pelayanan terlebih dulu. Kalau berdasarkan evaluasi ternyata pelayanan semakin baik, maka penambahan subsidi tidak akan menjadi masalah,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Ade Surapriatna kepada wartawan, Selasa (24/7).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan sejak awal busway memang telah disubsidi karena angkutan massal itu merupakan salah satu public service obligation.

“Sejauh kemampuan atau daya beli masyarakat masih rendah, sebaiknya subsidinya saja yang ditambah tapi tarifnya jangan naik dulu,” ujarnya.

Sampai saat ini , kata dia, dewan belum dapat memutuskan apakah tarif busway akan dinaikkan atau subsidinya yang akan ditambah agar busway tetap mampu melayani penumpang dengan baik.

“Hasil kajian tim independen yang ditunjuk Gubernur Sutiyoso baru saya terima hari ini. Pokoknya, dalam dua atau tiga hari kita akan memberikan masukan kepada pemprov apakah tarif busway naik atau subsidinya yang dinaikan,” ucapnya.

Sebelumnya, anggota Dewan Transportasi Kota (DTK) Andi Rahman meminta agar tim monitoring dan evaluasi Transjakarta yang akan dibentuk Pemprov DKI sebaiknya berasal dari kalangan independen agar kepentingan masyarakat terwakili. Tim tersebut akan bertugas mengaudit kinerja pelayanan transjakarta untuk menentukan besaran kenaikan tarif busway.

“Saya berharap tim tersebut melibatkan pihak independen. Sebab, apabila anggotanya berasal dari pihak terkait seperti Dinas Perhubungan dan BLU Transjakarta dikhawatirkan laporannya tidak objektif,” ujar Andi.

Dia berpendapat independensi tersebut sangat diperlukan agar kepentingan masyarakat terwakili. “Anggota tim itu bisa saja dari unsur Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Institute for Transportation and Development Policy, (ITDP) atau lembaga lainnya," ujarnya.

Apalagi, kata Andi, selama ini banyak keluhan dari pengguna busway mengenai waktu kedatangan bus. Buktinya, lanjut Andi, dalam rapat di Balai Kota Jakarta, Senin (16/7) lalu, Gubernur Sutiyoso sempat mempertanyakan kepada Dishub maupun BLU Transjakarta tentang laporan terkait waktu kedatangan bus.

"Pak Sutiyoso sempat marah karena dalam laporan dikatakan rata-rata kedatangan bus selama lima menit. Padahal berdasarkan laporan masyarakat dan media massa ternyata sampai 30 menit," kata Andi mengutip pernyataan Sutiyoso.

Andi melihat inti permasalahannya terletak pada kelemahan manajemen BLU TransJakarta yang dinilai tidak dapat mengelola operasional dan keuangan dengan baik sehingga timbul masalah seperti itu. "Bahkan Maret 2007 lalu, DTK Jakarta sudah menyampaikan rekomendasi yang isinya meminta pemprov membenahi manajemen BLU," ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Nurachman, mengatakan tim monitoring dan evaluasi itu berasal dari pihak independen. “Anggota tim tersebut di antaranya berasal dari DTK dan ITDP,” ujar Nurachman.
more

BLU Transjakarta Harus Transparan

BeritaJakarta - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organda DKI Jakarta, Herry JC Rotty meminta Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta harus transparan dalam melaporkan pendapatan penjualan tiket busway sehingga subsidi yang diberikan Pemprov DKI benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

"Menaikkan tarif itu gampang tapi yang lebih penting transparansi manajemen BLU Transjakarta harus didahulukan, dan bila perlu Komisi Pemberantasan Korupsi mengaudit Transjakarta,” kata Herry, Selasa (24/7).

Saat ini, kata Herry, subsidi dari APBD itu hanya sekitar Rp 83 per penumpang.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Ade Surapriatna mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta sudah mengajukan permohonan persetujuan penyesuaian tarif busway ke dewan dengan prosentase antara 50-75 persen. “Surat gubernurnya baru saya terima hari ini,” kata Ade.

Namun usulan persetujuan kenaikan tarif busway untuk semua koridor ini, tambah Ade masih harus dikaji ulang. “Kami akan evaluasi dulu dan bila perlu manajemen BLU Transjakarta yang mengelola angkutan umum ini diaudit,” ujarnya.

Surat Gubernur Sutiyoso kepada Ketua DPRD DKI tentang persetujuan kenaikkan tarif tertanggal 20 Juli lalu mengusulkan tiga alternatif tarif yang berlaku di atas pukul 06.00.

Sedangkan tarif pagi dari pukul 05.00-07.00 yang semula Rp 2.000 diusulkan naik menjadi Rp 3.000 dengan waktu yang lebih singkat mulai pukul 05.00 sampai pukul 06.00.
Tarif siang yang sebelumnya berlaku mulai pukul 07.00 yang semula Rp 3.500 diusulkan naik dengan beberapa tarif alternatif per penumpang yang berlaku mulai pukul 06.00 yaitu tarif Rp 5.000 dengan tambahan subsidi menjadi Rp 18.707.907.000, tarif Rp 5.500 dengan tambahan subsidi Rp 6.708.907.000, tarif Rp 6.000 dengan tambahan subsidi Rp 5.493.294.000.

Tarif bus non-AC dari tarif awal Rp 4.000 menjadi Rp 6.000 dikontribusikan bus penghubung Rp 1.900 untuk bus reguler Rp 2.000, Sedangkan bus Patas Rp 2.000 dan bus sedang disesuaikan dengan tarif yang berlaku.

Sedangkan khusus bus AC tarif awal Rp 6.500 menjadi Rp 9.000 yang dikontribusikan bus penghubung Rp 4.800 per penumpang. | Penulis: wawan | Sumber: wawan
more

Operasional Busway Panik

Republika - Belum lagi rencana busway koridor VIII, IX, dan X beroperasi Agustus mendatang, operasional tujuh koridor yang berjalan mulai keteteran. Besarnya subsidi untuk operasional bus bebas hambatan ini dituding menjadi penyebabnya. Sehingga pihak Badan Layanan Umum (BLU) TransJakarta di bawah naungan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI terpaksa memangkas jumlah armadanya. Keadaan ini diakui Sekdaprov DKI Jakarta, Ritola Tasmaya, jika manajemen busway sedang mengalami masa sulit.

Buntut kebijakan itu, membuat operator kelabakan karena pemasukan rupiah atas armada yang digunakan menjadi berkurang. Padahal masyarakat baru mulai menikmati lalu lalang busway di tujuh koridor seputar Jakarta. Dampak pengurangan armada itu berimbas pada bertambahnya jadwal waktu kedatangan busway ke tiap halte.

Pemprov DKI mengaku tidak sanggup menanggung beban subsidi. Satu-satunya jalan yang dimungkinkan adalah melalui kenaikan tarif. Kenaikan tarif yang akan terjadi pertama kalinya sejak tahun pertama kali diluncurkan pada 2004 masih tetap berlaku dalam pola rata atau flat fare senilai Rp 3.500. Penerapan tarif secara flat dipilih karena pada umumnya negara berkembang mengadopsi penerapan tarif ini. Di negara yang belum maju masyarakat dalam kelas menengah ke bawah tinggal di pinggir kota bukan di tengah kota. Dengan kebijakan tarif flat masyarakat menengah ke bawah bisa leluasa berkendara ke berbagai penjuru kota dalam jarak jauh dengan biaya terjangkau.

Bagi Ritola Tasmaya, kendati kenaikan tarif tidak terelakkan, pemerintah memutuskan untuk bersikap pro rakyat miskin. "Biar lah pengguna jarak dekat menggunakan kendaraan umum bila tarif baru busway terlalu tinggi," ujarnya, Rabu (19/7). Menciptakan pola berkendara yang berpihak pada rakyat kebanyakan memang bukan perkara mudah. Pola berkendara di Jakarta belum bisa dikatakan berpihak pada rakyat miskin. Untuk masyarakat yang tinggal di pinggir kota setidaknya dibutuhkan minimal dua kali pergantian kendaraan umum sebelum sampai ke tempat tujuan. Hitungan tersebut baru berlaku untuk satu kali perjalanan.

Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta yang juga penggiat LSM Pelangi, Andi Rahman, menyepakati dengan pemilihan tarif flat. "Ada unsur subsidi silang di situ," katanya. Masyarakat yang tinggal di tengah kota dan menggunakan jarak dekat menyubsidi pengguna antarkoridor karena notabene tinggal tidak di tengah kota. Masalahnya berdasar pengamatan Andi, pengguna busway jarak dekat lebih didominasi penumpang angkutan umum model lama yang beralih ke busway karena tidak memiliki pilihan lain.

Kenaikan tarif yang tidak terelakkan itu diharapkannya dibarengi dengan pembangunan berkendara lain yang terjangkau kantong masyarakat. "Ada kekhawatiran memang bahwa kenaikan tarif berdampak pada masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya. Berdasarkan penghitungan yang dilakukan Andi, 60 persen penduduk Jakarta hidup dengan penghasilan di bawah upah minimum provinsi. Artinya, 60 persen dari sekitar 7,5 juta jiwa menyambung nyawa dengan penghasilan di bawah Rp 900 ribu. Dengan mengasumsikan setiap menuju tempat kerja atau tujuan dibutuhkan dua kali pergantian kendaraan umum dengan biaya Rp 2 ribu untuk satu kendaraan, maka bila dihitung setiap bulannya sekitar 44 persen pendapatan mereka dihabiskan hanya untuk ongkos transportasi. Jumlah itu bila dikali dengan pengeluaran ongkos satu tahun, nilainya setara dengan Rp 5 juta.

Semakin minim pendapatan seseorang, bisa dipastikan pengeluaran transportasinya akan makin besar. "Sehingga pemerintah harus memberikan pilihan dan akses yang baik untuk menekan biaya transportasi warganya." Penekanan ongkos transportasi pada sebuah keluarga bisa dialihkan untuk pemberian gizi yang lebih baik bagi anak hingga perbaikan kualitas kesehatan. "Ini efek yang perlu dipikirkan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan transportasi massal."

Andi menyarankan cara yang tidak mahal untuk mewujudkan transportasi massal yang berpihak pada rakyat. Dia mengatakan pembukaan kebijakan pembangunan jalur pejalan kaki dan sepeda menjadi salah satu solusi. Bagi masyarakat dengan level ekonomi menengah ke bawah sesungguhnya kenyamanan bukan menjadi faktor utama. "Yang paling penting adalah keamanan yang terjangkau dengan bujet terbatas," katanya. Kenaikan tarif busway tentu mengakibatkan sejumlah masyarakat harus menekan kebutuhan tertentu. Caranya bisa tidak naik busway dan menggunakan kendaraan umum biasa.

Melalui perbaikan jalur pejalan kaki, Andi meyakini pengguna busway tidak surut. Karena mereka bisa mengkombinasikannya dengan berjalan kaki yang tidak menghabiskan biaya. Dia menambahkan dimana pun sudah menjadi kultur bahwa masyarakat menginginkan untuk tetap produktif dengan biaya seminim mungkin.

Keberhasilan bus rapid transit di Bogota yang ditiru Indonesia, terletak pada adanya jalur pejalan kaki yang baik. "Dengan jalur pejalan kaki terbangun lebih dari 300 kilometer, pengguna Transmillenio Bogota sanggup mencapai 1,6 juta jiwa per hari," terangnya. Padahal jalur busway di Jakarta jauh lebih panjang dari Bogota. Dengan panjang koridor busway mencapai 97,3 kilometer penumpang per harinya hanya 200 ribu.

Kajian Bank Dunia menyatakan pola transportasi yang optimal di negara berkembang merupakan kombinasi dari berbagai metode. Alasannya pengguna kendaraan umum memiliki pilihan yang berbeda sebagai efek dari perbedaan pendapatan. Kajian itu mengatakan peningkatan kesejahteraan masyarakat pengguna transportasi publik dimungkinkan sementara pemerintah menerima peningkatan pendapatan dari segi transportasi. Caranya adalah dengan menyediakan beragam pilihan berkendara untuk beragam segmen penggunanya. [indira rezkisari]
more

Gubernur Janji Tidak Naikkan Tarif Busway

[Suara Pembaruan] Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso berjanji, tidak akan menaikkan tarif bus jalur khusus (busway) jika DPRD DKI tidak setuju. Kenaikan tarif busway hanya satu dari beberapa alternatif yang dipertimbangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mengatasi kekurangan biaya operasional.

"Kalau DPRD tidak setuju menaikkan tarif, tetapi menaikkan subsidi busway, tidak apa-apa. Kita kan, hanya mengusulkan beberapa alternatif, tergantung mereka pertimbangkan mana yang harus disetujui," kata Sutiyoso, di Balai Kota, Selasa (17/7).

Menurut dia, Pemprov DKI menyiapkan tiga opsi untuk mengatasi persoalan kekurangan biaya operasional busway yang dikelola Badan Layanan Umum (BLU) TransJakarta. [source]

Tiga opsi yang dipertimbangkan adalah menaikkan tarif, menambah subsidi dari APBD, dan menaikkan tarif dalam jumlah tertentu sekaligus penambahan subsidi.

"Untuk menentukan besaran kenaikan tarif dan penambahan subsidi tentunya harus ada hitungan yang jelas. Makanya kita bentuk tim monitoring dan evaluasi untuk melakukan kajian selama dua sampai tiga minggu. Tapi sudah pasti kenaikan tarif tidak terhindarkan," kata Gubernur DKI.

Namun seperti diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Ade Surapriatna mengatakan, pihaknya tidak akan menyetujui kenaikan tarif busway hingga akhir tahun ini. Dewan akan mempertimbangkan menambah subsidi operasional busway melalui pembahasan anggaran belanja tambahan (ABT) APBD DKI 2007.

"Sebaiknya tarif busway tidak naik dulu tahun ini. Kalau alasan pelayanan dikorbankan karena ada pemotongan anggaran busway saat pengajuan APBD, kita akan hitung kembali tambahan subsidinya saat membahas ABT," kata Ade.

Ade menilai, kemampuan keuangan DKI masih dapat menanggung tambahan subsidi yang dibutuhkan untuk menutupi kekurangan biaya operasional busway di tahun ini. Pasalnya, DKI masih berpeluang menambah anggaran belanja sekitar Rp 575 miliar.

Hal itu, disebabkan DKI masih memiliki beberapa potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang belum tergarap. Apalagi, APBD DKI 2007 sebesar Rp 20,950 triliun yang disetujui Departemen Dalam Negeri masih di bawah plafon Rp 21,525 triliun yang merupakan hasil kesepakatan Pemprov dan DPRD DKI saat penyusunan APBD 2007.

Independen

Sementara itu, Anggota Dewan Transportasi Kota (DTK) Jakarta, Andi Rahman mengatakan, tim monitoring dan evaluasi yang akan mengaudit sistem operasional busway harus independen.
"Tim monitoring dan evaluasi yang mengevaluasi pengelolaan busway harus beranggotakan pihak independen, artinya tidak ada unsur Dinas Perhubungan maupun BLU TransJakarta, supaya hasil kajiannya obyektif," kata Andi.

Menurut dia, anggota tim dapat saja berasal dari unsur Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Institute for Transportation and Development Policy (Instran), atau lembaga lainnya yang mewakili masyarakat.

Dia menilai, monitoring dan evaluasi pengelolaan busway juga tidak bisa dilakukan dalam waktu tiga minggu. Minimal dibutuhkan waktu tiga bulan untuk memonitoring dan mengevaluasi semua komponen terkait pengelolaan busway, guna memperoleh penilaian subyektif dan kredibel.

"Pada Maret 2007, DTK Jakarta sudah menyampaikan rekomendasi yang isinya meminta Pemprov DKI membenahi manajemen BLU dan melakukan audit menyeluruh selama tiga bulan," ujar Andi.

Dia menilai, memburuknya pelayanan busway bukan disebabkan keterbatasan anggaran operasional, tetapi kelemaham manajemen BLU TransJakarta yang tidak profesional dalam mengelola dapat sistem operasional dan keuangan.

Baik Dinas Perhubungan maupun BLU TransJakarta belum memiliki standar minimum pelayanan sehingga cukup sulit bila hendak dilakukan audit standar pelayanan. "Ini harus menjadi perhatian tim monitoring dan evaluasi agar tidak seenaknya memberikan rekomendasi," kata Andi. [J-9]
more

Warga Tuntut Perbaikan Layanan Busway

Rencana Kenaikan Tarif
Dewan sarankan busway menggunakan tarif multi trip.

REPUBLIKA JAKARTA -- Masyarakat meminta Pemprov DKI Jakarta dan pengelola busway memperbaiki kualitas pelayanan sebelum menaikkan tarif. Perbaikan manajemen juga diperlukan sebagai jaminan bahwa kenaikan tarif dibarengi pelayanan yang baik.

Ely Rihmawati, karyawan swasta di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Selatan, tidak menyetujui rencana kenaikan tarif. "Karena pelayanan busway buruk," ujarnya, Selasa (17/7). Buruk dalam arti butuh lebih dari 3,5 menit untuk menunggu bus.

Pengguna busway koridor 1 dan 3 itu mengatakan, perbaikan manajemen diperlukan. Pasalnya tidak ada jaminan bahwa pelayanan bus yang beroperasi sejak tahun 2004 bisa membaik setelah tarifnya dinaikkan. "Apa ada jaminan harga naik maka pelayanan bisa lebih baik," kata Ely yang warga Kalideres, Jakbar.

Kenaikan tarif busway dinilai akan makin menjauhkan transportasi massal itu dari masyarakat menengah ke bawah. Ibnu Rusydi, karyawan yang bekerja di Kebayoran Baru, Jaksel, dan berdomisili di Pademangan, Jakut berujar kalau tarifnya naik bisa jadi naik busway pun tidak terjangkau.

Ibnu menoleransi kenaikan tarif busway menjadi Rp 4.000. "Kalau Rp 5.000 terlalu mahal," katanya. Menurutnya kenaikan ongkos busway tersebut sangat memberatkan. "Yang jelas bila naik harus ada perbaikan disiplin kedatangan busway," ujar pengguna busway koridor 1 tersebut.

Menunggu busway kadang membutuhkan satu menit saja, tapi bila antreannya sedang penuh untuk naik ke atas bus bisa menghabiskan satu jam. Pengguna busway lain, Bagus, mengatakan kenaikan tarif sebenarnya bisa dimengerti masyarakat. Bagus yang bekerja di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, dan kos di kawasan Kedoya, Jakarta Barat, itu menambahkan namun bila tidak dibarengi perbaikan pelayanan dikhawatirkan pengguna kendaraan pribadi tidak bersedia beralih ke busway. "Kalau sudah begitu tujuan adanya busway tidak tercapai. Jakarta tetap saja macet," tuturnya.

Saat ini pelayanan busway tidak memuaskan karena waktu tunggu yang tidak singkat, sehingga naik busway seringkali sama lamanya dengan naik bus biasa. Tidak cuma menuntut perbaikan pelayanan, Bagus berujar Pemprov dan BLU TransJakarta harus memaparkan berapa kerugian biaya operasional sehingga kenaikan tarif dibutuhkan. "Kalau bicara rugi berarti kita harus diberitahu besar operasionalnya dong," sambungnya.

Terkait rencana kenaikan tarif itu, DPRD DKI Jakarta menyarankan Pemprov DKI Jakarta supaya menerapkan tarif multi trip bagi penumpang bus TransJakarta. Besaran tarif sesuai jarak itu perlu diberlakukan untuk meningkatkan penerimaan, sekaligus dapat menekan kenaikan subsidi dan tarif yang direncanakan ditetapkan pada awal Agustus mendatang. Usulan tersebut mendapat dukungan BLU TransJakarta.

"Kami menyarankan kepada Pemprov DKI agar tarif busway tidak lagi menggunakan sistem jauh-dekat sama, yakni Rp 3.500. Kita ingin tarif bus ditetapkan sesuai jarak jauh dekat naik turunnya penumpang," ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Sayogo Hendrosubroto, Selasa (17/7).

Senin (16/7) lalu, Pemprov DKI berencana menaikkan tarif busway. Kenaikan diperlukan agar pelayanan busway dapat ditingkatkan. Namun, sebelum mengumumkan kenaikan tarif, Pemprov DKI melakukan kajian objektif pelayanan busway kepada masyarakat. Gubernur DKI, Sutiyoso mengatakan pihaknya tidak dapat serta merta menaikkan tarif sebelum memiliki kajian objektif.

"Kita akan kaji dulu apakah pelayanan bus TransJakarta dan pengenaan tarif saat ini sudah sesuai,'' katanya. [ind/zak]
more

Tarif Busway Naik, DPRD Tak Setuju

[Suara Pembaruan] Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso mengatakan, kenaikan tarif bus jalur khusus (busway) tidak terhindarkan. Tarif busway kemungkinan dinaikkan Agustus mendatang, setelah tim evaluasi dan pengawasan melakukan kajian terkait operasional busway, selama 2-3 minggu.

"Kenaikan tarif busway tidak terhindarkan, tapi kita akan berlakukan setelah ada kajian komprehensif. Kita juga akan meminta persetujuan DPRD DKI," kata Sutiyoso, seusai rapat pembahasan pengelolaan busway, di Balai Kota, Senin (16/7).

Hadir dalam rapat itu, jajaran dinas terkait, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Biro Keuangan, BLU TransJakarta, serta perwakilan DTK dan Masyarakat Transportasi Indonesia. [source]

Namun, Ketua DPRD DKI Jakarta, Ade Surapriatna mengatakan, pihaknya tidak akan menyetujui kenaikan tarif busway hingga akhir tahun ini. Dewan akan mempertimbangkan menambah subsidi operasional busway melalui pembahasan anggaran belanja tambahan (ABT) APBD DKI 2007.

"Sebaiknya, tarif busway tidak naik dulu tahun ini. Kalau alasan pelayanan dikorbankan karena ada pemotongan anggaran busway saat pengajuan APBD, kita akan hitung kembali tambahan subsidinya saat membahas ABT," kata Ade.

Menurut dia, keuangan DKI masih dapat menanggung tambahan subsidi yang dibutuhkan untuk menutupi kekurangan biaya operasional busway di tahun ini. Pasalnya, DKI masih dapat menambah plafon APBD DKI sampai Rp 21,525 triliun dalam perubahan APBD 2007.

Seperti diketahui, APBD DKI yang diusulkan ke Depdagri pada awal Januari 2007 sebesar Rp 21,525 triliun. Namun setelah direvisi Depdagri, APBD DKI 2007 lalu dikurangi menjadi Rp 20,950 triliun.

"Sebaiknya, kenaikan tarif busway diberlakukan tahun depan, supaya dapat diperhitungkan sekaligus untuk operasional tiga koridor baru busway. Tahun ini, kita cukup lakukan evaluasi dan pembenahan," ujar Ade.

Subsidi

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Nurrachman mengatakan, akibat pemotongan anggaran busway, dana untuk membiayai operasional busway tahun ini berkurang Rp 55,012 miliar.

Adapun perkiraan pendapatan busway tahun ini, mencapai Rp 378,780 miliar, berasal dari APBD DKI 2007 Rp 203 miliar dan penjualan tiket Rp 175,780 miliar. Sedangkan pengeluaran mencapai Rp 433,793 miliar, di mana sekitar Rp 304 miliar untuk operator dan Rp 129,594 miliar untuk nonoperator (antara lain perusahaan tiket).

"Dengan pendapatan Rp 378,780 miliar sementara penge-luaran mencapai Rp 433,792 miliar, berarti Pemprov harus nombok Rp 55,012 miliar. Untuk menyiasatinya, kita terpaksa membatasi pengoperasian armada busway. Memang konsekuensinya pelayanan kepada masyarakat memburuk, tapi kita tidak bisa lakukan efisiensi lagi karena anggaran pas-pasan," kata Nurrachman.

Pemprov DKI sudah membuat beberapa alternatif perhitungan besaran kenaikan tarif busway. Salah satu yang dipertimbangkan adalah menaikkan tarif busway menjadi Rp 5.000.

Pasalnya, dengan tarif tersebut, Pemprov DKI hanya perlu menambah subsidi sebesar Rp 18,708 miliar untuk biaya operasional.

"Kami akan mencoba mencari besaran kenaikan tarif yang ideal, sehingga tidak membebani masyarakat, tetapi juga tidak membebani APBD DKI. Kami tetap akan memberikan subsidi untuk busway, tetapi tidak dalam jumlah besar karena ada kebutuhan untuk subsidi program lainya, seperti kesehatan dan pendidikan," kata Sutiyoso.

Namun Ade berpendapat, kekurangan biaya operasional sebesar Rp 55,012 miliar dengan tarif busway Rp 3.500 yang berlaku saat ini, dapat dialokasikan dalam ABT saat pembahasan perubahan APBD 2007. Pasalnya, masih ada potensi pendapatan DKI sebesar Rp 575 miliar, sehingga plafon belanja APBD DKI 2007 dapat ditambah.

Dia menjelaskan, saat membuat rancangan APBD DKI 2007, DPRD dan Pemprov sepakat APBD DKI 2007 sebesar Rp 21,525 triliun. Hal itu, sudah diperhitungkan dari potensi PAD yang belum tergarap.

Namun saat dievaluasi Depdagri, plafon APBD DKI 2007 lalu dikurangi sebesar Rp 575 miliar menjadi Rp 20,950 triliun. Sehingga ada potensi pendapatan yang belum tergarap dan dapat saja digunakan untuk menambah subsidi busway sebesar Rp 55,012 miliar.

"Dengan potensi pendapatan yang masih ada sekitar Rp 500 miliar, apa artinya menambah subsidi Rp 55,012 miliar daripada harus mengorbankan rakyat dengan menaikkan tarif busway padahal pelayanan masih buruk," kata Ade. [J-9]
more

Sistem Tarif Busway Sebaiknya 'Multi Trip'

JAKARTA--MIOL: Multi trip merupakan alteratif terbaik dalam penerapan sistem tarif penumpang busway.

Besaran tarif sesuai jarak perlu diberlakukan untuk meningkatkan penerimaan, sehingga kenaikan subsidi dan tarif dapat ditekan.

Ketua Komisi D DPRD DKI Sayogo Hendrosubroto menyatakan hal itu di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/7), menanggapi rencana Pemprov DKI menaikkan tarif busway (bus Transjakarta) [source]

Belum ada kepastian kapan mulai diberlakukan. Gubernur Sutiyoso masih menunggu hasil kerja tim monitoring di lapangan selama dua pekan. Tim independen itu baru dibentuk.

"Kami (Dewan-Red) menyarankan kepada pemprov agar tarif busway ke depan tidak lagi sistem jauh dekat sama Rp3.500. Kita ingin tarif bus Transjakarta ditetapkan sesuai jarak jauh dekat turun penumpang," ujar Sayogo.

Anggota DPRD DKI dari F-PDI Perjuangan tersebut menambahkan penyamaan tarif untuk jarak jauh dan dekat menyebabkan banyak penumpang membayar ongkos sekali saja walau transit untuk perjalanan jauh.

Dengan sistem tarif jauh dekat sama, lanjut Sayogo, dampaknya selain mengurangi penerimaan, tarif tunggal itu juga mematikan angkutan umum lain akibat tidak mendapat penumpang," kata Sayogo.

Saran anggota DPRD DKI dua periode itu juga pernah disampaikan Ketua Organda DKI Herry JC Rotty. Menurut Herry, terdapat 40.000 penumpang lintas koridor yang menikmati perjalanan dengan sekali bayar.

Jika diberlakukan tarif multi trip, penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta akan meningkat dan subsidi bisa ditekan.

Sebelumnya, Pemprov DKI berencana menaikkan tarif dan subsidi bus Transjakarta. Kenaikan itu diperlukan agar pelayanan busway dapat ditingkatkan.

Namun, Ketua DPRD DKI Ade Surapriatna menegaskan,pihaknya pasti menolak kenaikan tarif busway.

"Kalau subsidi tarif dari APBD DKI melalui BLU Transjakarta, kita setuju." (Media Indonesia, 17/7).

Sayogo mengatakan, DPRD tidak akan menyetujui kenaikan tarif atau subsidi jika belum melewati proses evaluasi dan monitoring untuk penerimaan, pengeluaran, dan pelayanan bus Transjakarta.

Perhitungan komponen biaya operasional maupun kebutuhan gaji karyawan bus Transjakarta dan BLU Transjakarta tidak dapat dilakukan di atas kertas, tapi harus melalui penelitian mendalam.

Sutiyoso mengatakan, guna mengurangi subsidi dari APBD untuk BLU Transjakarta, wajar bila tarif busway dinaikkan tapi besarnya yang wajar, tidak terlalu memberatkan penumpang.

"Makanya kita lihat dulu bagaimana hasil tim monitoring busway dalam dua minggu ini sebagai bahan pertimbangan guna menetapkan tarif baru," ujar Sutiyoso. (Ssr/OL-03)
more

Prihatin Masalah Busway

Republika | Penggunaan fasilitas angkutan massal seperti busway saat ini sudah menjadi kebiasaan warga Jakarta. Keberadaannya sudah teruji mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan pada akhirnya kemacetan pun bisa berkurang. Walau pun dalam pelaksanaannya di lapangan belum maksimal benar.

Sayangnya, informasi (manajemen busway terancam bangkrut) itu jelas merupakan hal yang kurang baik. Dampaknya bisa dirasakan oleh penumpang yang sudah terbiasa menggunakan angkutan massal yang dinilai sudah cukup nyaman ini. Masyarakat yang sudah antusias dan memandang keberadaan (busway) positif, dengan adanya informasi tersebut dikhawatirkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan berkurang. [source]

Saya berharap Pemprov DKI Jakarta melalui dinas terkait segera membenahi masalah ini. Jangan sampai masyarakat sebagai pengguna jasa busway menjadi korbannya. Selama ini, keberadaaan busway menjadi inovasi dalam pembangunan transportasi di Ibu Kota. Tentunya kita bangga, dibanding daerah lainnya memiliki sarana transportasi seperti busway.

Untuk lebih memaksimalkan busway, sebaiknya dibangun feeder yang menghubungkan wilayah penyangga semisal Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sehingga masuknya kendaraan pribadi dari daerah-daerah itu ke Jakarta bisa berkurang dan tidak memacetkan jalanan.[man]
more

Tarif Baru Busway Diputuskan Pekan Depan

Selama tiga tahun berjalan, dewan tidak pernah mendapat laporan detil mengenai pemasukan dan pengeluaran busway.

Republika | JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso akan memutuskan kenaikan tarif busway Senin besok (16/7). Tarif sebesar Rp 3.500 dianggap sudah tidak memadai dengan kondisi busway yang hendak beroperasi di 10 koridor tahun depan.

"Kalau tarif tidak dinaikkan, kita harus menanggung subsidi yang sangat besar," ujar Sutiyoso, Jumat (13/7). Untuk tahun anggaran 2007, Pemprov mengeluarkan anggaran Rp 210 miliar bagi subsidi busway di tujuh koridor. Padahal anggaran yang sebenarnya dibutuhkan untuk menyubsidi adalah Rp 386,8 miliar.

Kekurangan subsidi lantas dipenuhi dengan cara efisiensi. Caranya dengan tidak mengoperasikan 95 persen armada busway. Akibatnya, beberapa bulan terakhir masyarakat merasakan jarak kedatangan antarbus yang lebih dari standar awal yaitu 3,5 menit. Penumpukan penumpang di halte lalu menjadi tidak terhindari.

Tarif Rp 3.500 merupakan besaran yang ditentukan sejak busway pertama kali diluncurkan pada awal 2004. Hingga saat ini, tarif tersebut tidak mengalami kenaikan.

Sekdaprov DKI Jakarta, Ritola Tasmaya, mengatakan kenaikan tarif busway nanti sudah termasuk memperhitungkan tiga koridor baru yang akan berjalan tahun depan. Yaitu koridor VIII (Lebak Bulus-Harmoni), IX (Pinang Ranti-Pluit), dan Koridor X (Cililitan-Tanjung Priok). "Tarif baru akan ditetapkan masih secara flat," ujarnya.

Pemilihan sistem tarif rata atau flat rate tersebut diadopsi dari pola transportasi yang umumnya diterapkan negara berkembang. Di Bogota, tempat Jakarta meniru pola pengadaan busway tarif yang diberlakukan flat. Alasan Bogota, seperti negara berkembang pada umumnya, masyarakat berpenghasilan rendah tinggal di daerah pinggiran kota. Sehingga subsidi akan paling banyak diberikan pada pengguna dengan jarak jauh yang tinggal tidak di tengah pusat kesibukan kota.

Sementara sistem zonasi dianggap tidak tepat untuk Jakarta karena kurang berpihak pada masyarakat menengah ke bawah. "Di negara maju seperti Amerika, zonasi tepat diterapkan karena warga menengah justru tinggal di tengah kota," tuturnya.

Mengenai alternatif pendapatan seperti iklan untuk mengurangi beban subsidi, Ritola mengatakan pemerintah justru hendak menghilangkan busway dari segala unsur iklan. Pemprov pada prinsipnya menginginkan halte serta bus yang bersih dan bebas dari iklan. Apabila pendapatan dari iklan minimal tidak mencapai 20 persen nilai subsidi, Pemprov mungkin tidak akan mengkomersialkan busway dengan iklan. "Kalau tidak signifikan buat apa?"
Mulai tahun ini Pemprov juga mewajibkan BLU TransJakarta menjalani proses audit. "Agar transparan dan akuntabilitas," katanya.

Namun, rencana kenaikan tarif busway di mata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Arkeno belum tepat. Dia mengatakan, sebelum menaikkan tarif, pengelola atau BLU TransJakarta harus memberikan paparan secara rinci terlebih dulu mengenai kinerjanya. "Dulu besar subsidi yang diminta Pemprov Rp 280 miliar disetujui Rp 210 miliar dengan catatan BLU harus melakukan efisiensi," ujarnya.

Kendati sudah berjalan tiga tahun, dewan tidak pernah mendapat laporan detil mengenai pemasukan dan pengeluaran busway. Laporan mengenai pemasukan seperti dari iklan tidak pernah diterima. Tidak cuma dilaporkan, Arkeno meminta audit keuangan BLU TransJakarta dilakukan secara menyeluruh. "Tapi biarkan dulu lah masyarakat menikmati busway dengan Rp 3.500. Supaya pola transportasi ini terbiasa pada masyarakat," tuturnya. Politisi PKS ini mengkhawatirkan kenaikan busway justru mengakibatkan masyarakat memilih transportasi lain yang harganya setara tarif baru.

Sebelumnya, Dirut PT Trans Batavia, Azis Rismaya Mahfud yang menjadi operator busway koridor II dan III mengatakan, pihaknya terus merugi karena BLU TransJakarta tidak mengoperasikan seluruh armadanya. Parahnya lagi, pembayaran biaya pelayanan dari BLU TransJakarta kepada operator hanya sebesar 80 persen. "Dengan kondisi tersebut, kita terpaksa membayar gaji karyawan hanya 50 persen. Ini sudah berlangsung sejak Februari 2007," ujar Azis.[ind/man]
more

KA sudah seperti busway

Lebih Canggih dan Lebih Nyaman
Angkutan masal kereta api (KA) jalur ganda (double track) jurusan Tanah Abang-Serpong sudah banyak berbenah. Setelah jalur sepanjang 23 km tersebut diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu, kini giliran tiket elektronik dioperasikan di sepanjang stasiun yang dilintasi jalur tersebut. [Foto: detikfoto]

Pengoperasian tiket elektronik menjadi harapan banyak pihak. Pasalnya, angkutan KA selama ini terkesan kumuh, tidak disiplin dan banyak penumpang ilegal. Predikat tersebut memang sulit dilepaskan mengingat angkutan itu didominasi golongan menengah bawah. Budaya numpang nunut (naik tanpa tiket) sudah benar-benar tertanam dalam benak para pengguna KA langganan. Tak heran jika selama bertahun-tahun, ribuan penumpang KA ilegal menjadi teman akrab gerbong-gerbong tua yang telah berumur puluhan tahun.

Namun, PT Kereta Api bersama pemerintah telah banyak berbenah. Dalam beberapa dekade terakhir, upaya peremajaan KA telah banyak dilakukan. Termasuk upaya mendatangkan gerbong eks Tokyo yang relatif jauh lebih baik daripada gerbong saat ini. Selain itu, upaya pembangunan track ganda serta empat track menjadi prioritas untuk menambah kapasitas angkut serta mencegah terjadinya kecelakaan.

Rencana pengoperasian tiket elektronik memang sudah sejak lama. Jauh sebelum pembangunan jalur double track tersebut, mengingat tingginya angka kebocoran tiket penumpang. Hampir sekitar 30 persen, penumpang KA tak membeli tiket atau melakukan kecurangan. Baik dengan membeli tiket tapi tidak sesuai tujuannya maupun bayar di atas kepada kondektur.

Penambahan 1.500 petugas dari PT Kencana Lima sudah banyak membuktikan tingginya angka kebocoran tersebut. Saat ini penambahan jumlah penumpang terus naik hingga mencapai angka 27 ribu per harinya. Upaya sterilisasi terus dilakukan petugas di setiap stasiun. Para pihak yang tidak berkepentingan di dalam stasiun dilarang keras memasuki stasiun.

Kepala PT KA Daops I Jakarta Yudarso Widyono mengatakan, untuk mencegah kebocoran, dilakukan renovasi stasiun. Satu stasiun dianggarkan Rp 900 juta. Meski jumlah tersebut jauh dari nilai cukup, minimal bisa membuat stasiun steril, bersih dan nyaman. Secara bertahap, rencananya, seluruh stasiun bakal dirovasi. Untuk menunjang aksi tersebut, pengerahan petugas tidaklah cukup. Di situlah tiket elektronik memiliki makna setelah penataan dilakukan sebelumnya.

Setelah tiket elektronik dioperasikan, PT KA juga menambah jumlah tingkat kepadatan lalu lintas dengan pengerahan 10 KA baru. Sehingga, untuk jalur Tanah Abang-Serpong per harinya terdapat 42 KA yang melintas. Sebelum dioperasikan hari ini, kemarin telah dilakukan pengecekan di sejumlah stasiun sepanjang jalur tersebut.

Kahumas PT KA Jabotabek Akhmad Sujadi menyebutkan, setelah alat tiket elektronik dicek satu per satu, hari ini dipastikan tiket elektronik dioperasikan. Dia mengatakan, untuk mengantisipasi jumlah ledakan di sejumlah stasiun padat penumpang, beberapa stasiun telah disiapkan tiket elektronik di setiap stasiun besar masing-masing 6 ribu tiket seperti Stasiun Serpong, Stasiun Sudimara serta Stasiun Tanah Abang. Sehingga, tingkat kedisiplinan penumpang akan semakin bertambah. "Kami tak muluk-muluk. Tambah 5 persen saja sudah bagus. Itu dari 27 ribu penumpang per harinya," kata Sujadi saat ditemui di Stasiun Serpong kemarin.

Permasalahan klasik yang dihadapi PT KA selama ini adalah bocornya pemasukan dari tiket karena sebagian pengguna jasa ini tidak membayar. Yang kedua adalah ulah oknum petugas KA yang menarik pembayaran di atas KA dan tidak dimasukkan kas negara. Kebocoran ini akibat tak membayar tiket ini diperkirakan sebesar 45 persen dari jumlah penumpang per tahun. Namun setelah dilakukan sosialisasi serta penindakan terhadap mereka penumpang gelap di KA, maka jumlah tersebut dapat ditekan hingga tersisa sekitar 15 persen. "Sisa ini yang terus kita tekan salah satunya dengan penggunaan tiket elektronik ini. Terkait oknum yang melakukan pungli, kami akan membenahi secara bertahap," kata Sujadi.

Lalu bagaimana tanggapan penumpang KA? Benarkan tiket elektronik memberikan kenyamanan. "Tak apa-apa jika diterapkan tiket elektronik. Asalkan seluruh KA bisa diganti AC semua. Sebab, selama ini KA banyak yang tidak tertutup, para pegasong banyak berkeliaran. Penuh sesak, berdiri, banyak copet dan gelandangan," kata Anita, pengguna KA langganan Serpong-Tanah Abang yang biasanya kerap meluncur dari Serpong pukul 05.00 itu.

Dengan mengganti KA dengan AC, tentu saja akan menambah kenyamanan. Sebab, jika hanya menerapkan tiket elektronik tanpa diikuti peremajaan KA, dapat dipastikan uasaha membuat kenyamanan tersebut hanya sepihak. Nyaman di kereta api, tidak nyaman di penumpang. Sehingga, penerapan tiket elektronik harus berbarengan dengan peremajaan seluruh KA. "Agar bisa benar-benar seperti busway. Tiket elektronik, dalam bus juga AC. Cuma busway saat ini juga sudah jelek. Berdesakkan. Saatnya kereta api memberikan pelayanan terbaik agar bisa mengungguli busway," tambah Nisa, penumpang satu jurusan dengan gadis cantik itu. (anz/aak/far) - www.indopos.co.id
more

Pelayanan Busway Memburuk

[Suara Pembaruan] Keluhan masyarakat tentang pelayanan bus jalur khusus (busway) yang mulai memburuk, kini terjawab. Penumpang yang berdesakan dan jarangnya bus yang beroperasi ternyata disebabkan Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta sebagai pengelola busway membatasi pengoperasian armada.

"Pihak Transjakarta beralasan pembatasan armada terpaksa dilakukan untuk menghemat biaya operasional karena kurangnya anggaran," kata Direktur Utama PT Trans Batavia, Azis Riesmaya Mahpud, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (11/7).

Menurut dia, saat mengadakan kerja sama dengan BLU Transjakarta, PT Trans Batavia selaku operator busway koridor II (Harmoni-Pulo Gadung) dan koridor III (Harmoni-Kalideres), diwajibkan menyediakan 126 armada. [source]

Hal itu, lanjut Azis, disesuaikan dengan perhitungan 55 bus dioperasikan di koridor II dan 71 bus di koridor III untuk melayani kapasitas penumpang sebanyak 85 per bus dengan headway (jarak waktu pengoperasian antarbus) sekitar 3,5 sampai lima menit. Diharapkan dengan 126 armada, pelayanan kepada penumpang busway akan optimal dan memberikan kenyamanan.

Dia mengungkapkan, jumlah armada tersebut, telah dipenuhi PT Trans Batavia dalam jangka waktu satu tahun masa pengoperasian busway koridor II dan III. Namun, setelah armada busway seluruhnya dipenuhi, BLU Transjakarta ternyata tidak mengoperasikan seluruh bus yang tersedia.

Pada hari kerja, BLU Transjakarta hanya mengoperasikan 42 armada dari 55 armada di koridor II dan 42 armada dari 71 armada di koridor III. Sedangkan pada Sabtu dan Minggu, di koridor II hanya dioperasikan 30 armada dan 35 armada di koridor III.

"Ini mulai dilakukan Transjakarta sekitar empat bulan terakhir, setelah banjir besar melanda Jakarta awal Februari lalu," ujar Azis.

Pembatasan armada tersebut, tidak hanya mempengaruhi buruknya pelayanan bagi pengguna busway, namun juga merugikan PT Trans Batavia. Pasalnya, fee jasa yang dibayarkan BLU Transjakarta kepada PT Trans Batavia hanya untuk armada yang dioperasikan.

Sementara armada lain yang tidak dioperasikan tidak mendapat fee jasa, padahal PT Trans Batavia harus membayar kredit kepada pihak bank yang memberikan pinjaman untuk pembelian armada busway.

"Fee jasa yang kami terima juga tidak mencapai kilometer minimal karena headway yang diterapkan BLU Transjakarta tidak sesuai dengan kesepakatan, yaitu 3,5 menit antarbus. Banyak armada yang sengaja ditahan cukup lama di terminal, sehingga penumpang di halte harus menunggu sampai 25 menit," kata Asiz.

Jarak Tempuh

Dia mengungkapkan, BLU Transjakarta membayar fee jasa setiap bulan sesuai rupiah per kilometer untuk jarak tempuh setiap bus. Dalam kondisi standar, jarak tempuh armada busway koridor II dan III berkisar antara 290 sampai 300 kilometer (Km) per hari.

Adapun tarif rupiah per kilometer yang disepakati BLU Transjakarta dengan PT Trans Batavia adalah Rp 12.885 per kilometer. Dengan demikian, pendapatan PT Trans Batavia per bulan dari fee jasa bisa mencapai Rp 112 juta per bus. Namun, dengan pembatasan pengoperasian armada yang dilakukan BLU Transjakarta, jarak tempuh bus milik PT Trans Batavia hanya sekitar 165 kilometer per hari. Angka tersebut, jauh dari kilometer minimal yang disepakati, yakni 290 kilometer per hari.

"Ini jelas merugikan kami. Bukan hanya dirugikan dari jarak tempuh bus yang tidak mencapai kilometer minimal per hari, kami juga menanggung kerugian untuk armada yang tidak dioperasikan karena tidak ada pendapatan fee," ujar Azis.

Dia mengatakan, PT Trans Batavia telah menyurati Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, untuk membicarakan masalah tersebut. Namun karena padatnya acara gubernur, sampai saat ini, pertemuan antarkedua pihak belum dapat dilakukan.

"Saya harap gubernur memberi perhatian atas masalah ini. Jangan dibiarkan begitu saja, sampai masa tugasnya berakhir. Kalau tidak ada penyelesaian, kami ancam mogok. Biar masyarakat tahu, busway ternyata tidak ada bedanya dengan PPD," kata Azis. [J-9]
more

Sistem Busway Masih Perlu Diperbaiki

Republika Online: Sejumlah aktivis, pengamat menilai, perlu perbaikan mekanisme institusional dan operasional untuk mengoptimalkan busway. Angkutan massal ini bisa mengurangi masalah kemacetan di Ibu Kota jika dilakukan perbaikan sistem dan dilindungi payung hukum dalam pelaksanaannya.

"Secara institusional, harus ada kewenangan dan tanggung jawab yang jelas di antara stake holder serta memiliki sistem manajemen standar seperti SOP (standard operating procedure)," ujar Andi Rahmah dari Yayasan Pelangi.

Andi dan sejumlah aktivis lainnya berbicara dalam diskusi mengenai peran busway dalam mengatasi kemacetan Jakarta, yang diselenggarakan Yayasan Pelangi Indonesia di Museum Fatahillah, Jakarta Barat, pada Kamis (5/7).

Secara operasional, sistem angkutan massal sebagai jalur utama harus terintegrasi dengan sistem pengumpan (feeder) terdiri dari jaringan angkutan umum lain, pejalan kaki, maupun pengendara kendaraan pribadi. "Selama ini tak ada sinkronisasi antara busway dengan angkutan umum reguler," kata Rahmah.

Untuk itu, Rahmah mengusulkan perlu dilakukan restrukturisasi rute angkutan umum reguler. "Itu untuk memastikan efisiensi dan efektifitas pengoperasian sistem angkutan umum ini sebagai feeder Busway," kata Rahmah. Selain itu, akses bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda perlu diperhatikan keamanan dan kenyamanannya.

Mengenai masalah kemacetan yang disebabkan volume kendaraan yang terus meningkat, Rahmah menyarankan pemerintah segera menetapkan kebijakan pengendalian kepemilikan kendaraan pribadi. "Yaitu dengan mekanisme kepemilikan lahan untuk memastikan kendaraan pribadi tidak diparkir di badan jalan," jelas Rahmah. "Juga menerapkan skema pungutan penggunaan jalan sebagaimana telah direncanakan dalam pola transportasi makro DKI Jakarta."

Nilai kerugian kemacetan di Jakarta, menurut Andi Rahmah, peneliti dari Yayasan Pelangi Indonesia, diperkirakan sebesar 12,8 triliun pada tahun 2003 dan meningkat menjadi 43 triliun pada tahun 2007. "Ini merupakan kombinasi dari kerugian akibat pemborosan bahan bakar, kehilangan waktu produktif dan biaya kesehatan akibat pencemaran udara," jelas Rahmah. Menurut staf pengajar Teknik Planologi Trisakti, Yayat Supriatna, masalah transportasi terutama kemacetan terjadi karena inkonsistensi antara land-use plan (tata guna lahan) dan transport plan (perencanaan transportasi). "Pengembangan land-use lebih pesat dari pengembangan jaringan transportasi," kata Yayat. "Itu karena penentuan penggunaan lahan kota merupakan suatu proses pasar, sehingga penggunaan lahan merupakan hasil persaingan ekonomi di antara berbagai alternatif penggunaan," lanjutnya.

Untuk mengatasi permasalahan transportasi terutama kemacetan, lanjut Yayat, perlu pemikiran ulang mengenai arah kebijakan mendatang. "Apakah land use plan atau plan yang akan jadi lokomotif," jelasnya. Lebih lanjut ia menyarankan prioritas pengembangan sistem angkutan umum baik secara sistem maupun fisik. Busway yang ada saat ini hanya berupa jalur dan bukan sistem terpadu untuk memecahkan masalah kemacetan.

Bubung Burhana, Presiden Direktur PT Jakarta Express Trans (PT JET), sepakat melakukan pembenahan pengoperasian busway. ''Termasuk di dalamnya pengadaan bus untuk memenuhi rasio kebutuhan armada di beberapa koridor tersebut yang akan terpenuhi dalam bulan ini,'' ujarnya. Menurut Bubung pelayanan angkutan umum yang menjadi salah satu bagian dari Pola Transportasi Makro (PTM) Jakarta ini, benar-benar pelayanan dengan standar kelas dunia. ''Pelayanan standar dunia itu jelas mengacu pada pengoperasian bus yang berjadual dan tepat waktu.''

Senada juga diungkapan Aziz Riesmaya Mahfud, Direktur Utama PT Trans Batavia (PT TB) sebagai pengelola koridor II dan III. Pihaknya terus berupaya melakukan sejumlah pembenahan. Selain mempersiapkan pramudi yang handal, penambahan armada juga soal pool kendaraan dan pusat perbengkelan pun menjadi perhatian utama.
( c51/ruz )
more

Penyerobotan Busway Masih Terjadi

jakarta, kompas - Meski sudah ada kesepakatan mengamankan jalur khusus transjakarta dari penyerobotan kendaraan lain, tetapi Rabu (4/7) mobil pribadi, angkutan umum, dan pengendara sepeda motor masih tampak memadati busway.

Di beberapa ruas jalan, anggota polisi juga masih mengarahkan kendaraan menggunakan jalur transjakarta demi mengurangi kemacetan.

Pantauan Kompas, Rabu, penyerobotan terjadi di sekitar Tugu Tani, baik menuju Kwitang maupun Gambir. Di jalur Kwitang, tengah hari kemarin amat padat. Kendaraan roda empat, bajaj, sepeda motor, dan taksi tanpa segan melaju di jalur transjakarta meski di bundaran Tugu Tani polisi lalu lintas lengkap dengan sepeda motor patrolinya sedang berjaga. [source]

Keadaan serupa terjadi di jalur menuju Pulo Gadung. Pengemudi kendaraan lain tidak bersedia menyisakan tempat bagi transjakarta saat melaju di terowongan Senen.

Di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, jalur transjakarta juga masih dilewati kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi itu masuk dari pertigaan di depan RS Sint Carolus dan keluar di dekat perempatan Pramuka.

Sementara Otista Raya, tepatnya di dekat Terminal Kampung Melayu, sekitar pukul 14.30 seorang polisi juga mempersilakan kendaraan pribadi masuk ke jalur bus khusus itu. Padahal saat itu Jalan Otista Raya dalam keadaan kosong.

Jalur bus Transjakarta di Jalan Jenderal S Parman, Jakarta Barat hingga Rabu (4/7) juga masih diserobot pengguna mobil dan motor pribadi. Para pengendara motor semakin leluasa memasuki jalur bus khusus itu. Separator hancur di sejumlah titik sehingga memudahkan motor keluar masuk jalur khusus Bus Transjakarta itu.

Rima, pengguna Bus Transjakarta di Manggarai, Jakarta Selatan mengatakan, penyerobotan jalur Transjakarta seharusnya dapat diminimalisasi jika frekuensi kedatangan bus menjadi lebih sering. Pengendara kendaraan pribadi akan takut memasuki jalur itu jika banyak bus yang melintas, seperti di koridor Blok M-Kota.

Menurut Sekretaris Daerah DKI Jakarta Ritola Tasmaya, pemerintah sebenarnya menginginkan penambahan frekuensi layanan bus Transjakarta hingga tiga sampai lima menit sekali, untuk menekan penyerobotan jalur oleh kendaraan pribadi. Namun, penambahan frekuensi itu memiliki konsekuensi penambahan subsidi pemerintah atau peningkatan harga tiket.

"Pemerintah hanya perlu memperbaiki layanan transjakarta sebagai bus angkutan umum massal cepat. Pertama, armada bus diperbanyak sehingga kekerapan frekuensi pelayanan penjemputan penumpang di tiap halte mencapai target, yaitu 3 - 5 menit sekali," kata Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Bambang Susantono.

Menurut Bambang, saat ini didukung pengusaha transportasi se-Jabodetabek, pemerintah hanya perlu lebih mengaktifkan interkoneksi antara transjakarta dengan feeder busway dan kereta api.

Dengan demikian kebutuhan masyarakat akan alat transportasi massal untuk saat ini dapat dipenuhi sehingga menjadi pilihan masyarakat daripada menggunakan kendaraan pribadi dan terjebak kemacetan. (nel/eca/arn/ong)
more

Roro Rahmawati Jatuh Cinta pada Busway

Republika Online: Inspirasi membuat lagu bisa datang darimana saja. Itulah yang dialami oleh penyanyi dan sekaligus pencipta lagu, Roro Rahmawati. Ketika terjebak dalam kemacetan lalu-lintas, ia melihat bus Transjakarta meluncur dengan kencang, dan saat itu juga idenya pun muncul untuk membuat tembang tentang busway.

"Maka jadilah lagu berjudul Busway," kata Roro. Merasa bahwa lagu tersebut bisa dijual, artis ini lalu menghubungi arranger-nya di Badung. "Saya bilang, saya sudah punya lirik lagu tentang busway. Tolong buatkan saya musiknya. Pokoknya musiknya yang rame, ada dangdut, disko, R&B, plus rap-nya," jelasnya. Setelah digarap, maka jadilah tembang busway yang juga dijadikan andalan dalam albumnya yang ketiga ini, bertajuk Busway.

Proses penggarapan album ini, menurut wanita ini, dimulai pada Oktober dan rampung Desember 2006. Ia sama sekali tidak menyangka kalau albumnya ini mendapat respons dari publik, termasuk dari Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso. "Bang Yos (sapaan akrab Sutiyoso) memberikan dukungan penuh atas album saya ini," tambahnya.

Buktinya, lanjutnya, ia dan tim musisi diterima secara khusus oleh gubernur awal Februari 2007. "Dia sempat bilang mengapa tidak sekalian saja dibikinkan sinetronnya, toh lagunya sudah ada?," ujar Roro meniru usulan Bang Yos. Secara umum lagu-lagu dalam album Busway ini menyajikan tema cinta, termasuk kecintaan kapada busway.
(ruz )
more

Organda: Sutiyoso Dinobatkan Sebagai Bapak Pembaruan Transportasi

Pengoperasian busway patut ditiru daerah lain.

Republika Online: JAKARTA -- Peringatan HUT Organda ke-45 ditandai dengan penobatan Sutiyoso sebagai Bapak Pembaruan Transportasi. Organda menilai, Gubernur DKI Jakarta ini telah mampu secara revolusioner mengatasi masalah transportasi di Ibu Kota melalui konsep Pola Transportasi Makro (TPM).

Pola TPM yang di antaranya melahirkan busway terbukti telah banyak mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan massal. Penganugerahan dilakukan secara simbolis oleh Menteri Perhubungan, Jusman Syafii Djamal di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas Jl Merdeka Selatan Jakarta Pusat, Sabtu (30/6).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda U.T Murphy Hutagalung menyatakan, pemberian penghargaan kepada Gubernur Sutiyoso sudah melalui pengkajian dari berbagai aspek oleh tim khusus Organda. "Keputusan penganugerahan itu berdasarkan rapat pleno Organda pada bulan Mei 2007."

Mengutip situs resmi Pemprov DKI Jakarta, Murphy menjelaskan, terobosan Sutiyoso di bidang transportasi dengan meluncurkan busway patut ditiru daerah lain. Demikian pula pengoperasian angkutan air (waterway) merupakan langkah jitu meminimalisir kemacetan di Jakarta. Senada dengan Hutagalung, Ketua DPD Organda DKI Jakarta, Herry Rotty menilai penghargaan kepada Sutiyoso sangat pantas.

Pada kesempatan tersebut Sutiyoso mengaku dirinya tersanjung dengan pemberian penghargaan itu. Karena bila dibandingkan dengan para pengusaha yang menerima piagam penghargaan, upaya yang dilakukan belum maksimal dalam menangani transportasi secara menyeluruh. "Apa yang saya lakukan dalam pembangunan transportasi di Ibu Kota belum berarti apa-apa, serta belum mampu memenuhi seluruh keinginan dan aspirasi masyarakat yang mendambakan pelayanan angkutan umum yang memadai."

Ancam Mogok Massal
Masih berbelitnya regulasi di bidang transportasi serta tingginya pungutan liar (pungli) masih menjadi kendala yang dirasakan Organda. Menurut ''Pungli yang kami alami baik secara liar maupun resmi yang mencapai 30 persen dari cost kami,'' ungkapnya.

Menurutnya aksi pungli itu tak cuma dilakukan preman pada angkutan darat di seluruh Indonesia, melainkan pula oleh oknum petugas dengan nilai Rp 18 triliun per tahunnya. ''Anda akan lebih tercengang lagi bahwa ternyata pungli resmi yang dilakukan pemerintah melalui perda-perda dan peraturan lainnya mencapai besaran 40 triliun rupiah per tahunnya.''

Contohnya, kata Murphy, registrasi KIR di DKI Jakarta yang seharusnya hanya Rp 65 ribu, namun praktik di lapangan bisa mencapai Rp 350 ribu. ''Juga misalnya saat ini kalau kita punya 100 bus, kita harus punya 100 izin usaha dan 100 izin trayek. Padahal badan usahanya cuma satu. Peraturan seperti ini kan lucu dan aneh,'' ungkap Murphy.

Atas kondisi itu pihaknya mengancam melakukan aksi mogok massal. Upaya ini terpaksa dilakukan, karena selama ini pemerintah serta DPR tidak pernah mengindahkan apa yang menjadi permasalahan di angkutan umum. ''Kami telah berupaya baik ke pemerintah dan DPR, juga menemui langsung Menhub bahkan Wapres. Namun semuanya tidak ada tanggapan sama sekali.''

Menurut Murphy, saat ini Organda menaungi 1,5 juta pengusaha angkutan umum darat se-Indonesia yang melibatkan 16 juta pekerja dengan 9 juta kendaraan. Ditanya kapan aksi mogok massal digelar, Murphy menyatakan bahwa waktunya belum ditentukan. ''Yang jelas ini sudah kesepakatan (hasil Mukernas Organda di Banten-red), tinggal waktunya saja. Bisa saja stop operasi ini hanya setengah hari, sehari, dua hari atau lebih,'' ungkapnya. n osa/man

Fakta Angka

Rp 18 Triliun
Besaran pungli yang terjadi pada angkutan darat di seluruh Indonesia tiap tahunnya.
more

Dishub Kekurangan Petugas Jalur Busway

Republika Online: JAKARTA -- Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengaku kekurangan personel untuk mengawasi operasional armada TransJakarta di jalur busway. Kekurangan tersebut kadang diatasi dengan bantuan petugas dari Polda Metro Jaya.

Kepala Sub Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PPL&AJ) Dinas Perhubungan DKI, Riza Hashim, mengatakan petugas pengawas lalu lintas berjumlah 616 orang. Padahal titik persimpangan yang harus diawasi sebanyak 796. "Sering kali memang koordinasi tidak berjalan," ujar dia, Selasa (26/6).

Riza menjelaskan setiap persimpangan atau putaran berbentuk U harus diawasi dua petugas. Artinya dari 616 petugas yang ada cuma bisa mengawasi 313 persimpangan. Sisanya lantas tidak sanggup terawasi. "Petugas itu pun masih harus dibutuhkan untuk menertibkan lalu lintas lain di luar jalur busway," tuturnya.

Insiden perusakan mobil dinas milik Sudin Perhubungan Jakpus terjadi akibat petugas polisi di awal jalur busway di kawasan Galur membiarkan sejumlah kendaraan pribadi masuk ke dalam. Namun oleh petugas Dinas Perhubungan malah menilang pengendara di ujung jalur busway. Merasa dijebak, pemilik kendaraan yang marah lalu merusak kendaraan Sudin Perhubungan Jakpus.

Riza menambahkan, petugas Dinas Perhubungan menilang bukan tanpa dasar. Sesuai KUHAP pasal 6 ayat (1), dinas tersebut melalui penyelidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang dimilikinya diperbolehkan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar peraturan. "Jadi tidak benar kalau penyidik kami tidak punya wewenang dalam pelanggaran lalu lintas," ujar dia. Dalam setiap pelanggaran, PPNS Dinas Perhubungan membuat berita acara pemeriksaan cepat. Setelah itu berita acara diserahkan ke pengadilan negeri.

Terkait insiden tersebut, menurut Riza, polisi akhirnya memutuskan untuk melepaskan pemilik kendaraan pribadi. Alasannya mereka melintas di jalur busway atas komando polisi yang bertugas di jalan. Insiden itu juga tidak menyurutkan tugas Dinas Perhubungan dalam mengawasi jalur busway. ind
more

Busway Bukan Kereta Api

Republike Online: Saya sangat sedih dan trenyuh membaca berita beberapa surat kabar yang memberitakan korban-korban tertabrak Busway yang rata-rata meninggal serta luka parah. Memang Busway punya jalur sendiri, tapi dia bukan kereta api yang bisa menjalankan kendaraannya secepat-cepatnya atau seenak-enaknya saja, karena jalur yang dibuat untuk Busway adalah jalur tempat orang-orang dahulu menyeberang dan membawa kendaraan umum.

Saya bukan pengguna Busway, tapi pengguna jalan yang mengimbau semua pihak untuk saling berhati-hati. Juga kepada para pengendara Busway tolong jangan terlalu kencang melarikan kendaraan Anda. Berhati-hatilah memacu kendaraan Anda di tempat-tempat ramai, karena pengguna jalan --terutama pejalan kaki-- waspada ketika menyeberangi jalan yang banyak mobil tapi tidak waspada, tapi kadang lupa pada jalur Busway.

Imam Boerhan
Jl Jelambar Baru III/21
RT 07 RW 010, Jelambar,
Jakarta Barat
more

Jakarta operasikan waterway

JAKARTA - Impian warga ibu kota untuk mendapatkan layanan transportasi air menjadi kenyataan. Ini setelah dua kapal penumpang secara resmi melayani masyarakat dari Dermaga Halimun hingga Dermaga Dukuh Atas sepanjang 1,7 kilometer kemarin. [foto: detikfoto]

Gubernur DKI Sutiyoso menyatakan, angkutan air tersebut dapat dijadikan alternatif transportasi umum di Jakarta. Hanya saja, untuk jangka waktu hingga dua tahun mendatang masih difokuskan untuk keperluan pariwisata.

Peresmian ini sekaligus menjawab keraguan masyarakat atas keseriusan Pemprov DKI Jakarta membenahi wilayah sungai dan dijadikan sebagai salah satu alternatif angkutan umum.

Menurut pria kelahiran Semarang itu, pembangunan waterway merupakan bagian dari skenario besar penataan sistem transportasi di wilayahnya yang dikenal dengan Pola Transportasi Makro (PTM). Penataan transportasi ini meliputi pembangunan Bus Rapid Transportation (busway), Light Rapid Transit, Mass Rapid Transportation (Monorel) serta waterway (angkutan sungai).

"Ini merupakan cikal bakal hadirnya transportasi makro di Jakarta setelah adanya busway, waterway, dan menyusul monorel," katanya.

[waterway di Jerman: jembatan air - sebuah terobosan teknologi | foto: nonprophet]

Lebih lanjut Sutiyoso menambahkan, peresmian waterway merupakan cikal bakal hadirnya moda transportasi yang terintegrasi. Rencananya, ke depan transportasi ini akan menghubungkan beberapa wilayah yang sebelumnya tak terlayani angkutan umum lain. Misalnya, kawasan Halimun, Stasiun KA Dukuh Atas, tepian Jalan KH Mas Mansyur, dan berakhir di pintu Karet, tanah Abang Jakarta Pusat.

Untuk mengatasi hal tersebut, dibuka jalur waterway dengan rute Halimun-Karet sepanjang 1,7 kilometer dari rencana awal sepanjang 3,6 km dari Manggarai-Karet.

Sutiyoso juga menyinggung kebiasaan warga Jakarta yang membuang sampah di sungai. Akibat kurang sadarnya masyarakat dengan kondisi tersebut, pemerintah harus merogoh dana APBD Rp 30 miliar untuk menangani masalah sampah saja.

"Mestinya Anda menanyakan pada gubernur baru nantinya berapa besar dana yang disiapkan untuk penanganan sampah," ucapnya kepada wartawan kemarin.

Pada bagian lain, pembenahan transportasi air sebetulnya belum berjalan sempurna. Pasalnya, longsor sepanjang 500 meter yang terjadi di sepanjang kawasan Sungai Ciliwung di kawasan Jalan Sultan Agung masih terlihat belum banyak mendapat sentuhan.

Begitu juga dengan kondisi dinding pembatas sungai yang ada di sepanjang kawasan Halimun, Jakarta Pusat. Dinding pembatas yang banyak retak dan berlubang tidak mendapat pembenahan dari petugas.

Sedangkan pembongkaran jembatan dan saluran air yang menghadang di kawasan itu juga belum banyak mendapat alternatif. Apakah itu akan dibongkar atau ada alternatif pembuatan jalur baru. Hingga kemarin, saluran yang menghadang tersebut masih tampak melingkar di atas sungai. Begitu juga dengan jembatan yang ada. Tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Semuanya masih tetap seperti hari biasanya.

Menurut Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Sutanto Soehodho, masalah utama yag dihadapi waterway Jakarta adalah menumpuknya sampah. Ribuan kubik sampah mengalir setiap harinya dari hulu hingga hilir.

Sehingga, tak heran, di sepanjang Sungai Ciliwung tersebut, sampah masih tampak mendominasi. Namun, kata dia, kondisi sampah di atas aliran sungai tersebut bukan alasan bagi pemda untuk tidak bisa berbuat. Apalagi, hingga menunda proses angkutan air menjadi angkutan alternatif yang menjadi kebutuhan mendesak tersebut. "Tidak perlu bertahun-tahun. Jika serius, tiga bulan saja sudah cukup," ungkapnya. (anz/aak) indopos
more