Dewan Transportasi menolak

Rencana Kenaikan Tarif Busway Ditolak
Parlemen tidak akan mengizinkan tarif naik bila belum ada langkah efisiensi biaya operasional busway.

Dewan Transportasi Kota Jakarta menolak rencana kenaikan tarif bus Transjakarta. "Pelayanannya masih di bawah harapan," kata anggota Dewan Transportasi, Harya Setyaka Dillon, dalam konferensi pers di halte busway Balai Kota kemarin.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jakarta berencana memberlakukan tarif busway Rp 5.000 pada Januari tahun depan, naik dari tarif selama ini yang Rp 3.500. Kenaikan itu, kata Sekretaris Daerah Ritola Tasmaya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Rencana kenaikan tarif ini sebelumnya juga ditolak oleh Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta. Parlemen tidak akan mengizinkan tarif naik bila belum ada langkah efisiensi biaya operasional busway.

Dalam pemaparan kemarin, Dewan Transportasi Kota mengutip sebuah survei tentang Transjakarta. Survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini menyimpulkan bahwa 74 persen responden, total 1.062 orang, mengeluhkan lamanya waktu menunggu armada Transjakarta. "Idealnya 2-5 menit per bus," kata Tubagus Haryo, anggota Dewan.

Selain waktu menunggu, standar pelayanan minimum busway hingga kini belum juga lengkap. "Ini termasuk pembahasan kami," katanya. Hasil penjualan tiket yang tidak transparan juga menjadi keberatan Dewan. Berapa persisnya subsidi untuk setiap penumpang belum diketahui. "Mesti diaudit dulu sebelum memutuskan tarif naik atau tidak," kata Tubagus.

Menurut catatan Dewan, pemerintah Jakarta mengusulkan subsidi untuk penumpang busway mencapai Rp 230 miliar untuk anggaran tahun depan. Padahal publik pengguna busway hanya 5 persen dari penduduk Jakarta.

Pada kesempatan yang sama Dewan juga merekomendasikan agar tiket kertas yang berlaku sekarang diganti dengan tiket elektronik (online). Hal ini demi mempermudah proses audit dan pengawasan penjualan. Tiket elektronik juga akan menghemat biaya lantaran bisa berlaku hingga enam bulan. MUHAMMAD NUR ROCHMI - KoranTempo

Laporan Sinar Harapan | Andreas Piatu:

Dewan Transportasi Kota (DTK) Jakarta menyatakan menolak rencana kenaikan tarif busway yang akan diberlakukan 2008. Untuk menaikkan tarif busway harus dikaji secara sungguh-sungguh terutama menyangkut aspek manajemen.
Hal ini dikatakan anggota DTK, Herry C Rotty kepada SH, Jumat (28/12) siang. Dia menyatakan, kenaikan tarif busway tidak bisa dilakukan begitu saja, tapi harus dikaji secara benar-benar mengenai pengelolaannya.

Kenaikan tarif jelas akan menambah beban masyarakat. Karena itu, kepentingan masyarakat, beban maysarakat harus dipertimbangkan dalam rencana menaikkan tarif. ‘’Kenaikan tarif tidak ada hubungan dengan keuntungan operator karena operator dibayar berdasarkan kilometer,’’ kata Rotty.
Sikap penolakan DTK terkait rencana kenaikan tarif busway itu secara resmi akan disampaikan, Sabtu (29/12) siang ini.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta, Ritola Tasmaya kepada SH mengatakan, bila tarif busway naik dari Rp 3.500 menjadi Rp 5.000 suatu yang masih dalam batas wajar. Kenaikan sebesar itu masih bisa dimengerti mengingat subsidinya besar.
Dalam kondisi sekarang, pilihannya adalah menaikkan tarif atau menambah subsidi. Bila tidak ada kenaikan tarif maka subsidi pasti ditambah. Sebaliknya, kalau tarif naik tentu subsidi berkurang atau tetap tergantung besarnya kenaikan tarif. ‘’Pilihannya menambah subsidi sehingga membengkak atau menaikkan tarif,’’ katanya.

Subsidi Pemda Jakarta sangat besar. Dengan tarif Rp 3.500, Pemda Jakarta menyubsidi sekitar Rp 300 miliar setiap tahun. Jumlah itu akan semakin membengkak karena tambahan koridor busway yang sekaligus berarti ada tambahan bus.
Semakin banyak bus dioperasikan akan semakin besar subsidi karena Pemda Jakarta membayar operator berdasarkan kilometer. Makin banyak kilometer yang ditempuh akan semakin besar beban yang harus dibayar kepada operator.

Sehubungan dengan adanya tambahan koridor yang berarti terjadi pertambahan bus maka Badan Layanan Umum (BLU) TransJakarta sebagai pihak pengelola mengajukan anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk tahun 2008. Anggaran sebesar itu mengingat subsidi yang makin besar dengan adanya tambahan bus yang dioperasikan.

Hanya saja usulan BLU TransJakarta hanya mendapat persetujuan sekitar Rp 260 miliar. Alasannya, dari bus yang dioperasikan, tentu ada pemasukan sehingga rencana Rp 500 miliar bisa dipenuhi. Selain itu, dengan makin banyak bus yang dioperasikan, pemasukan pun akan bertambah yang bisa dipakai BLU.

Bila tarif tidak naik dan subsidi tidak ditambah maka dampaknya banyak bus tidak dioperasikan karena tidak ada anggaran cukup untuk membayar kepada operator.
Dampak lebih jauh adalah pelayanan busway kepada masyarakat semakin buruk. Antrean panjang di halte-halte, busway penuh sesak dan tidak ada bedanya dengan angkutan umum lain akan terjadi. [Sinar Harapan}n
more

Koridor IV-VII Mengkhawatirkan

Dishub Akan Bersikap Tegas terhadap Operator Penyedia Armada

Jakarta, Kompas - Realisasi proyek bus transjakarta dengan jalur khusus atau busway lanjutan untuk Koridor IV, V, VI, dan VII mengkhawatirkan. Berpijak pengalaman koridor sebelumnya, terdapat berbagai hambatan yang tidak teratasi dengan baik.

"Masalah yang paling utama, sesuai komitmen, adalah penyediaan armada bus transjakarta harus berbahan bakar gas. Padahal, suplai maupun kualitas bahan bakar gas masih menjadi persoalan pihak operator bus transjakarta," kata Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Soetanto Soehodho, Jumat (11/8).

Selanjutnya, hambatan itu terletak pada konsistensi penyediaan jumlah armada setiap koridor. Soetanto mengatakan, jangan sampai infrastruktur Koridor IV, V, VI, dan VII nanti selesai dibangun, tetapi kesiapan 203 bus yang dibutuhkan itu tersendat.
Berkaca pada Koridor II dan III dengan operator dari konsorsium Transbatavia yang memiliki kewajiban menyediakan 126 armada bus, tetapi hingga kini hanya tersedia 63 bus dan akhir bulan nanti diperkirakan bertambah lima armada bus lagi. "Sebelum melangkah pada koridor berikutnya, seharusnya ada monitor dan evaluasi pada koridor yang sudah ada," kata Soetanto.

Kelemahan pada ketersediaan armada bus disebabkan penunjukan anggota konsorsium yang terbatas pada perusahaan penyedia angkutan umum yang berimpitan dengan jalur bus transjakarta. Menurut Soetanto, ke depan perlu dibuka peluang bagi investor yang benar-benar mampu secara konsisten memenuhi kewajibannya.
"Investor dari perusahaan taksi, misalnya. Perusahaan itu juga mungkin menjadi anggota konsorsium operator bus transjakarta," kata Soetanto.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Nurachman mengatakan, masalah ketersediaan armada bus transjakarta yang lambat pada Koridor II dan III memang sepenuhnya tanggung jawab anggota-anggota konsorsium. "Dinas Perhubungan akan bersikap tegas dengan memberi batas waktu pemenuhan armada sebagai kewajiban anggota-anggota konsorsium," katanya.

Saat ini ketersediaan bus transjakarta untuk Koridor I menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI. Untuk Koridor II dan III menjadi tanggung jawab konsorsium Transbatavia dengan anggota perusahaan Mayasari Bhakti, Metro Mini, PPD, dan Steady Safe.
Menurut Nurachman, hanya Mayasari Bhakti yang sudah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan armada bus bagi Koridor II dan III. Ini akan disusul Metro Mini yang akan menyerahkan lima armada bus akhir bulan nanti.

Sementara itu, juru bicara PT Kereta Api (KA) Daops I dan Divisi Jabotabek, Achmad Sujadi, mengatakan, sebenarnya jembatan perlintasan Gunung Sahari yang disebut-sebut menjadi kendala pembangunan Koridor V tak perlu terlalu dirisaukan. Tetap selalu ada jalan keluar jika Pemprov DKI dan pelaksana proyek itu melakukan koordinasi dengan Bagian Jalan dan Jembatan pada Daops I PT KA untuk mengatasinya. Pihak PT KA bersedia meninggikan atau menaikkan jembatan perlintasan tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Whisnu Subagyo mengatakan, saat ini dia sedang melakukan koordinasi dengan Nurachman untuk uji coba bus transjakarta melewati kolong jembatan itu. (NAW/CAL)
more