Busway perempuan

Kepala BLU Tranjakarta, Drajat Adhiyaksa mengusulkan pengoperasian busway khusus wanita dalam menanggapi usulan kelompok perumpuan akibat ketidaknyamanan menaiki busway yang terlalu padat. BLU Transjakarta berencana mengoperasikan busway khusus perempuan pada April mendatang di seluruh koridor yang ada.
Pelaksanaan operasionalnya akan diatur dari jumlah kendaraan maupun antrian penumpangnya pada halte-halte busway yang ada. Dicontohkan dari tiga armada busway yang melayani penumpang, satu armada disiapkan khusus wanita.

Mengenai itu, Gubernur Fauzi Bowo menyatakan "pada prinsipnya saya setuju adanya jaminan keamanan bagi perempuan. Namun yang perlu terlebih dahulu dilakukan adalah penambahan armada sehingga keamanan dan kenyamanan penumpang secara keseluruhan dapat dijamin." Jumlah armada yang sesuai diperlukan untuk mengurangi kepadatan penumpang dan mempersingkat jarak headway antar bus.
Fauzi menegaskan BLU Transjakarta boleh saja memiliki rencana mengenai busway, "BLU itu kan di bawah gubernur, jadi saya yang menentukan keputusannya," pungkasnya.

Di tempat lain, Manajer Pengendalian BLU Transjakarta Rene Nunumete menjelaskan, "Uji coba kami lakukan setelah ada keputusan resmi dari Gubernur." Selain alasan kenyamanan, pengadaan armada khusus itu dilakukan guna menarik peminat dari kalangan perempuan. Diharapkan jumlah pengguna semakin meningkat, pengguna kendaraan pribadi dari kalangan wanita dapat beralih menggunakan Transjakarta.

Rene menambahkan, bila disetujui bus khusus itu akan beroperasi di Koridor I (Blok M–Kota). Rencana uji coba dapat dilakukan mulai awal April mendatang, jumlah bus akan disesuaikan permintaan penumpang. "Busnya sih sama, tetapi nanti kami kasih tanda khusus untuk bus wanita," ujarnya.

Dia menambahkan, perbaikan pelayanan akan terus dilakukan, tidak hanya bagi wanita, seluruh penumpang diharapkan akan memperoleh pelayanan yang sama. BLU mencatat jumlah bus yang beroperasi di koridor I-VII saat ini ada 349 unit. Rencananya, tahun ini ditambah sebanyak 87 unit bus.

Kepala Dinas Perhubungan DKIJakarta Nurrachman mengatakan, Dishub belum memberikan keputusan mengenai usulan busway khusus wanita. Dia menyambut baik rencana itu, namun meminta agar BLU meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya terhadap penumpang wanita. Wacana bus khusus wanita dinilai masih belum dapat diterapkan, Dishub akan mempelajari usulan tersebut.
"Sistemnya saja sih yang harusnya diperketat. Penumpang bus Transjakarta itu kan tidak sama dengan penumpang bus umum lainnya."

Sementara Wakil Kepala Dishub Udar Pristono berpendapat pengadaan bus khusus itu sulit dilakukan karena akan mengurangi kapasitas angkutan penumpang. "Usul boleh saja. Nanti kami tampung dan kami kaji," ujarnya.

Menurut Udar, khusus perempuan hamil dana orang lanjut usia telah diprioritaskan untuk mendapat tempat duduk di Transjakarta. Bahkan tempat khusus penyandang cacat yang menggunakan kursi roda juga telah disediakan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mendukung pengadaan bus tersebut. "Untuk perlindungan hak-hak kaum hawa sangat bagus," kata Tulus Abadi, pengurus YLKI. "Kondisi bus Transjakarta saat ini sangat tidak nyaman untuk perempuan. Terjadi peluang adanya pelecehan terhadap perempuan," ujarnya. Apalagi pada jam-jam sibuk, penumpang berhimpitan di dalam bus. Bus yang berkapasitas maksimal 85 orang sering kali dipadati lebih dari 100 penumpang.

Namun Tulus pesimistis bakal terwujud sebab jumlah armada bus hingga kini belum memadai. Selain itu, rencana serupa pernah gagal, pada April 2003 PT KAI menyediakan dua gerbong kereta rel listrik rute Bogor-Jakarta khusus untuk perempuan. Namun, pada pelaksanaannya masih saja dijejali banyak penumpang pria. [dari beritajakarta, koran sindo, koran tempo] more

Kurang rinci, kurang jeli

Polri: Bongkar Separator
Gubernur Fauzi Bowo Tegur Pelaksana Proyek

Direktur Lalu Lintas Polri merekomendasikan kepada Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membongkar semua separator atau pemisah jalur. Rekomendasi itu disampaikan berkaitan dengan maraknya kecelakaan akibat separator tersebut.

Kepala Direktorat Lalu Lintas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Yudi Sushariyanto, Rabu (12/12), menyatakan kecelakaan akibat separator saban hari ditemui polisi lalu lintas di lapangan. Oleh sebab itu, separator busway (jalur khusus bus) sebaiknya dibongkar dan diganti dengan marka jalan saja atau mata kucing (marka jalan timbul yang bercahaya fosfor). Rekomendasi itu ditujukan terhadap delapan koridor busway.

"Tidak hanya soal separator, harapannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji lebih menyeluruh soal faktor keamanan sistem busway. Karena ternyata kecelakaan antara bus transjakarta dan pengguna jalan lain juga cukup sering," kata Yudi.

Evaluasi kepolisian menunjukkan, separator busway selain sangat rawan menjadi penyebab kecelakaan, juga menambah keruwetan lalu lintas. Separator busway membuat fleksibilitas arus kendaraan saat macet menjadi terhambat.

Segera perbaiki

Di Balaikota DKI Jakarta, Gubernur Fauzi Bowo menyatakan telah menegur para pengelolanya. Fauzi meminta agar separator dibenahi sehingga tidak lagi mencelakakan warga.

"Separator tidak dibangun untuk mencelakakan warga sehingga perlu dilakukan perbaikan jika sampai mengakibatkan kecelakaan," kata Fauzi.

Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Budi Widiantoro mengatakan, teguran ditanggapi dengan melakukan evaluasi semua lokasi separator dan dampaknya terhadap timbulnya kecelakaan lalu lintas. Kontraktor dan konsultan perencana juga diundang untuk mengevaluasi kesalahan yang timbul sehingga kecelakaan sering terjadi.

Kesalahan itu mungkin terjadi saat proses pemasangan di lapangan. Selain itu, proses perencanaan pembangunan jalur bus khusus tidak didesain sampai detail sehingga terjadi kesalahan peletakan separator.

"Pemasangan separator seharusnya dikontrol dan diperhitungkan agar tidak memicu terjadinya kecelakaan. Jika dalam evaluasi terdapat kesalahan, konsultan perencana atau kontraktor akan ditegur," kata Budi.

Gugatan kelas

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, menyayangkan tidak jelinya pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan sehingga memicu terjadinya kecelakaan. Pemerintah seharusnya melakukan uji kelayakan teknis pembangunan sebelum menjalankan proses teknis pembangunan.

"Pembangunan yang dilakukan seharusnya memberi rasa aman bagi masyarakat, baik proses maupun hasilnya. Jika hasil pembangunan ternyata membahayakan masyarakat, pemerintah dapat dianggap melakukan kelalaian yang berdampak pada kesengsaraan masyarakat," katanya.

Menurut Andrinof, semua korban kecelakaan lalu lintas dapat mengajukan gugatan bersama class action kepada pemerintah karena kerugian yang timbul sebagai dampak pembangunan. (sf/ECA/WIN) - Jakarta, Kompas
more

Buka tutup busway dilanjutkan

Gubernur Foke menilai pelaksanaan buka tutup busway atau Operasi Jala Jaya selama sebulan (12 November - 12 Desember) efektif dalam mengatasi kemacetan lalu lintas Ibukota.

Tiga koridor busway, koridor 8, 9 dan 10 (Lebakbulus-Harmoni, Pinangranti-Pluit, dan Cililitan-Tanjungpriok) baru akan beroperasi pada April 2008, sehinga jalur-jalurnya bisa diguakan oleh kendaraan lain.

Karenanya "saya minta Operasi Jala Raya diperpanjang, karena terbukti efektif melancarkan arus lintas di Ibukota," ungkap Fauzi Bowo hari ini saat ditemui wartawan di Balaikota. Operasi Jala Jaya merupakan salah satu cara untuk mengatur buka tutup jalur busway bagi kendaraan umum.

Mengenai separator busway yang sering membuat celaka pengguna jalan, Gubernur telah menegur pihak pengelola: "Separator dibangun bukan untuk mencelakakan, saya kira harus ada langkah untuk memperbaikinya.
Traffic Management Centre Polda Metro Jaya melaporkan hari ini saja terjadi enam kecelakaan akibat separator busway, semua terjadi di lokasi yang sama: di depan Hotel Sultan.
Separator lain yang dianggap membahayakan juga terdapat di depan Mal Artha Gading, Plumpang, Jl S. Parman dan di depan Polres Jakarta Barat.
more

Jalan ditutup dua hari

Untuk mempercepat pembangunan busway koridor Cililitan-TanjungPriok, Dinas Perhubungan akan menutup ruas jalan Ahmad Yani selama dua hari, 10 dan 11 November 2007.

Penutupan dimulai Sabtu 22:00 hingga Minggu 24:00 di persimpangan Jalan Ahmad Yani-Utan Kayu dan Jalan Ahmad Yani-Haji Ten.
Arus lalulintas dari arah barat (Utan Kayu) dialihkan memutar di persimpangan Jalan Pramuka. Dari arah Timur (Rawamangun) harus memutar di depan lapangan golf atau kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Sedangkan dari arah Jl. Rawasari bisa memutar di putaran Pulomas, dari Jl. Haji Ten memutar di persimpangan Jalan Pramuka. more

Pembangunan Busway Koridor VIII

Proyek Kejar Target, Abaikan Amdal

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyatakan, kajian Pemprov DKI Jakarta soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan jalur Busway Koridor VIII Lebak Bulus- Harmoni, yang melewati Jalan Pondok Indah, Jakarta Selatan tidak komprehensif dan ilmiah. Proyek tersebut, dinilai sebagai proyek kejar target dan cenderung memaksa.

Pasalnya, dalam kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup (KA Andal) sebagai bagian dari awal Amdal, Pemprov urung memberikan analisis dampak negatif pembangunan jalur busway tersebut. "Yang disajikan hanyalah fakta tentang hal positif kehadiran busway nantinya. Wajar saja jika masyarakat Pondok Indah melakukan class action. Itu hak mereka," papar Direkur Eksekutif WALHI Jakarta, Selamet Daroyni, saat ditemui SP, Senin (29/10).

Dalam proses pengkajian Amdal, mereka harus dilibatkan. "Sebab, pelibatan warga yang berkaitan dengan proyek tersebut, telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengelola Dampak Lingkungan No 8 Tahun 2002," katanya.

Dalam surat keputusan tersebut, pada ayat 3.2 disebutkan, terkait KA Andal, pihak yang akan membangun suatu proyek tertentu wajib berkonsultasi kepada warga yang berkepentingan. Lalu, di ayat 3.3, warga yang terkena dampak tersebut wajib duduk bersama sebagai Anggota Komisi Penilai Amdal. "Dan yang terpenting di Pasal 3.4 warga tersebut berhak memberikan saran, pendapat, dan tanggapan," ujarnya.

Yang lebih menarik sekaligus memalukan tambah Selamet, ada pernyataan Dinas Perhubungan yang mengatakan, ketika dokumen Andal selesai, secara otomatis Amdal pun rampung. "Padahal, sah tidaknya Amdal harus melalui tahapan mulai dari KA Andal, dokumen Andal, dokumen Amdal, dan Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Melakukan Kegiatan Konstruksi. Sayangnya, salah tafsir ini tidak diluruskan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, yang seharusnya punya kapasitas untuk memberikan transformasi pengetahuan terutama, terhadap Pemprov," tandasnya.

Pada awalnya, jalur busway ini akan melewati Jalan Ciputat Raya. Ketika ada perubahan jalur melalui Pondok Indah, sontak warga protes sebab mereka mengakui wilayahnya adalah area terbuka lingkungan hijau dan jalur hijau.
"Warga Pondok Indah pun telah membentuk tim yang mampu mengkaji Amdal. Mereka berasal dari warga Pondok Indah, yang mahir dan paham soal hukum, legalitas, dan lingkungan hidup," jelas Selamet.

Seruan makin menggema, itu yang dikatakan Selamet, sebab sebelum proyek tersebut dilaksanakan, tidak dipikirkan dampak negatifnya. "Tindakan preventif sangatlah perlu. Adanya kajian Amdal diharapkan mampu mengeliminasi korban jiwa dan kerugian materi karena pembangunan tersebut," katanya.

Belum lagi, jika proyek tersebut berlangsung, terjadi penebangan pohon, kemacetan pun tak dapat terelakkan. Kemudian, sistem drainase (resapan air) yang ada di sepanjang jalan pun akan disfungsi, instalasi listrik juga dipastikan terganggu.

Jika class action diteruskan, Walhi berharap, pihak kepolisian dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan kredibilitasnya menciptakan keadilan dan menegakkan hukum lingkungan. [ASR/N-6 - Suara Pembaruan]
more

Busway di tol

Tarif busway di tol dikaji

Penumpang busway yang melewati ruas jalan tol bakal dikenakan tarif Rp7.000 mengacu pada besaran setoran yang akan diberikan pada operator jalan tol.

Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Direktorat Perhubungan Darat Dephub Elly A. Sinaga mengatakan pihaknya masih merumuskan tarif yang tepat terkait dengan pengoperasian busway di jalan tol.

"Kami sedang menghitung besaran tarif total yang termasuk di dalamnya tarif jalan tol. Dalam hitungan sementara, tarif busway tol Rp7.000," ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Menurut dia, pengoperasian busway di jalur jalan tol Jabodetabek diharapkan dapat menarik minat pengguna kendaraan pribadi untuk beralih pada kendaraan umum. (Bisnis/08 - Bisnis Indonesia)
more

Perlu evaluasi pakar

Bom Waktu Warisan Sutiyoso, Kegiatan Bisnis Bisa Kusut

Kemacetan parah lalu lintas di kota Jakarta, jika tak segera bisa ditangani secara jitu, bisa menjadi "bom waktu". Kegiatan bisnis bisa ikut-ikutan kusut karena menjadi tak efisien dan tak berkepastian.

Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua, dia setuju dengan penilainan seperti itu. Inggard lalu menyebutkan, sumber utama kemacetan lalu lintas di Ibu Kota ini adalah pembangunan jalur busway koridor VIII, IX, dan X. Pasalnya, di banyak lokasi terjadi penyempitan jalur sehingga penumpukan kendaraan tak terelakkan lagi.

"Ini adalah bom waktu yang ditinggalkan mantan Gubernur Sutiyoso. Proyek busway menjadi bom waktu karena prosedur perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya tidak sesuai dengan konsep yang diterapkan di Bogota, Kolumbia, yang menjadi rujukan. Jadi, ini harus segera dievaluasi secara tuntas oleh semua pihak, DPRD, Gubernur DKI, dan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pembangunan jalur busway," ujar Inggard di Jakarta, kemarin.

Sutiyoso sendiri menampik penilaian bahwa dia meninggalkan bom waktu. Sementara Wagub Prijanto menyatakan akan mengevaluasi tujuh koridor busway yang sudah dioperasikan maupun betonisasi jalur busway koridor VIII, IX, dan X.

Menurut Inggard, DPRD DKI Jakarta akan mengevaluasi proyek busway sebagai bahan masukan bagi pihak eksekutif. Untuk itu, katanya, Ketua Dewan Transportasi Kota Sutanto Soehodo yang juga Wakil Rektor Universitas Indonesia akan dilibatkan.

Inggard menyebutkan, Sutanto beralasan dilibatkan dalam evaluasi proyek busway ini karena dia adalah salah seorang yang resmi masuk tim penyusun konsep Pola Transportasi Makro Jakarta. Namun, dalam kenyataannya, selama ini dia tidak dilibatkan pada penyusunan kajian pembangunan jalur busway.

"Beliau tidak pernah dilibatkan dalam evaluasi pembangunan lajur busway koridor I-VII maupun kajian pembangunan lajur busway koridor VIII-X. Dewan akan memanggil Pak Sutanto untuk mengevaluasi prosedur dan pelaksanaan pembangunan lajur busway yang menyusahkan masyarakat ini," ucap Inggard menegaskan.

Menurut Inggard, konsep awal pembangunan lajur busway adalah mengambil satu lajur dan mengembalikan lagi satu lajur. Namun yang terjadi sekarang ini, lajur busway mengambil lajur yang sudah ada tanpa membangun satu lajur pengganti. Akibatnya kemacetan lalu-lintas di dalam kota Jakarta tidak terhindarkan.

"Seharusnya Pemprov DKI mengevaluasi dulu pengoperasian busway koridor I-VII. Tujuh koridor itu masih banyak masalah kok. Kemudian juga menyiapkan armada angkutan feeder (penghubung) agar masyarakat dapat dengan mudah mencapai akses ke koridor busway. Sekarang ini penyiapan armada angkutan feeder dilupakan, sehingga warga cenderung enggan beralih ke busway," ucapnya lagi.

Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menampik tudingan bahwa kemacetan lalu lintas di Ibu Kota sekarang ini merupakan bom waktu yang dia tinggalkan. "Pembangunan lajur busway koridor I-VII yang sudah beroperasi dengan baik, juga lajur busway koridor VIII-X, itu sudah dikaji secara komprehensif oleh pakar transportasi dari dalam dan luar negeri. Semua menyatakan bahwa pembangunan lajur busway merupakan solusi mengatasi kemacetan di Jakarta," kata Sutiyoso.

Kemacetan lalu lintas di Jakarta sekarang ini, menurut Sutiyoso, menuntut masyarakat bersabar secara luar biasa. Dia meyakinkan bahwa kemacetan itu hanya sementara. Bila seluruh koridor busway sudah beroperasi, katanya, kemacetan lalu lintas di Jakarta yang begitu parah itu tidak akan terjadi lagi. Dalam konteks ini, dia yakin bahwa masyarakat pengguna kendaraan pribadi akan beralih memanfaatkan busway.

"Saya tegaskan, keputusan Pemprov DKI membangun busway ini tidak asal-asalan. Itu sudah memperhatikan secara saksama hasil kajian, penelitian para pakar transportasi di dalam maupun luar negeri. Karena mereka merekomendasi pembangunan lajur busway sebagai pilihan terbaik, maka saya putuskan bahwa proyek tersebut jalan terus. Biar saja masyarakat mengomel atau bahkan mencaci-maki. Saya yakin, pada akhirnya kelak mereka mengakui dan merasakan manfaat pembangunan busway setelah seluruh koridor selesai dibangun dan dioperasikan," ujar Sutiyoso.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto berjanji mengevaluasi ulang tujuh koridor busway yang sudah dioperasikan, serta pembangunan betonisasi lajur busway koridor VIII-X yang sudah dan sedang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) dan para kontraktor mitra kerjanya. "Kalau memang berdampak menyusahkan rakyat banyak, kita akan kaji ulang," ucapnya, akhir pekan lalu.

Bagaimana dengan fraksi-fraksi di DPRD yang akan menjegal anggaran 2008 untuk pembangunan koridor lanjutan XI-XV, menurut Prijanto perlu dibicarakan secara saksama antara eksekutif dan legislatif, "Kita sepakat kalau memang menyengsarakan rakyat kita evaluasi lagi," katanya menanggapi rencana pimpinan semua fraksi DPRD yang akan mencoret anggaran pembangunan koridor lanjutan jika eksekutif mengajukan anggaran dalam APBD 2008. (Yon Parjiyono - Suara Karya)
more

Solusi pondok indah

Mencari Solusi di Pondok Indah

MEDIA INDONESIA | DUA kepentingan yang sama-sama mengatasnamakan masyarakat saling bersitegang di Pondok Indah. Kedua kepentingan itu kini berada di ujung yang ekstrem. Yang satu akan terus membangun apa pun perlawanannya, sementara yang lain akan menghentikannya apa pun risikonya.

Itulah perseteruan yang tengah terjadi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta versus sebagian warga Pondok Indah berkaitan dengan pembangunan jalur busway koridor VIII. Koridor ini bakal melayani trayek Harmoni-Lebak Bulus. Warga menolak pembangunan ini lantaran bakal mengenyahkan ratusan pohon palem yang telah berpuluh tahun menjadi keindahan median Jalan Metro Pondok Indah.

Mereka meminta pembangunan busway dihentikan lantaran belum ada analisis mengenai dampak lingkungannya. Warga khawatir pembangunan busway koridor VIII bakal merusak lingkungan. Selain itu, bakal menambah kemacetan dan polusi kawasan Pondok Indah.

Sementara itu, menurut Pemerintah Provinsi DKI, busway koridor VIII tak bisa ditunda. Proyek ini harus jalan karena akan menggenapi koridor-koridor lain yang terlebih dahulu beroperasi. Tujuannya untuk mengurangi kendaraan pribadi yang jumlahnya sangat tidak berimbang.

Berdasarkan data, dari 5 juta kendaraan bermotor yang ada di Ibu Kota, 98% kendaraan pribadi dan hanya 2% kendaraan umum. Ini belum ditambah 600.000 unit kendaraan yang berasal dari Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor yang setiap hari merayapi jalan-jalan Jakarta. Jumlah kendaraan yang bejibun itu diperparah lagi dengan 2.407 titik infrastruktur jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan.

Angka kerugian akibat kemacetan di Jakarta sudah berulang kali pula disebutkan. Menurut LSM Pelangi, kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp12,8 triliun. Perinciannya Rp3,9 triliun akibat pemborosan BBM, Rp7,1 triliun akibat kehilangan waktu produktif, dan Rp1,8 triliun akibat polusi.

Jakarta memang ketinggalan kereta dalam menata angkutan umum massalnya. Bangkok dan Manila, yang dulu dikenal sebagai dua kota di Asia Tenggara yang kemacetannya luar biasa, telah mengatasinya dengan angkutan umum massal subway dan light rail train. Sedangkan Jakarta baru memulainya pada 2004 dengan pengoperasian busway koridor I yang melayani rute Harmoni-Blok M.

Berdasarkan penelitian The Institute for Transportation and Development Policy yang dirilis Juni 2005, penyelenggaraan busway koridor I merupakan yang terbaik di Asia untuk pola transportasi berbasis bus rapid transit. Dari 65.000 penumpang yang diangkut, bus Trans-Jakarta setiap harinya berhasil memindahkan 14% penumpang yang sebelumnya memakai mobil pribadi, 6% sepeda motor, dan 5% menggunakan taksi. Tentu angka peralihan ke busway akan lebih besar lagi dengan dioperasikannya koridor II hingga koridor VII.

Karena nilai pentingnya busway sebagai sistem transportasi yang aman, nyaman, dan efisien, sebaiknya pembangunan koridor VIII dilanjutkan. Tetapi, tentu jangan mengabaikan aspirasi warga Pondok Indah. Misalnya pohon-pohon yang terkena pembangunan harus dipindah ke tempat lain yang tidak terlalu jauh. Syukur-syukur bisa menambah ruang hijau. Intinya fungsi paru-paru kota harus tergantikan.

Warga Pondok Indah memang bakal melakukan langkah hukum jika proyek itu tetap diteruskan. Ini langkah bagus daripada aksi lapangan yang berpotensi bentrok fisik. Tetapi, alangkah elok jika sebelum menginjak ke proses hukum, dialog yang telah buntu dilanjutkan lagi. Tanpa harus diwarnai ancam-mengancam dari kedua belah pihak.

Dengan sama-sama mengatasnamakan demi kepentingan masyarakat, seharusnya semua pihak menimbang mana bobot kepentingan masyarakat yang lebih berat. Itulah yang harus menjadi pilihan
more

Busway parking improved

Busway parking improved to up ridership
Mustaqim Adamrah, The Jakarta Post, Jakarta

With an eye toward encouraging commuters to take the busway, the city administration plans to increase the space for parking vehicles in terminals.

Governor Sutiyoso on Monday officiated at the groundbreaking ceremony of a 3,820-square-meter parking lot near Kalideres bus terminal, West Jakarta.

Sutiyoso said: "commuters will be able to arrive at their destinations on time, without worrying about their vehicles parked back at the terminal".

Sutiyoso was accompanied by Deputy Governor Fauzi Bowo, who symbolically placed the first stone although construction work does not officially begin until November.

According to city transportation agency head Nurachman, who also attended the ceremony, the parking lot will be able to accommodate 122 cars, 36 motorcycles and 20 bicycles.
"We are also making sure the site will later be able to support vertical parking space so as to accommodate more vehicles," he said.

Apart from parking space, the administration has already established 12 business shelters comprising 10 food-and-drink stalls, one mini market and one cafe, as well as room for automatic teller machines, four pushcarts selling accessories and restrooms.

All of the business shelters stand on 1,200 square meters of land, right in the middle of the busway U-turn, and are operational.
"We are providing an alternative place for people to transit," said Nurachman.
Sutiyoso said: "It is time for us to change our paradigm. Our communal facilities must be kept orderly".
"Hopefully, foreign tourists, who will also enjoy the facilities we've provided, will be pleased."

Sutiyoso said the administration, through city-owned Bank DKI, would issue a smart card, the "Jakcard", which would function as a transaction card for the payment of parking fees and purchases in the terminal's business hub.

The administration is also planning to operate similar facilities in Ragunan bus terminal, South Jakarta, and Kampung Rambutan bus terminal, East Jakarta, by the end of this year, according to Nurachman.
"Ideally, we should have such facilities in Pulo Gadung bus terminal (East Jakarta) and in Blok M bus terminal (South Jakarta) but we don't have enough space," he said.
"The area size of the lot in Ragunan will be similar to the one in Kalideres, while the one in Kampung Rambutan will be twice as big as the one in Kalideres."
more

Skywalks and bendy buses for busway

The Jakarta Post, Jakarta

Come January, Busway riders will notice a few new things about the system.

The Jakarta Transportation Agency plans to build transfer bridges between different corridors and stations to save space and make trips more convenient.

The agency will also bring in articulated, or "bendy", buses for corridor V between Kampung Melayu in East Jakarta and Ancol in North Jakarta.

"We will build a sky walk between paid areas and transfer bridges in Senen, between Matraman and Pramuka and between Dukuh Atas and Landmakr," said agency traffic management unit head Muhammad Akbar on Monday.

"This will make traveling with the busway faster. People holding paid tickets won't have to go out of paid areas," Akbar said.

The longest sky bridge will be one connecting corridors V and I along Jl. Sudirman, which will stretch about 200 meters.

Akbar said the agency would also build "floating" stations above the bus way on corridor V on Jl. Mampang Prapatan.

"Because the street there is really narrow, we have be innovative to make use of the space," he said, adding that the ticketing booth and transaction area would be in the floating station and passengers would access the bus via a ramp. Three floating stations will be built over the Jl. Mampang Prapatan crossroads in front of the Immigration Office.

"Usually, we have around three or four square meters of land to build a busway station on. But in this area, we only have about one or two square meters," Akbar said.

Articulated buses, which consist of two buses connected by an accordion bend, will also help smooth out the busway system.

"So far we can only accommodate corridor V due to its straight road. We'll see if we can implement it in other corridors," Akbar said.

Jakarta Park Agency head Sarwo Handayani said the agency would consider providing plants and flowers for the bridges and stations if space permitted.

"We can put bougainvillea flowers on the bridges. As soon as we know if it's possible we can start making arrangements," she said Monday.

Some residents have suggested that if the articulated buses help reduce congestion in corridor V then they should be used on all routes, while others are concerned they may not work.

Oki Gultom, who lives in Rawamangun, East Jakarta, and works on Jl. MH Thamrin, said Monday that the articulated buses might be redundant and inefficient in areas where other vehicles crossed paths with busway buses, such as around the Hotel Indonesia traffic circle in Central Jakarta.

"During busy times in corridor I (Blok M in South Jakarta to Kota in West Jakarta), buses catch up with each other within three minutes. If the capacity and quantity of single buses is to be reduced and replaced with double buses, then it might be effective to maintain a time lapse between the buses," he added. (03)
more

Sebagian halte belum siap

Dua Hari Lagi Operasi, Sebagian Shelter Belum Siap
13 Januari 2004

TEMPO Interaktif - Busway tinggal dua hari lagi akan dioperasikan, namun beberapa shelter atau tempat perhentian masih tampak belum siap. Berdasarkan pantauan Tempo News Room ke dua shelter, yakni shelter Harmoni dan shelter Gajah Mada, Selasa (13/01) sore, melihat para pekerja masih tampak menyelesaikan shelter tersebut.

Di shelter Harmoni, para pekerja masih menyelesaikan anak-anak tangga yang langsung menghubungkan calon penumpang busway dengan shelter. Para pekerja yang berada di bawah pengawasan PT Jaya Konstruksindo ini pun terlihat sedang memeriksa pintu-pintu otomatis. "Kami sedang berupaya menyelesaikan pengerjaan shelter ini agar bisa digunakan tepat waktunya," ujar Prastomo, karyawan PT Jaya Konstruksindo yang sore itu sedang mengawasi para pekerja.

Prastomo menjelaskan, di tiap jalur busway dibangun dua shelter. Satu shelter untuk penumpang yang datang dan satu untuk calon penumpang yang akan diberangkatkan. Karena itu ukuran keduanya pun berbeda. "Shelter untuk calon penumpang ukurannya lebih besar karena ada tempat untuk penjualan tiket," ujarnya. Shelter Harmoni sendiri berukuran kurang lebih 12 meter x 4 meter. Sementara shelter untuk kedatangan penumpang 8 meter x 4 meter.

Shelter berbentuk trapesium itu tidak memiliki daun jendela yang dapat dibuka. Ventilasi di shelter dibuat berbentuk kisi-kisi. "Karena kami piker lebih aman bila ventilasi berbentuk kisi-kisi. Kalau bentuk jendela lebih riskan," ujar Prastomo. Plafon shelter disangga oleh tujuh tiang baja. Shelter dilengkapi penerang yang berasal dari 10 kotak lampu yang masing-masing kotaknya berisi 4 buah lampu neon. Lampu-lampu ini hanya dinyalakan saat menjelang sore. "Saklarnya ada di situ," ujarnya sambil menunjuk kotak saklar yang terletak tidak jauh dari pintu otomatis. Tak ada AC di shelter.

Di tiap shelter yang masing-masing berpintu satu itu, lanjut Prastomo, dipasang empat alat sensor. Sensor itu yang membuat pintu shelter akan membuka dan menutup secara otomatis. "Begitu kepala bis menyentuh sensor itu, maka pintu akan langsung terbuka dan penumpang bisa langsung naik. Sebaliknya, begitu badan bis menjauh sensor penutup yang akan bekerja," jelas Prastomo sambil menunjukkan letak kedua sensor itu. Sensor itu sendiri berbentuk kotak kecil berukuran sekitar 10 sentimeter x 5 sentimeter. Dari tulisan di kotak itu, terlihat bahwa alat sensor itu buatan Cina.

Prastomo menjelaskan, semua shelter di jalur Busway Blok M-Kota terbuat dari aluminium dan baja murni. "Perbandingannya sekitar 40 persen aluminium, 60 persen baja murni," ujarnya. Bahan aluminium itu digunakan untuk membangun semua sisi bangunan shelter, termasuk lantainya. Sementara baja murni digunakan untuk membuat tiang-tiang penyangga shelter maupun tiang penyangga plaza penghubung. Kedua shelter dihubungkan dengan plaza penghubung yang panjangnya sekitar 12 meter. Plaza itu sendiri didesain beratap polycarbonate untuk melindungi para penumpang dari terik matahari atau hujan.

Sementara tempat pembelian tiket, yang menurut pengamatan TNR terlalu kecil, tampak sesak karena terdapat sebuah brankas besi yang diletakkan dibelakang kursi petugas loket.

Tidak jauh dari loket pembelian tiket, para calon penumpang harus melewati pintu yang berbentuk palang besi berputar. Pintu itu akan berputar secara otomatis jika penumpang telah memasukkan tiket atau menggesekkan voucher ke alat sensor yang terletak di atas kotak besi tempat palang pintu. "Kalau sudah digesek akan terlihat lampu biru menyala di kotak kaca ini. Baru kemudian pintu akan berputar," ujar Prastomo menjelaskan cara pengoperasian pintu otomatis itu.

Mengenai kenyamanan penumpang saat menunggu kedatangan busway, menurut Prastomo, akan disediakan kursi-kursi semi plastik. "Tapi jarak kedatangan antar bis kan tidak terlalu lama. Rencananya tiap tiga menit bis akan tiba." Selain itu, shelter juga didesain sedemikian rupa untuk memberi kenyamanan bagi penumpang. Plafon shelter, lanjut Prastomo, dilapisi oleh busa. "Busa itu untuk menahan panas sehingga walaupun terbuat dari aluminium penumpang tidak akan kepanasan," katanya.

Selain faktor kenyamanan, Pemda DKI juga memperhatikan factor keamanan penumpang, Karena itu, tiap shelter akan dijaga petugas keamanan. Petugas itu berjaga dalam dua shift. Shift pertama dari pukul 07.00-14.00 WIB. Shift kedua pukul 14.00-18.00 WIB. "Sementara dari pukul 18.00-06.00 WIB namanya tugas piket, Mbak," ujar Acep Suparman, petugas keamanan yang sore itu sedang berjaga bersama kedua orang rekannya, Rusliana dan Ade Anwar.

Menurut Rusliana, rekan Acep, petugas keamanan disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindak kriminal. "Selain di shelter ini, di dalam bis juga ada dua petugas keamanan yang berjaga di depan dan dibelakang," jelas Rusliana.

Namun, ada satu hal yang dilupakan untuk membuat penumpang nyaman. "Di sini tidak ada kamar kecil, Mbak," ujar Acep. Hal itu, selain menyulitkan petugas jaga, tentu akan menyulitkan penumpang. "Saya saja kalau sedang bertugas terpaksa harus mencari kamar kecil di pertokoan sekitar sini," ujar Acep.

Selain itu, berbeda dengan shelter Gajah Mada, shelter di Harmoni ini tampaknya tidak diperuntukkan bagi para penyandang cacat. Sebab, jembatan penyeberangan menuju ke shelter hanya tersedia tangga yang hanya dapat digunakan oleh orang normal. Sementara di shelter Gajah Mada jalur menuju shelter dibuat landai tanpa anak-anak tangga sehingga memungkinkan penyandang cacat untuk memanfaatkan busway. "Saya tidak tahu. Kami hanya membangun shelter ini seperti yang diperintahkan saja," ujar Prastomo saat ditanya mengapa jalur dari jembatan penyeberangan menuju shelter Harmoni tidak dibuat landai. [Siti Masriyah - Tempo News Room]
more

Tiga bus cacat

Menjelang Beroperasi, Tiga Busway Rusak
13 Januari 2004

TEMPO Interaktif - Tiga hari menjelang beroperasi, tiga busway mengalami kerusakan. Satu bus pecah kacanya dan dua lainnya tergores bagian depan dan belakangnya. “Bus tersebut cacat kena dahan hingga pecah kacanya,” ujar Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Selasa (13/1).

Sutiyoso menjelaskan saat ini kaca busway tersebut sedang diganti. “Yakin deh tanggal 15 nanti sudah siap. Ini cuma kerusakan kecil saja kok,” ujarnya. Kepala Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng Ahmad mengakui, ada dua busway lagi yang dikembalikan ke bengkel Karoseri New Armada di Tambun, Bekasi, Jawa Barat.

Keduanya mengalami cacat gores yang disebabkan terkena pembatas jalan atau trotoar. “Mungkin karena tempat parkir yang sempit,” katanya. Menurut Hadi semua busway yang berjumlah 56 mulai besok akan dikumpulkan di Pinang Ranti, Jakarta Timur.

Menurut Sutiyoso, seluruh sarana pengoperasian busway sudah siap. "Saya sudah cek secara acak ke halte-halte, semua sudah terpenuhi," ujarnya. Saat ini tinggal bagaimana memahirkan sopir melalui latihan. (Mawar Kusuma/Indra Darmawan—TNR)
more

Experts deny being named as busway consultants

Bambang Nurbianto, The Jakarta Post, Jakarta

A number of transportation experts from the University of Indonesia (UI) denied on Tuesday that they were involved in the development of the bus rapid transit system, or busway, as has been claimed by the Jakarta administration.
The experts also affirmed they had never approved the development of the controversial 12.9-kilometer corridor from Blok M in South Jakarta to Kota in West Jakarta.

"We need to clarify our position on the busway project. We have never been appointed as consultants as reported by the media," said Sutanto Soehodo on behalf of the experts, grouped under UI's Center for Transport Study (CTS).

He was speaking at a press conference which was also attended by other CTS experts including Alvinsyah, Jachrizal Sumabrata, Taufik Adiwianto and Alan Marino.

Sutiyoso and other officials have frequently claimed that the project has been deemed workable by experts while responding to public criticism of the pilot project set to kick off on Jan. 15.

To support the operation, the administration has enforced a three-in-one traffic restriction along the corridor from 7 a.m. to 10 a.m. and from 4 p.m. to 7 p.m.

Sutanto said the CTS experts were involved only in drafting the Jakarta Macro Transportation Plan, which recommends, among other things, the opening of 14 busway corridors in the city, including the Blok M-Kota corridor.

But the experts did not recommend the already crowded Blok M-Kota route as the first to operate as it would only worsen traffic congestion along the route, he added.

The original recommendation was the opening of the corridor from Pulo Gadung in East Jakarta to the Hotel Indonesia traffic circle in Central Jakarta, passing through Jl. Pemuda, Jl. Pramuka, Jl. Diponegoro and Jl. Imam Bonjol.

Other feasible corridors are:

• Rawa Buaya-Grogol-Harmoni;
• Kampung Melayu-Ancol;
• Pasar Minggu-Manggarai;
• Kampung Rambutan-Kampung Melayu;
• Tomang-Harmoni-Pasar Baru;
• Lebak Bulus-Kebayoran Lama
• and Senayan-Pejompongan routes.

Sutanto said CTS also opposed the extension of the three-in-one traffic policy, the trial of which began on Dec. 24 because it would shift the traffic jams to other areas.

According to Sutanto, congestion charges would be more feasible.
"It would be better to enforce charges along the corridor as it would not totally close the option for people who really need to pass the road," he said.

He stressed that, conceptually, the busway was good as it could become a starting point to improve facilities for public transportation users who were so far being ignored by the government.
he added.
"Unfortunately, the implementation of a good concept has sparked controversy only because of its poor implementation," more

Busway is doubtful project since beginning

Bambang Nurbianto, The Jakarta Post, Jakarta

The Bus Rapid Transit system, or busway, has attracted strong opposition from transportation experts and observers since it was first introduced by the Jakarta administration in early 2002.
The experts argued that the busway would not be able to resolve chronic traffic congestion in the capital and poor-quality public transportation services.

The assessment did not improve after relevant officials at the administration failed to convince the experts on the busway's effectiveness.

The experts criticized officials for not having a clear concept of the project, continuous changes to the timetable, supporting facilities, the project budget, fuel costs and passengers being targeted.

Analysts have concluded that the busway has been the result of a project ill-prepared by the city administration.

The administration proposed only Rp 60 billion (US$7 million) from its 2002 budget to buy some 60 buses to be used on the 12.9-kilometer corridor from Blok M, South Jakarta, to Kota, West Jakarta.

A promise to operate the busway in October 2002 was broken because the administration had yet to prepare facilities, from bus shelters and pedestrian bridges to lane dividers.

As a consequence, busway costs have gradually escalated, and the administration has proposed to double the original estimate to Rp 120 billion in its 2004 budget.

The busway opening has been delayed several times, from October 2002 to December 2002 to December 2003 and finally -- if it is not changed again -- Jan. 15, 2004.

The designs for the bus shelters and pedestrian bridges changed drastically after Governor Sutiyoso visited Bogota. He was unhappy at the old designs and wanted a copy of the ones in Bogota.

Feeder bus services, to support the busway, will not have air-conditioned buses as promised earlier, which could discourage private car owners from using the buses.

Contradictory statements on the busway:

• Jan. 7, 2002: Deputy Governor for development affairs Budihardjo Sukmadi says at a hearing with City Council Commission D for development:

- Busway to operate in October 2002 from Blok M to Kota.
- Rp 50 billion investment to be spent on some 50 air-conditioned buses and the building of 29 new bus shelters.

• Jan. 13, 2002: Head of the City Transportation Agency Rustam Effendy says the buses will use gas.
  
  
• Jan. 22, 2002: City Council approves Rp 54 billion budget for the project.
  
  
• April 25, 2002: Rustam says: - Busway operation to start in December 2002

- Ticket price to be Rp 3,000 per trip
- 40 bus shelters to be built

• Sept. 26, 2002: Governor Sutiyoso says: - Busway operation delayed until 2003.

- 60 buses to be operated.
- Bus ticket price to be Rp 2,500 per trip.

• Feb. 3, 2003: Sutiyoso states: - Busway to start operating in December 2003.

- Rp 83 billion (US$9.2 million) to be allocated to busway in 2003.

• May 8, 2003: Assistant to the city secretary for development affairs Irzal Djamal says:

- Some 140 buses to be operated -- 60 bought by the city administration and 80 by private companies.
- Ticketing system to be handled by private companies.
- Air-conditioned feeder services to be prepared.

• May 16, 2003: Irzal says: - License plate-based restriction to be enforced for private cars all over the city.

- Three-in-one traffic policy to be extended along the busway corridor from dawn to dusk.

• June 9, 2003: Irzal says: - Another Rp 32 billion sought for busway project -- Rp 15 billion for the new design of 29 bus shelters and Rp 17 billion for redesigning 21 pedestrian bridges.

- International Euro II fuel system to be used for the buses.

• June 15, 2003: Rustam says the administration plans to deploy armed and well-trained security officers to prevent onboard bus crime.
  
  
• Sept. 20, 2003: Head of the City Transportation Agency's system development division D.H. Rini says more money is needed to advertise the busway project on television.
  
  
• Oct. 3, 2003: Construction of eight of 29 bus shelters begins.
  
  
• Nov. 9, 2003: Irzal says tanker trucks will deliver Euro 2 diesel fuel, which price is Rp 2,080 per liter, directly from Balongan refinery, West Java, to Jakarta.
  
  
• Dec. 8, 2003: The administration proposes Rp 120 billion for the busway project from its 2004 budget.
  
  
• Dec. 12, 2003: Jakarta Police and the administration start to clear four alternative routes along the busway corridor.
  
  
• Dec. 19, 2003: - Sutiyoso says he prefers to implement the three-in-one policy from 6:30 a.m. to 8 p.m.

- Rustam says feeder service buses will be taken from the ones currently operating on 16 routes and will not be air-conditioned.

• Dec. 24, 2003: A 30-day tryout of the new three-in-one traffic policy from Blok M to Kota, from 7 a.m. to 10 a.m. and 4 p.m. to 7 p.m., starts.

From media reports
more

Feeder service downgraded

Bambang Nurbianto, The Jakarta Post, Jakarta

The Jakarta Transportation Agency has failed to fulfill its promise to provide air-conditioned and comfortable buses for the feeder services to support the busway project.
Head of the agency, Rustam Effendi, said that the feeder service buses would be taken from the ones in currently in service on 16 routes.

"The bus operators, which had earlier agreed to provide new air-conditioned, comfortable buses for the feeder services, now say they can't afford to buy new ones, so they will use the existing buses plying the same routes," he said after attending a presentation of the busway project on Friday.

A transportation expert from the University of Indonesia, Bambang Susantono, criticized the agency, saying that the administration's purpose was to encourage working people with cars to use the busway corridor from Blok M in South Jakarta to Kota in West Jakarta instead, or else the busway project would be a failure.

"Learning from other countries that have also implemented the busway, the number of private car owners shifting to the busway is not growing significantly even with the availability of good feeder services," he told The Jakarta Post by phone.

"I believe many Jakartans will still use their cars, particularly if we have poor feeder services to reach the Blok M bus terminal to get into the busway."

The city administration has aimed to reduce the number of private cars by providing busway, in which all the buses have been touted as air-conditioned and clean.

The transportation agency data shows that the number of private cars is 1.5 million, compared to 315,000 public buses.

For the initial phase, there are only 56 buses with a maximum capacity to transport 20,000 of the 60,000 commuters from Blok M to Kota everyday. The city will get 50 more buses by the middle of next year.

A passenger will be charged Rp 2,500 for a trip on the busway and must pay Rp 2,900 for the feeder services for the inner Jakarta zone and Rp 3,800 for the outer Jakarta zone.

The feeder service tickets will be sold at 16 locations in residential areas in the capital and its outskirts. Commuters who purchase a busway feeder service ticket will not be charged twice as there will be free transfers to the busway.

From one feeder service bus ticket, the busway operator will recieve Rp 1,500.

To support the implementation of the busway, the agency will also implement the new three-in-one traffic policy, in which a car must have at least three passengers while driving on that corridor, from 6:30 a.m. to 8 p.m.

The policy has been opposed by motorists. But the agency argued that it has prepared four alternative roads parallel to the busway corridor.

I-box Routes to be served by busway feeder services

1. Tangerang-Tomang-Blok M
2. Bekasi-Blok M
3. Bintaro-Blok M
4. Cibinong-Blok M
5. Warung Buncit-Blok M
6. Rawamangun-Tanah Abang
7. Grogol-Pasar Rebo
8. Pasar Minggu-Antarasari-Blok M
9. Muara Angke-Pluit-Kota
10. Kampung Melayu-Cideng
11. Lebak Bulus-Fatmawati-Blok M
12. Lebak Bulus-Blok M
13. Ciledug-Blok M
14. Tanjung Priok-Ancol-Kota
15. Pulogadung-Harmoni
16. Kali Deres-Daan Mogot-Harmoni

Source: Office of the assistant to the city secretary for development affairs
more

Busway going nowhere

Jakarta Post - We can already envisage what the traffic will be like once the busway project is up and running. The congestion starts at the Hotel Indonesia traffic circle and "Hot Plate Harry" traffic circle in Kebayoran, South Jakarta.

Even when there are no special buses on the roads! What will happen when passengers start going backwards and forwards across the street because there are no stairs or they are too lazy to use them?

And then, there is the extended 3-in-1 restriction from 4 p.m. to 8 p.m. from Monday to Friday. I am a female senior citizen and always drive alone. I am too scared to hire two "jockeys" to make up three people in my car and, besides, I need my money for other things than paying such jockeys. This is really too much. So I cannot go to Kebayoran or Glodok downtown from Monday to Friday? Or I have to be home "in the stable" by 4 p.m.? And after that I cannot go out again to see a doctor, do errands, or visit friends in Kebayoran or Kota or meet at a restaurant there? (I live in Grogol, West Jakarta).

What about all the offices/banks/restaurants/hotels/shops on Jl. Thamrin, Jl. Sudirman and Kota and their visitors, bosses and employees who drive alone? They will have to leave the office at 3:30 p.m. or earlier, to run the gauntlet in time, or be stuck there until 8 p.m.

And then think of the plight of servants sent to pick up their bosses from the office. Three employees (two servants and the driver) will be needed to fetch the boss. Just imagine the discomfort of the servant and the boss sitting together in the back -- only one of the servants can sit in the front next to the driver. Not to mention the problems faced by housewives, who have to let their servants go for between two and four hours at the time when dinner has to be prepared and they need the servants.

Only a man could think up such a useless scheme, inconveniencing the whole city for the profit of a few. I am furious. But how can we stop this nonsense?

SUHARTO Jakarta
more

Bigger funds proposed

Bigger funds proposed for busway
Bambang Nurbianto, The Jakarta Post, Jakarta

The city administration has proposed a larger allocation for the busway project from Rp 120.7 billion (US$14.20 million) to Rp 240.7 billion in the draft of the 2004 city budget, which was submitted to the City Council on Monday.
The total draft budget amounts to Rp 12.16 trillion, a 10.68 percent increase from this year's Rp 11.563 trillion.

City Hall spokesman Muhayat said the additional Rp 120 billion allocation would be used to purchase 50 more buses -- bringing the total fleet to 106 buses -- and build an underpass for the busway's vehicles to turn around in Kota, West Jakarta, and build and equip a repair shop for the buses in Pinang Rante, East Jakarta.

Transportation analysts have criticized the administration on the busway project, which adopts a similar transportation system to that in Bogota, Colombia, saying that it would cause severe traffic jams along the busy main thoroughfares of Jl. Sudirman and Jl. Thamrin where offices are located. The busway occupies one of the three lanes in the fast lane on each side of the roads.

The analysts also doubt that many private car owners will make use of the buses to reach their offices once it is implemented because the busway has yet to be supported by feeder services connecting residential areas to busway shelters and terminals.

Several delays in the project have also been criticized.
The busway, initiated in 2001, was scheduled to be launched in February 2002. It was delayed to December 2002, and then further postponed for another year until finally the administration decided to launch it early next year.

However, Governor Sutiyoso said that people criticized the busway project because it was new for Jakartans.
He is optimistic that people will finally accept the project because it accommodates the interests of commuters.
"The administration in Bogota also received such criticism, but now more corridors are demanded by Colombians as the busway is successful there," he said.

The administration has spent Rp 120.7 billion on 56 buses, constructing lane dividers, passenger bridges and bus shelters.
The 56 buses, to be operated in January on the Blok M in South Jakarta to Kota route, are being assembled by an assembling company in Magelang, Central Java.

With the implementation of the busway, other bus operators playing the Blok M-Kota route have been given options by the administration to either join a consortium with the busway, operate as feeders or stay clear of the routes in question altogether. Buses plying the same route will be prohibited from following a parallel route to the busway's.

The busway and the East Flood Canal project are two significant infrastructure projects listed in the city budget. Expenses for both projects reach Rp 1.292 trillion.
The top priority of next year's budget is education and health with a proposed allotment of 29.69 percent of the total budget, or Rp 3.61 trillion. The figure is higher than this year's budget of Rp 2.88 trillion.
more

Bus Way system

The Jakarta Post - A new transportation system called the busway will soon be put in service in Jakarta. The busway is intended to overcome traffic problems in the city. However, in my opinion, this new system will sooner or later become part of the traffic problems.

It seems that the planners have failed to consider some serious problems. For example, the busway will operate in the elite areas such as Jl. Sudirman, Jl. Rasuna Said (Kuningan) and Jl. Medan Merdeka. In fact, Jakarta has broad, integrated and interactive traffic problems.

Another factor not thoroughly considered is that the busway will "steal" one lane on the roads where it operates, where there already are not enough lanes. The busway will use a special lane not specially built but taken from the existing lanes, according to Kompas on Nov. 5.

Therefore it will reduce the already insufficient number of road lanes, and hence the situation will go from bad to worse. What is behind all this busway business?

To make matters worse, some of the trees along the road will be cut down to make space for busway stops.

An alternative solution that is worth considering is building an underground railway system. Also trams could help ease traffic in Jakarta.

Building more asphalt roads won't solve the problem as it will just cause people to buy new cars and we will end up with more vehicles on the roads. A solution to the traffic problems in Jakarta must include all of Jakarta and its surroundings, so as to serve the interest of the majority of the population, instead of exclusively focusing on the elite parts of the city.

SIMSON E. SILALAHI Jakarta
more

Busway project shelters started

The Jakarta Post - The construction of eight of 29 bus shelters for the Bus Rapid Transit (BRT), or busway, project began on Friday, said head of the City Transportation Agency Rustam Effendi.

The eight shelters are located along Jl. Sisingamangaraja, South Jakarta, and Jl. Jend. Sudirman, Central Jakarta.
Rustam said that completion of the construction was expected in December.
Other construction projects for the busway include median strips, footbridges and traffic lights.

The assistant to the city secretary for development affairs previously announced that the first busway corridor, from Blok M, South Jakarta, to Kota, Central Jakarta, would be inaugurated next January.
The project, costing some Rp 117 billion (US$13.76 million) was first introduced in 2001; its opening has been delayed several times. -- JP more

City not yet prepared to inaugurate busway

Bambang Nurbianto, The Jakarta Post, Jakarta

Despite a number of delays, the city administration is still not yet ready to launch its bus rapid transit (BRT) system, popularly known as the busway, as two large questions remain to be answered.

Many have questioned the busway program, scheduled to be launched early in January, since it appears that it cannot resolve the traffic chaos along the route from Blok M to Kota.

The most difficult problems are whether the city administration has an adequate number of buses to transport a massive surge of passengers within a relatively short space of time, as most passengers will be workers, and what it will do with the existing 165 buses that currently ply the route.

Assistant to the city secretary for development affairs Irzal Djamal said on Saturday that the administration had been forced into implementing the Rp 115-billion project as it would initially deploy only 55 buses in the program.

Irzal was correcting two hasty statements by Governor Sutiyoso and city transportation agency chief Rustam Effendy that the busway program would be launched in December and as many as 60 buses would be deployed to support it.

He conceded that the number of buses would be far from sufficient because the program would need neither 55 nor 60 buses but around 200 to enable it to transport 60,000 passengers in the morning peak from 6 a.m. to 9 a.m., and in the evening from 4 p.m. to 8 p.m.

The administration has delayed several times the launch of the busway program due to complex problems anticipated to arise.

According to Irzal, with a total of 55 buses the BRT program would be able to carry only up to 20,000 passengers during peak hours, while the city administration has estimated that the actual number of passengers would total around 60,000.

The headway of buses will be about three minutes, meaning a bus would arrive at a shelter every three minutes or so. Irzal acknowledged the possibility of overload at bus shelters along the corridor because the headway would be far from the ideal -- 1.5 minutes.

"A 1.5-minute headway can be reached only if the buses deployed to serve the 12.9-kilometer route is at least 140. That could be achieved by the end of 2004," Irzal added.

Another problem is how the city administration will deal with the remaining 40,000 frustrated passengers who cannot be carried because other buses currently plying the route will no longer be allowed to operate.

Besides that, the city administration has yet to propose a solution with regard to the 165 buses currently operated by four bus companies, Djakarta Transport Company (PPD), Bianglala, Himpurna and Steady Safe.

Irzal said that the city administration had not yet offered a solution, including paying compensation to the four companies if they demanded it.

"Some buses will be allowed to continue plying the route but we have yet to determine how many will be granted operating permits. But of course, the buses will have to be modified so that they are compatible with the BRT shelters," Irzal said. more