Menutup jalan berlubang

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Jakarta hingga hari ini penutupan jalan berlubang  mencapai 206 m3 dan hotmix 19.200, 83 m2.  Untuk jalur busway mencapai 13.02 m3 dan hotmix 3.261 m2.

Kepala Sub Dinas Jalan DPU DKI Jakarta, Sukendar mengungkapkan, “untuk pekerjaan jalur busway mencapai 13,02 meter kubik di wilayah Jakarta Timur”.

Adapun untuk pekerjaan tutup lubang jalan lokal dengan sistem hotmix telah mencapai 22.450,09 meter persegi dengan rincian untuk Jakarta Barat 299,41 meter persegi, Jakarta Selatan 760 meter persegi, dan Jakarta Timur 681,59 meter persegi. [dari BeritaJakarta, foto: Kompas]

more

Denah busway koridor 1-15

63 halte dan 27 jembatan penyeberangan untuk koridor 8-10 mulai dibangun, di antaranya dilengkapi 4 sky walk paid area (swpa) sebagai sarana transfer penumpang.
Pekerjaan diperkirakan selesai Juni 2008, dimana tiga koridor baru akan bisa beroperasi.

[klik gambar untuk memperbesar tampilan]

9 titik transfer yang ada sekarang ini akan bertambah menjadi 17. Penumpang koridor 2, misalnya, bisa pindah ke koridor 9 di halte Grogol, kemudian di SWPA Semanggi bisa pindah ke koridor 1.

Total kebutuhan mencapai 204 unit bus yang berkapasitas 85 orang. Pengadaannya akan dilakukan secara simultan, lewat konsorsium operator busway atau melalui proses lelang. Dengan cara itu, diharapkan pengadaan bus menjadi lebih cepat dibanding pengadaan untuk koridor 4-7. (sumber: Wartakota) more

Ada pagar di DPRD

Ketua DPRD DKI Jakarta Ade Surapriatna menyatakan tidak setuju dengan pembuatan pagar untuk memisahkan jalur bus transJakarta. "Saya nggak setuju, kalo dipagerin itu kan menunjukkan rakyat Indonesia tidak bisa diatur. Negara lain bisa, kenapa kita tidak?" kata Ade di DPRD DKI Jakarta, Rabu (2/1) sore.

Menurut Ade, Pemerintah seharusnya meningkatkan aparat pengawas jalur bus transJakarta, serta membuat peraturan, jika ada busway maka kendaraan di depannya harus memberi kesempatan bagi busway untuk melintas."Vooridjer aja bisa, kemarin Gubernur buktinya bisa tuh keluar dari macet. Artinya bisa kan?" katanya.

Ade menambahkan, perlunya ketegasan dari pihak polisi lalulintas dalam memberikan sanksi kepada kendaraan yang tidak mengalah dan memberi kesempatan kepada busway. "Kalau ada yang bandel, langsung aja STNK-nya dicabut," kata Ade. (M03-07) Kompas

Lain lagi dengan Ketua Komisi D di seberang pagar:

Segera Bereskan Pagar Busway

Tingginya angka kecelakaan di jalur busway menjadi sorotan kalangan dewan. Mereka mendesak Dinas Perhubungan DKI segera merealisasikan pemagaran jalur busway dari koridor II hingga koridor VII. Pasalnya, di sepanjang jalur tersebut rawan kecelakaan akibat warga menyeberang sembarangan.

Ketua Komisi D DPRD DKI Sayogo Hendrosubroto menyatakan, rencana Pemprov DKI memasang pagar pembatas di enam koridor tersebut perlu segera direalisasikan. Sebab, kecelakaan hingga saat ini masih terus berlangsung. Namun, kata dia, selain memasang pagar pembatas, juga perlu penanaman kesadaran berperilaku dan disiplin warga saat menyeberang. "Saya pikir sia-sia kalau ada pagar, warga tetap memaksa menerobos lewat pagar itu," ujar politikus PDIP ini.

Sehingga, Pemprov harus memberikan efek jera bagi pelanggar. Misalnya dengan menegur atau menghukum dengan disuruh push up. "Pokoknya yang membuat pelanggar tidak mengulangi perbuatannya," ucapnya. Sayogo menilai, sanksi moral lebih bagus ketimbang sanksi denda atau kurungan, yang justru itu terlalu berlebihan.

Dia menambahkan, selain membangun pagar pembatas, hendaknya perlu dibangun juga JPO (jembatan penyeberangan orang) yang jaraknya tidak berjauhan untuk memudahkan masyarakat. Sebab, sebagian warga enggan menggunakan JPO karena jaraknya jauh. Sehingga, warga lebih memilih jalan pintas meski membahayakan nyawanya sendiri.

Untuk meminimalisasi angka kecelakaan, Pemprov DKI memang akan memasang pagar pembatas di tujuh koridor busway, kecuali koridor I (Blok M-Kota) pada 2008. Pagar dibangun sepanjang lintasan koridor dan ditempatkan di atas trotoar. Pagar tersebut berfungsi mengurangi kecelakaan yang disebabkan banyak warga menyeberang sembarangan dan kerap tertabrak bus TransJakarta. Saat ini, beberapa koridor sudah dipasang pagar. Seperti sepanjang Jalan Otista Raya arah Cawang atau Kampung Melayu. Begitu juga di sepanjang jalur setelah Pasarraya Manggarai arah Jalan Sultan Agung. Pemagaran juga dilakukan dari Jatinegara hingga Senen. Namun untuk beberapa lokasi lainnya, pemagaran baru akan dilaksanakan 2008 mendatang.

Kepala Dinas Perhubunmgan DKI Nurachman menyatakan, pagar pembatas sengaja dibuat untuk menumbuhkan kesadaran penyeberang jalan agar menggunakan JPO. "Selama ini, mereka nekat nyebrang, padahal sudah ada JPO dan marka dilarang nyebrang," terangnya. Nurachman yakin, pembuatan pagar pembatas mampu menurunkan tingkat kecelakaan bagi penyeberang di jalur busway. Dia mengilustrasikan, kalau dalam sehari terjadi kecelakaan mencapai lima orang, dengan diberi pagar bisa menurunkan kecelakaan antara dua hingga tiga orang. Saat ini, koridor yang sudah dipasang pagar setinggi 2,5 meter di antaranya koridor 3 (Kalideres-Harmoni) persisnya di Jalan Raya Daan Mogot.

Manajer Operasional BLU Transjakarta Rene Nunumete menyambut positif pembangunan pagar di koridor 2-7. Menurutnya, tingkat kecelakaan akibat tertabrak bus Transjakarta mayoritas memang karena kelalaian penyeberang jalan. "Dalam sebulan, bisa lima hingga sepuluh warga terserempet bus TransJakarta. Bahkan di antaranya meninggal dunia," ungkapnya.

Meski sudah dibangun pagar, lanjut dia, sebanyak dua hingga tiga petugas tetap ditempatkan di persimpangan atau perputaran jalan karena titik tersebut juga rawan kecelakaan. Misalnya mobil dan sepeda motor tertabrak bus TransJakarta. "Agar kecelakaan akibat tertabrak busway tidak terus menerus terjadi. Minimal bisa dikurangi atau bahkan dihentikan sama sekali," harapnya. (aak) Jawapos

more

Busway satu paket dengan pedestrian

Ternyata proyek Busway Jakarta koridor 4-14 mempunyai nama lengkap Bus Rapid Transit and Pedestrian Improvements in Jakarta. Ada enam institusi yang terlibat dalam proyek lima tahun dihitung sejak Desember 2006 ini: Pemprov DKI, ITDP, Instran, Pelangi, UNEP dan GEF.

Yang terakhir disebut itu, Global Environment Facility —sebuah lembaga bentukan UNEP, UNDP dan World Bank untuk membantu mengatasi masalah-masalah lingkungan— menyumbang dana sebesar 6,16 juta dollar dari $194 juta lebih total biaya. United Nations Environment Programme (UNEP) merupakan implementing agency-nya dalam program Climate Change Adaptation, sedangkan ITDP ($104 ribu) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ($187,87 juta) sebagai executing agency.

Hingga awal 2012 nanti setiap tahun harus tercapai berbagai sasaran yang telah disepakati. Mari kita kawal bersama agar proyek ini berjalan sesuai jadwal dan tujuannya:

Meningkatkan performansi busway dengan:

1. mengoptimalkan pemilihan rute koridor 7-14 (tahun 1-koridor 4-7; tahun 2-koridor 8-11; tahun 3-koridor 11-14)
2. mengestimasi Demand and Design Needs koridor 7-14 (tahun 2-TransJakarta mengontrol pendapatan penjualan tiket; tahun 3- mekanisme pengawasan sistem tiket; tahun 4-tender untuk operator bus dan sistem tiket)
3. meningkatkan performansi persimpangan (tahun 4-5: persimpangan berpotensi menghambat headway dan mengakibatkan kecelakaan. Sangat sulit mendapat solusi yang tepat untuk kondisi lalulintas Jakarta)
4. mengoptimalkan operasional busway (tahun 2-5: headway, kecepatan, keuangan, kualitas layanan, pemeliharaan, survey, training, workshop)

Membangun image dan meningkatkan penggunaan pedestrian, transport demand management, non-motorized traffic

• Meningkatkan public information (tahun 4-sistem informasi rute, website)
• Merasionalisasi rute-rute non-busway (tahun 5)
• Mengevaluasi dan menerapkan langkah-langkah Transport Demand Management untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor (tahun 5-electronic road pricing)
• Meningkatkan fasilitas pedestrian dan kendaraan tak bermotor (tahun 2-pedestrian area Plaza Fatahillah, Kota; tahun 3-parkir secure untuk sepeda di 4 stasiun; tahun 4-pengembangan Plaza Fatahillah; tahun 5-pedestrian di radius 200m dari setiap stasiun)

Menularkan sistem ke dua kota lain.

Semoga local team punya semangat, stamina dan nurani yang jauh melebihi kesebelasan PSSI.
[sumber GEF, UNEP, ITDP) more

Safety first lah

Pentingnya Perencanaan

Para pengguna jalan di Jakarta diminta untuk lebih berhati-hati. Pembangunan jalur khusus bus yang tidak terkelola secara baik mengancam keselamatan kita.

Hanya demi mengejar target untuk selesai 15 Desember, pembangunan jalur khusus bus (busway) dilakukan secara serempak di banyak tempat. Bukan hanya meninggikan jalan, tetapi juga membangun separator.

Sepanjang pembangunan itu direncanakan secara baik, tentunya kita mendukung. Zamannya memang menuntut segala sesuatu dilakukan dengan cepat. Namun, ketika kecepatan dilakukan secara sembarangan, tentunya kita tidak bisa membenarkan. Apalagi kemudian pembangunan itu justru harus memakan korban.

Itulah yang sedang kita lihat hari-hari ini. Pembangunan jalur khusus bus dan separator yang asal-asalan di banyak tempat menjadi ancaman bagi keselamatan. Setiap hari banyak mobil, dan terutama pengendara motor, yang celaka karena menabrak separator atau tergelincir akibat permukaan jalan yang tidak rata.

Bagaimana orang tidak akan celaka kalau tidak ada peringatan yang memadai tentang pembangunan yang sedang dilakukan. Apalagi ketika malam tiba dan hujan, praktis semua itu tidak terlihat. Belum lagi cara pengerjaan proyek yang sepotong-sepotong sehingga menyulitkan orang untuk mengantisipasi karena tiba-tiba saja di jalur yang kosong ada sepenggal separator.

Sekarang tampaknya target 15 Desember pun tidak mungkin akan terkejar. Namun kerusakan sudah terjadi. Banyak warga yang sudah menjadi korban dari pembangunan busway yang sembarangan itu.

Beruntung di negeri ini banyak orang yang tidak melek hukum. Kalau di negara ini warganya melek hukum, pasti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bangkrut karena dianggap sengaja mencelakakan orang lain.

Kita tidak bermaksud untuk memanas-manasi warga yang menjadi korban untuk melakukan tuntutan hukum. Yang ingin kita lebih persoalkan adalah pentingnya untuk merumuskan sebuah perencanaan yang baik.

Dalam manajemen dikenal istilah PDCA, Plan, Do, Check, Action. Perencanaan menjadi hal penting yang pertama, karena 50 persen keberhasilan ditentukan di sana. Karena itu orang Jepang, misalnya, dikenal sangat detail dan telaten ketika membuat perencanaan.

Kita sering kali justru menganggap enteng perencanaan. Kita lebih suka jalan dulu dan baru melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan. Pengalaman pembangunan busway memberi pelajaran, akibat cara bekerja seperti itu, bukan hanya target waktu yang tidak terpenuhi, tetapi biaya yang harus dibayar jauh lebih mahal.

Coba bayangkan, untuk membangun jalur khusus bus, badan jalan yang ada menjadi terkurangi. Ketika sadar kemacetan yang terjadi, lalu dicoba melebarkan jalan. Dua kegiatan yang dilakukan bersama pada ruas yang sama jelas bukannya menyelesaikan masalah, tetapi justru semakin memacetkan jalan. Padahal, kalaupun jalur khusus bus selesai, kemacetan Jakarta tak mungkin akan terselesaikan, karena tidak mungkin ada satu moda transportasi yang bisa menyelesaikan kemacetan. Belum lagi kalau kita hitung yang mengalami kecelakaan tadi. - TAJUK RENCANA KOMPAS more

Kurang rinci, kurang jeli

Polri: Bongkar Separator
Gubernur Fauzi Bowo Tegur Pelaksana Proyek

Direktur Lalu Lintas Polri merekomendasikan kepada Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membongkar semua separator atau pemisah jalur. Rekomendasi itu disampaikan berkaitan dengan maraknya kecelakaan akibat separator tersebut.

Kepala Direktorat Lalu Lintas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Yudi Sushariyanto, Rabu (12/12), menyatakan kecelakaan akibat separator saban hari ditemui polisi lalu lintas di lapangan. Oleh sebab itu, separator busway (jalur khusus bus) sebaiknya dibongkar dan diganti dengan marka jalan saja atau mata kucing (marka jalan timbul yang bercahaya fosfor). Rekomendasi itu ditujukan terhadap delapan koridor busway.

"Tidak hanya soal separator, harapannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji lebih menyeluruh soal faktor keamanan sistem busway. Karena ternyata kecelakaan antara bus transjakarta dan pengguna jalan lain juga cukup sering," kata Yudi.

Evaluasi kepolisian menunjukkan, separator busway selain sangat rawan menjadi penyebab kecelakaan, juga menambah keruwetan lalu lintas. Separator busway membuat fleksibilitas arus kendaraan saat macet menjadi terhambat.

Segera perbaiki

Di Balaikota DKI Jakarta, Gubernur Fauzi Bowo menyatakan telah menegur para pengelolanya. Fauzi meminta agar separator dibenahi sehingga tidak lagi mencelakakan warga.

"Separator tidak dibangun untuk mencelakakan warga sehingga perlu dilakukan perbaikan jika sampai mengakibatkan kecelakaan," kata Fauzi.

Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Budi Widiantoro mengatakan, teguran ditanggapi dengan melakukan evaluasi semua lokasi separator dan dampaknya terhadap timbulnya kecelakaan lalu lintas. Kontraktor dan konsultan perencana juga diundang untuk mengevaluasi kesalahan yang timbul sehingga kecelakaan sering terjadi.

Kesalahan itu mungkin terjadi saat proses pemasangan di lapangan. Selain itu, proses perencanaan pembangunan jalur bus khusus tidak didesain sampai detail sehingga terjadi kesalahan peletakan separator.

"Pemasangan separator seharusnya dikontrol dan diperhitungkan agar tidak memicu terjadinya kecelakaan. Jika dalam evaluasi terdapat kesalahan, konsultan perencana atau kontraktor akan ditegur," kata Budi.

Gugatan kelas

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, menyayangkan tidak jelinya pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan sehingga memicu terjadinya kecelakaan. Pemerintah seharusnya melakukan uji kelayakan teknis pembangunan sebelum menjalankan proses teknis pembangunan.

"Pembangunan yang dilakukan seharusnya memberi rasa aman bagi masyarakat, baik proses maupun hasilnya. Jika hasil pembangunan ternyata membahayakan masyarakat, pemerintah dapat dianggap melakukan kelalaian yang berdampak pada kesengsaraan masyarakat," katanya.

Menurut Andrinof, semua korban kecelakaan lalu lintas dapat mengajukan gugatan bersama class action kepada pemerintah karena kerugian yang timbul sebagai dampak pembangunan. (sf/ECA/WIN) - Jakarta, Kompas
more

Buka tutup busway dilanjutkan

Gubernur Foke menilai pelaksanaan buka tutup busway atau Operasi Jala Jaya selama sebulan (12 November - 12 Desember) efektif dalam mengatasi kemacetan lalu lintas Ibukota.

Tiga koridor busway, koridor 8, 9 dan 10 (Lebakbulus-Harmoni, Pinangranti-Pluit, dan Cililitan-Tanjungpriok) baru akan beroperasi pada April 2008, sehinga jalur-jalurnya bisa diguakan oleh kendaraan lain.

Karenanya "saya minta Operasi Jala Raya diperpanjang, karena terbukti efektif melancarkan arus lintas di Ibukota," ungkap Fauzi Bowo hari ini saat ditemui wartawan di Balaikota. Operasi Jala Jaya merupakan salah satu cara untuk mengatur buka tutup jalur busway bagi kendaraan umum.

Mengenai separator busway yang sering membuat celaka pengguna jalan, Gubernur telah menegur pihak pengelola: "Separator dibangun bukan untuk mencelakakan, saya kira harus ada langkah untuk memperbaikinya.
Traffic Management Centre Polda Metro Jaya melaporkan hari ini saja terjadi enam kecelakaan akibat separator busway, semua terjadi di lokasi yang sama: di depan Hotel Sultan.
Separator lain yang dianggap membahayakan juga terdapat di depan Mal Artha Gading, Plumpang, Jl S. Parman dan di depan Polres Jakarta Barat.
more

Busway bakal melayang

Guna mengatasi kemacetan di sejumlah ruas jalan di Jakarta, Departemen Perhubungan (Dephub) berencana membangun jaringan jalan layang khusus busway atau Grade Separated Busway (GSB) dua jalur sepanjang 96 kilometer.

Proyek yang diperkirakan menelan dana Rp 3,752 trilyun tersebut, sebagai alternatif, mengingat jaringan busway yang dibangun Pemda DKI Jakarta saat ini belum mampu mengatasi kemacetan, atau hanya menambah kemacetan.

Direktur Bina Sarana Transportasi Perkotaan (BSTP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan (Ditjen Hubdar -Dephub) Elly A.Sinaga kepada wartawan di kantornya, Senin (19/11) mengatakan, sebenarnya peluang Pemda DKI Jakarta membiayai GSB itu sangat besar, mengingat pendapatan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor rata-rata per tahun mencapai Rp 5,1 trilyun.

Namun dari pendapatan tersebut yang digunakan untuk kepentingan transportasi hanya sekitar 30 persen. Perolehan dana yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor sebesar itu, harusnya dikembalikan lagi seluruhnya untuk kepentingan transportasi, atau paling tidak 70 persennya.

TETAP DIBANGUN
Sementara itu, kendati ditolak DPRD, Pemda DKI Jakarta tetap akan melanjutkan pembangunan lima koridor busway tahun 2009-2010 . "Ini kan sebua jaringan dan sistem karena itu harus diselesakan," kata Sekdaprop DKI Jakarta H. Ritola Tasmaya, .

Harya Setiaka, satu pengguna busway sekaligus calon anggota dewan transportasi kota (DTK) mendukung adanya busway. Karena busway salah satu transportasi yang bebas macet dan efisien.
"Busway sangat efektif namun perlu ditambah lagi armadanya sehingga tidak terlalu lama menunggunnya," jelasnya.
Ia juga meminta agar pengguna mobil pribadi juga dilarang masuk jalur busway. Sehingga kenyamana pengguna busway tetap stabil."Kami minta
mobil pribadi. (tim PK) (Pos Kota)

dari detikcom:

Belum Sanggup Bangun Jalan Layang Busway

Usul jalan layang khusus busway yang disampaikan Departemen Perhubungan (Dephub) tampaknya tidak serta merta bakal dipenuhi Pemprov DKI Jakarta. Biaya pembangunannya dianggap mahal.
"Biayanya mahal banget. Jika itu harus dibangun, kita belum sanggup," ungkap Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemprov DKI Jakarta Budi Widiantoro kepada detikcom, Selasa (20/11/2007).

Dephub mengusulkan pembangunan jalan layang busway karena biayanya dianggap lebih murah dibandingkan pembangunan MRT.

Untuk jalan layang busway dengan dua jalur sepanjang 98 kilometer, dana yang dibutuhkan diperkirakan Rp 3,7 triliun. Dephub mengusulkan agar dana itu diambil dari kantong subsidi pemerintah per tahun Rp 1,677 triliun.
Dibandingkan MRT, pembangunan jalan ini dinilai lebih murah. Sebab untuk MRT, sedikitnya dibutuhkan dana Rp 1 triliun untuk setiap 1 kilometer.

Namun perhitungan biaya pembangunan jalan layang yang lebih murah dibandingkan MRT, tidak sepenuhnya disetujui Budi. Menurut Budi, belum tentu dalam pelaksanaannya pembangunan jalan itu hanya mengeluarkan biaya sedikit.
"Tergantung juga, kalau misalnya perlu pembebasan tanah, biayanya bisa jadi lebih besar juga. Jadi kita belum berpikir untuk itu (bangun jalan layang busway)," tegas Budi.

Sementara terkait usulan pansus busway DPRD DKI Jakarta agar pemprov menghentikan sementara pembangunan busway koridor XI-XV, Budi tidak menepis.
Menurutnya, penghentian sementara diperlukan supaya Pemprov bisa melakukan evaluasi.

"Kita prinsipnya akan buat amdal dulu, hanya untuk menganalisa dampak yang akan timbul dan upaya penanggulangannya," kata dia.
Sedangkan untuk koridor VIII yang masih terus diprotes warga Pondok Indah, Budi menegaskan, akan dilanjut terus pembangunannya.

Sebab Pemprov pada prinsipnya tidak menolak keinginan warga untuk audiensi. Dari audiensi dijelaskan, tidak ada isu penebangan pohon sebanyak 560 batang, tapi hanya 160 batang pohon dan itu pun diganti oleh Pemprov.
"Kita tidak tebang begitu saja, kita ganti. Kita tanam dulu, baru kemudian kita tebang pohon yang lama," katanya.

more

Jalan ditutup dua hari

Untuk mempercepat pembangunan busway koridor Cililitan-TanjungPriok, Dinas Perhubungan akan menutup ruas jalan Ahmad Yani selama dua hari, 10 dan 11 November 2007.

Penutupan dimulai Sabtu 22:00 hingga Minggu 24:00 di persimpangan Jalan Ahmad Yani-Utan Kayu dan Jalan Ahmad Yani-Haji Ten.
Arus lalulintas dari arah barat (Utan Kayu) dialihkan memutar di persimpangan Jalan Pramuka. Dari arah Timur (Rawamangun) harus memutar di depan lapangan golf atau kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Sedangkan dari arah Jl. Rawasari bisa memutar di putaran Pulomas, dari Jl. Haji Ten memutar di persimpangan Jalan Pramuka. more

Busway kurang efektif?

Menguji Keefektifan Busway
Transjakarta Masih Kalah
Oleh Albertus Tjatur Wiharyo

Keberadaan busway sebagai solusi kemacetan Jakarta, agaknya harus dipertanyakan kembali. Sebab, secara kasat mata, bus-bus kota lainnya, seperti metromini, atau mikrobis, seperti mikrolet, yang beroperasi lebih dulu, terbukti lebih lincah dibanding transjakarta, yang memiliki jalan khusus.

Contohnya, pantauan sejak pukul 09.00-09.30 WIB di Halte Busway Gelanggang Remaja, Jakarta, Jumat (26/10) pekan lalu menunjukkan, transjakarta belum mampu menggantikan peran angkutan umum. Kemacetan pun bisa menghambat laju bus khusus tersebut.

Pada saat itu, dari arah Dewi Sartika-Kampung Melayu, hanya tujuh bus transjakarta melintas. Pada dua bus terlihat sejumlah penumpang berdiri, namun tidak sampai berjejal, sementara pada lima bus lainnya tidak tampak penumpang berdiri.
Pada kurun waktu yang sama, lalu lintas di jalur reguler, di luar jalur busway, mencatat sekitar 120 mikrolet, rata-rata berisi lima penumpang, 80 metromini masing-masing 15 penumpang, 150 mobil pribadi rata-rata dua penumpang, dan 500 sepeda motor rata-rata satu pengemudi.

Jika misalnya bus transjakarta rata-rata bermuatan 40 orang, dalam setengah jam hanya mampu mengangkut 280 penumpang. Sementara kendaraan regular mampu mengangkut 2.450 penumpang.

Selain itu, lalu lintas di jalur busway tampak kontras dengan kepadatan kendaraan di jalur regular, meskipun lajur reguler menggunakan tiga jalur kendaraan. Namun, setiap jalur bisa menampung 815 kendaraan reguler yang bergerak.
Bandingkan dengan lintasan busway, yang hanya dilewati tujuh bus. Jalur busway yang mengambil alih jalur umum, belum mengurangi kemacetan.

Kemacetan juga terjadi akibat ketidakdisplinan angkutan umum dalam menaikan dan menurunkan penumpang. Pembangunan jalur dan penambahan armada busway tetap tidak bisa menyelesaikan kemacetan Jakarta, bila tidak diimbangi dengan penertiban kendaraan umum dan pengaturan penggunaan pribadi.

Pantauan juga dilakukan di Jalur Busway Rasuna Said-Buncit Raya. Dalam 10 menit, tercatat 330 mobil pribadi dengan total penumpang 660 orang. Sementara itu, armada transjakarta melintas setiap 10 menit, dengan rata-rata penumpang mencapai 80 orang.
Berarti, satu bus transjakarta hanya bisa mengangkut 80 penumpang, sementara mobil pribadi, 330 penumpang dalam 10 menit. Dalam hal ini masih dipertanyakan keefektifan jalur khusus tersebut.

Nilai Lebih

Memang, meski banyak yang menggerutu atas kehadiran busway, tak sedikit warga yang justru mensyukurinya. "Yang jelas, bebas macet dan polusi," kata Sri, yang rutin naik transjakarta dari Jalan Otto Iskandar Dinata ke Pasar Senen.
Hal senada juga diungkapkan Ridwan. "Naik kendaraan umum lain, pasti macet. Kalau transjakarta ada jalur khusus. Pendingin udaranya juga bikin nyaman," katanya.

Berbeda dengan dua orang tadi, Nirwan lebih memilih naik mikrolet dari rumahnya di Cijantung ke Kampung Melayu. "Naik mikrolet juga hanya sekali naik. Lagi pula, rumah saya agak jauh dari halte busway. Kalau naik angkutan lain, saya bisa menghentikannya di mana saja, dan kapan saja. Kalau transjakarta kadang-kadang telat datang," katanya.
Ketika ditanya soal kemacetan, ia hanya mengatakan, "Kalau tidak macet, bukan Jakarta namanya. Jadi, nikmati saja kemacetan itu."

Kehadiran busway sudah pasti mempersempit jalur untuk kendaraan lain. Sejak diluncurkan pertama kali pada 15 Januari 2004 lalu, busway terus mengundang kontroversi.
Sebetulnya, busway bertujuan supaya pengguna kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum. Dengan demikian, kepadatan kendaraan di jalan bisa ditekan. Namun yang terjadi, pemilik kendaraan tetap memilih menggunakan kendaraannya sendiri daripada naik transjakarta.

"Saya beli mobil untuk kerja. Kalau naik transjakarta, mobil saya bagaimana? Kalau jarang dipakai, nanti malah rusak. " kata Veri, pengguna kendaraan pribadi, Senin (29/10), di Jakarta. Warga Cempaka Putih ini mengaku sehari-hari menggunakan mobil ke tempat kerjanya di Pulo Gadung.
Senada dengan Veri, Syarif warga Ciledug, juga memilih menggunakan sepeda motornya daripada naik trasnajakarta. "Naik motor juga cepat dan murah. Saya setiap hari dari rumah ke Pulomas hanya butuh waktu satu jam lima belas menit. Itu sudah termasuk macet. Kalau naik transjakarta, setidaknya saya harus ke Blok M dulu. Selain itu, masih harus menunggu bus. Sudah berapa menit waktu saya terbuang?" ungkapnya.

Menurut Robert, warga Depok, kalau pengelola transjakarta tidak mau menyediakan kendaraan pengumpan (feeder) hingga ke permukiman warga, penumpang yang berlokasi jauh dari halte busway, akan memilih naik kendaraan pribadi atau angkutan terdekat, misalnya mikrolet. "Kecuali pengelola transjakarta menyediakan tempat parkir kendaraan di halte seperti di stasiun kereta. Setiap hari, dari rumah, saya mengendarai sepeda motor sampai Stasiun Depok Lama. Motor saya titipkan, lalu saya naik kereta sampai Stasiun Juanda. Dari Stasiun Juanda ke kantor, saya berjalan kaki," jelasnya.

Empat pengguna busway yang diwawancarai Sabtu (27/10), rata-rata tidak memiliki kendaraan pribadi. Misalnya Sri, warga Kebon Nanas, mengaku tidak memiliki kendaraan pribadi. Rute yang biasa ditempuhnya, Otto Iskandar Dinata-Pasar Senen, hanya sekali tempuh dengan transjakarta.
"Saya biasa naik dari Halte Busway Gelanggang Remaja. Dari Halte Busway Pasar Senen ke kantor, saya berjalan kaki," katanya. Bagi pengguna, busway pasti menguntungkan. Sayangnya, masih lebih banyak orang tidak bisa mencicipinya.

Bikin Macet

Jalur busway memakan lebar jalan sehingga jatah kendaraan reguler berkurang. Padahal, penyempitan jalan tidak diimbangi dengan berkurangnya kendaraan reguler yang melintas. Ketika jalur busway tampak lengang, jalur kendaraan reguler justru penuh sesak.

"Tanpa busway saja, jalan sudah macet. Seharusnya, jalur reguler diperlebar sebelum membangun jalur busway. Warga Jakarta sudah biasa dengan macet. Jadi kemacetan tidak bisa memaksa orang naik trsnajakarta," kata Sugianto, warga Depok, Jumat (26/10). Ia mengaku setiap hari menggunakan mobil menuju tempat kerjanya di Kemayoran melalui Jalan Otista.

Menanggapi kontroversi busway, Ketua Forum warga Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, Selasa (30/10), meminta gubernur menghentikan proyek jalur baru busway. "Sebelum membangun yang baru, perbaiki dulu jalur layanan di jalur yang sudah ada. Armada untuk tujuh koridor saja tidak ada, malah mau menambah koridor baru," katanya.

Ia juga mengatakan, busway sebetulnya merupakan sistem transportasi massal yang bertujuan membuat pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum. Untuk itu, selain trayek, fasilitas pendukung, misalnya feeder, harus disediakan. Selain itu, jalur busway juga harus tepat sasaran.
"Sebaiknya, pembangunan jalur baru Cililitan-Tanjung Priuk dialihkan menjadi Cililitan-Kelapa Gading, karena pengguna kendaraan pribadi lebih tinggi. Kalau pembangunan dilakukan sampai Tanjung Priuk, malah akan menyusahkan sopir kendaraan umum lain, karena tingkat penggunaan kendaraan umum cukup tinggi," kata pengusaha metromini ini.

Menurutnya, busway di Jakarta hanya merupakan proyek. "Yang dipikirkan hanya pembangunan jalur baru yang ada uangnya, tetapi peningkatan layanan dan penuntasan masalah selalu ditunda-tunda. Lihat saja, pembangunan trayek selalu dilakukan pada akhir tahun untuk menghabiskan sisa APBD," ungkapnya.

Azas menyarankan supaya gubernur baru mengevaluasi manajemen trsnajakarta dan mendesak kepala dinas perhubungan untuk segera melengkapi sistem busway dengan feeder. "Kalau busway dijadikan sistem, dan bukan sekedar proyek dan trayek, kemacetan di Jakarta akan tuntas. Busway memang dirancang untuk mengatasi kemacetan. Namun perlu keseriusan dan tanggung jawab pelaksananya. Jangan salahkan busway, tapi manajemen pengelolanya," tegasnya. [teks & gambar: Suara Pembaruan]
more

Pembangunan Busway Koridor VIII

Proyek Kejar Target, Abaikan Amdal

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyatakan, kajian Pemprov DKI Jakarta soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan jalur Busway Koridor VIII Lebak Bulus- Harmoni, yang melewati Jalan Pondok Indah, Jakarta Selatan tidak komprehensif dan ilmiah. Proyek tersebut, dinilai sebagai proyek kejar target dan cenderung memaksa.

Pasalnya, dalam kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup (KA Andal) sebagai bagian dari awal Amdal, Pemprov urung memberikan analisis dampak negatif pembangunan jalur busway tersebut. "Yang disajikan hanyalah fakta tentang hal positif kehadiran busway nantinya. Wajar saja jika masyarakat Pondok Indah melakukan class action. Itu hak mereka," papar Direkur Eksekutif WALHI Jakarta, Selamet Daroyni, saat ditemui SP, Senin (29/10).

Dalam proses pengkajian Amdal, mereka harus dilibatkan. "Sebab, pelibatan warga yang berkaitan dengan proyek tersebut, telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengelola Dampak Lingkungan No 8 Tahun 2002," katanya.

Dalam surat keputusan tersebut, pada ayat 3.2 disebutkan, terkait KA Andal, pihak yang akan membangun suatu proyek tertentu wajib berkonsultasi kepada warga yang berkepentingan. Lalu, di ayat 3.3, warga yang terkena dampak tersebut wajib duduk bersama sebagai Anggota Komisi Penilai Amdal. "Dan yang terpenting di Pasal 3.4 warga tersebut berhak memberikan saran, pendapat, dan tanggapan," ujarnya.

Yang lebih menarik sekaligus memalukan tambah Selamet, ada pernyataan Dinas Perhubungan yang mengatakan, ketika dokumen Andal selesai, secara otomatis Amdal pun rampung. "Padahal, sah tidaknya Amdal harus melalui tahapan mulai dari KA Andal, dokumen Andal, dokumen Amdal, dan Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Melakukan Kegiatan Konstruksi. Sayangnya, salah tafsir ini tidak diluruskan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, yang seharusnya punya kapasitas untuk memberikan transformasi pengetahuan terutama, terhadap Pemprov," tandasnya.

Pada awalnya, jalur busway ini akan melewati Jalan Ciputat Raya. Ketika ada perubahan jalur melalui Pondok Indah, sontak warga protes sebab mereka mengakui wilayahnya adalah area terbuka lingkungan hijau dan jalur hijau.
"Warga Pondok Indah pun telah membentuk tim yang mampu mengkaji Amdal. Mereka berasal dari warga Pondok Indah, yang mahir dan paham soal hukum, legalitas, dan lingkungan hidup," jelas Selamet.

Seruan makin menggema, itu yang dikatakan Selamet, sebab sebelum proyek tersebut dilaksanakan, tidak dipikirkan dampak negatifnya. "Tindakan preventif sangatlah perlu. Adanya kajian Amdal diharapkan mampu mengeliminasi korban jiwa dan kerugian materi karena pembangunan tersebut," katanya.

Belum lagi, jika proyek tersebut berlangsung, terjadi penebangan pohon, kemacetan pun tak dapat terelakkan. Kemudian, sistem drainase (resapan air) yang ada di sepanjang jalan pun akan disfungsi, instalasi listrik juga dipastikan terganggu.

Jika class action diteruskan, Walhi berharap, pihak kepolisian dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan kredibilitasnya menciptakan keadilan dan menegakkan hukum lingkungan. [ASR/N-6 - Suara Pembaruan]
more

Busway di tol

Tarif busway di tol dikaji

Penumpang busway yang melewati ruas jalan tol bakal dikenakan tarif Rp7.000 mengacu pada besaran setoran yang akan diberikan pada operator jalan tol.

Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Direktorat Perhubungan Darat Dephub Elly A. Sinaga mengatakan pihaknya masih merumuskan tarif yang tepat terkait dengan pengoperasian busway di jalan tol.

"Kami sedang menghitung besaran tarif total yang termasuk di dalamnya tarif jalan tol. Dalam hitungan sementara, tarif busway tol Rp7.000," ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Menurut dia, pengoperasian busway di jalur jalan tol Jabodetabek diharapkan dapat menarik minat pengguna kendaraan pribadi untuk beralih pada kendaraan umum. (Bisnis/08 - Bisnis Indonesia)
more

Perlu evaluasi pakar

Bom Waktu Warisan Sutiyoso, Kegiatan Bisnis Bisa Kusut

Kemacetan parah lalu lintas di kota Jakarta, jika tak segera bisa ditangani secara jitu, bisa menjadi "bom waktu". Kegiatan bisnis bisa ikut-ikutan kusut karena menjadi tak efisien dan tak berkepastian.

Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua, dia setuju dengan penilainan seperti itu. Inggard lalu menyebutkan, sumber utama kemacetan lalu lintas di Ibu Kota ini adalah pembangunan jalur busway koridor VIII, IX, dan X. Pasalnya, di banyak lokasi terjadi penyempitan jalur sehingga penumpukan kendaraan tak terelakkan lagi.

"Ini adalah bom waktu yang ditinggalkan mantan Gubernur Sutiyoso. Proyek busway menjadi bom waktu karena prosedur perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya tidak sesuai dengan konsep yang diterapkan di Bogota, Kolumbia, yang menjadi rujukan. Jadi, ini harus segera dievaluasi secara tuntas oleh semua pihak, DPRD, Gubernur DKI, dan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pembangunan jalur busway," ujar Inggard di Jakarta, kemarin.

Sutiyoso sendiri menampik penilaian bahwa dia meninggalkan bom waktu. Sementara Wagub Prijanto menyatakan akan mengevaluasi tujuh koridor busway yang sudah dioperasikan maupun betonisasi jalur busway koridor VIII, IX, dan X.

Menurut Inggard, DPRD DKI Jakarta akan mengevaluasi proyek busway sebagai bahan masukan bagi pihak eksekutif. Untuk itu, katanya, Ketua Dewan Transportasi Kota Sutanto Soehodo yang juga Wakil Rektor Universitas Indonesia akan dilibatkan.

Inggard menyebutkan, Sutanto beralasan dilibatkan dalam evaluasi proyek busway ini karena dia adalah salah seorang yang resmi masuk tim penyusun konsep Pola Transportasi Makro Jakarta. Namun, dalam kenyataannya, selama ini dia tidak dilibatkan pada penyusunan kajian pembangunan jalur busway.

"Beliau tidak pernah dilibatkan dalam evaluasi pembangunan lajur busway koridor I-VII maupun kajian pembangunan lajur busway koridor VIII-X. Dewan akan memanggil Pak Sutanto untuk mengevaluasi prosedur dan pelaksanaan pembangunan lajur busway yang menyusahkan masyarakat ini," ucap Inggard menegaskan.

Menurut Inggard, konsep awal pembangunan lajur busway adalah mengambil satu lajur dan mengembalikan lagi satu lajur. Namun yang terjadi sekarang ini, lajur busway mengambil lajur yang sudah ada tanpa membangun satu lajur pengganti. Akibatnya kemacetan lalu-lintas di dalam kota Jakarta tidak terhindarkan.

"Seharusnya Pemprov DKI mengevaluasi dulu pengoperasian busway koridor I-VII. Tujuh koridor itu masih banyak masalah kok. Kemudian juga menyiapkan armada angkutan feeder (penghubung) agar masyarakat dapat dengan mudah mencapai akses ke koridor busway. Sekarang ini penyiapan armada angkutan feeder dilupakan, sehingga warga cenderung enggan beralih ke busway," ucapnya lagi.

Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menampik tudingan bahwa kemacetan lalu lintas di Ibu Kota sekarang ini merupakan bom waktu yang dia tinggalkan. "Pembangunan lajur busway koridor I-VII yang sudah beroperasi dengan baik, juga lajur busway koridor VIII-X, itu sudah dikaji secara komprehensif oleh pakar transportasi dari dalam dan luar negeri. Semua menyatakan bahwa pembangunan lajur busway merupakan solusi mengatasi kemacetan di Jakarta," kata Sutiyoso.

Kemacetan lalu lintas di Jakarta sekarang ini, menurut Sutiyoso, menuntut masyarakat bersabar secara luar biasa. Dia meyakinkan bahwa kemacetan itu hanya sementara. Bila seluruh koridor busway sudah beroperasi, katanya, kemacetan lalu lintas di Jakarta yang begitu parah itu tidak akan terjadi lagi. Dalam konteks ini, dia yakin bahwa masyarakat pengguna kendaraan pribadi akan beralih memanfaatkan busway.

"Saya tegaskan, keputusan Pemprov DKI membangun busway ini tidak asal-asalan. Itu sudah memperhatikan secara saksama hasil kajian, penelitian para pakar transportasi di dalam maupun luar negeri. Karena mereka merekomendasi pembangunan lajur busway sebagai pilihan terbaik, maka saya putuskan bahwa proyek tersebut jalan terus. Biar saja masyarakat mengomel atau bahkan mencaci-maki. Saya yakin, pada akhirnya kelak mereka mengakui dan merasakan manfaat pembangunan busway setelah seluruh koridor selesai dibangun dan dioperasikan," ujar Sutiyoso.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto berjanji mengevaluasi ulang tujuh koridor busway yang sudah dioperasikan, serta pembangunan betonisasi lajur busway koridor VIII-X yang sudah dan sedang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) dan para kontraktor mitra kerjanya. "Kalau memang berdampak menyusahkan rakyat banyak, kita akan kaji ulang," ucapnya, akhir pekan lalu.

Bagaimana dengan fraksi-fraksi di DPRD yang akan menjegal anggaran 2008 untuk pembangunan koridor lanjutan XI-XV, menurut Prijanto perlu dibicarakan secara saksama antara eksekutif dan legislatif, "Kita sepakat kalau memang menyengsarakan rakyat kita evaluasi lagi," katanya menanggapi rencana pimpinan semua fraksi DPRD yang akan mencoret anggaran pembangunan koridor lanjutan jika eksekutif mengajukan anggaran dalam APBD 2008. (Yon Parjiyono - Suara Karya)
more

DPRD menolak 2

Enam Fraksi Tolak Anggaran Lanjutan Busway

Sebanyak enam dari tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta bertekad bulat menolak anggaran lanjutan proyek busway koridor XI hingga XV dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2008.

Bahkan, enam ketua fraksi itu mendesak Gubernur DKI Fauzi Bowo mengevaluasi dulu 10 koridor busway yang ada karena banyak masyarakat yang merasa disusahkan oleh kemacetan lalu lintas di Ibu Kota yang kian parah akhir-akhir ini.

"Kita minta tunda dulu pembangunan koridor XI hingga XV. Kaji dulu koridor I hingga X yang sudah ada itu. Sebab, kemacetan lalu lintas di Jakarta semakin menjadi-jadi, terutama setelah pembangunan jalur busway koridor VIII-X yang banyak diprotes rakyat," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat, Firmansyah, menjawab pertanyaan wartawan, Kamis (25/10).

Ketua Fraksi Partai Golkar Inggard Joshua, Ketua Fraksi PDI-P HM Nakoem, Sekretaris Fraksi PAN Agus Darmawan, Ketua Fraksi Kebangkitan Reformasi Hasan Ishak, dan Fraksi PKS juga mendukung pernyataan itu. Sedangkan Fraksi PPP tak bersedia berkomentar.

Dampak pengoperasian busway yang mengambil lajur yang ada tidak hanya memacetkan arus lalu lintas, tapi berimbas pada perekonomian masyarakat.

"Belum lagi dampak sosiologisnya. Fraksi kita melalui anggota di komisi-komisi terkait maupun panitia anggaran akan berjuang untuk menolak dan menyoret anggaran proyek lanjutan busway. Ini demi rakyat yang sudah membayar pajak sepeda motor dan mobil agar tak susah dapat fasilitas jalan," ujar Firmansyah. Kalau koridor berikutnya tetap dilanjutkan, lalu lintas Jakarta bisa tak bergerak.

Proyek busway yang diprogram sampai 15 koridor, kata Inggard Joshua, jangan dikebut kalau tak ada manfaat yang dirasakan masyarakat.

"Buat apa dibangun sampai 15 koridor kalau manfaatnya tak optimal buat rakyat," kata politisi partai pohon beringin itu. Sejak awal fraksinya sudah mengkritisi proyek busway. Operasional busway tak optimal karena angkutan feeder (pengumpan) belum dioperasikan seperti yang diharapkan.

"Apalagi sekarang ada usulan jalan busway diportal agar tak bisa dilalui kendaraan lain. Ini ide gila yang hanya menyusahkan rakyat. Jadi, usulan perencanaan pembangunan itu yang punya manfaat buat rakyat, jangan asal bunyi (asbun)," ucap Inggard lagi.

Sementara itu, Ketua Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Wisnu Soebagyo Yusuf mengatakan, pembangunan betonisasi untuk koridor VIII-X itu segera diselesaikan, terutama jalan yang membuat jalur yang ada menjadi sempit.
"Jalan yang ada di samping jalur beton yang ditinggikan sekitar 25-30 cm itu akan kita tinggikan aspalnya mendekati tinggi betonnya, sehingga tidak akan mengganggu pengendara mobil dan sepeda motor," kata Wisnu. (Yon Parjiyono - Suara Karya)
more

Solusi pondok indah

Mencari Solusi di Pondok Indah

MEDIA INDONESIA | DUA kepentingan yang sama-sama mengatasnamakan masyarakat saling bersitegang di Pondok Indah. Kedua kepentingan itu kini berada di ujung yang ekstrem. Yang satu akan terus membangun apa pun perlawanannya, sementara yang lain akan menghentikannya apa pun risikonya.

Itulah perseteruan yang tengah terjadi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta versus sebagian warga Pondok Indah berkaitan dengan pembangunan jalur busway koridor VIII. Koridor ini bakal melayani trayek Harmoni-Lebak Bulus. Warga menolak pembangunan ini lantaran bakal mengenyahkan ratusan pohon palem yang telah berpuluh tahun menjadi keindahan median Jalan Metro Pondok Indah.

Mereka meminta pembangunan busway dihentikan lantaran belum ada analisis mengenai dampak lingkungannya. Warga khawatir pembangunan busway koridor VIII bakal merusak lingkungan. Selain itu, bakal menambah kemacetan dan polusi kawasan Pondok Indah.

Sementara itu, menurut Pemerintah Provinsi DKI, busway koridor VIII tak bisa ditunda. Proyek ini harus jalan karena akan menggenapi koridor-koridor lain yang terlebih dahulu beroperasi. Tujuannya untuk mengurangi kendaraan pribadi yang jumlahnya sangat tidak berimbang.

Berdasarkan data, dari 5 juta kendaraan bermotor yang ada di Ibu Kota, 98% kendaraan pribadi dan hanya 2% kendaraan umum. Ini belum ditambah 600.000 unit kendaraan yang berasal dari Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor yang setiap hari merayapi jalan-jalan Jakarta. Jumlah kendaraan yang bejibun itu diperparah lagi dengan 2.407 titik infrastruktur jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan.

Angka kerugian akibat kemacetan di Jakarta sudah berulang kali pula disebutkan. Menurut LSM Pelangi, kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp12,8 triliun. Perinciannya Rp3,9 triliun akibat pemborosan BBM, Rp7,1 triliun akibat kehilangan waktu produktif, dan Rp1,8 triliun akibat polusi.

Jakarta memang ketinggalan kereta dalam menata angkutan umum massalnya. Bangkok dan Manila, yang dulu dikenal sebagai dua kota di Asia Tenggara yang kemacetannya luar biasa, telah mengatasinya dengan angkutan umum massal subway dan light rail train. Sedangkan Jakarta baru memulainya pada 2004 dengan pengoperasian busway koridor I yang melayani rute Harmoni-Blok M.

Berdasarkan penelitian The Institute for Transportation and Development Policy yang dirilis Juni 2005, penyelenggaraan busway koridor I merupakan yang terbaik di Asia untuk pola transportasi berbasis bus rapid transit. Dari 65.000 penumpang yang diangkut, bus Trans-Jakarta setiap harinya berhasil memindahkan 14% penumpang yang sebelumnya memakai mobil pribadi, 6% sepeda motor, dan 5% menggunakan taksi. Tentu angka peralihan ke busway akan lebih besar lagi dengan dioperasikannya koridor II hingga koridor VII.

Karena nilai pentingnya busway sebagai sistem transportasi yang aman, nyaman, dan efisien, sebaiknya pembangunan koridor VIII dilanjutkan. Tetapi, tentu jangan mengabaikan aspirasi warga Pondok Indah. Misalnya pohon-pohon yang terkena pembangunan harus dipindah ke tempat lain yang tidak terlalu jauh. Syukur-syukur bisa menambah ruang hijau. Intinya fungsi paru-paru kota harus tergantikan.

Warga Pondok Indah memang bakal melakukan langkah hukum jika proyek itu tetap diteruskan. Ini langkah bagus daripada aksi lapangan yang berpotensi bentrok fisik. Tetapi, alangkah elok jika sebelum menginjak ke proses hukum, dialog yang telah buntu dilanjutkan lagi. Tanpa harus diwarnai ancam-mengancam dari kedua belah pihak.

Dengan sama-sama mengatasnamakan demi kepentingan masyarakat, seharusnya semua pihak menimbang mana bobot kepentingan masyarakat yang lebih berat. Itulah yang harus menjadi pilihan
more

Informasi, koordinasi, sosialisasi diabaikan 3

Lalin Jakarta Macet Lagi

Laporan Wartawan Kompas Pascal S Bin Saju

KOMPAS- Lalu lintas di sejumlah sudut Metropolitan Jakarta macet lagi pada Jumat (21/9) pagi hingga petang. Tidak hanya terjadi di jalan arteri di kawasan Sunter, Kelapa Gading, Pluit, Jembatan Tiga, dan Ancol, Tomang-Grogol, Slipi serta Cawang tetapi juga merambat hingga ke jalan tol Cawang – Taman Mini, dan Ancol - Pluit.

Kemacetan terparah di Yos Sudarso depan Artha Gading hingga Boulevard Barat. Pada pukul 13.30, laju kendaraan pada dua arah di kawasan itu sangat lambat. Untuk menembus 200 meter, Kompas perlu waktu 30 menit. Pada pukul 15.30 – 17.00, kendaraan tak bisa bergerak. Sebagian pengemudi mematikan mesin kendaraannya.

Stagnasi arus lalu lintas di sini sebenarnya sudah terasa pada waktu pagi hingga siang. Persoalannya, pada ruas sepanjang hampir satu kilometer di dua arah antara Plumpang hingga depan PT Toyota Astra (Sunter Jaya), terdapat banyak putaran, serta ada proyek busway Koridor X, juga proyek penataan taman, dan jalan layang (fly over).

Kawasan tersebut menjadi simpul lalu lintas yang paling macet. Kendaraan yang hendak turun dari tol Cawang di ramp off Pulogadung dan Sunter juga tidak bisa bergerak, dan ekor kemacetan menjalar hingga gerbang tol Dalam Kota di Cililitan, sejak pagi hingga menjelang pukul 12.00, dan itu terjadi lagi petang harinya.

Arus lalu lintas juga tersendat di Pluit Raya, Pluit Selatan, Gedong Panjang dan Jalan Pakin akibat pengecoran busway Koridor IX. Kemacetan juga dipicu penyempitan jalan tol di ruas Ancol – Pluit pascakebakaran pada 7 Agustus. Pada hari Jumat, Kompas memerlukan waktu 3 jam untuk mencapai Slipi dari arah Tanjung Priok.
more

Koridor 9 dan 10

Macet

[SUARA PEMBARUAN] Pembangunan Busway Koridor IX (Cililitan-Pluit) dan Koridor X (Cililitan-Tanjung Priok) masing-masing sepanjang 15 km, terus dilakukan secara intensif oleh Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso sepertinya berusaha menepati janjinya untuk menyelesaikan jalur busway hingga Koridor X, sebelum meninggalkan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta

Namun, sempitnya ruas jalan yang dilalui menimbulkan kemacetan parah di sejumlah titik. Di perempatan Prumpung, Jl Ahmad Yani misalnya, jalur yang mengarah ke Tanjung Priok macet parah. Betonisasi di lajur kanan jalan menghasilkan bottle neck yang menyebabkan tersendatnya arus kendaraan. Jalan yang biasanya terdiri dari empat lajur, saat ini menjadi sekitar 2,5 lajur saja.

Kemacetan parah juga terjadi karena perempatan Prumpung merupakan titik temu kendaraan yang melaju dari arah UKI Cawang dan arah Bekasi. "Parah Mas macetnya, biasanya UKI-Prumpung cukup 20 menit, sekarang menjadi 40 menit," ujar Wawan, warga Cililitan yang hendak ke Tanjung Priok. Menurut Wawan, kemacetan terjadi sepanjang tujuh kilometer.

Kemacetan parah juga terjadi di perempatan Cempaka Putih karena ada dua pekerjaan berbarengan di sana, yakni pembangunan fly over yang belum selesai hingga sekarang ditambah pembangunan Busway Koridor X. "Kalau bisa, pembangunannya jangan memakan waktu terlalu lama, kemacetannya cukup parah," harap Hartono warga Cipinang yang hendak ke Sunter.

Gubernur Sutiyoso meminta masyarakat memaklumi dampak kemacetan yang timbul akibat pembangunan sejumlah koridor busway. Menurut Sutiyoso, saat ini busway telah menjadi primadona angkutan warga Ibukota. Kalau pembangunan tiga koridor busway itu dapat dilaksanakan pada tahun ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian di Jakarta.

Seperti diketahui, pembangunan jalur Busway Koridor VIII (Pondok Indah-Harmoni), IX (Cililitan-Pluit), dan X (Cililitan-Tanjung Priok) pada tahun 2007 diperkirakan menghabiskan anggaran Rp 300 miliar. Jalur Busway Koridor VIII sepanjang 18 km, Koridor IX 15 km, dan Koridor X 15 km.

Koridor VIII trayeknya meliputi Pondok Indah via jembatan layang Permata Hijau- Jalan Panjang-Jalan Daan Mogot (Grogol)-Harmoni Central Busway. Sedangkan Koridor IX melewati Cililitan-Letjen Sutoyo-MT Haryono-Gatot Subroto-Semanggi-Grogol-Pluit. Untuk Koridor X melewati Cililitan-Letjen Sutoyo-DI Panjaitan-A Yani-Yos Sudarso-Tanjung Priok.
more

Busway dan waterway Surabaya

Surabaya Segera Miliki Busway dan Bus Air

KOMPAS, Rabu--Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur merencanakan kota metropolitan Surabaya akan segera memiliki "busway" pada 2008 dan bus air yang melintasi Kalimas pada 2009.

"Bagi Surabaya, transportasi massal itu suatu keniscayaan, karena panjang jalan tidak bertambah, tapi jumlah kendaraan sudah naik 9,7 persen per-tahun," kata Kepala Dishub Jatim DR Hari Sugiri di Surabaya, Selasa.

Ia mengemukakan hal itu dalam seminar "Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas Di Kota Surabaya Sebagai Parameter Pembangunan Transportasi di Jawa Timur" untuk memperingati Lustrum V Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya.

Menurut Ketua I Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu, laju kendaraan secara rata-rata di Surabaya sudah mencapai 19 kilometer/jam, yang berarti sudah sangat macet.
"Hal itu juga terlihat dari isi mobil yang umumnya satu mobil berisi 1,1 orang. Padahal 60 orang itu tidak perlu 60 kendaraan, tapi cukup dengan satu bus untuk 60 orang," katanya.

Selain itu, kepadatan arus lalu lintas menyebabkan lingkungan tercemar, kecelakaan lalu lintas meningkat, penggunaan BBM menjadi boros, tarif angkutan kota naik terus, dan disiplin berlalu lintas cenderung menurun.
"Karena itu, moda transportasi massal harus ada di Surabaya, sehingga kami berencana akan menerapkan ’busway’ pada 2008, bus air pada 2009, dan menambah KA komuter yang saat ini masih KA komuter Susi (Surabaya-Sidoarjo) dan Sulam (Surabaya-Lamongan)," katanya.

Ia mengemukakan, "busway" yang akan dimulai 2008 dari terminal bus Purabaya ke Tanjung Perak itu, membutuhkan dana Rp210 miliar untuk pembangunan depo, halte, koridor, dan pengadaan bus.
"Biaya sebesar itu mendapat dukungan dari pemerintah pusat Rp78 miliar dan sisanya dibagi Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya melalui APBD setempat," katanya mengungkapkan.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga menerima usulan dari konsultan perkeretaapian Perancis (SNCF) untuk merekayasa ulang rel kereta api dari Lamongan, Kandangan, Pasar Turi, Kota Surabaya, Sidotopo, Gubeng, Wonokromo, Waru (bandara Juanda), Sidoarjo, Tarik, hingga Mojokerto.
"Tapi, biayanya cukup mahal, yakni Rp7,14 triliun, sehingga kami melakukan rekayasa lain terlebih dulu yakni "busway", bus air, KA komuter, dan sebagainya," katanya.

Senada dengan itu, Kasubbid Administrasi dan Supervisi Ditlantas Polda Jatim, AKBP Nurhadi Y SIK MSi selaku pembicara lain menyatakan, kemacetan tertinggi di Surabaya terjadi di Jalan Ahmad Yani.
"Kami pernah melakukan survei pada rentang waktu pukul 09.00-10.00 WIB di depan supermarket Alfa tercatat 50.000 kendaraan melintas dalam waktu hanya 5-10 menit," katanya mengungkapkan.
"Karena itu, kami melakukan berbagai rekayasa mulai dari kanalisasi, "safety riding", dan sebagainya," katanya menegaskan.

Sumber: Antara - Penulis: jodhi
more

Mulai koridor 4 tidak ada kajian

Busway Menyimpang
Implementasi Pola Transportasi Makro Makin Kabur

Kemacetan parah akibat pembangunan jalur khusus bus (busway) belakangan ini, ternyata terkait erat dengan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Akibatnya, busway yang sejak awal dirancang mengurangi kemacetan, justru penjadi pemicu kemacetan luar biasa.

"Kondisi ini terjadi karena banyak penyimpangan dari rencana awal serta dari pola asli yang ditiru," kata sumber SP, yang sempat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan Pola Transportasi Makro (PTM), di Jakarta, Kamis (8/11).

Jika konsep Transmilenio di Bogota, Kolombia, yang diadopsi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadi busway, diteliti lebih dalam, sangat mudah menganalisis mengapa proyek busway di Jakarta justru menjadi penyebab kemacetan. "Sejak pembangunan Koridor I (Blok M-Kota), tanda-tanda ketidakberesan sudah tampak. Kesan tergesa-gesa sangat jelas terlihat dan tidak bisa disembunyikan," ujarnya.

Contohnya, hingga saat ini tidak terlihat tanda-tanda keberadaan bus pengumpan (feeder). Padahal, elemen ini merupakan bagian vital dari sistem Bus Rapid Transit (BRT), atau busway, yang diterapkan dengan mengacu pada konsep Transmilenio itu.

Elemen lain yang terlupakan adalah manajemen lalu lintas. Di Koridor I, manajemen lalu lintas, seperti three in one, diterapkan guna mendukung koridor Blok M-Kota. Namun, untuk Koridor II sampai VII, hal ini sama sekali tidak diperhatikan.

"Belum lagi kalau berbicara soal ketersediaan bus yang sangat minim, yang membuat calon penumpang harus menunggu berjam-jam hingga bus datang. Kondisi ini sangat tidak ideal, karena waktu jeda antarbus yang dirancang Pemprov DKI hanya 1,5 hingga lima menit," ujarnya.

Hingga saat ini, tidak terlihat tanda-tanda keberadaan bus pengumpan (feeder). Padahal, elemen moda yang satu ini merupakan bagian vital dari busway, sebagaimana yang diterapkan dengan baik oleh Transmilenio.

Infrastruktur lain yang terlupakan adalah perlunya fasilitas parkir bagi kendaraan pribadi milik warga dari luar yang hendak bekerja di Jakarta. Fasilitas ini sangat penting supaya kendaraan pribadi dapat tertahan di luar kota, dan warga masuk ke Jakarta dengan menggunakan busway, sehingga tekanan volume kendaraan di dalam kota berkurang.

"Tingkat ketelitian dalam mengimplementasikan Pola Transportasi Makro lewat busway semakin lama kian kabur. Waktu Koridor I akan dimulai, banyak kajian dilakukan. Tetapi ketelitian ini semakin berkurang sampai Koridor III. Setelah itu, mulai dari Koridor IV, kajian-kajian sepertinya tidak ada lagi dan langsung dibangun infrastruktur," katanya.

Melihat kondisi yang ada sekarang, hal lain yang mendesak adalah secepatnya menyelesaikan pekerjaan infrastruktur Koridor VIII-XI dan tidak memaksakan untuk membangun Koridor XII-XV, sebelum perbaikan menyeluruh terhadap sistem busway yang selama ini berjalan.

Dua Faktor

Secara terpisah Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menjelaskan, ada dua faktor yang mempengaruhi kemacetan di Jakarta, yakni adalah ruas jalan terbatas dan pertumbuhan kendaraan tak sebanding dengan ruas jalan.

"Kita tidak bisa batasi pertumbuhan kendaraan karena itu berada di kewenangan pemerintah pusat. Kalau kita minta pembelian kendaraan dibatasi, itu mempengaruhi pertumbuhan industri otomotif yang jadi salah satu andalan devisa. Sedangkan kalau kita menambah ruas jalan, itu pun butuh waktu yang lama dan ketersediaan lahan di Jakarta tidak memungkinkan. Makanya pilihannya adalah membatasi penggunaan kendaraan pribadi, tetapi itu baru bisa dilakukan kalau kita sudah menyediakan angkutan umum yang layak," ujar Fauzi Bowo.

Gubernur menjelaskan, dalam satu hari ada 17 juta trip atau perjalanan yang terjadi di Jakarta. Dari jumlah tersebut, sekitar 12-13 juta trip dilakukan melalui kendaraan pribadi. Sedangkan sekitar 4 juta hingga 5 juta oleh angkutan umum. Dari jumlah tersebut yang terlayani busway baru sekitar 200-250 trip per hari. [E-7/M-16/J-9]
more

Busway Solo

Tahun Ini, Studi Busway Dimulai

INDOPOS - Pulang dari studi banding ke Jakarta dan Bogor, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo makin memantapkan niatnya menambah moda transportasi massal berupa busway. Sasarannya, untuk menekan pertumbuhan sepeda motor dan mobil pribadi. yang tiap tahunnya mencapai 7 persen.

Namun, pemkot menjamin, penambahan moda transportasi ini tidak akan mempengaruhi bisnis transportasi yang telah ada. Logikanya, peningkatan pelayanan transportasi kepada masyarakat akan membuat niat pengguna jalan di Solo untuk membeli kendaraan pribadi bisa ditekan.

"Kami pastikan, kehadiran transportasi baru ini tidak akan menyaingi armada bus yang sudah ada. Sebab, memang sistemnya berbeda," kata Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan dan Jalan (DLLAJ) Yosca Herman Soedrajad, kemarin.

Yosca menerangkan, pelayanan ini terutama ditujukan untuk penumpang yang menggunakan layanan pesawat terbang. Selama ini, akses dari Bandara Adi Sumarmo menuju kota dirasa sangat minim. Selain itu, pembangunan terminal tenaga kerja Indonesia (TKI) di bandara itu nantinya juga menuntut peningkatan kwalitas pelayanan bagi mereka.

Mengantisipasi kemungkinan adanya protes dari para pengusaha angkutan umum yang sudah ada, Yosca tegas mengungkapkan perbedaan sistem dan pengelolaan busway tersebut. Mulai dari sistem pemasukan, tiketing, trayek, dan pemberhentian bus dijamin berbeda. "Berhentinya hanya di shelter yang sudah dibangun. Jadi, tidak di sembarang tempat. Mereka pun harus pakai tiket untuk bisa naik busway ini," imbuhnya.

Prediksinya, bukan persaingan antarbus yang akan terjadi di masa datang. Namun, pengusaha bus harus mewasdai pertumbuhan sepeda motor dan mobil yang semakin meningkat. "Apalagi, orientasi kami adalah kualitas pelayanan. Jadi, jangan anggap ini (kehadiran busway, Red) sebagai pesaing," ungkapnya.

Bahkan, Yosca akan menggandeng pengusaha bus dalam pengadaan bus lainnya. Sebab, dari efektifitas dan peningkatan pelayanan, 10 bus yang telah disediakan dephub tersebut dirasa kurang.

"Dengan jarak tempuh segitu, 10 bus saja masih kurang. Karena kalau dihitung, penumpang akan menunggu sekitar setengah jam. Idealnya kan 25-an bus. Jadi, untuk tambahan (15) bus, kami akan minta tolong mereka untuk menyediakannya," ujarnya.

Yosca menambahkan, rute busway sedang diajukan ke Departemen Perhubungan (Dephub). Pihak dephub pun sudah melakukan survey. "Kemungkinan besar, rute ini yang akan kami gunakan (B>lihat tabel)," jelasnya.

Nantinya, jalur busway ini tidak akan dipisahkan dengan jalan utama. Hanya ada pembatas jalan yang membedakan lajur busway dengan pengguna umum. Tahun ini, dengan anggaran Rp 400 juta, Pemkot akan memulai study consultant sosialisasi dan pembuatan shelter di 30 titik. Diharapkan tahun depan, busway ini sudah dapat beroperasi melayani penumpang. "Desainnya juga sudah jadi. Tinggal dikerjakan," pungkasnya.(mg9)
more