Nova Elizza: Busway tidak efektif

Jakarta memang terkenal sebagai kota macet. Tak hanya itu, Jakarta juga dipenuhi dengan jalan rusak yang berlubang. Jalan rusak dan berlubang itulah yang menjadi salah satu faktor penyebab jalan bertambah macet. Kemacetan tidak hanya terjadi di jalan raya, namun terjadi pula di jalan-jalan alternatif. Kemacetan di Jakarta sudah sangat parah.

Pemerintah membuat jalur busway untuk mengurangi kemacetan di jalan. Namun hasilnya nihil. Ternyata jalur busway tidak membebaskan Jakarta dari kemacetan. Bahkan Jakarta malah menjadi bertambah macet karena kendaraan menjadi bertambah banyak dengan adanya proyek busway.

Setiap hari saya melintasi jalur Warung Buncit-Kuningan. Sebelum ada jalur busway, jalan yang saya lintasi tidak terlalu macet. Namun kini melintasi jalan tersebut saya harus menempuh waktu selama dua jam. Tak hanya itu, untuk melintasi kawasan Kemang pun, harus melewati kemacetan terlebih dahulu. Jika boleh memilih, saya ingin Jakarta seperti dulu. Jakarta yang tidak terlalu padat kendaraan dan tidak terlalu macet.

Sebaiknya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalihkan jalur busway untuk jalur khusus kendaraan bermotor roda dua. Mereka menggunakan kendaraan seperti motor agar bisa cepat sampai tujuan. Namun ternyata tetap saja macet juga. Saya pernah memilih naik ojek untuk menghindari macet, tapi ternyata sama saja.

Jika terpaksa mempertahankan busway sebagai proyek untuk menghindari macet, seharusnya pemerintah mengurangi jumlah kendaraan yang berada di jalan. Seperti contoh, pemerintah meniadakan kendaraan umum di luar busway. Saya yakin jalan di Jakarta akan tertib. Dengan meniadakan bus-bus yang seenaknya berhenti sembarangan akan mengurangi kemacetan. Karena tidak akan ada lagi kendaraan umum di luar busway yang seenaknya berhenti mencari atau menurunkan penumpang.

Selain itu, masyarakat yang naik busway itu tidak banyak, mereka lebih memilih menggunakan bus atau kendaraan umum biasa. Salah satu faktor penyebabnya pemerintah kekurangan bus TransJakarta. Karena itu, seharusnya kendaran umum ditiadakan, bus TransJakarta ditambah.

Untuk mengurangi kemacetan, pemerintah segera memperbaiki jalan rusak dan berlubang. Saya terpaksa mengurangi kecepatan mobil untuk menghindari jalan rusak. Katanya pemerintah mempunyai anggaran yang cukup besar untuk memperbaiki jalan rusak. Namun, sampai kini tidak ada realisasi dari pemerintah. Jika benar April ini jalan diperbaiki, harus direalisasikan. Jangan biarkan Jakarta yang sudah macet bertambah macet lantaran jalan rusak dan berlubang tak juga diperbaiki. Apa masih mau menunggu jatuh korban lagi? [dari Republika]

more

Sterilisasi busway dimulai

Mulai Kamis (6/3) ini, tujuh koridor jalur khusus bus atau busway yang telah dilalui bus transjakarta harus steril dari kendaraan umum. Tidak ada toleransi bagi kendaraan lain, sekalipun terjadi stagnasi di jalur reguler. Untuk kelancaran lalu lintas bus transjakarta, disiagakan 616 petugas di tujuh koridor.
”Kami akan konsisten menerapkannya. Semacet apa pun jalan umum, koridor busway takkan dibuka untuk dilalui kendaraan lain. Koridor busway untuk bus transjakarta,” kata Kepala Subdinas Pengendalian Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta Riza Hashim kepada pers di Jakarta, Rabu.

Dia didampingi Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta Drajad Adhyaksa, anggota Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia Budi Kuncoro, dan beberapa lembaga yang peduli terhadap transportasi, antara lain Institut Studi Transportasi Indonesia dan Forum Warga Jakarta.
Khusus untuk Koridor IV, yang selama ini banyak diserobot kendaraan operasional TNI, Pemprov DKI Jakarta melalui Wakil Gubernur akan berkoordinasi dengan polisi militer dari setiap kesatuan. ”Tidak ada toleransi kepada kendaraan mana pun. Tujuannya agar warga beralih ke bus transjakarta dan meninggalkan kendaraan pribadi,” kata Riza.
Pada koridor busway yang belum dilalui bus transjakarta karena sedang dalam tahap konstruksi, seperti Koridor VIII (Lebak Bulus-Harmoni), IX (Pinang Ranti-Pluit), dan X (Cililitan-Tanjung Priok) masih diizinkan untuk dilalui kendaraan lain. Setelah pengerjaan fisik selesai, tiga koridor itu juga dibebaskan dari kendaraan umum.
Budi yang juga mantan Ketua ITDP menekankan lagi soal pentingnya angkutan umum massal, termasuk berbasis bus seperti bus transjakarta, untuk mengurai kemacetan. Drajad menambahkan, akibat busway diserobot kendaraan lain, waktu tempuh bus transjakarta menjadi lebih lama (naik 50 persen) dan jumlah penumpang turun 5-6 persen.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balaikota mengatakan, masalah tarif bus transjakarta seharusnya dibahas oleh tim. Tim itu melaporkan kepada gubernur. Dia minta tim mempelajari secara saksama masalah ini.
Dia mengingatkan konsorsium untuk tidak berorientasi pada untung-rugi belaka. Pemprov sudah mengucurkan subsidi untuk tarif selama ini. Kalau memikirkan untung rugi saja, artinya perilaku bisnis mereka buruk. [Busway Steril dari Kendaraan Umum - Fauzi Bowo: Bahas Ulang Masalah Tarif - Kompas]
Menurut Brigadir Polisi Satu Witradi, aparat kepolisian mulai hari ini akan menertibkan jalur bus tersebut. Rencananya operasi penertiban dilakukan pada 10 koridor busway yang tersebar di seluruh Jakarta. Namun penindakan yang dilakukan sebatas pemberitahuan dan sosialisasi. [Tempo - Jalur Khusus Bus Transjakarta Bebas Kendaraan Pribadi] more

30ribu orang urung pakai busway

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan jumlah penumpang bus Transjakarta 180ribu orang per hari, turun 30ribu dari sebelumnya 210ribu penumpang.

Wakil Gubernur Prijanto mengatakan faktor utama penurunan jumlah penumpang disebabkan waktu tempuh bus mencapai 40–50 menit. Masyarakat kini lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ”Lama jarak tempuh tersebut karena banyak kendaraan pribadi masuk jalur busway,” ujarnya kemarin.

Waktu kedatangan antara bus satu dan yang lainnya terlalu lama, berimbas pada penumpukan penumpang. Kenyamanan menjadi terganggu. Idealnya jarak antara kedatangan kurang dari lima menit. Prijanto mendesak pihak-pihak terkait segera berbenah, terutama koridor I, II, dan III. Jika perlu, menambah armada. ”Bus di koridor lain dikonsentrasikan di ketiga koridor tersebut". Bukan mengabaikan pelayanan di koridor lain, namun agar ketiga koridor itu terbenahi.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, tanpa hambatan waktu tempuh koridor VI (Dukuh Atas–Ragunan) kurang lebih 40 menit, namun karena banyak yang menerobos jalur busway, menjadi 80–90 menit. Dijelaskan, Pemprov sudah menerapkan larangan kendaraan menggunakan jalur bus khusus ini. ”Kami juga akan meminta aparat kepolisian untuk membantu. Namun untuk koridor VIII, IX, dan X memang boleh digunakan kendaraan lain selama belum beroperasi."

Manajer Operasional Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta Rene Nunumete mengakui kerugian mencapai Rp70 juta per hari. Sekitar 20 ribu penumpang tidak lagi menggunakan moda transportasi ini. Akibat berkurangnya penumpang, dengan harga tiket bus Rp 3.500, Badan Layanan rugi Rp 70 juta per hari.

Peralihan penumpang tersebut karena jalur khusus dimasuki kendaraan pribadi pada jam-jam sibuk. Masuknya mobil pribadi ke busway membuat waktu tempuh menjadi lebih lama. Pihaknya sudah meminta bantuan Polda Metro Jaya untuk mencabut kebijakan buka-tutup jalur busway untuk kendaraan pribadi.

Untuk mengatasinya juga akan diterapkan sistem contra-flow, yakni menggunakan jalur bus dengan arah berlawanan. Ini untuk menghindari kendaraan pribadi masuk ke jalur tersebut.

Sistem akan diterapkan mulai pekan depan di jalur Pejaten-Mampang Prapatan dan Kuningan, Jakarta Selatan. Saat ini sedang dikoordinasikan dengan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan agar jalur tersebut terjaga, agar tidak terjadi tumbukan dengan kendaraan pribadi dari arah berlawanan yang masuk ke jalur Transjakarta. Ditambahkan, sistem serupa telah diuji coba di sejumlah titik, di antaranya di koridor IV untuk Jalan Matraman dan Jalan Tambak serta koridor III, di Jalan Cideng hingga Biak.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Nurmansjah Lubis menilai, selama ini Pemprov tidak tegas menerapkan aturan yang melarang penggunaan jalur busway oleh kendaraan lain. Seharusnya dilakukan tindakan tegas ”termasuk mobil pejabat tinggi. Kalau tidak berani, ya sudah jangan menjadikan busway sebagai jalur khusus,” kata politikus PKS ini.

Soal sistem contra-flow, pengamat transportasi Dharmaningtyas mengemukakan, harus dilakukan sosialisasi dalam skala masif lebih dulu. Pengamat transportasi Tory Darmantoro mengatakan perlu sosialisasi yang intensif. "Sistem ini bisa digunakan sebagai alternatif," katanya.

Namun, yang lebih berdampak signifikan, menurutnya, adalah keberanian pemerintah mengambil kebijakan bahwa busway terlarang untuk kendaraan pribadi. Menurut Dharmaningtyas, larangan kendaraan pribadi masuk busway adalah cara ideal. [dari berbagai sumber]

more

Di lapangan beda dengan kebijakan

Buka Tutup Busway Ciptakan Blunder

Kebijakan Pemprov DKI Jakarta mempersilahkan kendaraan umum masuk jalur busway menuai kritik pedas. Pasalnya, dengan model buka tutup jalur busway, bus TransJakarta jadi ikut macet hingga menyebabkan penumpukan calon penumpang di halte.

"Itu tanda gubernurnya nggak tegas," seru Indah Suksmaningsih dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) kepada Indo Pos, kemarin.

Perempuan yang pernah menjadi anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) periode pertama ini menganggap, kebijakan buka-tutup jalur busway justru menjadi blunder. Masalah ketepatan waktu misalnya, menurut Indah, akibat kebijakan baru ini dampaknya sudah bisa dirasakan dibeberapa koridor busway. "Kebijakan tersebut bukan solusi. Justru menciptakan masalah baru," ungkapnya.

Seperti diberitakan, dalam upaya mengurai kemacetan, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Polda Metro Jaya membolehkan kendaraan umum masuk jalur busway. Keleluasaan ini berlaku hanya di beberapa titik macet terutama di jalur busway yang sedang mengalami perbaikan.

Namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Pemberian ruang gerak ini benar-benar dimanfaatkan oleh kebanyakan pemilik kendaraan pribadi dan umum. Selain di jalur busway yang dibolehkan untuk kendaraan umum, banyak kendaraan nekat menerobos.

Seperti pantauan Indo Pos di koridor IV Ragunan-Kampung Melayu misalnya. Bersamaan dengan turunnya hujan lebat kemarin, ratusan kendaraan pribadi nampak memadati jalur busway disepanjang Jalan Mampang Prapatan. Akibatnya, jarak tempuh bus TransJakarta Ragunan-Kampung Melayu yang biasanya kurang dari satu jam, kemarin harus ditempuh hingga dua jam.

Kritik tajam juga dilontarkan pakar transportasi Univeritas Trisakti Fransciscus Trisbiantara. Akademisi yang juga pernah satu ruang kerja bersama Indah di DTKJ ini berpendapat, apapun resikonya jalur busway harus tetap tertutup untuk umum. Di luar sarana-prasarana lain, satu-satunya daya tarik busway menurut Trisbiantara adalah kecepatan tempuhnya. "Kalau dibuka untuk umum terus ngapain bangun busway," kritiknya.

Disinggung soal rencana kenaikan tarif busway dari Rp 3500 menjadi Rp 5000, kedua pakar transportasi ini tegas menolak. Menurut Indah, kemungkinan tarif dinaikkan sebenarnya bisa saja dilakukan, dengan syarat, jumlah headway terlebih dulu ditambah sehingga jarak tempuhnya bisa cukup lima menit saja dari satu pemberhentian ke pemberhentian lainnya.

Terkait perkembangan busway yang lambat, Indah mengaku masih sakit hati dengan institusi Dinas Perhubungan. Pasalnya, dalam berbagai kesempatan menurut Indah, Dishub selalu menggembar-gemborkan bahwa perlu waktu minimal 20 tahun untuk melihat efektifitas kerja busway. "Waktu 20 tahun itu dulu di Bogota. Sekarang Dishub sebenarnya kan cuma nyontek aja, mestinya waktu lima tahun cukup," paparnya.

Fransciscus Trisbiantara menilai, manajemen pengelolaan busway saat ini masih banyak bolongnya. Tanpa memerinci seperti apa rasionalisasinya, Ketua Kajian Transportasi Universitas Trisakti ini menyebut angka cashflow busway saat ini mencapai Rp 0,5 Triliun per tahunnya.

Penyebab utamanya menurut Trisbiantara adalah manajemen pengelolaan yang masih sangat tradisional. Sistem ticketing yang masih menggunakan kertas sebagai alat bukti bayar sangat berpotensi dimanipulasi.

Sistem operasional lainnya, dimana alat pantau utama busway menggunakan radio panggil, menurut Tris, juga sangat ketinggalan. "Saya kira manajemen busway harus dirombak total. Kalau mau maju, setiap bus (armada busway-red) harus punya GPS-nya (global positioning system)," kata pria yang mengaku pernah 11 tahun tinggal di Belanda ini.

Dia menjelaskan, dengan GPS operator busway bisa mengetahui posisi bus sehingga bisa mengatur kecepatannya, sekaligus memantau berapa jumlah penumpangnya. "Dengan menggunakan alat elektronik ini, armada busway di Bogota dengan cepat bisa mengetahui lokasi armadanya," tambahnya. (did)

more

Busway bakal melayang

Guna mengatasi kemacetan di sejumlah ruas jalan di Jakarta, Departemen Perhubungan (Dephub) berencana membangun jaringan jalan layang khusus busway atau Grade Separated Busway (GSB) dua jalur sepanjang 96 kilometer.

Proyek yang diperkirakan menelan dana Rp 3,752 trilyun tersebut, sebagai alternatif, mengingat jaringan busway yang dibangun Pemda DKI Jakarta saat ini belum mampu mengatasi kemacetan, atau hanya menambah kemacetan.

Direktur Bina Sarana Transportasi Perkotaan (BSTP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan (Ditjen Hubdar -Dephub) Elly A.Sinaga kepada wartawan di kantornya, Senin (19/11) mengatakan, sebenarnya peluang Pemda DKI Jakarta membiayai GSB itu sangat besar, mengingat pendapatan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor rata-rata per tahun mencapai Rp 5,1 trilyun.

Namun dari pendapatan tersebut yang digunakan untuk kepentingan transportasi hanya sekitar 30 persen. Perolehan dana yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor sebesar itu, harusnya dikembalikan lagi seluruhnya untuk kepentingan transportasi, atau paling tidak 70 persennya.

TETAP DIBANGUN
Sementara itu, kendati ditolak DPRD, Pemda DKI Jakarta tetap akan melanjutkan pembangunan lima koridor busway tahun 2009-2010 . "Ini kan sebua jaringan dan sistem karena itu harus diselesakan," kata Sekdaprop DKI Jakarta H. Ritola Tasmaya, .

Harya Setiaka, satu pengguna busway sekaligus calon anggota dewan transportasi kota (DTK) mendukung adanya busway. Karena busway salah satu transportasi yang bebas macet dan efisien.
"Busway sangat efektif namun perlu ditambah lagi armadanya sehingga tidak terlalu lama menunggunnya," jelasnya.
Ia juga meminta agar pengguna mobil pribadi juga dilarang masuk jalur busway. Sehingga kenyamana pengguna busway tetap stabil."Kami minta
mobil pribadi. (tim PK) (Pos Kota)

dari detikcom:

Belum Sanggup Bangun Jalan Layang Busway

Usul jalan layang khusus busway yang disampaikan Departemen Perhubungan (Dephub) tampaknya tidak serta merta bakal dipenuhi Pemprov DKI Jakarta. Biaya pembangunannya dianggap mahal.
"Biayanya mahal banget. Jika itu harus dibangun, kita belum sanggup," ungkap Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemprov DKI Jakarta Budi Widiantoro kepada detikcom, Selasa (20/11/2007).

Dephub mengusulkan pembangunan jalan layang busway karena biayanya dianggap lebih murah dibandingkan pembangunan MRT.

Untuk jalan layang busway dengan dua jalur sepanjang 98 kilometer, dana yang dibutuhkan diperkirakan Rp 3,7 triliun. Dephub mengusulkan agar dana itu diambil dari kantong subsidi pemerintah per tahun Rp 1,677 triliun.
Dibandingkan MRT, pembangunan jalan ini dinilai lebih murah. Sebab untuk MRT, sedikitnya dibutuhkan dana Rp 1 triliun untuk setiap 1 kilometer.

Namun perhitungan biaya pembangunan jalan layang yang lebih murah dibandingkan MRT, tidak sepenuhnya disetujui Budi. Menurut Budi, belum tentu dalam pelaksanaannya pembangunan jalan itu hanya mengeluarkan biaya sedikit.
"Tergantung juga, kalau misalnya perlu pembebasan tanah, biayanya bisa jadi lebih besar juga. Jadi kita belum berpikir untuk itu (bangun jalan layang busway)," tegas Budi.

Sementara terkait usulan pansus busway DPRD DKI Jakarta agar pemprov menghentikan sementara pembangunan busway koridor XI-XV, Budi tidak menepis.
Menurutnya, penghentian sementara diperlukan supaya Pemprov bisa melakukan evaluasi.

"Kita prinsipnya akan buat amdal dulu, hanya untuk menganalisa dampak yang akan timbul dan upaya penanggulangannya," kata dia.
Sedangkan untuk koridor VIII yang masih terus diprotes warga Pondok Indah, Budi menegaskan, akan dilanjut terus pembangunannya.

Sebab Pemprov pada prinsipnya tidak menolak keinginan warga untuk audiensi. Dari audiensi dijelaskan, tidak ada isu penebangan pohon sebanyak 560 batang, tapi hanya 160 batang pohon dan itu pun diganti oleh Pemprov.
"Kita tidak tebang begitu saja, kita ganti. Kita tanam dulu, baru kemudian kita tebang pohon yang lama," katanya.

more

Mixed Traffic

Sebanyak 55 lokasi busway yang tersebar di 10 koridor untuk sementara dapat digunakan umum atau campuran. Langkah ini untuk mengendalikan sekaligus mengurangi kemacetan serius yang terjadi di 112 simpul di lima wilayah.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Nurachman menegaskan hal ini kepada SH, Senin (12/11) siang, di tengah acara gelar pasukan yang akan diterjunkan di lima wilayah untuk mengendalikan kemacetan. Gelar pasukan di Lapangan Monas itu dipimpin Kapolda Metro Jaya Irjen Adang Firman.

Menurut Nurachman, jalur-jalur bus yang dapat digunakan untuk umum ini tersebar
di koridor I ada satu lokasi,
koridor II ada enam lokasi,
koridor III ada empat lokasi,
koridor IV ada tiga lokasi,
koridor V ada dua lokasi,
koridor VI ada tiga lokasi,
koridor VII ada tiga lokasi,
koridor VIII ada 12 lokasi,
koridor IX ada 16 lokasi dan
koridor X sebanyak lima lokasi
sehingga secara keseluruhan ada 55 lokasi busway dijadikan campuran yang bisa dipakai umum.

''Ini sifatnya sementara, dalam upaya mengendalikan 12 simpul kemacetan serius yang terjadi di wilayah DKI,'' ujar Nurachman.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Drs Adang Firman, dalam apel yang berlangsung di Monas, Senin, yang diikuti aparat kepolisian, Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Dinas Ketenteraman dan Ketertiban (Tramtib) DKI Jakarta mengatakan, lebih dari 5.000 aparat akan diterjunkan di titik-titik kemacetan itu untuk mengendalikan dan mengatur lalu lintas.

Para petugas selain menjaga di titik rawan kemacetan, mengatur lalu lintas, juga bisa mengalihkan dan membolehkan kendaraan lewat jalur-jalur tertentu. Petugas yang diterjunkan di lapangan akan memberikan prioritas pada koridor busway yang sedang dibangun. Mereka akan memberikan informasi, pengaturan dan pasang tanda-tanda lalu lintas.

Laporkan Warga
Pada perkembangan lain, Kepada Dinas Tramtib DKI Jakarta, Haryanto Bajuri, Senin (12/11) malam, melaporkan seorang warga Pondok Indah ke Polres Jakarta Selatan dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan.
Warga itu ditengarai menghina Haryanto dan Dinas Tramtib setelah perundingan di Pospol Pondok Indah antara pihak Pemda dan sekitar 10 warga membahas busway koridor VIII tak mencapai titik temu.

Ditemui wartawan di Polres Jakarta Selatan, Bajuri mengatakan dirinya tak mengenal orang yang dilaporkannya itu. “Tidak diketahui namanya, tapi saya bisa mengenali orangnya,” ujar Bajuri.

Pantauan SH beberapa jam setelah kejadian berlangsung, para pekerja di bawah pengawasan aparat Tramtib dan kepolisian, kembali meneruskan proyek busway yang beberapa hari lalu sempat dihentikan warga.

Sementara itu, ketika dihubungi melalui telepon genggamnya, kuasa hukum warga Pondok Indah Wilmiar, mengatakan gugatan oleh Kepala Dinas Tramtib hanya sebuah gertakan. Wilmiar mengatakan warga yang memang tak siap dengan kehadiran ratusan petugas Satpol dan Linmas yang datang menggunakan puluhan kendaraan operasional, memilih mengalah.

“Nanti malam kita lihat bagaimana aksi warga. Kami akan kembali memblokade,” katanya. [Sinar Harapan]
more

Sebagian boleh dilalui kendaraan lain

Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Ibu Kota, sebagian jalur koridor I-VII mulai Senin bisa digunakan kendaraan umum. “Malam ini kita rapat dengan Muspida dan dinas terkait. Tidak sepanjang jalur busway yang bisa digunakan, tapi hanya di lokasi dan waktu yang ditentukan saja,” ujar Gubernur Fauzi Bowo di Balai Kota, Jumat malam, 9 Nopember 2007.

“Kebijakan mulai diberlakukan Senin selama 30 hari ke depan. Dan setiap minggunya akan dievaluasi,” Namun Fauzi tidak menjelaskan secara rinci lokasi jalur busway yang boleh dilewati kendaraan umum. Kapolres dan wali kota di masing-masing wilayah yang berwenang menentukannya, jleas Gubernur.

Berdasarkan evaluasi Dinas Perhubungan, ada 112 simpul kemacetan lalu lintas di ibukota, baik yang berkaitan dengan pembangunan koridor busway maupun faktor lainnya.

Dicontohkan di kemacetan lalu lintas dari terminal Kampung Melayu hingga Jl Jatinegara Barat dan pertigaan sekolah Santa Maria, kendaraan umum bisa menggunakan jalur busway sepanjang 500 meter yang ada di sana. Namun secara teknisnya akan diatur oleh petugas dari Polantas dan Suku Dinas Perhubungan di wilayah tersebut.

“Intinya di setiap simpul kemacetan, wali kota dan Kapolres yang akan menentukan cara apa yang mesti ditempuh untuk mengatasi kemacetan. Berbeda-beda tergantung situasi di lapangan,” ujar Gubernur.
Fauzi juga tetap akan memberlakukan jalur bersama (mixed traffic) pada jalur yang sempit seperti di depan Kantor Wali kota Jakarta Utara.

Kapolda Metro Jaya Adang Firman mengatakan akan menyiapkan 700 personel di setiap wilayah kotamadya untuk mengatur arus lalu lintas di setiap simpul kemacetan. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan 50 personel di setiap wilayah kotamadya untuk membantu polisi.
Sedangkan Dinas Tramtib dan Linmas DKI Jakarta menyiagakan 1000 personel untuk membantu pengaturan lalu lintas sesuai permintaan wali kota di masing-masing wilayah.

Sebelumnya, sejak 22 Oktober 2007 Pemprov DKI Jakarta memperbolehkan masyarakat menggunakan jalur busway di Koridor 8 (Lebakbulus-Harmoni), 9 (Pinangranti-Pluit), dan 10 (Cililitan-Tanjungpriok) yang belum dioperasikan.
more