Tentang tarif per km

Pembahasan penetapan tarif busway yang selama ini menjadi perdebatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan operator bus Transjakarta akan selesai pada April 2008 mendatang. Hasil dari kesepakatan ini nantinya juga akan dijadikan materi untuk memperbaharui perjanjian kerja sama (PKS) tarif yang diharus dibayarkan ke operator.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto mengungkapkan, tim kecil yang ditunjuk merumuskan penetapan tarif per kilometer yang harus dibayarkan Pemprov DKI melalui Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta kepada operator-operator busway akan selesai melakukan pengkajian pada akhir April 2008 ini. "Hasil dari rumusan tim kecil ini akan kita sampaikan ke operator," ujar Prijanto di Balaikota, Jumat (18/4).

Dalam penetapan tarif per kilometer tersebut, ungkap Prijanto, BPKP berfungsi sebagai mediator dalam merumuskan tarif. Menurut wagub keberadaan BPKP sangat penting artinya bagi Pemprov DKI agar tidak mengambil keputusan yang salah dalam penetapan tarif imbalan ke masing-masing operator. "Apabila salah mengambil keputusan, tentu akan merugikan keuangan negara," jelas Prijanto.

Ia juga mengungkapkan hasil dari rumusan tim kecil tersebut juga akan menjadi acuan untuk memperbaharui paket PKS dengan para operator bus Transjakarta.

Sementara itu, terkait tunggakan yang belum dibayarkan kepada operator, wagub menuturkan dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengeluarkan instruksi gubernur perihal pembayaran hingga Maret ini. Sedangkan pembayaran pada Bulan Januari yang mengalami kelebihan akan diperhitungkan sesuai dengan hasil kesepakatan yang ada.

Sebelumnya, penetapan tarif busway mengalami kekisruhan. Hal ini berawal dari keinginan BLU Transjakarta untuk menerapakan tarif hasil lelang yang dimenangkan oleh PT Lorena ke semua operator. Dalam hasil lelang tersebut ditetapkan sebesar Rp 9.300- Rp 9.500 per kilometernya. Sementara operator lama tetap bersikeras dengan tarif yang dibayarkan sebelumnya yakni Rp 12.885 per kilometernya. [BeritaJakarta]
more

Busgandeng sengaja tidak dioperasikan

Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta mengaku tekor. Penerimaan dari penjualan tiket hanya bisa menutupi biaya pengeluaran sekitar 64,2 persen. Konsorsium atau operator busway menduga ada kebocoran dalam penjualan tiket.

Berdasarkan data BLU, tahun lalu, jumlah penumpang busway tercatat 61.761.573 orang. Pendapatan dari penjualan karcis Rp 206,89 miliar dan pengeluarannya Rp 322 miliar. Sehingga ada defisit Rp 115 miliar.

Defisit ditutup oleh subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta senilai Rp 200,5 miliar. Dana itu hanya terserap Rp 152,34 miliar. "Sisanya, Rp 48 miliar, dikembalikan ke kas daerah," kata Kepala BLU Transjakarta Drajad Adhyaksa.

Dijelaskan, dari pengeluaran Rp 322 miliar, sebanyak 87,79 persen atau Rp 282,89 miliar dipakai untuk membayar operator busway di 7 koridor. Karena pendapatan dari penjualan tiket hanya Rp 206 miliar, BLU tekor Rp 76 miliar untuk membayar konsorsium.

Biaya operasional menghabiskan dana Rp 40 miliar untuk gaji pegawai. Saat ini BLU memiliki 150 pegawai tetap dan sekitar 2.000 karyawan outsourcing. Pekerja outsourcing terdiri atas petugas tiket, keamanan, dan kebersihan.

Meski BLU mengaku tekor, konsorsium berpendapat ada kebocoran dalam hitung-hitungan penjualan tiket.

Hitung-hitungan versi konsorsium.

Operator busway memperkirakan jumlah penumpang busway sehari rata-rata 250 ribu atau 90 juta penumpang per tahun. Jika jumlah penumpang itu dikalikan dengan harga tiket Rp 3.500, dibukukan penghasilan Rp 315 miliar per tahun. Dengan pengeluaran BLU senilai Rp 322 miliar dan pemasukan Rp 315 miliar, defisitnya hanya Rp 7 miliar.

"Subsidi dari APBD bisa dikurangi," ujar seorang pejabat konsorsium yang enggan disebutkan identitasnya kepada Tempo. Jumlah Rp 315 miliar itu jauh lebih besar daripada hitungan versi BLU sebesar Rp 206 miliar.

Drajad menyatakan konsorsium tidak bisa pukul rata, jumlah penumpang dikalikan harga karcis Rp 3.500. Sebab, pada jam sibuk, karcis busway dijual Rp 2.000. Tahun ini BLU memang mentargetkan penerimaan karcis mencapai Rp 213 miliar.

Menurut Drajat, subsidi dihapus asalkan konsorsium setuju dengan harga lelang. Juli tahun lalu, BLU melakukan tender. Hasilnya ditetapkan tarif baru anyar Rp 9.300-9.500 per kilometer kepada operator busway. Tarif baru itu bisa menghemat pengeluaran Rp 130 miliar setahun. "Uang yang dihasilkan dari penghematan itu dapat menghapus subsidi dari APBD," ucap Drajad.

Namun, tarif baru itu ditolak. Konsorsium tetap meminta bayaran Rp 12.885,11 per km sesuai dengan kontrak lama. Kisruh pun berlanjut. Sebanyak 10 bus gandeng milik PT Jakarta Mega Transportasi (JMT), yang seharusnya dioperasikan di koridor V rute Kampung Melayu-Ancol, sejak Juni tahun lalu hingga kini nganggur.

"BLU sengaja tidak mengoperasikan bus gandeng karena belum ada kesepakatan harga," kata Drajad. Di koridor V, konsorsium menawarkan Rp 28 ribu per km, sedangkan hasil lelang yang dimenangi oleh PT Ekasari Lorena Transport hanya Rp 16 ribu. "Kalau mereka setuju harga lelang, silakan jalan," ujarnya.

Namun, Direktur Utama PT JMT Atin Soetisna menolak tegas harga lelang baru itu. Alasannya, "Tidak bisa menutupi biaya." Apalagi, selama dikandangkan, pihaknya harus membayar bunga bank sebesar 20,5 persen setahun dan membayar gaji sopir yang telanjur direkrut.

Agar kisruh hitung-hitungan pendapatan busway lebih transparan, anggota Dewan Transportasi Kota, Harya Setyaka Dillon, menyarankan agar BLU menggunakan sistem elektronik atau online untuk penjualan karcis. "Pengawasan pendapatan menjadi lebih mudah," ujarnya. Sofian

Aturan Main Harus Dievaluasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta meminta konsep kerja sama busway harus disusun ulang. Menurut Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Sayogo Hendrosubroto, dari awal pembentukan, koordinasi dan kesepakatan tidak jelas.

"Semuanya serba terburu-buru untuk mengejar target," kata Sayogo kepada Tempo kemarin.

Ketidakjelasan network planning inilah, Sayogo melanjutkan, menjadi sumber kekisruhan antara BLU dan konsorsium. Ia mencontohkan, pembangunan koridor IV, V, VI, dan VII yang hanya menggunakan satu anggaran. "Hasilnya jadi berantakan," ujarnya.

Penentuan tarif operasional, subsidi bahan bakar gas, dan masalah tagihan memperuncing kekisruhan tersebut. Belum lagi permasalahan tender dan pengadaan-pengadaan lain yang membuat satu dengan yang lain saling curiga. "Kalau dihitung secara transparan, mungkin bisa mengatasi masalah ini," katanya.

Menurut Sayogo, sebelum dibentuk aturan baru, semua pihak diharapkan duduk bersama membahas masalah ini dengan kepala dingin. "Evaluasi semuanya, nanti bakal kelihatan siapa yang salah," katanya. [dari koran Tempo]

more

87 Armada baru

Keluhan pengguna busway akan kurangnya armada busway bakal segera terobati. Sebanyak 87 unit bus baru sudah tiba dan segera memperkuat armada yang melayani koridor IV (Pulo Gadung-Dukuh Atas), koridor V (Kampung Melayu-Ancol), VI (Ragunan-Halimun) dan VII (Kampung Melayu-Kampung Rambutan).
Kepala Bidang Pengendalian Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta Rene Nunumete membenarkan hal tersebut. "Bus-bus itu sudah didatangkan oleh kedua pemenang lelang, yaitu PT Primajasa dan PT Lorena," katanya, Sabtu (15/3).

Namun sebelum beroperasi, lanjutnya, bus-bus itu harus menjalani perombakan interior dan bodi terlebih dahulu. Tujuannya agar letak pintu sesuai dengan kondisi halte. "Selain itu juga dipersiapkan beberapa peralatan lain yang diperlukan di dalam bus, seperti penunjuk halte dan alat-alat darurat.
"Proses penyiapan itu diperkirakan memakan waktu sekitar 3 bulan. Saat ini jumlah seluruh bus yang beroperasi di koridor I sampai VII mencapai 329 unit. Tambahan 87 bus baru itu akan didistribusikan ke koridor IV sebanyak 18 unit, ke koridor V 13 unit, koridor V 22 unit dan koridor VII 34 unit.
Dengan tambahan bus itu, Rene menjamin pelayanan terhadap penumpang busway dapat lebih baik. "Saat ini headway (selang waktu antar bus) setelah sterilisasi sekitar 3 sampai 8 menit. Dengan tambahan armada diharapkan bisa jadi 2 menit," katanya.
Seperti diberitakan, pascasterilisasi jalur busway, jumlah penumpang busway meningkat 3.500 orang atau sekitar 2%. Namun peningkatkan itu tidak diiringi dengan jumlah bus yang cukup, sehingga waktu yang dibutuhkan penumpang untuk mencapai tempat tujuan tetap lama. Penyebabnya karena waktu antre di halte yang lama. [Media Indonesia - 87 Unit Armada Baru Busway Perkuat Tiga Koridor - Reporter : Bagus BT Saragih] more

Kalau perlu, ganti operator

DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur untuk mengganti konsorsium dan operator Transjakarta agar pengelolaan transportasi publik di Jakarta lebih profesional. Operator transjakarta harus memikirkan kepentingan masyarakat Jakarta yang lebih luas, bukan sekadar untung-rugi.

Sekretaris Komisi B,  Nurmansjah Lubis menegaskan DPRD kecewa dengan sikap operator yang mengancam akan melakukan mogok karena nilai tarif tak sesuai dengan keinginan mereka. ”Mogok tidak menyelesaikan masalah. Malah itu mencerminkan sikap seperti anak kecil. Mari kita transparan, duduk bareng dan membahas apa benar tarif Rp 9.400 menyebabkan kerugian?” kata Nurmansjah.

Konsorsium lama, PT Jakarta Express Trans, Trans Batavia, Jakarta Trans Metropolitan, dan Jakarta Mega Trans, meminta tarif antara Rp 12.250 dan Rp 25.770. Namun, setelah dilakukan tender yang ditawarkan kepada konsorsium Lorena dan Primajasa diperoleh hasil tarif Rp 9.400 untuk semua koridor, kecuali Koridor IV yang Rp 16.000.

Menurut Nurmansjah, DPRD akan memilih tarif yang lebih murah. ”Itu berarti jumlah subsidi berkurang atau menghemat sekitar Rp 100 miliar dari nilai subsidi Rp 263 miliar per tahun yang diberikan lewat APBD selama ini,” katanya.

Saat ini sudah dibentuk Panitia Khusus Transjakarta yang masuk ke tahap ketiga. ”Jika sudah masuk ke hal teknis, pansus akan mendukung gubernur agar transportasi publik ini dikelola profesional. Kalau perlu, ganti saja konsorsium lama dan operator yang tak becus,” ujarnya.

Tak sesuai bestek

Sementara itu, dosen Fakultas Teknik Universitas Trisakti, F Trisbiantara, mengungkapkan, kerusakan jalan di seluruh koridor bus transjakarta saat ini harus dipertanyakan karena kuat dugaan pekerjaan tak sesuai bestek. Mutu jalan harus diuji melalui laboratorium yang kredibel dengan cara pengambilan sampel material dari badan jalan setelah dibor terlebih dahulu.

Koridor busway dengan struktur beton tidak seharusnya rusak cepat karena masa pakainya (life time) 20 tahun. ”Itu standar operasi jalan beton. Jika satu dua bulan setelah dibangun retak, itu patut dipertanyakan,” katanya.

Menurut Trisbiantara, ada beberapa faktor penyebab jalan bisa rusak. Misalnya karena kelebihan beban. Jalan yang dibangun untuk tonase kendaraan delapan ton, tetapi bus transjakarta yang dioperasikan saat ini kelebihan beban 50 persen atau berat rata- rata 12-13 ton akibat ada tambahan tabung gas yang besar.

Faktor lain, akibat genangan air. Pada jalan beton, kecil kemungkinan kerusakan akibat air kecuali kalau betonnya sudah retak atau pecah. Beton bisa retak tidak saja karena kelebihan beban, tetapi juga akibat pengerjaannya tidak berkualitas. Misalnya, sehabis dicor tidak ditutupi karung yang selalu disiram air selama tujuh hari.

Mantan anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta ini melihat pola pengerjaan proyek tidak ketat. Ada baiknya seluruh konstruksi beton pada koridor bus transjakarta dites.

Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Budi Widiantoro mengatakan, setiap pekerjaan jalan, termasuk koridor busway, sudah disertai pengujian kualitas. Pada setiap jarak satu kilometer diambil sampel pada tiga titik berbeda sebagai sampel untuk pengujian mutu jalan.

Jika mutu tak sesuai standar yang dipersyaratkan, kontraktor wajib membongkar dan membangun kembali. Khusus Koridor VIII (Lebak Bulus-Harmoni), IX (Pinang Ranti-Pluit) dan X (Cililitan-Tanjung Priok), perbaikan kerusakan masih menjadi tanggung jawab kontraktornya.

Sementara itu Irvan, pengguna transjakarta di Koridor I (Blok M-Kota), pegawai swasta di Harmoni, berpendapat, bus transjakarta belum efektif dan pelayanan belum optimal. Antrean tidak teratur dan tidak tersedia fasilitas khusus bagi penyandang cacat. Namun, pengguna lain, Rudi, berpendapat sebaliknya. (dari Kompas)

more

Bukan mark-up

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, menepis dugaan penggelembungan dana (mark-up) oleh operator bus Trasjakarta yang dikelola oleh konsorsium.  Dugaan mark-up itu sangat tidak beralasan. Perhitungan biaya operasional per kilometer sudah ada rumusnya dari Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan. Karena waktunya berbeda dan beberapa komponen besarannya juga berbeda, tentunya hasilnya berbeda juga,” ujar Prijanto, di Balai Kota, Jumat (18/1).

Perbedaan harga rupiah/kilometer untuk bus Transjakarta pada setiap koridor disebabkan oleh perbedaan sistem pengelolaan pengoperasian bus. Bukan karena adanya penggelembungan anggaran. 

Koridor I harga per kilometernya mencapai Rp 8.250, menggunakan sistem BOT (built, operate and transfer) artinya bus dikelola terlebih dulu oleh swasta selama jangka waktu tertentu, kemudian diserahkan ke pemerintah setelah manajemen perusahaan trasportasi itu mapan.

Koridor II-VII menggunakan sistem BOO (built, operation and operate) artinya pihak swasta hanya mengoperasikan bus sedangkan pemerintah yang memiliki sepenuhnya. Harga per kilometer koridor II dan III Rp 12.550. Untuk koridor V, VI, VII Rp 12.885.

“Koridor I murah karena Pemda DKI yang membeli armadanya,” ungkapnya. Komponen lain adalah perbedaan harga kendaraan saat pembelian bus, suku bunga bank, dan nilai residu. 87 unit bus yang dilelang untuk koridor IV ada yang menawar terendah Rp 9.536,50 per kilometernya, Rp 9.488,00, tapi ada yang Rp 10.824,50, Rp 11.395,9 dan Rp 12.944,00. “Begitu juga untuk koridor VI dan VII,” jelasnya.

Untuk kilometer tempuh juga berbeda-beda. “Kalau konsorsium 247,7 kilometer/bus/hari. Sedangkan untuk yang lelang saat ini 311 kilometer/bus/hari,” tuturnya.

Hingga Januari 2008 ini pengadaan di seluruh koridor belum rampung seluruhnya. “Idealnya pada koridor I jumlah busnya 450 unit, tapi baru ada 329 unit,” ucapnya. Ke-329 bus itu dikelola oleh konsorsium yang terdiri dari PPD, Mayasari Bakti, Steady Safe, Bianglala, Metro Mini, dan Pemda DKI Jakarta. Dari 329 unit bus itu sebanyak 91 unit bus diantaranya dibeli oleh Pemda DKI Jakarta. Kemudian pemprov juga membeli bus lagi melalui lelang sebanyak 87 unit untuk koridor IV, V, VI, dan VII.  [dari beritajakarta.com]

more

Busway vs bus umum

Apa bedanya busway dengan Bus umum lainnya?
Busway memindahkan kompetisi dari jalanan ke proses bidding/tender.
Bus umum saling berkompetisi menarik penumpang... tapi tidak berkompetisi melayani kebutuhan penumpang... penumpang bukan cuma butuh duduk di bus... tapi butuh sampai tujuan sesingkat-2 nya dan tepat waktu.

Trayek busway ditentukan oleh pemerintah, dan pemerintah pula yg membuat spesifikasi pelayanan.
para pengusaha yg merasa mampu memenuhi spesifikasi tsb diundang utk ikut tender. --> quality licensing.

dengan demikian, kualitas pelayanan (seharusnya) lebih terjamin, dan kalau tidak terpenuhi, minimal bisa komplain, ada dasaar yg kuat utk komplain.

Problemnya, sekarang ini bukan pada operator... tapi pada regulator, pemerintah itu sendiri. Operator sudah siap melayani penumpang dengan headway yg ditentukan. Namun regulator sendiri yg membatasi jumlah bus yg beroperasi utk menekan biaya kompensasi kepada operator.
Ketika ditanya kenapa? dijawab bahwa duitnya kurang.
ketika ditanya berapa duit masuk dan berapa duit keluar?
tidak dijawab... nah lo!!

[Harya Setyaka di suaratransjakarta.groups]

more

Operator pun terbayar sudah

Empat konsorsium bus transjakarta busway yakni Jakarta Expres Trans, Trans Batavia , Jakarta Trans Metropolitan, dan Jakarta Mega Trans hari ini menerima bayaran biaya operasional, demikian pernyataan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nurachman pada wartawan.

Sebelumnya, dalam surat 26 Desember 2007 no. Bersama/002/2007 kepada Kepala BLU Tranjakarta yang ditandatangani Bubung Burhana (Presiden direktur JET), Azis Rismaya Mahpud (Dirut TransBatavia), Agoes Soegiarto (Dirut JTM), dan Atin Sutisna (Dirut JMT) mengancam akan menghentikan operasional bila BLU tak membayar tagihan sejak Oktober-pertengahan Desember 2007.

Ketua DPD Organda DKI Jakarta Herry JC Rotty mengatakan, pembayaran operasional busway akan dibayar seluruhnya tanpa dipotong PPn. Tapi kalau BLU belum membayar, "besok kita sepakat untuk stop operasi,” ancamnya. “Jumlah tunggakannya sudah hampir Rp 100 miliar, mestinya setiap tanggal 5 dan paling lambat tanggal 10, BLU membayar biaya operasonalnya,” katanya. more

BLU menunggak Rp.66M

TransJ akan stop beroperasi jika Badan Layanan Umum (BLU) tidak membayar tunggakan 2 bulan Rp 66 miliar. DPRD DKI Jakarta meminta BLU membayar kewajibannya.

"Itu kan sudah kontrak ya kewajiban harus dibayar. Kenapa kok belum dibayar kan sudah dialokasikan subsidi untuk busway Rp 203 miliar untuk tiket dan disetujui dicairkan Rp 100 miliar, masih cukup untuk bayar," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Prayogo Hendro Subroto kepada detikcom, Selasa (18/12/2007).

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhayar juga berpendapat sama. Dia meminta BLU segera membayar tunggakannya.
"BLU sudah ada anggarannya jadi harusnya bersikap dewasalah," kata Muhayar.
Menurut dia, sistem tiketingnya yang harus dibenahi. "Jadi kalau seperti ini wajar saja terjadi tunggakan," ujarnya.

BLU TransJakarta menunggak bayaran kepada 4 perusahaan penyedia dan pemelihara bus TransJ selama dua bulan senilai Rp 66 miliar. Keempat perusahaan itu adalah PT Jakarta Mega Trans (JMT), Jakarta Trans Metropolitan (JTM), PT Jakarta Express Trans (JET) dan PT Trans Batavia (TB).

Jika bulan ini BLU masih belum membayar, secara otomatis operasi TransJ akan berhenti. ( aan / nrl ) detikcom
more

Busgandeng menebar ancaman

Organda Ancam Mogok Bila Bus Gandeng Tetap Ditahan

beritajakarta.com — Belum dikeluarkannya surat izin pengoperasian 10 unit armada bus gandeng dari pelabuhan Tanjung Priok yang akan digunakan untuk busway koridor V (Kampung Melayu-Ancol) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyebabkan pengoperasian bus gandeng itu menjadi terkatung-katung.

Salah satu penyebabnya karena Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklasifikan bahwa 10 unit bus gandeng itu termasuk barang mewah sehingga harus dikenakan bea masuk sebesar 40 persen dari harga bus gandeng sebesar Rp2,6 miliar/unit atau sebesar Rp1,1 miliar.

Padahal, menurut Herry, pajak bea masuk yang diberlakukan terhadap 306 unit armada busway koridor II-VII hanya sebesar 5 persen. “10 bus gandeng merek Huang Hai buatan China itu sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok sejak 27 Juni 2007 dimana 7 bus untuk Mayasari Bakti dan 3 bus untuk Pahala Kencana sebagai konsorsium busway,” kata Ketua DPD Oraganda DKI Jakarta Herry JC Rotty kepada wartawan, Rabu (26/9).

Kondisi tersebut dinilai sangat merugikan program pola transportasi makro (PTM) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebab busway merupakan angkutan publik yang harus dibebaskan pajak bea masuk.
“Bagi kami kondisi itu juga sangat memberatkan karena anggota konsorsium harus tetap membayar suku bunga bank karena mereka meminjam uang dari bank untuk membeli bus gandeng itu,” ujarnya.

Selain itu, kata Herry, dengan masih ditahannya 10 bus gandeng itu selama 3,5 bulan di Pelabuhan Tanjung Priok itu akan mengakibatkan bus menjadi rusak.
Dan bila Menteri Keuangan tetap bersikukuh bahwa bus gandeng itu tetap dikenakan bea masuk sebesar 40 persen, lanjut Herry, pihaknya akan menginstruksikan seluruh operator busway untuk tidak mengoperasikan armadaya. “Kita akan stop operasi,” tegasnya.

Herry menuturkan, sebenarnya Menteri Perhubungan Yusman Syafii Djamal telah mengirim surat ke Menteri Keuangan pada tanggal 29 Juni 2007 perihal intensif fiskal untuk 10 bus tempel/gandeng untuk busway. “Tapi permintaan itupun tidak diterima,” ucapnya.
Kemudian pada 4 Juni 2007 giliran Menteri Perindunstrian melayangkan surat tentang permintaan keringanan bea masuk bus gandeng busway. Selanjutnya pada 6 September gubernur DKI Jakarta Sutiyoso juga melayangkan surat yang sama kepada Menteri Keuangan. “Namun surat permohonan dari Menteri Perindustrian dan Gubernur Sutiyoso juga tetap tidak dikabulkan,” terangnya.

Secara terpisah Gubernur Sutiyoso merasa kecewa dengan keputusan Menteri Keuangan yang tetap menolak permohonan penghapusan bea masuk bagi 10 unit bus gandeng itu.
“Saya sangat kecewa, seharusnya mereka kan tahu bahwa bus gandeng itu digunakan untuk angkutan umum sehingga seharusnya tidak dikategorikan sebagai barang mewah,” tegas eks Pangdam Jaya ini. | wawan
more

JET tidak profesional

Pemprov DKI akan Kaji Kerja Sama BLU dengan PT JET

REPUBLIKA -- Gubernur DKI Sutiyoso mengungkapkan pemerintah akan mengkaji usulan DPRD DKI yang meminta kerjasama Badan Layanan Umum (BLU) TransJakarta dengan PT Jakarta Ekspress Trans (JET) ditinjau ulang. Namun, di sisi lain pemerintah menghormati kontrak perjanjian antar kedua organisasi tersebut yang berakhir hingga tahun 2011.

''Kalau memang ada alasan yang pas untuk memutus hubungan kerja sama antara BLU dengan PT JET, bisa saja hal itu dilakukan,'' ujar Sutiyoso di Jakarta, Selasa (18/9). Pernyataan Sutiyoso diungkapkan menjawab pertanyaan apakah pemerintah berani mengambil sikap tegas mengevaluasi kerjasama BLU dengan PT JET. Ini terkait penilaian kinerja PT JET sudah tidak profesional. ''Akan saya cek dulu bagaimana kerja sama itu,'' tambahnya.

Kepala BLU TransJakarta, Dradjad Adyaksa, mengatakan sangat mungkin kerja sama dengan PT JET bisa diakhiri. ''Tapi kontrak kami sampai 2011, jadi kalau berhenti atau tetap lanjut setelah tahun akhir kontrak,'' paparnya. Karena itu, lanjutnya, yang mungkin bisa dilakukan saat ini adalah mengevaluasi aturan dan kebijakan yang dimiliki PT JET terhadap pramudi (sopir) dan karyawan lain.

Tindakan PT JET memecat pramudi Pupud secara sepihak menyebabkan Komisi E DPRD DKI Jakarta berang dan menganggap keputusan itu sebagai bentuk kesewenang-wenangan terhadap para pramudi dan pegawai. Komisi E bahkan mengusulkan supaya Dinas Perhubungan (Dishub) DKI mengkaji ulang kerjasama BLU dengan PT JET. Bahkan, sejumlah anggota Komisi E mendesak supaya kerjasama itu dicabut karena merugikan anggaran.

Sutiyoso juga menyayangkan tindakan PT JET yang gegabah memecat pramudi, Pupud Saripudin, hanya alasan melakukan tindakan menyalip tiga bus TransJakarta pada 20 Agustus 2007 lalu di sepanjang Halte Olimo menuju halte Harmoni (tujuan Blok M). ''Kalau cuma menyalip doang, nggak tepat dipecat. Mungkin perlu diberi peringatan dulu kecuali kalau sopirnya benar-benar brengsek,'' tutur Sutiyoso. [n zak]
more

Laporan palsu

Sutiyoso Diduga Terima Laporan Palsu tentang Busway
Masyarakat "Dipaksa" Naik Transjakarta

[SUARA PEMBARUAN] Membludaknya jumlah penumpang bus transjakarta saat ini, lebih dikarenakan masyarakat "dipaksa" untuk naik transjakarta karena tidak ada pilihan lain.

"Sebab, angkutan bus pada jalur yang sama sudah dilikuidasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta," kata ahli transportasi kota, Darmaningtyas kepada SP di Jakarta, Selasa (18/9), menanggapi ketidakpuasan warga atas layanan transjakarta yang dinilai semakin buruk.

Salah satu indikasinya, penumpukan penumpang di halte semakin menjadi-jadi. Penyebab utamanya adalah karena kurangnya armada transjakarta sehingga tidak bisa mengangkut penumpang tepat waktu atau sesuai jadwal. Akibatnya, penumpang bisa menunggu berjam-jam di halte.

Menurut Darmaningtyas, pengelola angkutan transjakarta akan sulit menarik pengguna kendaraan pribadi, terutama mobil, untuk pindah menggunakan busway, jika pelayanannya tidak dibenahi. Padahal, keberhasilan program busway terletak pada kemampuannya menarik pengguna mobil pribadi ke busway, sehingga ruang jalan yang ada bisa dikembangkan untuk optimalisasi angkutan massal lainnya serta pembangunan jalur kendaraan tidak bermotor, seperti sepeda ataupun pedestrian.

"Jika program busway gagal menarik minat pengguna mobil pribadi, maka kemacetan di Jakarta akan semakin menjadi-jadi tanpa penyelesaian tuntas," katanya.

Dikatakan, kondisi saat ini, transjakarta baru mampu memindahkan pengguna bus sebelumnya pada jalur yang sama, namun belum mampu menarik pengguna mobil pribadi untuk pindah ke jalur busway.

Palsu

Sementara itu, aktivis Yayasan Pelangi Indonesia, Andi Rahmah menduga, Gubernur Sutiyoso telah menerima laporan palsu terkait layanan busway, khususnya waktu tunggu di halte.

"Saat rapat evaluasi beberapa waktu lalu, Bang Yos sempat marah karena dalam laporan dikatakan rata-rata kedatangan bus selama lima menit, namun berdasarkan laporan masyarakat dan juga media massa, ternyata sampai 30 menit," katanya. [Andi Rahman]
more

Transjakarta sarang korupsi?

Dewan: TransJakarta Tak Beres
Diduga Sarang Korupsi, Bentuk Tim Independen

DPRD DKI Jakarta kian kencang menyoal buruknya pengelolaan TransJakarta. Pembahasan penentuan tarif baru belum beres, kalangan dewan mengendus ada yang tak beres di dalam manajemen badan layanan umum (BLU) ini.

Komisi C DPRD DKI Jakarta juga dibuat kaget saat menggelar audiensi dengan pihak manajemen busway. Ternyata dewan baru tahu bahwa gaji presiden direktur sebesar Rp 27 juta. Sementara gaji komisarisnya sebesar Rp 25 juta.

Fakta tersebut dianggap berlebihan mengingat selama ini kinerja BLU Transjakarta jauh dari kata maksimal. Sedangkan subsidi untuk biaya operasional terus membengkak dari tahun ke tahun. Untuk tahun ini saja, subsidi yang sudah digelontorkan mencapai Rp 203 miliar. Namun angka itu kemungkinan besar bakal bertambah mengingat biaya operasional dipastikan membengkak.

Di sisi lain, kualitas pelayanan busway kepada para penumpang bukannya semakin membaik tapi justru semakin menurun. Keamanan dan kenyamanan masih menjadi tanda tanya sejumlah pihak. Antrean panjang di setiap halte, jam tunggu yang masih lama, pencopetan, serta aksi sejumlah sopir busway yang kerap ugal-ugalan.

Menurunnya kualitas pelayanan angkutan busway bisa diukur selama delapan bulan terakhir. Data kualitas pelayanan itu akan dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan besaran tarif yang bakal disesuaikan. Namun melihat kualitas yang terus merosot, anggota dewan mengusulkan adanya pengkajian ulang terkait besar tarif yang ditetapkan.

"Data-data itu harus banyak disempurnakan. Apalagi, data itu mereka kemukakan untuk prediksi awal tahun. Sementara hingga saat ini sudah berjalan delapan bulan," ujar Ketua Komisi C DPRD DKI Daniel Abdullah Sani usai melakukan pembahasan tarif busway di gedung dewan kemarin.

Tragisnya, selama delapan bulan tersebut, pelayanan masih tidak maksimal. Sehingga, usulan tarif yang bakal dibebankan kepada penumpang tak bisa diterapkan begitu saja. "Jadi harus diperbarui hingga besaran menjadi realistis," ungkapnya.

Merosotnya kualitas pelayanan busway itu sangat disayangkan mengingat selama ini kucuran subsidi sangat besar. Sehingga, ketika terungkap gaji presiden direktur TransJakarta mencapai Rp 27 juta kalangan dewan pun lantas bertanya-tanya. "Gaji dewan saja tidak sampai segitu. Ini jelas harus diaudit. Selama ini kami tak pernah mendapat laporan tersebut. Itu kan diambilkan dari APBD. Artinya kan duit rakyat," ujar Wakil DPRD DKI Ilal Ferhard menanggapi besarya gaji yang diterima para petinggi BLU tersebut.

Dalam waktu dekat ini, seluruh komisi yang ada di DPRD, kata dia, akan mencermati persoalan tersebut. Baik dari sisi organisasi BLU, biaya pengeluaran operasional, pemasukan, hasil penjualan tiket serta kualitas pelayanan. Pihaknya juga akan mengusulkan dibentuknya tim independen yang akan mengaudit BLU. Sebab, tingginya gaji yang diterima para petinggi BLU dengan mencermati kondisi yang ada sangat memungkinkan terjadinya korupsi di tubuh perusahaan daerah itu. "Kemungkinan besar menjadi sarang korupsi itu pasti ada. Makanya biar tim yang akan mengaudit. Kalau independen kan netral. Tidak di bawah eksekutif maupun dewan," ungkapnya. (aak)
more

Operasional Busway Panik

Republika - Belum lagi rencana busway koridor VIII, IX, dan X beroperasi Agustus mendatang, operasional tujuh koridor yang berjalan mulai keteteran. Besarnya subsidi untuk operasional bus bebas hambatan ini dituding menjadi penyebabnya. Sehingga pihak Badan Layanan Umum (BLU) TransJakarta di bawah naungan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI terpaksa memangkas jumlah armadanya. Keadaan ini diakui Sekdaprov DKI Jakarta, Ritola Tasmaya, jika manajemen busway sedang mengalami masa sulit.

Buntut kebijakan itu, membuat operator kelabakan karena pemasukan rupiah atas armada yang digunakan menjadi berkurang. Padahal masyarakat baru mulai menikmati lalu lalang busway di tujuh koridor seputar Jakarta. Dampak pengurangan armada itu berimbas pada bertambahnya jadwal waktu kedatangan busway ke tiap halte.

Pemprov DKI mengaku tidak sanggup menanggung beban subsidi. Satu-satunya jalan yang dimungkinkan adalah melalui kenaikan tarif. Kenaikan tarif yang akan terjadi pertama kalinya sejak tahun pertama kali diluncurkan pada 2004 masih tetap berlaku dalam pola rata atau flat fare senilai Rp 3.500. Penerapan tarif secara flat dipilih karena pada umumnya negara berkembang mengadopsi penerapan tarif ini. Di negara yang belum maju masyarakat dalam kelas menengah ke bawah tinggal di pinggir kota bukan di tengah kota. Dengan kebijakan tarif flat masyarakat menengah ke bawah bisa leluasa berkendara ke berbagai penjuru kota dalam jarak jauh dengan biaya terjangkau.

Bagi Ritola Tasmaya, kendati kenaikan tarif tidak terelakkan, pemerintah memutuskan untuk bersikap pro rakyat miskin. "Biar lah pengguna jarak dekat menggunakan kendaraan umum bila tarif baru busway terlalu tinggi," ujarnya, Rabu (19/7). Menciptakan pola berkendara yang berpihak pada rakyat kebanyakan memang bukan perkara mudah. Pola berkendara di Jakarta belum bisa dikatakan berpihak pada rakyat miskin. Untuk masyarakat yang tinggal di pinggir kota setidaknya dibutuhkan minimal dua kali pergantian kendaraan umum sebelum sampai ke tempat tujuan. Hitungan tersebut baru berlaku untuk satu kali perjalanan.

Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta yang juga penggiat LSM Pelangi, Andi Rahman, menyepakati dengan pemilihan tarif flat. "Ada unsur subsidi silang di situ," katanya. Masyarakat yang tinggal di tengah kota dan menggunakan jarak dekat menyubsidi pengguna antarkoridor karena notabene tinggal tidak di tengah kota. Masalahnya berdasar pengamatan Andi, pengguna busway jarak dekat lebih didominasi penumpang angkutan umum model lama yang beralih ke busway karena tidak memiliki pilihan lain.

Kenaikan tarif yang tidak terelakkan itu diharapkannya dibarengi dengan pembangunan berkendara lain yang terjangkau kantong masyarakat. "Ada kekhawatiran memang bahwa kenaikan tarif berdampak pada masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya. Berdasarkan penghitungan yang dilakukan Andi, 60 persen penduduk Jakarta hidup dengan penghasilan di bawah upah minimum provinsi. Artinya, 60 persen dari sekitar 7,5 juta jiwa menyambung nyawa dengan penghasilan di bawah Rp 900 ribu. Dengan mengasumsikan setiap menuju tempat kerja atau tujuan dibutuhkan dua kali pergantian kendaraan umum dengan biaya Rp 2 ribu untuk satu kendaraan, maka bila dihitung setiap bulannya sekitar 44 persen pendapatan mereka dihabiskan hanya untuk ongkos transportasi. Jumlah itu bila dikali dengan pengeluaran ongkos satu tahun, nilainya setara dengan Rp 5 juta.

Semakin minim pendapatan seseorang, bisa dipastikan pengeluaran transportasinya akan makin besar. "Sehingga pemerintah harus memberikan pilihan dan akses yang baik untuk menekan biaya transportasi warganya." Penekanan ongkos transportasi pada sebuah keluarga bisa dialihkan untuk pemberian gizi yang lebih baik bagi anak hingga perbaikan kualitas kesehatan. "Ini efek yang perlu dipikirkan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan transportasi massal."

Andi menyarankan cara yang tidak mahal untuk mewujudkan transportasi massal yang berpihak pada rakyat. Dia mengatakan pembukaan kebijakan pembangunan jalur pejalan kaki dan sepeda menjadi salah satu solusi. Bagi masyarakat dengan level ekonomi menengah ke bawah sesungguhnya kenyamanan bukan menjadi faktor utama. "Yang paling penting adalah keamanan yang terjangkau dengan bujet terbatas," katanya. Kenaikan tarif busway tentu mengakibatkan sejumlah masyarakat harus menekan kebutuhan tertentu. Caranya bisa tidak naik busway dan menggunakan kendaraan umum biasa.

Melalui perbaikan jalur pejalan kaki, Andi meyakini pengguna busway tidak surut. Karena mereka bisa mengkombinasikannya dengan berjalan kaki yang tidak menghabiskan biaya. Dia menambahkan dimana pun sudah menjadi kultur bahwa masyarakat menginginkan untuk tetap produktif dengan biaya seminim mungkin.

Keberhasilan bus rapid transit di Bogota yang ditiru Indonesia, terletak pada adanya jalur pejalan kaki yang baik. "Dengan jalur pejalan kaki terbangun lebih dari 300 kilometer, pengguna Transmillenio Bogota sanggup mencapai 1,6 juta jiwa per hari," terangnya. Padahal jalur busway di Jakarta jauh lebih panjang dari Bogota. Dengan panjang koridor busway mencapai 97,3 kilometer penumpang per harinya hanya 200 ribu.

Kajian Bank Dunia menyatakan pola transportasi yang optimal di negara berkembang merupakan kombinasi dari berbagai metode. Alasannya pengguna kendaraan umum memiliki pilihan yang berbeda sebagai efek dari perbedaan pendapatan. Kajian itu mengatakan peningkatan kesejahteraan masyarakat pengguna transportasi publik dimungkinkan sementara pemerintah menerima peningkatan pendapatan dari segi transportasi. Caranya adalah dengan menyediakan beragam pilihan berkendara untuk beragam segmen penggunanya. [indira rezkisari]
more

Operator Busway Terancam Bangkrut

Gubernur DKI berjanji akan mendengarkan keluhan operator.

Republika | JAKARTA-- PT TransBatavia, mengkhatirkan kemungkinan terhentinya pelayanan jasa transportasi busway. Pasalnya, sejak dua bulan terakhir BLU TransJakarta sebagai pengelola busway tidak menyetorkan seluruh pendapatan kepada TransBatavia selaku operator.

Direktur Utama PT TransBatavia, Aziz Rismaya Mahfud, menuturkan BLU TransJakarta hanya menyerahkan 80 persen pendapatan operator. Padahal setiap bulan dari 80 persen penerimaaan, sebanyak 60 persen digunakan untuk biaya operasional dan sisanya untuk mengembalikan nilai investasi. [source]

Berkurangnya setoran pendapatan ini karena seluruh armada dikerahkan oleh BLU TransJakarta. "Bila berlanjut terus layanan busway terancam terhenti dalam dua bulan ke depan," kata dia, Rabu (11/7). TransBatavia merupakan operator penyedia armada bus untuk busway koridor 2 (Pulogadung-Harmoni) dan koridor 3 (Kalideres-Harmoni). Aziz mengatakan, perusahaannya sudah memenuhi kewajiban penyediaan bus di dua koridor. Total kewajiban adalah 126 unit bus, dengan rincian 55 unit di koridor 2, dan 71 unit di koridor 3.

Namun kenyataannya tidak semua armada bus dioperasikan oleh BLU TransJakarta. Pada hari kerja, masing-masing koridor cuma dilayani 42 unit bus. Sementara pada hari libur seperti Sabtu dan Ahad, koridor 2 dilayani 30 unit bus dan koridor 3 dilayani 35 unit bus.

Tidak hanya mengandangkan sebagian bus, ketika jam sibuk penumpang telah lewat, BLU TransJakarta memulangkan hampir 30 armadanya di koridor 2 dan 3. "Sehingga ada perlambatan headway (jarak kedatangan antarbus, red)," ujar Aziz.

Apabila BLU TransJakarta mempertahankan pola manajemen seperti ini, dikhawatirkan operator terancam bangkrut. Salah satu alasannya adalah ketidaktepatan waktu bus sehingga pihak bank akhirnya meragukan kemampuan busway. "Tingkat pelayanan busway pada masyarakat merupakan catatan jaminan dari bank," tutur Aziz. Sejak BLU TransJakarta hanya membayar 80 persen pendapatan operator, karyawan TransBatavia terpaksa menerima gaji 50 persen terlebih dahulu.

BLU TransJakarta, seperti diutarakan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Nurachman, terpaksa tidak mengoperasikan seluruh armada dengan alasan menghemat subsidi. Menurut Aziz, masalah subsidi atau keuangan merupakan tanggung jawab BLU. Bukan masalah yang seharusnya dibebankan ke operator. "Hemat biaya tapi mengebiri pengguna jasa," katanya. Operator yang tergabung dalam konsorsium lain, seperti Jakarta Trans Metropolitan (koridor 4 dan 6) serta Jakarta Mega Trans (koridor 5 dan 7) dipastikan Azis bernasib sama.

Aziz memaparkan pola manajemen seperti ini baru terjadi tahun ini. Sebelumnya satu bus memiliki jarak tempuh 290 kilometer per hari. Kini berkurang jadi 165 kilometer per hari. Berdasarkan kesepakatan awal, busway harus beroperasi sebanyak 95 persen di hari kerja dan 85 persen di hari libur. Sisanya digunakan istirahat dan perawatan. Aziz meminta pemerintah segera membenahi manajemen BLU. Tanpa perbaikan dia menyangsikan keinginan konsorsium untuk berpartisipasi dalam pengadaan bus di koridor selanjutnya.

Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, berjanji akan mendengarkan keluhan operator ini. Namun Sutiyoso mengaku belum menerima laporan dari Dinas Perhubungan terkait keluhan operator. Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Ritola Tasmaya, mengatakan Pemprov DKI baru akan bertemu Dinas Perhubungan pekan depan untuk membahas masalah busway. Namun Ritola menegaskan operator tidak akan sampai bangkrut dalam mengelola busway. [ind]

Fakta Angka
80 Persen - Hasil yang diterima operator busway per bulan
more

Pengguna Mobil Enggan Beralih

Naik busway tidak berbeda dengan kendaraan umum lainnya.

JAKARTA -- Keberadaan busway dinilai belum mendorong pemilik kendaraan pribadi untuk naik kendaraan umum. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan Koalisi Warga untuk Transportasi Jakarta (Kawat), masih sedikit pemilik kendaraan pribadi yang beralih ke busway.

''Padahal salah satu tujuan pengadaan busway untuk mengurangi kepadatan lalu lintas,'' kata Koordinator Kawat, Tubagus Haryo Karbyanto, kemarin (16/11). Pemilik kendaraan pribadi enggan menggunakan busway karena faktor kenyamanan. Naik busway tidak berbeda dengan kendaraan umum lainnya. Mereka harus berdiri dan berdesak-desakan dengan penumpang lainnya. Termasuk busway mulai rawan dengan kejahatan pencopetan.

Tak hanya berdesak-desakan, untuk membeli tiket dan menunggu busway mereka harus menunggu lama. Bahkan bisa sampai menunggu antara 10-15 menit. Apalagi pada saat jam-jam sibuk. ''Padahal masalah ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan menambah jumlah armada. Sehingga setiap dua menit mereka sudah bisa mendapatkan busway,'' ungkap Karbyanto. Hal lain yang menjadi penyebab, menurut Karbyanto, busway belum terintegrasi dengan baik. Jumlah koridor maupun feeder belum menjangkau seluruh wilayah Jakarta.

Berdasar pantauan Republika atas pengguna busway dari Blok M hingga Harmoni, sebagian besar penumpang yang ditemui mengaku sejak dulu memang sudah menggunakan angkutan umum. Menurut Tantowi, dia memang tidak punya mobil pribadi. ''Dulu, saya biasa naik bus patas AC, tapi sekarang ganti busway. Alasannya karena lebih cepat,'' ungkapnya.

Penumpang lainnya, Asih Sulastri, mengaku dulu terbiasa menggunakan sepeda motor. Karena ada busway membuat jalan semakin macet, sehingga warga yang tinggal di Mampang Prapatan itu, akhirnya beralih ke busway. ''Tapi sebenarnya lebih irit kalau naik motor,'' kata Asih. Biaya transportasinya naik dua kali lipat sejak dia naik busway.

Sementara seorang pemilik kendaraan pribadi, Anggi, mengaku sampai sekarang masih menggunakan mobil pribadinya. Anak anggota DPR ini mengaku awalnya sempat berpikir untuk beralih ke busway kalau hendak berangkat kuliah. ''Aku pernah coba naik busway ternyata desak-desakan seperti di bus umum,'' ujar Anggi. Akhirnya, dia tetap menggunakan mobil pribadi, meski harus berangkat beberapa jam lebih awal.

Di Balai Kota, Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, mengatakan proyek pembangunan busway koridor VIII hingga X akan terus berjalan. Setelah anggaran disetujui dewan, pembangunan akan segera berjalan.

''Yang jelas sebelum saya turun, sepuluh koridor busway ditambah monorel jalur hijau sudah harus selesai,'' ujarnya. Artinya pada akhir tahun depan warga Jakarta sudah dapat menikmati transportasi publik itu. Sementara itu, salah satu anggota konsorsium pengadaan armada bus bagi busway koridor II dan III, Steady Safe, mengaku tidak menyalahi ketentuan perjanjian pengadaan bus. Alasannya, Steady Safe memang memperoleh giliran pengadaan bus dengan tenggat waktu akhir tahun ini.

Agoes Soegiarto, direktur utama PT Steady Safe Tbk, menjelaskan pengadaan bus dibagi dalam dua tahap. Pertama, dengan batas waktu Juli 2006 untuk 71 unit bus yang harus dipenuhi oleh keempat anggota konsorsium. Yakni, Mayasari Bakti 63 unit, Metromini lima unit, Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) dua unit, dan Steady Safe satu unit.

Steady Safe, ujar Agoes, telah memenuhi bus untuk pengadaan tahap pertama. Sisa 55 unit bus lainnya harus dirampungkan pada pengadaan tahap kedua dengan tenggat waktu Desember 2006 oleh anggota konsorsium. Dari 126 unit bus untuk busway koridor II dan III, Steady Safe berkewajiban untuk memenuhi 30 unit. Setelah memenuhi satu unit di tahap pertama, Steady Safe berkewajiban memenuhi 29 unit bus untuk tahap kedua. dwo/ind

Fakta Angka

30 unit bus
Kewajiban Steady Safe untuk pengadaan busway koridor II dan III
more

Petugas loket mogok

Petugas Loket Busway Mogok

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ratusan petugas loket karcis busway mogok tadi pagi. Mereka menagih janji kenaikan gaji dari PT Delta yang mempekerjakan mereka.

“Kami dijanjikan akan mendapatkan gaji 1,2 juta, tetapi hingga kini realisasinya belum ada,” ungkap salah satu petugas di Halte Sarinah. Berdasarkan pengakuan mereka PT Delta telah menjanjikan kenaikan tersebut antara dua hingga tiga bulan yang lalu.

Petugas yang tak mau disebut namanya itu mengatakan sejak pagi para pengguna busway tidak ada satu pun yang terlayani. “Petugas loketnya tidak ada gimana mau beli karcis,” katanya.
Dia menjelaskan yang ikut dalam aksi tersebut adalah karyawan di 22 halte yang ada.

Aksi mogok itu dibenarkan oleh Kepala BP Trans Jakarta, Bambang Garjito. “Karyawan yang mogok sekitar 800 orang,” tuturnya. Tetapi menurutnya masalah itu sudah dapat teratasi.
Berkaitan dengan aksi mogol tersebut, BP Trans akan mengajukan teguran ke PT Delta. “Kami juga akan mengajukan ganti rugi akibat aksi tersebut,” katanya. Tapi jumlahnya belum dihitung.

Penyesalan juga tercetus dari mulut Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. “Kalau dengan cara-cara seperti itu saya kecewa karena konsumen telantarkan,” ujarnya di Balai Kota. Ia minta kalau ada masalah dalam operasional busway hendaknya diselesaikan secara bersama-sama. | YUDHA SETIAWAN
more

Busway operator to make route safer

The Jakarta Post | JAKARTA: Busway operator PT TransBatavia is considering building more crossing bridges on the Harmoni-Kalideres route for pedestrians' safety.
City administration secretary Ritola Tasmaya said Friday that a number of proposals had been made by consortium members -- including the administration -- but no decision was reached.
"We are still not sure what to build, maybe more crossing bridges so people can cross the road safely," he said.

A pedestrian, Wawan Dharmawan, died Thursday after being hit by a busway bus.
It was the third fatal accident involving a busway bus on the route since it opened in January.
"Keeping the busway operating and road users safe are both priorities," Ritola said. --JP more

Transjakarta to get new management form

Transjakarta to get new management form: City administration
The Jakarta Post, Jakarta

The city administration has decided to take over the running of the busway, although current manager BP TransJakarta will still control the day-to-day handling of the successful bus line.

Deputy Governor Fauzi Bowo said the change in the organizational form was meant to enable TransJakarta to be more flexible when working with foreign and domestic investors.

"We think it's the best option for TransJakarta so it can grow faster to become a company," he said.

Fauzi said that as busway usage increased among Jakartans, TransJakarta would have to expand its services and would need a huge amount of investment.

After opening two new routes early this year, the number of passengers increased 27 percent, from 1.8 million in December 2005 to 2.3 million in January.

Four more busway routes are planned for construction this year.

The four new routes will take passengers from Pulogadung in East Jakarta to Dukuh Atas in Central Jakarta; Kampung Melayu in East Jakarta to Ancol in North Jakarta; Ragunan to Kuningan, both in South Jakarta; and from Kampung Rambutan to Kampung Melayu, both in East Jakarta.

The city will have a total of seven routes by next year.

Nadicorp Holdings Sdn. Bhd., one of Malaysia's largest transportation conglomerates, last month expressed interest in jointly operating the corridors.

In its current form, Badan Pengelola (BP) Transjakarta, under the authority of the Transportation Agency, cannot cooperate with other parties without the agency's approval.

Under the new management format, which is expected to be effective within a month, Transjakarta will have more independence, receiving its budget directly from the city administration.

Member of Commission B on economy and trade Selamat Nurdin said the change in management form would be allowed, as long as it would enhance Transjakarta's service to the public.

"The new form of public service board will make it serve the public more. But I hope the administration consider carefully when cooperating with foreign investors, because, as a new institution, Transjakarta is still staggering, especially in its financial condition," he said.

The administration must choose investors that could provide low interest investments, so that the management would be safe from highly indebted risk, said Nurdin. (06)
more

TransJakarta responds

The Jakarta Post

In response to the letter in The Jakarta Post on April 3 titled Busway service below standards, firstly we would like to thank Merikenin for delivering said feedback to the TransJakarta Management Agency.

The quality of our bus service in TransJakarta Corridors II and III is currently below the expected standard due to a shortage of buses. Out of the 31 buses planned to operate in Corridor II, only 26 are currently serving the line, whereas of the 40 buses planned for corridor III, only 35 are available. The rest of the buses are currently undergoing assembly and natural gas engine certification processes.

Consequently, the shortage of buses inevitably leads to overcrowding in Corridors II and III. The management also employs security guards to help with problems created by the overcrowding of Busway lines. They are tasked with controlling the queue line and assisting the passengers's entry to the buses.

We apologize for the inconvenience this has caused our passengers, and would like to offer our assurance that the TransJakarta Management Agency is working hard to rectify the problem.

With regards to unruly TransJakarta drivers's driving behavior, we assure our passengers that TransJakarta treats its busway drivers with the strictest discipline measures. TransJakarta Management has fired a number of its drivers for violating the service level required by the standard Operating Procedures and for driving irresponsibly.

We are available for anyone who wishes to contact us to convey his or her complaints or suggestions through our service hotline at 722-8727.

BAMBANG GARDJITO
Head of TransJakarta
Busway Management Agency,
Jakarta

more

Gubernur ancam Transbatavia

Direktur Trans Batavia : Tarif Busway Pastilah Tarif Politis
Kamis, 11 Agustus 2005 | 17:04 WIB

TEMPO Interaktif - Gubernur DKI, Sutiyoso, mengancam akan mengganti PT. Trans Batavia, konsorsium pengadaan dan pengelolaan busway koridor 2 (Pulogadung-Harmoni) dan koridor 3 (Kalideres-Harmoni) jika terbukti memiliki masalah. "Kami akan cek dulu, kalau memang betul, ganti saja dengan konsorsium yang lain," ancam Sutiyoso di Balaikota, Kamis (11/8).

Sutiyoso minta busway koridor 2 dan 3 dapat beroperasi akhir tahun ini dan konsorsium agar segera melaporkan jika memiliki hambatan. Sutiyoso bahkan berniat membuat surat kepada Menteri Perdagangan agar dapat membebaskan bea masuk busway sebesar 37,5 persen sehingga harga busway dan kompensasi konsorsium bisa lebih murah.
"Ketidakmampuan beroperasi tahun ini belum keputusan final," ujar Sutiyoso.

Menurut Direktur Trans Batavia, Aziz Rismaya Mahfud, konsorsium masih terganjal masalah pemilihan merk busway, tunggakan utang anggota konsorsium, belum keluarnya pinjaman bank dan kompensasi konsorsium atas pengadaan dan operasionalisasi busway.

Masalah itu saling tumpang tindih. Menurut Aziz, bank tidak mau mengeluarkan pinjaman uang selama belum ditentukan kompensasi konsorsium yaitu tarif (Rp/kilometer), sementara konsorsium tidak bisa menentukan merk bus jika belum keluar pinjaman bank.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi DKI, Ritola Tasmaya, Pemprov DKI belum bisa menentukan kompensasi konsorsium selama belum ditentukan merk bus. Kompensasi ditentukan oleh perhitungan harga busway, harga CNG dan biaya operasional konsorsium. Trans sendiri telah mengajukan angka Rp 18.500 per kilometer jika bea masuk 37,5 persen) atau Rp 16.000 jika bea masuk 5 persen. Namun belum mendapat persetujuan Badan Pengelolaan Trans Jakarta.

Aziz menambahkan, Pemprov seharusnya mengantisipasi besaran angka kompensasi yang lebih tinggi dari kompensasi busway koridor 1 (Blok M-Kota) yang hanya Rp 6.400. Menurut Aziz, hal itu karena koridor 2 dan 3 berbahan bakar gas sementara koridor 1 berbahan bakar diesel. "Sasis mesin CNG lebih mahal," katanya. Pemprov, seharusnya memberikan subsidi pada konsorsium. "Karena tarif yang dikenakan pada busway pastilah tarif politis bukan tarif realistis," kata Aziz.

Mengenai masalah merk busway, konsorsium lebih memilih merk Daewoo dari Korea Selatan yang cuma seharga US$ 77 ribu atau Rp 1,6 miliar dibanding merk Sania yang seharga US$ 90 ribu. Sutiyoso sendiri mengakui Pemprov tidak bisa melarang jika konsorsium memilih Daewoo meski Pemprov tetap menentukan kriteria. "Kami tidak menentukan merk dan harga busway, hanya kriteria dan spesifikasinya saja," ujar Sutiyoso. Namun, Sutiyoso akan menilai kelayakan harga busway yang diajukan dengan spesifikasi busway itu.

Mengenai masalah tunggakan utang anggota konsorsium ; PT. Mayasari Bakti dan PT. Metromini yang dicairkan PT. Bank DKI pada November-Desember 1999 masing-masing Rp 22,7 miliar (pokok saja) dan Rp 16 miliar (utang dan bunga) menurut Aziz , pengusaha akan berusaha mengatasi masalah utangnya. "Jangan dikaitkan manajemen perusahaan dengan busway," ujar Aziz. Menurut Sutiyoso, agar masalah utang yang hingga kini belum terselesaikan itu harus ditagih sampai habis. [Badriah-TNR]
more