Tentang tarif per km

Pembahasan penetapan tarif busway yang selama ini menjadi perdebatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan operator bus Transjakarta akan selesai pada April 2008 mendatang. Hasil dari kesepakatan ini nantinya juga akan dijadikan materi untuk memperbaharui perjanjian kerja sama (PKS) tarif yang diharus dibayarkan ke operator.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto mengungkapkan, tim kecil yang ditunjuk merumuskan penetapan tarif per kilometer yang harus dibayarkan Pemprov DKI melalui Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta kepada operator-operator busway akan selesai melakukan pengkajian pada akhir April 2008 ini. "Hasil dari rumusan tim kecil ini akan kita sampaikan ke operator," ujar Prijanto di Balaikota, Jumat (18/4).

Dalam penetapan tarif per kilometer tersebut, ungkap Prijanto, BPKP berfungsi sebagai mediator dalam merumuskan tarif. Menurut wagub keberadaan BPKP sangat penting artinya bagi Pemprov DKI agar tidak mengambil keputusan yang salah dalam penetapan tarif imbalan ke masing-masing operator. "Apabila salah mengambil keputusan, tentu akan merugikan keuangan negara," jelas Prijanto.

Ia juga mengungkapkan hasil dari rumusan tim kecil tersebut juga akan menjadi acuan untuk memperbaharui paket PKS dengan para operator bus Transjakarta.

Sementara itu, terkait tunggakan yang belum dibayarkan kepada operator, wagub menuturkan dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengeluarkan instruksi gubernur perihal pembayaran hingga Maret ini. Sedangkan pembayaran pada Bulan Januari yang mengalami kelebihan akan diperhitungkan sesuai dengan hasil kesepakatan yang ada.

Sebelumnya, penetapan tarif busway mengalami kekisruhan. Hal ini berawal dari keinginan BLU Transjakarta untuk menerapakan tarif hasil lelang yang dimenangkan oleh PT Lorena ke semua operator. Dalam hasil lelang tersebut ditetapkan sebesar Rp 9.300- Rp 9.500 per kilometernya. Sementara operator lama tetap bersikeras dengan tarif yang dibayarkan sebelumnya yakni Rp 12.885 per kilometernya. [BeritaJakarta]
more

Tarif berdasarkan zona

Gubernur Fauzi Bowo mengungkapkan sedang mengkaji pemberlakuan tarif bus transjakarta berdasarkan zona: "tidak adil jika penumpang hanya membayar Rp 3.500 bisa keliling Jakarta dengan bus yang sudah saling terhubung.” [Kompas]

more

Kunjungan East Asia Society for Transportation Studies

Prof Kyung Soo Chon, Ketua Delegasi East Asia Society for Transportation Studies (EASTS),usai bertemu Gubernur mengungkapkan hari ini, busway memiliki halte dan armada yang nyaman, terhubung dengan layanan publik lain seperti stasiun kereta api dan pusat aktivitas seperti perkantoran dan pusat bisnis.

“Fasilitas yang disediakan untuk menjangkau busway sudah baik seperti halte dan jembatan penyeberangan,” kata pakar transportasi dari National Seoul University ini. “Tiket hanya Rp 3.500 flat, sedangkan di kota lain di Asia mencapai tiga kali lipat atau sekitar Rp 10.000,” ujarnya.

Pakar transportasi dari University of Philipine, Prof Primivito mengatakan, busway adalah image dari kota Jakarta, untuk itu pihaknya akan melakukan kajian tentang biaya pengoperasian busway. “Pengeluaran dan keuntungan harus berjalan seimbang,” ucapnya.

Setelah mencoba Transjakarta, Primitivo mengatakan sangat nyaman naik busway, “Sistem radio komunikasi sangat membantu para penumpang. Sistem koneksi bus antar koridor akan menjadikan busway Jakarta line terpanjang di dunia,” imbuhnya.

Gubernur Fauzi Bowo menyatakan,  busway merupakan sistem transportasi yang saat ini dinilai bisa dibiayai Pemerintah DKI. “Kalau sistem yang berpihak kepada rakyat seperti ini tidak kita lanjutkan, lantas sistem seperti apa yang mesti kita berikan kepada rakyat,”  Menurut Fauzi, sistem transportasi umum yang paling efektif yang berbasis rel, biayanya sangat mahal dan berjangka panjang. “Jadi kalau kita membicarakan subway itu untuk kepentingan Jakarta 50 tahun yang akan datang dan setelah itu. Busway ini merupakan solusi saat ini yang dinilai bisa mengurangi kemacetan lalu lintas dan biayanya terjangkau.”

more

Negosiasi tarif

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan konsorsium sepakat akan bernegosiasi ulang tentang penentuan tarif busway per kilo meter untuk koridor IV-VII. "Negosiasi segera dilakukan oleh tim evaluasi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto.

Tim itu terdiri dari perwakilan pemerintah, konsorsium busway dan lembaga lain seperti Institute for Transfortation and Development Policy (ITDP), Dewan Transportasi Kota serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Tarif per kilo meter diusahakan lebih rendah," kata Prijanto kepada wartawan di Balai Kota siang ini. Saat ini tarif per kilo meter yang di bayar BLU Transjakarta terhadap konsorsium di koridor IV-VII sekitar Rp 12.855 per kilo meter.

Berdasarkan hasil lelang pengadaan bus baru tahun lalu, tarif busway di koridor IV dan VII dimenangkan oleh perusahaan Lorena dan Primajasa dengan terif sekitar Rp 9500 per kilo meter. Sehingga tarif lama harus disesuaikan. [Tarif Busway Sepakat Dinegosiasi Ulang -TEMPO Interaktif - Rudy Prasetyo]

more

Kalau perlu, ganti operator

DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur untuk mengganti konsorsium dan operator Transjakarta agar pengelolaan transportasi publik di Jakarta lebih profesional. Operator transjakarta harus memikirkan kepentingan masyarakat Jakarta yang lebih luas, bukan sekadar untung-rugi.

Sekretaris Komisi B,  Nurmansjah Lubis menegaskan DPRD kecewa dengan sikap operator yang mengancam akan melakukan mogok karena nilai tarif tak sesuai dengan keinginan mereka. ”Mogok tidak menyelesaikan masalah. Malah itu mencerminkan sikap seperti anak kecil. Mari kita transparan, duduk bareng dan membahas apa benar tarif Rp 9.400 menyebabkan kerugian?” kata Nurmansjah.

Konsorsium lama, PT Jakarta Express Trans, Trans Batavia, Jakarta Trans Metropolitan, dan Jakarta Mega Trans, meminta tarif antara Rp 12.250 dan Rp 25.770. Namun, setelah dilakukan tender yang ditawarkan kepada konsorsium Lorena dan Primajasa diperoleh hasil tarif Rp 9.400 untuk semua koridor, kecuali Koridor IV yang Rp 16.000.

Menurut Nurmansjah, DPRD akan memilih tarif yang lebih murah. ”Itu berarti jumlah subsidi berkurang atau menghemat sekitar Rp 100 miliar dari nilai subsidi Rp 263 miliar per tahun yang diberikan lewat APBD selama ini,” katanya.

Saat ini sudah dibentuk Panitia Khusus Transjakarta yang masuk ke tahap ketiga. ”Jika sudah masuk ke hal teknis, pansus akan mendukung gubernur agar transportasi publik ini dikelola profesional. Kalau perlu, ganti saja konsorsium lama dan operator yang tak becus,” ujarnya.

Tak sesuai bestek

Sementara itu, dosen Fakultas Teknik Universitas Trisakti, F Trisbiantara, mengungkapkan, kerusakan jalan di seluruh koridor bus transjakarta saat ini harus dipertanyakan karena kuat dugaan pekerjaan tak sesuai bestek. Mutu jalan harus diuji melalui laboratorium yang kredibel dengan cara pengambilan sampel material dari badan jalan setelah dibor terlebih dahulu.

Koridor busway dengan struktur beton tidak seharusnya rusak cepat karena masa pakainya (life time) 20 tahun. ”Itu standar operasi jalan beton. Jika satu dua bulan setelah dibangun retak, itu patut dipertanyakan,” katanya.

Menurut Trisbiantara, ada beberapa faktor penyebab jalan bisa rusak. Misalnya karena kelebihan beban. Jalan yang dibangun untuk tonase kendaraan delapan ton, tetapi bus transjakarta yang dioperasikan saat ini kelebihan beban 50 persen atau berat rata- rata 12-13 ton akibat ada tambahan tabung gas yang besar.

Faktor lain, akibat genangan air. Pada jalan beton, kecil kemungkinan kerusakan akibat air kecuali kalau betonnya sudah retak atau pecah. Beton bisa retak tidak saja karena kelebihan beban, tetapi juga akibat pengerjaannya tidak berkualitas. Misalnya, sehabis dicor tidak ditutupi karung yang selalu disiram air selama tujuh hari.

Mantan anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta ini melihat pola pengerjaan proyek tidak ketat. Ada baiknya seluruh konstruksi beton pada koridor bus transjakarta dites.

Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Budi Widiantoro mengatakan, setiap pekerjaan jalan, termasuk koridor busway, sudah disertai pengujian kualitas. Pada setiap jarak satu kilometer diambil sampel pada tiga titik berbeda sebagai sampel untuk pengujian mutu jalan.

Jika mutu tak sesuai standar yang dipersyaratkan, kontraktor wajib membongkar dan membangun kembali. Khusus Koridor VIII (Lebak Bulus-Harmoni), IX (Pinang Ranti-Pluit) dan X (Cililitan-Tanjung Priok), perbaikan kerusakan masih menjadi tanggung jawab kontraktornya.

Sementara itu Irvan, pengguna transjakarta di Koridor I (Blok M-Kota), pegawai swasta di Harmoni, berpendapat, bus transjakarta belum efektif dan pelayanan belum optimal. Antrean tidak teratur dan tidak tersedia fasilitas khusus bagi penyandang cacat. Namun, pengguna lain, Rudi, berpendapat sebaliknya. (dari Kompas)

more

Tarif parkir dan tarif busway

Yang akan membuat pengguna mobil beralih ke busway adalah apabila tarif parkir di pusat kota jauh lebih mahal daripada di pinggiran.
Di kota-2 besar mancanegara, tarif parkir di pusat kota sangat mahal... sehingga park-n-ride lebih jalan.
Kalau belum, maka yg menggunakan busway adalah eks pengguna bus umum.

Bus umum harusnya diintegrasikan ke dalam sistem busway, bukan cuma trayeknya di-tata ulang... tapi juga operator dan awak-nya.
ini yg memerlukan strategi khusus.
sekarang ini kita agak kabur antara masalah transportasi dan masalah ketenaga-kerja-an. Angkutan Umum memang mampu menyerap un-skilled labor...
lalu busway dianggap sebagai raksasa yg merugikan mereka.

padahal tidak harus begitu...

masalah unskilled labor jangan sepenuhnya ditimpakan pada transportasi.
kalau gitu ya semuanya suruh naek ojek saja, bubarkan bis-2 umum, biar makin banyak unskilled labor yg terserap bisnis ojek.

Busway menjadi pilihan karena keunggulan-2 nya.
manfaat sosial dan lingkungan dari busway sudah jelas, berpotensi untuk meningkatkan
efisiensi penggunaan ruang jalan secara lebih egaliter, dan berpotensi mengurangi total emisi. Namun busway harusnya bukan stand-alone policy.

Mengenai tarif:
apakah benar kenaikan tarif akan serta-merta meningkatkan pelayanan?
empirik di lapangan, pramudi mengeluhkan kehilangan waktu kerja 5-6 jam per hari utk mengisi BBG (re-fueling). ini yg menyebabkan headway molor...
dan masalah ini tidak bisa otomatis diselesaikan dengan kenaikan tarif.

dan juga pengelolaan keuangan terutama penghasilan dari penjualan tiket yg ada saat ini tidak bisa dijamin bebas dari kebocoran...
jadi, kalau tarif naik, maka besarnya kebocoran tsb juga akan naik. tidak ada jaminan adanya peningkatan kualitas pelayanan.

Harya Setyaka di suaratransjakarta.groups menanggapi bahasan tentang menarik pengguna mobil dan kenaikan tarif. Dan A. Bardhono berpendapat:

Yang membuat pengguna mobil beralih ke busway adalah kenyamanan. Orang2 spt David dan saya, merasakan betapa pegelnya nyopir di Jakarta serta betapa tidak efektif waktu yang kami buang di jalanan. Mungkin bila dengan sopir, Anda bisa cukup nyaman tetapi waktu hilang di jalan adalah tetap menyebalkan. Busway, seperti yang dijanjikan pada muasalnya seperti cepat, aman dan nyaman, adalah pilihan dengan prioritas tinggi.

Masalah unskilled labor jangan sepenuhnya ditimpakan pada transportasi. Yah, setuju. Hal serupa berlaku pada pembatasan tempat2 merokok, yang dianggap mengancam industri rokok yang menyerap ribuan buruh.
Penyelenggaraan transportasi yang baik, pada awalnya tentu akan merugikan 'sektor' transportasi buruk selama ini spt metromini, kopaja dll. Namun manfaatnya secara umum, kelak akan mengembalikan penghidupan yang hilang (survival).

Harya Setyaka :Thx for sharing... ini sangat berharga dalam pembuatan keputusan transportasi.

secara teoretis, pilihan orang akan ditentukan banyak hal. dari segi kenyamanan memang akan 'menarik' orang dari mobil pribadi... sedangkan tinggi tarif parkir akan 'mendorong' orang utk meninggalkan mobil pribadi-nya...
nah.. ini masalah 'berapa besar' tarif tsb. (perlu mulai ngitung)

bagi saya, tarif parkir tidak boleh murah. parkir kan bukan sembako. lahan adalah sumber daya langka, apalagi di tengah kota...
parkir artinya sewa lahan, artinya parkir di tengah kota harus-nya mahal.

tarif angkutan umum harus dijaga tetap murah agar terjangkau juga bagi mereka yg tidak bermobil.
ya.. bagi saya angkutan umum adalah public service. public service harus terjangkau dan menjangkau masyarakat.
more

Dewan Transportasi menolak

Rencana Kenaikan Tarif Busway Ditolak
Parlemen tidak akan mengizinkan tarif naik bila belum ada langkah efisiensi biaya operasional busway.

Dewan Transportasi Kota Jakarta menolak rencana kenaikan tarif bus Transjakarta. "Pelayanannya masih di bawah harapan," kata anggota Dewan Transportasi, Harya Setyaka Dillon, dalam konferensi pers di halte busway Balai Kota kemarin.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jakarta berencana memberlakukan tarif busway Rp 5.000 pada Januari tahun depan, naik dari tarif selama ini yang Rp 3.500. Kenaikan itu, kata Sekretaris Daerah Ritola Tasmaya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Rencana kenaikan tarif ini sebelumnya juga ditolak oleh Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta. Parlemen tidak akan mengizinkan tarif naik bila belum ada langkah efisiensi biaya operasional busway.

Dalam pemaparan kemarin, Dewan Transportasi Kota mengutip sebuah survei tentang Transjakarta. Survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini menyimpulkan bahwa 74 persen responden, total 1.062 orang, mengeluhkan lamanya waktu menunggu armada Transjakarta. "Idealnya 2-5 menit per bus," kata Tubagus Haryo, anggota Dewan.

Selain waktu menunggu, standar pelayanan minimum busway hingga kini belum juga lengkap. "Ini termasuk pembahasan kami," katanya. Hasil penjualan tiket yang tidak transparan juga menjadi keberatan Dewan. Berapa persisnya subsidi untuk setiap penumpang belum diketahui. "Mesti diaudit dulu sebelum memutuskan tarif naik atau tidak," kata Tubagus.

Menurut catatan Dewan, pemerintah Jakarta mengusulkan subsidi untuk penumpang busway mencapai Rp 230 miliar untuk anggaran tahun depan. Padahal publik pengguna busway hanya 5 persen dari penduduk Jakarta.

Pada kesempatan yang sama Dewan juga merekomendasikan agar tiket kertas yang berlaku sekarang diganti dengan tiket elektronik (online). Hal ini demi mempermudah proses audit dan pengawasan penjualan. Tiket elektronik juga akan menghemat biaya lantaran bisa berlaku hingga enam bulan. MUHAMMAD NUR ROCHMI - KoranTempo

Laporan Sinar Harapan | Andreas Piatu:

Dewan Transportasi Kota (DTK) Jakarta menyatakan menolak rencana kenaikan tarif busway yang akan diberlakukan 2008. Untuk menaikkan tarif busway harus dikaji secara sungguh-sungguh terutama menyangkut aspek manajemen.
Hal ini dikatakan anggota DTK, Herry C Rotty kepada SH, Jumat (28/12) siang. Dia menyatakan, kenaikan tarif busway tidak bisa dilakukan begitu saja, tapi harus dikaji secara benar-benar mengenai pengelolaannya.

Kenaikan tarif jelas akan menambah beban masyarakat. Karena itu, kepentingan masyarakat, beban maysarakat harus dipertimbangkan dalam rencana menaikkan tarif. ‘’Kenaikan tarif tidak ada hubungan dengan keuntungan operator karena operator dibayar berdasarkan kilometer,’’ kata Rotty.
Sikap penolakan DTK terkait rencana kenaikan tarif busway itu secara resmi akan disampaikan, Sabtu (29/12) siang ini.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta, Ritola Tasmaya kepada SH mengatakan, bila tarif busway naik dari Rp 3.500 menjadi Rp 5.000 suatu yang masih dalam batas wajar. Kenaikan sebesar itu masih bisa dimengerti mengingat subsidinya besar.
Dalam kondisi sekarang, pilihannya adalah menaikkan tarif atau menambah subsidi. Bila tidak ada kenaikan tarif maka subsidi pasti ditambah. Sebaliknya, kalau tarif naik tentu subsidi berkurang atau tetap tergantung besarnya kenaikan tarif. ‘’Pilihannya menambah subsidi sehingga membengkak atau menaikkan tarif,’’ katanya.

Subsidi Pemda Jakarta sangat besar. Dengan tarif Rp 3.500, Pemda Jakarta menyubsidi sekitar Rp 300 miliar setiap tahun. Jumlah itu akan semakin membengkak karena tambahan koridor busway yang sekaligus berarti ada tambahan bus.
Semakin banyak bus dioperasikan akan semakin besar subsidi karena Pemda Jakarta membayar operator berdasarkan kilometer. Makin banyak kilometer yang ditempuh akan semakin besar beban yang harus dibayar kepada operator.

Sehubungan dengan adanya tambahan koridor yang berarti terjadi pertambahan bus maka Badan Layanan Umum (BLU) TransJakarta sebagai pihak pengelola mengajukan anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk tahun 2008. Anggaran sebesar itu mengingat subsidi yang makin besar dengan adanya tambahan bus yang dioperasikan.

Hanya saja usulan BLU TransJakarta hanya mendapat persetujuan sekitar Rp 260 miliar. Alasannya, dari bus yang dioperasikan, tentu ada pemasukan sehingga rencana Rp 500 miliar bisa dipenuhi. Selain itu, dengan makin banyak bus yang dioperasikan, pemasukan pun akan bertambah yang bisa dipakai BLU.

Bila tarif tidak naik dan subsidi tidak ditambah maka dampaknya banyak bus tidak dioperasikan karena tidak ada anggaran cukup untuk membayar kepada operator.
Dampak lebih jauh adalah pelayanan busway kepada masyarakat semakin buruk. Antrean panjang di halte-halte, busway penuh sesak dan tidak ada bedanya dengan angkutan umum lain akan terjadi. [Sinar Harapan}n
more

Merumuskan Kembali Sistem Penarifan Transjakarta

Layanan Transjakarta Buruk, Tolak Kenaikan Tarif

Rencana kenaikan tarif bus jalur khusus transjakarta dari Rp 3.500 menjadi Rp 5.000 mesti ditolak sebab sampai saat ini kinerja pelayanannya masih buruk.

Meski demikian, publik juga harus terus mendukung keberadaan transjakarta. Sebagai salah satu angkutan umum massal murah, transjakarta memang didesain untuk ikut mengatasi keruwetan lalu lintas di Jakarta.

Hal itu merupakan salah satu tekanan dalam fokus grup diskusi bertajuk "Merumuskan Kembali Sistem Penarifan Transjakarta", Selasa (18/12) siang di Jakarta. Diskusi yang dihadiri sekitar 40 orang itu diselenggarakan atas kerja sama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Institute for Transportation and Development Policy, dan Institut Transportasi Jakarta.

Potensi kenaikan tarif dimungkinkan, dengan nilai rata-rata kemampuan membayar (ability to pay/ATP) Rp 4.216. Namun, kenaikan tarif belum bisa dilaksanakan karena tingkat ATP masih rendah. Layanan transjakarta juga masih buruk. Rencana kenaikan tarif harus ditolak.

Di tempat berbeda, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Bambang Susantono, menanggapi rencana pembangunan enam ruas tol dalam kota, menjelaskan, membangun tol dalam kota tak sekadar membangun jaringan jalan, tetapi juga harus diletakkan sebagai bagian dari pembangunan jaringan transportasi seperti kereta api, bus jalur khusus (busway), subway, dan monorel secara utuh.

Ada kesalahan persepsi tentang rasio jalan di DKI Jakarta yang dianggap rendah. Tidak ada angka ideal luas jalan di satu kota. Contoh kasus di berbagai negara menunjukkan keterkaitan dan hierarki jalanlah yang menentukan kelancaran lalu lintas.

"Jadi, membangun tol di dalam kota harus hati-hati dengan memerhatikan semua jaringan moda transportasi dan logistik di perkotaan," katanya. (CAL) Jakarta, kompas more

Secara perlunya menolak kenaikan tarif

Lima Jurus Menolak Kenaikan Tarif Busway

Salah satu jualan Fauzi Bowo (Foke) saat kampanye pemilihan kepala daerah Jakarta lalu adalah membenahi sarana transportasi publik, di antaranya mengoptimalkan jalur busway Transjakarta. Bahkan Foke akan membangun subway (kereta bawah tanah) dan monorel, yang hingga kini masih mangkrak. Apa yang digagas Foke layak mendapat political endorsement dari semua pihak, termasuk warga Jakarta.

Tapi, apa lacur, kini faktanya malah berbalik. Foke bukan mempercantik sarana transportasi publik, melainkan "menggergaji" fungsi transportasi publik itu sendiri. Terhadap busway, yang akhir-akhir ini dipersangkakan menjadi biang kemacetan oleh kelas menengah Jakarta, Foke tampak limbung dalam memberikan respons. Wujud kelimbungan itu adalah penghentian rencana pembangunan busway koridor 11 sampai 13 pada awal 2008. Keputusan membolehkan kendaraan pribadi melewati jalur busway juga merupakan blunder yang tidak termaafkan. Di negeri "mbah"-nya busway (Bogota, Kolombia), tidak ada kisah jalur busway boleh dilewati kendaraan pribadi.

Satu lagi kebijakan yang tidak bijak Foke adalah menaikkan tarif busway menjadi Rp 5.000 mulai Januari 2008. Menaikkan tarif jelas merupakan kebijakan kontraproduktif, karena hanya akan mereduksi busway sebagai sarana transportasi publik alternatif. Karena itu, lima jurus berikut ini menjadi argumen konkret menolak kenaikan tarif busway.

Pemenuhan hak konsumen

Dibandingkan dengan kereta rel listrik Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ataupun bus reguler di Jakarta, dalam beberapa hal, layanan busway terhadap konsumen lebih baik. Tapi, jika disandingkan dengan profil busway di Bogota (Trans-Milenio) atau transportasi publik di kota lain di dunia, potret busway Transjakarta akan jomplang.

Contohnya, tingkat kepadatan penumpang pada saat peak hour bisa lebih jorok daripada KRL Jabodetabek. Fenomena semacam ini tidak terjadi di Trans-Milenio, Bogota, apalagi tingkat kerapatan (headway) antarbus. Waktu yang dijanjikan 3-5 menit oleh Badan Pengelola (BP) TransJakarta jauh panggang dari api. Terbukti, konsumen perlu lebih dari 15 menit untuk menunggu bus Transjakarta lewat. Hasil survei dari Institut Studi Transportasi dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyimpulkan lebih dari 60 persen konsumen mengaku belum puas (kecewa) terhadap layanan Transjakarta. Karena kekecewaannya itu, mayoritas pengguna busway menolak keras jika tarif busway dinaikkan.

Biaya operasional

Inilah poin paling sensitif dan krusial. Saat ini, dengan 200 ribu penumpang per hari atau sekitar 65 juta penumpang per tahun, BP TransJakarta meraup pendapatan minimal Rp 700 juta per hari. Memang, jika dibandingkan dengan biaya operasional, BP TransJakarta masih tekor.

Sebab, biaya operasional BP TransJakarta mencapai Rp 1,3 miliar per hari. Artinya, masih minus Rp 623 juta untuk menutup biaya operasional. Namun, jangan silap, nilai selisih yang membuat tekor itu sudah tertutupi oleh subsidi Pemerintah Provinsi Jakarta, yang pada 2007 mencapai Rp 230 miliar.

Dengan demikian, sekalipun tarifnya hanya Rp 3.500 per penumpang--dan plus subsidi--tidak cukup alasan bagi Pemerintah Provinsi Jakarta menaikkan tarif busway. Klaim bahwa kenaikan tarif itu dilakukan untuk menekan subsidi karena makin banyak koridor yang dibangun, juga klaim yang tidak berdasar, merupakan klaim sesat.

Yang terjadi malah sebaliknya. Makin banyak koridor yang dibangun secara ekonomis justru akan menekan biaya operasional karena pendapatan yang diterima BP TransJakarta juga meningkat secara tajam.

Politik subsidi

Secara filosofi, kenaikan tarif busway merupakan pengingkaran terhadap pengelolaan transportasi publik. Di jagat mana pun, yang namanya angkutan massal cepat (mass rapid transit) masih disubsidi. Artinya, secara ekonomis, tarif yang dikenakan kepada konsumen bukanlah tarif keekonomian, yang bisa menutup seluruh biaya operasi.

Angkutan massal cepat di negara maju sekalipun, seperti di Tokyo, London, serta Hong Kong, pemerintah masih memberikan subsidi. Subsidi terhadap angkutan massal cepat adalah logis dan wajar, mengingat biaya operasionalnya memang sangat tinggi dan tidak mungkin ditimpakan 100 persen kepada konsumennya.

Mereka sadar betul, ketika angkutan massal cepatnya berfungsi optimal (berkat subsidi), akan menangguk berbagai keuntungan yang nilainya jauh lebih besar ketimbang nilai subsidi. Penghematan bahan bakar, lancarnya lalu lintas, serta menurunnya polusi adalah contoh nyata keuntungan menggunakan mass rapid transit. Belum lagi bertumbuhnya ekonomi perkotaan yang meningkat secara signifikan.

Konspirasi industri otomotif

Lebih dari itu, secara politis, kenaikan tarif busway seyogianya tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi dan layanan konsumen, tapi juga merupakan bentuk konspirasi industri otomotif untuk merontokkan busway.

Busway, yang notabene memakan badan jalan, otomatis akan mengurangi jatah kendaraan pribadi. Efek paling instan termakannya badan jalan adalah kemacetan, apalagi banyak ruas jalan yang dilewati busway mengalami penyempitan (bottle neck).

Secara psikologis, hal ini akan mengubah paradigma pengguna kendaraan pribadi: untuk apa bermacet ria dengan kendaraan pribadi, sudah mahal harga bahan bakarnya, tarif tol dan tarif parkir juga melangit! Ketika paradigma ini sudah mengkristal dan akses busway terintegrasi, termasuk feeder-nya, pengguna kendaraan pribadi akan bermigrasi ke busway.

Perubahan paradigma semacam ini sangat ditakuti oleh industri otomotif. Wajar jika mereka melakukan gerakan total football untuk menggagalkan busway.
Dengan kata lain, ketika tarif busway dinaikkan, sama artinya Foke menjadikan busway tidak menarik lagi sebagai angkutan alternatif, terutama bagi pengguna kendaraan pribadi yang sudah dan ingin bermigrasi ke busway.

Ingat, salah satu tujuan besar busway adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi menjadi pengguna busway. Padahal hasil survei YLKI pada awal 2007 membuktikan, terdapat 21 persen pengguna busway yang berasal dari pengguna kendaraan pribadi.

Sebelum jaringan busway terintegrasi secara utuh dengan transportasi massal cepat lain, seharusnya Pemerintah Provinsi Jakarta tidak berani mengatrol tarif busway. Pemerintah Jakarta pun tidak bisa secara jumawa mengatakan tarif busway masih murah.

Lihatlah fakta bahwa belanja masyarakat warga Jakarta untuk sektor transportasi masih sangat tinggi, rata-rata 30 persen dari total pendapatan per bulannya. [Tulus Abadi, anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia] - Tempo
more

Tiket Rp.3.864

Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menaikkan tarif TransJ menjadi Rp 5.000 mendapat penolakan dari pengguna TransJ. Penumpang hanya mampu membayar tiket di bawah Rp 5.000 yakni Rp 3.864.
"Tapi rata-rata bersedia bayar sampai Rp 4.216," kata anggota pengurus YLKI Tulus Abadi dalam diskusi kelompok terarah bertajuk 'Merumuskan kembali sistem pentarifan Transjakarta' di Hotel Aston, Jl Senen Raya, Jakarta, Selasa (18/12/2007).

Tulus menjelaskan, survei tersebut dilakukan selama seminggu pada 21-26 November 2007 di 7 koridor busway dengan 1.062 koresponden usia 20-30 tahun.
Kebanyakan pengguna TransJ adalah karyawan swasta dengan penghasilan Rp 500.000-Rp 1.000.000 yang mempunyai latar belakang pendidikan tamat SMU atau sederajat.

"Ini dilakukan pada hari kerja saat jam sibuk termasuk hari Sabtu dan Minggu. Seminggu mereka bisa memakai busway 3-5 kali," ujarnya.

Menurut Tulus, pengguna busway terbanyak berdasarkan survei terdapat pada koridor I dengan persentase 38 persen. Sedangkan koridor II-VII persentasenya semakin menurun.
20 Persen koresponden yang disurvei meski memiliki kendaraan pribadi lebih memilih mengunakan TransJ. 46 persen justru tidak memiliki alat transportasi apa pun.

"Ada peralihan dari mereka yang biasa mengunakan kendaraan pribadi, jadi menggunakan busway sebanyak 33 persen. Jadi cukup banyak. Biasanya mereka beralasan karena kenyamanan dan kebersihan dari busway itu sendiri," imbuhnya.

Tulus mengatakan, sebanyak 55,7 persen warga menyatakan tarif Rp 3.500 telah sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh transportasi ini. Mutu pelayanan pun dianggap baik meski ada beberapa pengalaman negatif.
"Misalnya antre di loket dan lama menunggu bus itu itu sebanyak 74 persen dan terlambat sampai tujuan 27 persen," tandasnya.

Dari pengalaman negatif itu, lanjut Tulus, warga berharap ada perbaikan seperti dalam pengelolaan antrean dan pengaturan headway (selang waktu kedatangan busway).
"Soal ketepatan waktu dan kapasitas bus, itu juga menjadi prioritas mendesak selain jumlah armadanya," cetusnya.
"Tidak hanya itu, perlu adanya tempat untuk memberikan kritikan dan saran dalam bentuk pesan singkat atau SMS," tambah Tulus. ( ziz / nrl ) detikcom
more

Tarif Rp,.5000

Tarif bus TransJakarta dipastikan naik menjadi Rp 5.000 per penumpang per 1 Januari 2008. Ini karena Pemprov DKI Jakarta tidak menambah subsidi untuk pos operasional bus TransJakarta di RAPBD 2008. Sebaliknya, besaran subsidi justru berkurang sementara jumlah koridor busway bertambah tiga buah.

Pada RAPBD 2008, besaran subsidi operasional bus TransJakarta hanya sebesar Rp 227 miliar (untuk 10 koridor dengan panjang jarak 170 kilometer). Sedang dalam APBD 2007 lalu, jumlah subsidi sebesar Rp 235 miliar untuk tujuh koridor dengan panjang jalur sekitar 99 kilometer.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) DKI, Ritola Tasmaya, seharusnya untuk operasional bus TransJakarta pada 2008 nilai subsidinya mencapai Rp 500 miliar dengan 10 koridor. ''Kenyataannya biaya subsidi dikurangi, sehingga mau tidak mau perlu kenaikan tarif yakni sebesar Rp 5.000. Kenaikan tarif itu didasarkan pada besaran subsidi dan headway (jarak waktu kedatangan bus yakni idealnya 3-5 menit),'' ujar Jumat (30/11).

Dengan kenaikan tarif Rp 5.000, ini sudah menyesuaikan dengan tarif KA Ciliwung Blue Line (KA lingkar dalam kota) yang resmi dioperasikan, kemarin (30/11). ''Standar tarif saat ini di beberapa angkutan umum sekitar Rp 5.000. Bus Patas juga sudah banyak yang menetapkan tarif Rp 5.000. Kesamaan harga tiket antar moda bus TransJakarta dengan moda KA akan sesuai dengan program integrasi moda di Jakarta, sehingga memudahkan penumpang,'' ujar Ritola.

Bila pemerintah tetap bertahan pada tarif saat ini, maka banyak pihak maupun hal yang dikorbankan, seperti hilangnya pelayanan kepada penumpang, terganggunya pemeliharaan sarana dan prasarana, macetnya pembayaran ke pihak ketiga, lambatnya pembayaran gaji untuk pekerja dan terganggunya sistem operasional secara optimal. Pelayanan tidak mungkin berjalan efektif, jika operasional tidak berjalan efektif akibat minimnya anggaran.

Dengan kenaikan tarif menjadi Rp 5.000 per penumpang, pemerintah, kata Ritola, akan mendorong BLU TransJakarta untuk lebih meningkatkan pelayanan bagi penumpang. Seperti percepatan waktu datang bus TransJakarta, ruangan ber-AC, halte bersih dan tetap bebas asap rokok serta tidak kumuh, serta standar-standar pelayanan prima lainnya. Untuk itu, Ritola berharap DPRD dapat segera membahas rencana kenaikan tarif busway. Tidak perlu pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) yang dinilainya hanya bersifat politis.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi D DPRD DKI, Sayogo Hendrosubroto, menyatakan dewan belum bisa memastikan apakah menyetujui atau tidak. DPRD saat ini sedang menggodok pansus busway, salah satu materi dibahas adalah kenaikan bus TransJakarta serta pelayanan dan kinerja BLU TransJakarta.

Pansus yang akan memutuskan besaran tarif, kemudian hasilnya akan diajukan ke pimpinan DPRD. ''Setelah hasil keputusan DPRD akan diserahkan ke pemerintah, apakah besaran tarif kenaikan bus TransJakarta sesuai antara rencana yang disampaikan pemprov dengan DPRD,'' tutur Sayogo. n zak - Republika
more

Busway di tol

Tarif busway di tol dikaji

Penumpang busway yang melewati ruas jalan tol bakal dikenakan tarif Rp7.000 mengacu pada besaran setoran yang akan diberikan pada operator jalan tol.

Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Direktorat Perhubungan Darat Dephub Elly A. Sinaga mengatakan pihaknya masih merumuskan tarif yang tepat terkait dengan pengoperasian busway di jalan tol.

"Kami sedang menghitung besaran tarif total yang termasuk di dalamnya tarif jalan tol. Dalam hitungan sementara, tarif busway tol Rp7.000," ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Menurut dia, pengoperasian busway di jalur jalan tol Jabodetabek diharapkan dapat menarik minat pengguna kendaraan pribadi untuk beralih pada kendaraan umum. (Bisnis/08 - Bisnis Indonesia)
more

Tarif Tidak Naik

Tarif Bus Transjakarta Tak Perlu Naik

Jakarta, kompas - Rapat antara DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Dewan Transportasi Kota dan Badan Layanan Umum Transjakarta, Selasa (21/8), terpaksa ditunda lagi sampai batas yang tidak ditentukan. Akibatnya, masalah penentuan kenaikan tarif bus transjakarta pun kembali tidak jelas.

Selasa pekan lalu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Maringan Pangaribuan menunda rapat kenaikan tarif karena ketidakhadiran pimpinan Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta.
Alasan serupa dilontarkan lagi Selasa kemarin, yaitu pimpinan BLU sedang mengikuti pelatihan.

"Tarif transjakarta tidak perlu naik. Dari hasil perhitungan DTK (Dewan Transportasi Kota), dengan tarif yang berlaku saat ini dan subsidi pemerintah sebesar Rp 203 miliar per tahun, BLU Transjakarta masih surplus pendapatan. Hal ini sudah pernah dihitung bersama antara DTK dan BLU Transjakarta," kata Koordinator Penelitian dan Pengembangan Komisi II DTK Trisbiantara, kemarin.

DTK dan DPRD DKI Jakarta juga sepakat, yang perlu diubah dan diperbaiki adalah manajemen BLU Transjakarta. DPRD DKI menuntut dilakukan audit finansial, termasuk audit subsidi, dan audit kinerja. Dalam waktu dekat, perlu segera ada perbaikan pelayanan, seperti menambah kapasitas penumpang dengan bus gandeng.

Di masa depan, BLU Transjakarta harus diprivatisasi. Namun, bukan berarti tanpa subsidi pemerintah. Pemprov DKI dan pemerintah pusat hanya menyalurkan subsidi dalam bentuk pengadaan infrastruktur. "Subsidi ini hanya sekali dilakukan dan dianggap hilang," kata Trisbiantara. (nel)
more

Sistem tiket dan tarif

Pemda Diminta Perbaiki Sistem Tiket “Busway”

SINAR HARAPAN - Ketua Forum Warga Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, meminta Pemda Jakarta tidak sekadarnya saja menaikkan tarif busway. Gubernur Sutiyoso diharapkan memberlakukan sistem tiket yang jelas sebelum ongkos busway baru dibebankan kepada penumpang.
“Jangan buru-buru menaikkan tarif. Gubernur harus memberikan kejelasan dan menetapkan dulu sistem ticketing sebelum menaikkan tarif. Jangan sampai memberatkan penumpang,” kata Tigor ketika dihubungi SH, Selasa (14/8) siang.

Dia menyebutkan, ada banyak sistem tiket yang telah diterapkan di sejumlah negara yang dapat diaplikasikan di Jakarta. Misalnya sistem tiket di Australia. Di Negeri Kanguru ini berlaku tarif tiket yang disesuaikan pada waktu. Satu tiket hanya berlaku untuk satu jam saja. Sistem semacam ini dapat diterapkan di Jakarta, asalkan diiringi dengan sistem waktu yang jelas.
“Untuk memberlakukan sistem ini harus diiringi perbaikan sistem waktu. Sebab, sistem waktu busway di Jakarta masih belum jelas dan harus ikut dibenahi,” katanya.

Sementara itu, sistem tiket pada transportasi kereta api di Jepang yang berlaku berdasarkan region juga bisa diterapkan di Jakarta. Misalnya, satu tiket berlaku untuk satu koridor. Untuk pindah ke koridor lain, penumpang harus kembali membayar tiket baru.

Sebelum menaikkan tarif, pemerintah diharapkan melakukan audit keuangan badan layanan umum (BLU) Transjakarta. Subsidi sebesar Rp 210 miliar dari Pemda Jakarta kepada BLU sepatutnya dapat menutupi seluruh pengeluaran dan beban BLU. Menurut penghitungan Organda Jakarta, harga tiket Rp 3.500 per orang masih cukup mahal dengan perhitungan bahwa per kilometer penumpang hanya dibebankan sekitar Rp 2.800.

Pembahasan Gagal
Sementara itu, DPRD Jakarta kembali menunda pembahasan tarif TransJakarta karena baru mendapat data pendukung dari Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta pada rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (14/8) siang.

Wakil Ketua DPRD Jakarta, Maringan Pangaribuan usai rapat yang dihadiri juga dari Dishub Jakarta, Pemda Jakarta serta Dewan Transportasi Kota (DTK) Jakarta mengatakan, Dewan belum bisa memutuskan soal tarif baru TransJakarta karena angka-angka dan data baru baru diterima Selasa siang.
Dia menambahkan, pembicaraan mengenai rencana kenaikan tarif TransJakarta itu baru akan dilanjutkan Selasa pekan depan.

Sedangkan, Kepala Dishub Jakarta Nurrachman usai rapat mengatakan, pihaknya siap melengkapi semua data yang dibutuhkan DPRD Jakarta sehingga pembahasan pada Selasa pekan depan berlangsung lancar.
(romauli)
more

Bola tarif ada di DPRD

Sutiyoso Minta DPRD Tak Gantung Tarif Busway

Suara Karya: Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso meminta DPRD DKI Jakarta untuk segera mengambil keputusan penetapan kenaikan tarif busway.
"Dewan jangan menggantung masalah tarif busway yang kita diusulkan," kata Sutiyoso di sela-sela peresmian Rest & Area dan peletakan batu pertama pembangunan Park & Ride di Terminal Antarkota Antarprovinsi (AKAP) Kalideres, Jakbar, Senin (13/8).

Sutiyoso menegaskan, sekarang ini para pengguna bus Transjakarta harus lama menunggu di setiap halte busway. Hal ini, kata dia, karena adanya pengurangan jumlah armada. "Pengurangan armada itu dilakukan untuk mengurangi beban subsidi karena pemasukan dari penjualan tiket lebih kecil dari pengeluaran untuk operasional," kata dia.

Sutiyoso menambahkan, pihaknya mengusulkan kepada DPRD untuk menaikkan tarif busway atau menambah subsidi yang saat ini mencapai Rp 203 miliar untuk tarif Rp 3.500 per tiket.
"Bila tiketnya tetap Rp 3.500, maka kita harus menambah subsidi sebesar Rp 55 miliar," katanya. "Dan bila diambil jalan tengah, yakni tarif dinaikkan menjadi Rp 5.000, maka subsidi yang dibutuhkan hanya Rp 18 miliar," katanya.

Bila tarif busway tetap Rp 3.500 dan subsidi yang dikeluarkan juga tetap sebesar Rp 203 miliar, sementara armada, sopir, dan petugas keamanannya bertambah, maka Transjakarta akan merugi.
"Mana ada perusahaan yang mau merugi, tapi tetap beroperasi," kata Sutiyoso lagi. "Dan untuk tetap beroperasi maka armadanya terpaksa dikurangi," imbuhnya. Oleh karena itu, Sutiyoso mendesak DPRD jangan menggantung masalah kenaikan tarif busway tersebut.
Pemprov, kata dia, tidak akan mengambil untung dari program transportasi makro (PTM) busway itu.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Ade Surapriatna sebelumnya mengatakan, pihaknya sedang membentuk tim khusus yang mengkaji kemungkinan kenaikan tarif busway tersebut.
"Kita masih menunggu kerja tim DPRD yang terdiri dari Komisi D dan A, tetapi mereka juga belum bisa membuat keputusan karena masih menunggu evaluasi dari BLU Transjakarta dan tim independen yang sampai saat ini belum diberikan. Kita jangan disalahkan melulu, dong. Mana mungkin kita putuskan sebelum ada evaluasi dari BLU," kata Ade Surapriatna. (Yon Parjiyono)

Tarif Busway Naik
Harus Ada Perubahan Pengelolaan Busway

[SUARA PEMBARUAN] Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus memastikan adanya perubahan pengelolaan bus jalur khusus (busway), baik dari sistem manajemen, pelayanan dan tiket, sebelum mematok tarif baru.

Menurut Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD DKI Jakarta, Sayogo Hendrosubroto, perubahan sistem manajemen, pelayanan, dan tiket sangat penting agar tidak terjadi lagi persoalan yang membuat pelayanan busway memburuk dan masyarakat terus dibebani kenaikan tarif.

Dia mengungkapkan, persoalan yang dialami BLU TransJakarta selaku pengelola busway, bukan disebabkan tarif busway yang murah, tetapi sistem manajemen yang tidak transparan, pelayanan yang tidak memiliki standardisasi, dan sistem tiket yang manual dan flat fare (harga tetap) untuk semua koridor.

"Jadi, persoalannya bukan menaikkan tarif atau tidak, tetapi apa jaminan dari Pemprov DKI untuk pelayanan setelah tarif busway dinaikkan? Kalau tidak ada perubahan sistem manajemen, pelayanan, dan tiket, berarti enggak adil dong bagi masyarakat," kata Sayogo, kepada SP, di Jakarta, Selasa (14/8).

Seperti diketahui, Pemprov DKI memberikan tiga usulan kenaikan tarif busway, yakni Rp 5.000, atau Rp 5.500, atau Rp 6.000/penumpang. Usulan tersebut, disesuaikan dengan besaran subsidi yang diberikan untuk operasional busway, antara lain untuk subsidi tiket. Usulan tersebut, telah disampaikan Pemprov DKI kepada DPRD DKI sejak pertengahan Juli 2007.

Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso berharap, dalam minggu ini DPRD DKI sudah dapat memberikan persetujuan kenaikan tarif busway dan menentukan tarif mana yang akan diberlakukan. "Kalau bisa dalam minggu ini, dewan sudah membuat keputusan soal kenaikan tarif busway, supaya persoalan yang ada dapat segera diatasi," kata Sutiyoso, di sela-sela acara peresmian Rest Area dan peletakan batu pertama park and ride busway di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Senin (13/8) siang.

Namun Sayogo menegaskan, keputusan DPRD untuk menyetujui usulan kenaikan tarif busway yang diajukan Pemprov DKI, akan sangat bergantung pada penjelasan unit terkait tentang pengelolaan busway selama ini. Selain mempertimbangkan kemampuan APBD DKI untuk memberikan subsidi, dewan juga akan mempertimbangkan kemampuan atau daya beli masyarakat terhadap tarif tiket busway.

Terkait dengan itu, dewan juga akan menilai sejauh mana efisiensi betul-betul diterapkan BLU TransJakarta, terutama untuk operasional busway pada jam kosong dan hari libur.

Penyelewengan

Sayogo menilai, salah satu penyebab persoalan yang dialami BLU TransJakarta adalah belum adanya perubahan sistem tiket. Penanganan sistem tiket secara manual, sangat rentan dengan penyelewengan dan sulit untuk diawasi.

"Kalau sistem tiketnya terkomputerisasi, kita bisa pantau berapa pemasukan dari penjualan tiket secara real. Kita juga bisa melihat jumlah penumpangnya, mana yang naik satu koridor, mana yang berpindah koridor. Bukan seperti sekarang, data-datanya tidak jelas, hanya perkiraan," kata Sayogo.

Terkait dengan itu, dia mengusulkan, Pemprov DKI segera mengubah sistem tiket. Sebaiknya, ada pembedaan untuk penumpang yang menggunakan satu koridor saja (single trip) dan penumpang yang menggunakan dua koridor atau lebih (multi trip).

Pembedaan tersebut, dapat dilakukan pada harga tiket untuk satu trip dan beberapa trip. Penumpang nantinya diberi pilihan apakah mau membeli tiket satu trip atau lebih.

"Jadi tarif yang diberikan lebih adil. Masyarakat yang menumpang busway di satu koridor saja, tentu tidak mau harga tiketnya sama dengan penumpang yang berpindah-pindah koridor," ujar Sayogo.

Dia menambahkan, perbedaan sistem tiket satu trip dan lebih dari stau trip, juga akan mempermudah pengawasan terhadap pemasukan dari penjualan tiket dan jumlah pengguna busway yang berpindah koridor atau tidak. [J-9]
more

Rumusan tarif tidak tepat

Siap-siap Tarif Busway Rp 5.000

WARTA KOTA - Kenaikan tarif busway kemungkinan akan berada pada kisaran Rp 5.000 per penumpang. Penghitungan besaran tarif itu dibuat berdasarkan rumusan tarif penumpang bus kota reguler non subsidi.

Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) F. Trisbiantara, yang juga salah satu anggota tim evaluasi busway yang dibentuk Dinas Perhubungan DKI untuk membahas masalah tarif, membenarkan kemungkinan tersebut. Pekan ini, akan digelar rapat pleno seluruh anggota tim evaluasi sebelum membuat keputusan dan rekomendasi. "Kita tunggu Pak Tanto (Soetanto Soehodo, Ketua DTKJ-Red) pulang dari Australia," ujar Trisbiantara.

Menurut pakar transportasi dari Universitas Trisakti itu, dengan rumusan yang dibuat sesuai SK Dirjen Perhubungan Darat Dephub, tarif busway itu mencapai Rp 5.331,50 per penumpang. Tarif itu bisa menjadi Rp 5.864 per penumpang jika memperhitungkan keuntungan 10 persen bagi pemilik investasi. "Di situ masalahnya. Karakteristik lalu lintas dan bisnis busway itu berbeda dari bus kota biasa. Sehingga sebenarnya rumusan itu nggak bisa diterapkan untuk menghitung tarif busway," ujar Trisbiantara.

Ada beberapa alasan mengapa rumusan penghitungan tarif versi SK Dirjen Perhubungan Darat Dephub itu tak cocok untuk menghitung dan menetapkan tarif busway. Di antaranya, kekhususan busway yang berdampak pada efisiensi biaya operasionalnya. "Busway punya jalur tersendiri dan hanya berhenti di halte-halte tertentu. Hal ini berbeda dari bus kota reguler yang nggak punya exclusive line dan berhenti di sembarang tempat. Operasional busway menjadi lebih murah, dan lebih hemat dibandingkan bus reguler yang harus terjebak macet dan lebih boros bahan bakar," ujar Trisbiantara.

Selain itu, dalam segi bisnis busway dan bus kota reguler juga berbeda. Karena dalam manajemen busway ada komponen subsidi yang cukup besar jumlahnya. Sementara dalam bisnis bus kota, komponen subsidi itu tak ada. "Kalau rumusan itu dipakai untuk tarif busway akan berakibat pada over estimasi tarif," ujar Master of Public Transportation tersebut.

Tim evaluasi busway sejauh ini belum sepakat mengenai penghitungan tarif penumpang tersebut. Pekan ini, masih akan digelar rapat pleno untuk membahas kembali tarif yang dianggap layak dengan kemampuan mayoritas pengguna busway Ibu Kota. "Sebagian anggota tim yang tidak setuju tarif naik menginginkan kalaupun tarif busway nantinya terpaksa tetap naik, maka harus dengan persyaratan. Harus ada audit dari BPK tentang keuangan BLU Transjakarta, karena di sana ada penggunaan dana APBD. Dan kedua audit kinerja operasional BLU Transjakarta oleh pihak yang berpengalaman di bidang ini," ujar Trisbiantara.

Sementara itu, Selasa (14/8) besok, komisi gabungan DPRD DKI akan memulai pembahasan usulan kenaikan tarif busway dengan memanggil Dinas Perhubungan DKI dan BLU Transjakarta. Pembahasan itu dilakukan menyusul surat Gubernur DKI Sutiyoso mengenai usulan kenaikan tarif yang dilayangkan 20 Juli lalu. Dalam surat tersebut, Pemprov mengajukan sejumlah alternatif tarif yang berkisar antara Rp 5.000 hingga Rp 6.000 per penumpang. Pertimbangan kenaikan tarif didasarkan pada upaya menyeimbangkan antara besaran subsidi dan tingkat kualitas layanan yang diinginkan.

Tarif busway saat ini Rp 3.500 per penumpang, dan besaran subsidi yang dialokasikan dari APBD mencapai Rp 203 miliar. Jumlah subsidi itu dianggap tidak mencukupi untuk menutup keseluruhan operasional 316 armada busway yang ada. (dra)
more

Dewan Transportasi Kota dilangkahi

Soal Tarif “Busway”, Pemda Langkahi Dewan Transportasi Kota
Oleh Andreas Piatu

SINAR HARAPAN - Pemda Jakarta dinilai telah melangkahi Dewan Transportasi Kota (DTK) menyangkut rencana kenaikan tarif busway.
Pemda sudah mengusulkan kenaikan tarif ke DPRD, padahal DTK sama sekali belum mengusulkan kenaikan tarif.

Anggota DTK, Trisbiantara ketika dihubungi SH, Selasa (7/8) siang, menegaskan bahwa sesuai ketentuan, kenaikan tarif yang berkaitan dengan subsidi APBD memiliki aturan main yang harus diikuti. DTK mengusulkan kenaikan tarif dan Gubernur Jakarta yang menetapkan atas dasar persetujuan DPRD Jakarta.

Sampai saat ini, kata Trisbiantara, DTK sama sekali belum mengusulkan tarif kepada Gubernur Jakarta. Tetapi, Pemda tiba-tiba saja sudah mengusulkan kenaikan tarif busway ke DPRD Jakarta belum lama ini. Ada tiga alternatif kenaikan tarif yang diajukan, Rp 5.000, Rp 5.500 dan Rp 6.000.

Trisbiantara mengatakan, sampai sekarang, pihaknya belum melakukan monitoring lapangan mengenai manajemen busway. Karena itu, usulan kenaikan tarif pun belum dilaksanakan. “Bagaimana mungkin monitoring belum dilaksanakan, kenaikan tarif busway sudah diajukan. Pengajuan kenaikan tarif harus berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta lapangan,” katanya.
Sejauh ini, lanjut Trisbiantara, pihaknya baru sebatas rapat-rapat dengan pihak TransJakarta dan belum sampai pada pemantauan di lapangan. “Sampai saat ini, masih rapat-rapat dan omong-omong saja. Belum tahu kapan akan dilaksanakan pemantauan lapangan,” ujarnya.

Secara terpisah, Gubernur Jakarta Sutiyoso menegaskan, sampai sekarang pembahasan, evaluasi dan kenaikan tarif busway belum dilaksanakan karena masih konsentrasi dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta.

Seperti diketahui, waktu yang diberikan kepada tim evaluasi yang terdiri dari Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta, Maysarakat Transportasi Indonesia dan Dewan Transportasi Kota, dua minggu untuk melakukan evaluasi sebelum tarif baru busway ditetapkan.
Waktu yang diberikan sudah selesai. Bahkan, saat ini sudah lebih dari tiga minggu belum ada keputusan mengenai kenaikan tarif. “Molor-molor karena konsentrasi pada Pilkada,” kata Sutiyoso, Selasa (7/8), di Balai Kota.

Ketua DPRD Jakarta, Ade Surapriatna, belum lama ini mengatakan, pihaknya telah menerima usulan kenaikan tarif yang diajukan gubernur Jakarta. Bahkan, sudah melakukan rapat, tapi belum membahas lebih lanjut dengan komisi terkait.
Menurut Ade, meskipun usulan kenaikan tarif sudah diajukan, sebaiknya kenaikan tarif busway dilaksanakan setelah Pilkada DKI Jakarta. “Sebaiknya, kenaikan tarif busway dilaksanakan setelah Pilkada,” kata Ade belum lama ini kepada SH di gedung DPRD Jakarta. n
more

Benahi dulu manajemen BLU

Rencana pelelangan pengadaan 74 armada busway oleh Badan Layanan Umum (BLU) transjakarta diprotes para konsorsium operator bus angkutan massal dan Organda. Mereka menilai pengoperasian 238 unit bus transjakarta saja belum jelas landasan hukumnya.
“Kita hanya menerima SPK (surat perintah kerja) dari Pemda,” ujar Sekretaris Organda DKI Jakarta, TR Panjaitan, Rabu (1/8)

Menurut Dirut PT Jakarta Trans Metropolitan (JMT) Agus Sugiarto, lelang pengadaan 74 unit bus atau 40 persen armada busway untuk memenuhi kebutuhan angkutan yang mempunyai jalan khusus di tujuh koridor itu, justru akan menambah masalah baru.
“Benahi dulu manajemen BLU dan berikan hak-hak operator yang selama ini sudah berinvestasi dan melayani penumpang. Tarif yang diterima operator dari BLU pun baru dibayar 80 persen sejak Januari–Juli 2007,” katanya.

Sedangkan menurut Ketua DPD Organda DKI Herry JC Rotty, para operator busway itu, tidak mau menyebut angka utang sisa tarif yang belum dibayar Pemda.

Namun, Herry merinci sejak Januari–Juli 2007, Pemprov DKI belum membayar sisa tarif sekitar Rp 33,4 miliar. “Hitungannya, 238 bus x Rp12.885/km x 20% = Rp 159.469.760 sehari, sebulan sudah Rp 4,7 miliar,” kata Herry Rotty ketika dihubungi via telepon.

Sementara itu, Direktur PT Trans Batavia, Surahmat dan Dirut Jakarta Mega Trans, H Sutisna mengatakan, dari 238 armada busway yang sudah dipenuhi para konsorsium belum dioperasikan seluruhnya.
“Ini artinya masih ada kelebihan armada, kenapa musti ditambah armada. Dasar hukum lelang pengadaan armada pun tidak jelas,” ujarnya.

“Selama ini 238 bus yang ada pun tidak dioperasional semuanya dengan alasan menghemat dana subsidi APBD. Bagaimana kalau ditambah padahal modal yang sudah diinvestasikan harus kami kembalikan ke bank,” tambahnya. [beritajakarta.com]

Jumlah bus pada empat koridor, yaitu koridor IV (Pulogadung-Dukuh Atas), V (Kampungmelayu-Ancol), VI (Ragunan-Kuningan), dan koridor VII (Kampungmelayu-Kampungrambutan) adalah 173 bus biasa dan 34 bus gandeng. Konsorsium akan mendapat pembayaran dari BLU Transjakarta berdarkan jumlah bus yang beroperasi, bukan bus yang disediakan. Karena itu, semakin banyak bus yang beroperasi maka semakin besar biaya yang dibayar BLU Transjakarta.
Menurut Anton, pembayaran tersebut belum semua karena pengusaha, Pemprov DKI, dan konsultan baru menemukan kesepakatan harga pada Juni 2007 sebesar Rp 12.885 per kilometer per bus. [Wartakota]
more

Pembahasan tarif setelah Pilkada

beritajakarta.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan membahas usulan kenaikan tarif busway yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 8 Agusutus mendatang.
“Kita belum tahu tanggal pastinya pokoknya setelah pencoblosan pilkada karena kita juga masih menunggu hasil kajian yang dilakukan Dewan Transportasi Kota,” kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Sayogo Hendrosubroto, Selasa (31/7).

Pihaknya, kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini, akan mencari cara agar pelayanan busway sesuai standar operasional yang disepakati semula yakni kedatangan bus transjakarta yang satu dengan yang lainnya sekitar lima menit sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Ade Surapriatna menegaskan, dewan akan membentuk tim gabungan antara Komisi B dan D untuk membahas usulan kenaikan tarif busway itu. “Kita akan berupaya agar kenaikannya tidak memberatkan masyarakat,’ ujarnya.

“Bila tarif itu terpaksa harus dinaikkan kita meminta agar disesuaikan dengan tingkat daya beli masyarakat,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Ketua DPD Organda DKI Jakarta Herry JC Rotty meminta agar Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta sebagai pengelola busway harus diaudit oleh akuntan publik.

“Ini perlu dilakukan agar besaran subsidi yang mesti diberikan Pemprov DKI kepada Transjakarta sesuai dengan kebutuhan,” ujar Herry.

Sedangkan Gubernur Sutiyoso menilai penambahan subsidi dan kenaikan tarif busway adalah langkah yang paling efektif agar pengoperasian bus transjakarta busway berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target itu berupa pelayanan yang optimal dan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.

“Menurut pandangan saya cara yang paling tepat untuk mengatasi menurunnya mutu pelayanan busway yaitu subsidi ditambah namun tarifnya juga dinaikkan,” jelas Sutiyoso.

Eks Pangdam Jaya itu menegaskan, bila hanya menambah subsidi memang besar anggaran yang mesti dikeluarkan oleh Pemprov DKI melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Sedangkan di bidang lain, kata Sutiyoso, juga perlu ada subsidi seperti bidang pendidikan dan kesehatan. “Kita mesti mengeluarkan kebijakan yang tidak memberatkan rakyat kecil,” katanya.

Sutiyoso menuturkan, pihaknya telah mengusulkan beberapa alternatif kepada dewan. “Saat ini tergantung mereka, mana yang akan dipilih yakni apakah tarifnya tetap Rp3.500 tapi subsidinya ditambah atau subsidinya tetap sedangkan tarifnya dinaikkan,” ujarnya. “Kenaikan tarif itu tidak bisa dihindari. Dan kalau hanya menolak tanpa memberikan solusi itu bagaimana,” kata Sutiyoso.

Kajian objektif pelayanan busway dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, DTK, dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) selama dua minggu sejak 16 Juli 2007. “Kajian ini akan dijadikan dasar kenaikan tarif,” jelasnya.

Secara teknis Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nurachman mengatakan, hingga saat ini memang terjadi ketimpangan antara besar tarif dan subsidi yang diberikan pemerintah.

Pasalnya, subsidi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta hanya sebesar Rp 203 miliar, sedangkan tarif yang berlaku hanya Rp 3.500. Sehingga kekurangan operasional mencapai sebesar Rp 55 miliar.
more

Tarif disesuaikan dengan daya beli

beritajakarta.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan mengevaluasi pelayanan bus transjakarta busway sebagai prasyarat disetujuinya rencana kenaikan subsidi maupun kenaikan tarif.

“Kita akan evaluasi pelayanan terlebih dulu. Kalau berdasarkan evaluasi ternyata pelayanan semakin baik, maka penambahan subsidi tidak akan menjadi masalah,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Ade Surapriatna kepada wartawan, Selasa (24/7).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan sejak awal busway memang telah disubsidi karena angkutan massal itu merupakan salah satu public service obligation.

“Sejauh kemampuan atau daya beli masyarakat masih rendah, sebaiknya subsidinya saja yang ditambah tapi tarifnya jangan naik dulu,” ujarnya.

Sampai saat ini , kata dia, dewan belum dapat memutuskan apakah tarif busway akan dinaikkan atau subsidinya yang akan ditambah agar busway tetap mampu melayani penumpang dengan baik.

“Hasil kajian tim independen yang ditunjuk Gubernur Sutiyoso baru saya terima hari ini. Pokoknya, dalam dua atau tiga hari kita akan memberikan masukan kepada pemprov apakah tarif busway naik atau subsidinya yang dinaikan,” ucapnya.

Sebelumnya, anggota Dewan Transportasi Kota (DTK) Andi Rahman meminta agar tim monitoring dan evaluasi Transjakarta yang akan dibentuk Pemprov DKI sebaiknya berasal dari kalangan independen agar kepentingan masyarakat terwakili. Tim tersebut akan bertugas mengaudit kinerja pelayanan transjakarta untuk menentukan besaran kenaikan tarif busway.

“Saya berharap tim tersebut melibatkan pihak independen. Sebab, apabila anggotanya berasal dari pihak terkait seperti Dinas Perhubungan dan BLU Transjakarta dikhawatirkan laporannya tidak objektif,” ujar Andi.

Dia berpendapat independensi tersebut sangat diperlukan agar kepentingan masyarakat terwakili. “Anggota tim itu bisa saja dari unsur Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Institute for Transportation and Development Policy, (ITDP) atau lembaga lainnya," ujarnya.

Apalagi, kata Andi, selama ini banyak keluhan dari pengguna busway mengenai waktu kedatangan bus. Buktinya, lanjut Andi, dalam rapat di Balai Kota Jakarta, Senin (16/7) lalu, Gubernur Sutiyoso sempat mempertanyakan kepada Dishub maupun BLU Transjakarta tentang laporan terkait waktu kedatangan bus.

"Pak Sutiyoso sempat marah karena dalam laporan dikatakan rata-rata kedatangan bus selama lima menit. Padahal berdasarkan laporan masyarakat dan media massa ternyata sampai 30 menit," kata Andi mengutip pernyataan Sutiyoso.

Andi melihat inti permasalahannya terletak pada kelemahan manajemen BLU TransJakarta yang dinilai tidak dapat mengelola operasional dan keuangan dengan baik sehingga timbul masalah seperti itu. "Bahkan Maret 2007 lalu, DTK Jakarta sudah menyampaikan rekomendasi yang isinya meminta pemprov membenahi manajemen BLU," ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Nurachman, mengatakan tim monitoring dan evaluasi itu berasal dari pihak independen. “Anggota tim tersebut di antaranya berasal dari DTK dan ITDP,” ujar Nurachman.
more