Busgandeng sengaja tidak dioperasikan

Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta mengaku tekor. Penerimaan dari penjualan tiket hanya bisa menutupi biaya pengeluaran sekitar 64,2 persen. Konsorsium atau operator busway menduga ada kebocoran dalam penjualan tiket.

Berdasarkan data BLU, tahun lalu, jumlah penumpang busway tercatat 61.761.573 orang. Pendapatan dari penjualan karcis Rp 206,89 miliar dan pengeluarannya Rp 322 miliar. Sehingga ada defisit Rp 115 miliar.

Defisit ditutup oleh subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta senilai Rp 200,5 miliar. Dana itu hanya terserap Rp 152,34 miliar. "Sisanya, Rp 48 miliar, dikembalikan ke kas daerah," kata Kepala BLU Transjakarta Drajad Adhyaksa.

Dijelaskan, dari pengeluaran Rp 322 miliar, sebanyak 87,79 persen atau Rp 282,89 miliar dipakai untuk membayar operator busway di 7 koridor. Karena pendapatan dari penjualan tiket hanya Rp 206 miliar, BLU tekor Rp 76 miliar untuk membayar konsorsium.

Biaya operasional menghabiskan dana Rp 40 miliar untuk gaji pegawai. Saat ini BLU memiliki 150 pegawai tetap dan sekitar 2.000 karyawan outsourcing. Pekerja outsourcing terdiri atas petugas tiket, keamanan, dan kebersihan.

Meski BLU mengaku tekor, konsorsium berpendapat ada kebocoran dalam hitung-hitungan penjualan tiket.

Hitung-hitungan versi konsorsium.

Operator busway memperkirakan jumlah penumpang busway sehari rata-rata 250 ribu atau 90 juta penumpang per tahun. Jika jumlah penumpang itu dikalikan dengan harga tiket Rp 3.500, dibukukan penghasilan Rp 315 miliar per tahun. Dengan pengeluaran BLU senilai Rp 322 miliar dan pemasukan Rp 315 miliar, defisitnya hanya Rp 7 miliar.

"Subsidi dari APBD bisa dikurangi," ujar seorang pejabat konsorsium yang enggan disebutkan identitasnya kepada Tempo. Jumlah Rp 315 miliar itu jauh lebih besar daripada hitungan versi BLU sebesar Rp 206 miliar.

Drajad menyatakan konsorsium tidak bisa pukul rata, jumlah penumpang dikalikan harga karcis Rp 3.500. Sebab, pada jam sibuk, karcis busway dijual Rp 2.000. Tahun ini BLU memang mentargetkan penerimaan karcis mencapai Rp 213 miliar.

Menurut Drajat, subsidi dihapus asalkan konsorsium setuju dengan harga lelang. Juli tahun lalu, BLU melakukan tender. Hasilnya ditetapkan tarif baru anyar Rp 9.300-9.500 per kilometer kepada operator busway. Tarif baru itu bisa menghemat pengeluaran Rp 130 miliar setahun. "Uang yang dihasilkan dari penghematan itu dapat menghapus subsidi dari APBD," ucap Drajad.

Namun, tarif baru itu ditolak. Konsorsium tetap meminta bayaran Rp 12.885,11 per km sesuai dengan kontrak lama. Kisruh pun berlanjut. Sebanyak 10 bus gandeng milik PT Jakarta Mega Transportasi (JMT), yang seharusnya dioperasikan di koridor V rute Kampung Melayu-Ancol, sejak Juni tahun lalu hingga kini nganggur.

"BLU sengaja tidak mengoperasikan bus gandeng karena belum ada kesepakatan harga," kata Drajad. Di koridor V, konsorsium menawarkan Rp 28 ribu per km, sedangkan hasil lelang yang dimenangi oleh PT Ekasari Lorena Transport hanya Rp 16 ribu. "Kalau mereka setuju harga lelang, silakan jalan," ujarnya.

Namun, Direktur Utama PT JMT Atin Soetisna menolak tegas harga lelang baru itu. Alasannya, "Tidak bisa menutupi biaya." Apalagi, selama dikandangkan, pihaknya harus membayar bunga bank sebesar 20,5 persen setahun dan membayar gaji sopir yang telanjur direkrut.

Agar kisruh hitung-hitungan pendapatan busway lebih transparan, anggota Dewan Transportasi Kota, Harya Setyaka Dillon, menyarankan agar BLU menggunakan sistem elektronik atau online untuk penjualan karcis. "Pengawasan pendapatan menjadi lebih mudah," ujarnya. Sofian

Aturan Main Harus Dievaluasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta meminta konsep kerja sama busway harus disusun ulang. Menurut Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Sayogo Hendrosubroto, dari awal pembentukan, koordinasi dan kesepakatan tidak jelas.

"Semuanya serba terburu-buru untuk mengejar target," kata Sayogo kepada Tempo kemarin.

Ketidakjelasan network planning inilah, Sayogo melanjutkan, menjadi sumber kekisruhan antara BLU dan konsorsium. Ia mencontohkan, pembangunan koridor IV, V, VI, dan VII yang hanya menggunakan satu anggaran. "Hasilnya jadi berantakan," ujarnya.

Penentuan tarif operasional, subsidi bahan bakar gas, dan masalah tagihan memperuncing kekisruhan tersebut. Belum lagi permasalahan tender dan pengadaan-pengadaan lain yang membuat satu dengan yang lain saling curiga. "Kalau dihitung secara transparan, mungkin bisa mengatasi masalah ini," katanya.

Menurut Sayogo, sebelum dibentuk aturan baru, semua pihak diharapkan duduk bersama membahas masalah ini dengan kepala dingin. "Evaluasi semuanya, nanti bakal kelihatan siapa yang salah," katanya. [dari koran Tempo]

more

Dewan Transportasi menolak

Rencana Kenaikan Tarif Busway Ditolak
Parlemen tidak akan mengizinkan tarif naik bila belum ada langkah efisiensi biaya operasional busway.

Dewan Transportasi Kota Jakarta menolak rencana kenaikan tarif bus Transjakarta. "Pelayanannya masih di bawah harapan," kata anggota Dewan Transportasi, Harya Setyaka Dillon, dalam konferensi pers di halte busway Balai Kota kemarin.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jakarta berencana memberlakukan tarif busway Rp 5.000 pada Januari tahun depan, naik dari tarif selama ini yang Rp 3.500. Kenaikan itu, kata Sekretaris Daerah Ritola Tasmaya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Rencana kenaikan tarif ini sebelumnya juga ditolak oleh Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta. Parlemen tidak akan mengizinkan tarif naik bila belum ada langkah efisiensi biaya operasional busway.

Dalam pemaparan kemarin, Dewan Transportasi Kota mengutip sebuah survei tentang Transjakarta. Survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini menyimpulkan bahwa 74 persen responden, total 1.062 orang, mengeluhkan lamanya waktu menunggu armada Transjakarta. "Idealnya 2-5 menit per bus," kata Tubagus Haryo, anggota Dewan.

Selain waktu menunggu, standar pelayanan minimum busway hingga kini belum juga lengkap. "Ini termasuk pembahasan kami," katanya. Hasil penjualan tiket yang tidak transparan juga menjadi keberatan Dewan. Berapa persisnya subsidi untuk setiap penumpang belum diketahui. "Mesti diaudit dulu sebelum memutuskan tarif naik atau tidak," kata Tubagus.

Menurut catatan Dewan, pemerintah Jakarta mengusulkan subsidi untuk penumpang busway mencapai Rp 230 miliar untuk anggaran tahun depan. Padahal publik pengguna busway hanya 5 persen dari penduduk Jakarta.

Pada kesempatan yang sama Dewan juga merekomendasikan agar tiket kertas yang berlaku sekarang diganti dengan tiket elektronik (online). Hal ini demi mempermudah proses audit dan pengawasan penjualan. Tiket elektronik juga akan menghemat biaya lantaran bisa berlaku hingga enam bulan. MUHAMMAD NUR ROCHMI - KoranTempo

Laporan Sinar Harapan | Andreas Piatu:

Dewan Transportasi Kota (DTK) Jakarta menyatakan menolak rencana kenaikan tarif busway yang akan diberlakukan 2008. Untuk menaikkan tarif busway harus dikaji secara sungguh-sungguh terutama menyangkut aspek manajemen.
Hal ini dikatakan anggota DTK, Herry C Rotty kepada SH, Jumat (28/12) siang. Dia menyatakan, kenaikan tarif busway tidak bisa dilakukan begitu saja, tapi harus dikaji secara benar-benar mengenai pengelolaannya.

Kenaikan tarif jelas akan menambah beban masyarakat. Karena itu, kepentingan masyarakat, beban maysarakat harus dipertimbangkan dalam rencana menaikkan tarif. ‘’Kenaikan tarif tidak ada hubungan dengan keuntungan operator karena operator dibayar berdasarkan kilometer,’’ kata Rotty.
Sikap penolakan DTK terkait rencana kenaikan tarif busway itu secara resmi akan disampaikan, Sabtu (29/12) siang ini.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta, Ritola Tasmaya kepada SH mengatakan, bila tarif busway naik dari Rp 3.500 menjadi Rp 5.000 suatu yang masih dalam batas wajar. Kenaikan sebesar itu masih bisa dimengerti mengingat subsidinya besar.
Dalam kondisi sekarang, pilihannya adalah menaikkan tarif atau menambah subsidi. Bila tidak ada kenaikan tarif maka subsidi pasti ditambah. Sebaliknya, kalau tarif naik tentu subsidi berkurang atau tetap tergantung besarnya kenaikan tarif. ‘’Pilihannya menambah subsidi sehingga membengkak atau menaikkan tarif,’’ katanya.

Subsidi Pemda Jakarta sangat besar. Dengan tarif Rp 3.500, Pemda Jakarta menyubsidi sekitar Rp 300 miliar setiap tahun. Jumlah itu akan semakin membengkak karena tambahan koridor busway yang sekaligus berarti ada tambahan bus.
Semakin banyak bus dioperasikan akan semakin besar subsidi karena Pemda Jakarta membayar operator berdasarkan kilometer. Makin banyak kilometer yang ditempuh akan semakin besar beban yang harus dibayar kepada operator.

Sehubungan dengan adanya tambahan koridor yang berarti terjadi pertambahan bus maka Badan Layanan Umum (BLU) TransJakarta sebagai pihak pengelola mengajukan anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk tahun 2008. Anggaran sebesar itu mengingat subsidi yang makin besar dengan adanya tambahan bus yang dioperasikan.

Hanya saja usulan BLU TransJakarta hanya mendapat persetujuan sekitar Rp 260 miliar. Alasannya, dari bus yang dioperasikan, tentu ada pemasukan sehingga rencana Rp 500 miliar bisa dipenuhi. Selain itu, dengan makin banyak bus yang dioperasikan, pemasukan pun akan bertambah yang bisa dipakai BLU.

Bila tarif tidak naik dan subsidi tidak ditambah maka dampaknya banyak bus tidak dioperasikan karena tidak ada anggaran cukup untuk membayar kepada operator.
Dampak lebih jauh adalah pelayanan busway kepada masyarakat semakin buruk. Antrean panjang di halte-halte, busway penuh sesak dan tidak ada bedanya dengan angkutan umum lain akan terjadi. [Sinar Harapan}n
more

Antara Laporan Keuangan dan Tarif

DPRD Jakarta diminta tegas soal tarif busway dan subsidi. Dewan harus segera memutuskan: apakah setuju menaikkan subsidi dan menahan tarif atau menaikkan tarif yang saat ini Rp 3.500 sehingga subsidi tidak membengkak.

Desakan itu disampaikan Ketua Pusat Pengkajian Jakarta (PPJ), M Taufik kepada SH, Selasa (20/11) siang. Dia menyatakan, bila Dewan tidak tegas maka masyarakat pengguna busway yang akan menjadi korban bila suatu saat sebagian bus tidak dioperasikan karena pemerintah tidak mampu membayar operator hanya karena dana yang dianggarkan dan disetujui DPRD DKI Jakarta terbatas.

“Pemda DKI Jakarta membayar berdasarkan setiap kilometer. Makin banyak bus yang dioperasikan maka semakin banyak pula kilometer yang dilalui dan semakin membengkak pula uang harus dibayar kepada operator,” katanya.

Ia menyatakan, sikap tegas Dewan harus secepatnya karena tahun 2008, subsidi busway diperkirakan Rp 500 miliar bila tarif tetap Rp 3.500. Sikap tegas DPRD Jakarta sangat diperlukan karena saat ini sedang dalam pembahasan anggaran 2008 sehingga Januari 2008 atau ketika 10 koridor busway beroperasi tidak ada masalah lagi dengan subsidi atau kenaikan tarif.

Dewan, lanjut Taufik, bisa saja menggunakan alternatif ketiga sehingga tidak terlalu berat bagi pengguna busway atau tidak terlalu banyak membebani busway. Misalnya, menaikkan tarif sedikit atau lebih tinggi dari Rp 3.500 sehingga tidak terlalu berat bagi rakyat dan subsidi pun tidak banyak.

Kalau pun ada persoalan yang dinilai belum beres, semisal laporan keuangan maka itu bisa dipaksa agar segera dilaporkan. Bila ada dugaan penyimpangan, Dewan bisa meminta Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) DKI Jakarta, Badan Pemeriksaan Keuangan atau KPK untuk memeriksa.

Menjadi tidak rasional bila hanya karena laporan keuangan tidak beres lantas persoalan tarif atau subsidi digantung dan tidak diputuskan. Persoalan itu harus bisa dibedakan dengan tetap mengedepankan pelayanan masyarakat sebagai hal utama yang mesti diprioritaskan.
Gubernur Jakarta Fauzi Bowo secara terpisah, Selasa (20/11) mengatakan, subsidi bagi pelayanan umum suatu hal yang biasa. Untuk kepentingan umum tidak gratis. Bahkan, kalau terjadi kenaikan tarif busway pun bukan hal yang luar biasa.

Hanya saja, saat ini sedang dilakukan evaluasi manajemen untuk melihat apakah ada komponen-komponen yang bisa dikurangi sehingga tidak terlalu banyak subsidi ataupun kalau sampai tarif harus dinaikkan tidak terlalu membebani rakyat. (andreas piatu - SinarHarapan)
more

Saat ini busway paling ideal

Transportasi Jakarta menyimpan banyak persoalan. Kemacetan makin menjadi-jadi karena jumlah kendaraan pribadi bertambah tapi pertumbuhannya tak sebanding dengan kemampuan penambahan ruas jalan. Proyek busway, yang ditujukan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengatasi kemacetan, masih mengundang kontroversi.

Untuk mengatasi kemacetan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun enam ruas jalan tol dalam kota. Namun, sejumlah kalangan menilai pembangunan jalan tol dalam kota itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah membatasi penggunaan kendaraan pribadi.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Sutanto Soehodho mengatakan bahwa kemacetan itu akan hilang kalau orang pindah ke busway. Agar orang mau pindah ke busway, Sutanto menyarankan supaya sistem tiket, jumlah bus, dan bus pengumpan busway, misalnya, dibenahi.

Sutanto, 45 tahun, mengatakan bahwa busway belum maksimal dalam mengurangi pengguna kendaraan pribadi karena jumlah kendaraannya masih terbatas, mobil pengumpan (feeder) juga belum banyak. Menurut dia, logikanya keberadaan busway, yang mengambil sebagian badan jalan akan menimbulkan kemacetan. "Tapi kemacetan itu akan hilang kalau orang pindah ke busway, kan?" ujar guru besar bidang transportasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini.[selengkapnya di Koran Tempo]

Kepada wartawan Tempo, Ngarto Februana, Erwin Dariyanto, dan fotografer Nickmatulhuda, Selasa lalu, Sutanto mengutarakan pemikirannya tentang moda transportasi yang ideal untuk Kota Jakarta. Wawancara berlangsung di Gedung Serbaguna Dinas Pendapatan Daerah, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, setelah mantan Wakil Rektor Universitas Indonesia ini memberikan seminar tentang tata ruang wilayah DKI Jakarta. Berikut ini petikannya.

Pemerintah menyetujui rencana pembangunan jalan tol dalam kota. Bukankah ini bertentangan dengan tujuan pengoperasian busway?
Kita harus berangkat dari situasi gambaran bahwa infrastruktur jalan kita itu tumbuh sangat lambat dibanding negara lain. Infrastruktur kita hanya tumbuh 0,01 persen per tahun dan (pertambahan jumlah) kendaraan sudah melampaui 10 persen per tahun. Jadi jelas, solusinya ke depan kita harus membangun angkutan umum lebih banyak lagi. Bahwa kemudian ada pemikiran jalan tol dibangun di dalam kota, itu bagaimana membuat sirkulasi menjadi lebih lancar. Pertama, dia dibangun di atas permukaan tanah atau jalan. Jadi dia me-minimize penggunaan lahan yang ada. Kedua, kalau kita hitung, busway yang disiapkan 15 koridor itu mungkin kapasitas angkutnya kurang dari 20 persen dari keseluruhan perjalanan menggunakan angkutan umum. Artinya, angkutan umum kita sudah sangat padat. Kalau busway pun jadi, terus yang 80 persen sisanya akan diakomodasi oleh angkutan seperti apa?

Maka kami akan membangun MRT (mass rapid transit), monorel, dan sebagainya supaya (pengguna) kendaraan pribadi mau pindah ke angkutan umum. Alasan ketiga, dalam membangun angkutan umum, pemerintah selalu mengalami hambatan biaya, artinya selalu kekurangan dana. Lihat saja, kami membangun MRT saja kekurangan dana, bukan dana dalam negeri; apa iya tidak punya dana?

Apakah pengguna kendaraan pribadi berkurang setelah busway dioperasikan?
Belum optimal. Karena apa? Armadanya masih terbatas, belum ada feeder-nya.

Apa yang harus dilakukan supaya optimal?
Menurut saya, kita stop dulu yang 10 koridor. Bukan stop dalam arti kata berhenti. Kita melakukan pembenahan benar-benar terhadap 10 koridor yang sudah ada. Kita bangun sistem tiketnya, kita bangun feeder service-nya, kita tambah jumlah armadanya, dioperasikan optimal. Kita lihat bagaimana animo masyarakat. Kalau misalnya lebih baik, apa iya masyarakat tidak memilih (busway).

Busway mengurangi kemacetan atau justru menambah kemacetan?
Logikanya begini, tentu saja keberadaan busway yang mengambil sebagian badan jalan yang ada itu akan menimbulkan kemacetan. Tapi kemacetan itu akan hilang kalau orang pindah ke busway, kan?

Mengapa pengguna kendaraan pribadi enggan pindah ke busway? Apakah karena belum tersedianya lahan parkir yang memadai?
Parkir itu tidak diperlukan kalau kita punya feeder service yang bagus. Parkir itu perlu kita adakan di tempat-tempat di pinggiran kota saja. Karena, kalau di dalam kota, akan celaka: orang dari pinggiran kota menuju tengah kota dengan kendaraan pribadinya menuju titik parkir tadi. Tapi, kalau di pinggiran kota, memang dia tidak menggunakan kendaraan pribadi dari awal.

Lebih efektif mana busway atau MRT seperti di Singapura?
Semuanya sangat ditentukan oleh struktur kota, sistem pemerintahannya, dan juga bagaimana pemerintah menentukan solusi pemikiran jangka panjang. Kalau mau dibilang Singapura sukses dengan MRT-nya, Bogota juga sukses dengan busway-nya. Ini menunjukkan apa pun modanya, kalau dilakukan dengan baik dan benar, ternyata berhasil. Cuma, di luar itu, menurut saya, sangat penting peran serta masyarakat, sikap mental, dan juga perilaku masyarakat dalam menghadapi perubahan-perubahan seperti ini. Kalau belum apa-apa masyarakat sudah mencela, menyalahkan, itu kan sikap mental. Belum juga menikmati hasilnya, tapi sudah mencela.

Termasuk perilaku pengguna jalan yang suka serobot sana serobot sini?
Jangan lupa bahwa kemacetan itu tidak hanya disebabkan oleh busway. Kalau kita mau jujur, sudah tertibkah orang yang menggunakan jalur yang bukan busway. Bus berhenti di sembarang tempat, orang menyeberang di sembarang tempat, parkir di badan jalan. Bahkan kita pengendara roda empat berperilaku yang sama, motong jalan di sembarang tempat, tidak sabar, semua menimbulkan berbagai macam dilema, yang ujung-ujungnya kinerja jalan yang ada, yang sudah sangat terbatas, makin rendah karena perilaku kita sendiri.

Adakah cara yang tepat untuk mengubah perilaku masyarakat ini?
Penegakan aturan yang ketat dan pendidikan. Cuma itu. Pendidikan transportasi yang baik sebenarnya bisa dikenalkan sejak di level paling rendah. Anak-anak di taman kanak-kanak, SD, mereka diajak menyeberang di tempatnya, dan melakukan hal-hal yang positif di jalan.

Denda dalam jumlah besar bagi pelanggar, seperti di Singapura, bisakah diterapkan di sini?
Mengapa tidak? Kita jangan hanya mengatakan Singapura bisa lebih baik, tapi berani tidak jiwa kita berperilaku seperti masyarakat Singapura: menyeberang pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan.
Tentang kebijakan transportasi di Jakarta, apa sudah terintegrasi, termasuk mengikutsertakan semua unsur?
Saya melihat masih ada koordinasi yang kurang di antara instansi pemerintah, bukan hanya di tataran implementasi, di tataran planning pun begitu. Artinya, ke depan kita harus melakukan koordinasi, persamaan persepsi di dalam planning, implementasi, dan juga dalam hal penegakan aturan sesuai dengan apa yang sudah dirancang. Jadi ini tuntunan kegiatan yang harus ada konsistensinya. Jangan sampai kita buat peta yang baik-baik, tapi diimplementasikan dengan cara yang salah.

Berarti selama ini tidak konsisten dalam implementasinya?
Sejujurnya, ada beberapa hal yang implementasinya kurang mengikuti prosedur yang baik. Misalnya, kita bisa melakukan sosialisasi, studi dampak lingkungan, dan kita menunjukkan ini, lo, yang kita dapat, sehingga pengorbanan masyarakat yang sebulan-dua bulan bermacet-macet itu ada kepastian, ke depan kita melihat transportasi yang lebih baik. Kan itu tidak pernah disosialisasi. Masyarakat perlu tahu ujung perjalanan ini mau ke mana.
Selama ini sosialisasinya kurang?
Harus saya katakan, iya. Mohon maaf kalau ini dirasakan kurang oleh pemerintah daerah.

Itu yang menyebabkan terjadi penolakan di Pondok Indah?
Salah satunya, iya. Walaupun tidak ada jaminan penyertaan mereka dalam perencanaan bisa membuat pembangunan koridor busway di Pondok Indah menjadi lebih baik, kan ada tata cara yang harus dilakukan dengan baik.

Saya ingin menyimpulkan bahwa membangun (transportasi) Jakarta ini tidak dengan angkutan umum. Itu salah besar. Kita banyak mengalami hambatan. BBM (bahan bakar minyak) yang semakin langka, pasti akan semakin mahal, infrastruktur yang sangat terbatas, emisi yang begitu besar. Jadi ini semua memaksa kita mencari solusi--dengan keterbatasan tadi--dengan angkutan kolektif, bersama, massal. Apakah itu bentuknya busway, MRT, silakan.

Sistem transportasi apa yang paling ideal untuk Jakarta?
Yang ideal adalah berpikir kita memindahkan manusia dalam jumlah besar dalam satuan waktu yang lebih kecil. Itu sebabnya, ada yang namanya MRT, karena tujuannya kita memindahkan orang yang banyak tadi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, itu yang baik. Meski demikian, bukan berarti MRT tidak ada minusnya. Minusnya, investasinya mahal dan berdampak pada tarif yang lebih mahal--kalau itu bisa gratis, akan menjadi unggulan yang luar biasa.

Apakah pilihan pemerintah DKI menggunakan busway sudah tepat?
Menurut saya, Jakarta memilih busway karena dilihat dari berbagai sisi: investasinya tidak mahal, kapasitasnya lumayan tinggi, bisa dibangun dengan cepat, harganya terjangkau.
Jadi, untuk saat ini, yang ideal bisa dibangun di Jakarta adalah busway?
Menurut saya, iya. Dilihat dari berbagai aspek, kalau kita ngomong kapasitas, memang masih kurang.

Bagaimana dengan pembatasan kendaraan ke dalam kota?
Pembatasan bisa dilakukan manakala sudah ada alternatif lain, ada busway, MRT, dan sebagainya.

Dibandingkan dengan kota-kota besar di Asia, Tokyo misalnya, transportasi Jakarta bagaimana?
Tokyo membangun kota sangat hati-hati, mulai tata kota sampai land use-nya, tata ruang, dan angkutan umum. Saya kira Jepang mulai membangun subway sejak 50-an tahun yang lalu. Jadi sejak saat itu mereka sudah menyiapkan ke depan Tokyo membutuhkan mass rapid transportation dan itu dibangun di bawah tanah. Hasilnya, saya tidak bisa membayangkan Tokyo tanpa subway, karena yang saya lihat, dengan MRT dan subway yang ada pun Tokyo masih macet. Tapi kemacetan tadi masih bisa diterima, karena saya yakin komposisinya lebih besar orang yang menggunakan subway. Kalau saya melihat perbandingan orang menggunakan kendaraan umum dengan kendaraan pribadi lebih dari 50 : 50 persen, malah mungkin mencapai 70 persen banding 30 persen. Itu pun masih macet pada saat-saat tertentu.

Apa peran Dewan Transportasi Kota dalam menata transportasi di Jakarta?
Kami memberikan banyak masukan. Posisi kami adalah konseling. Kami bisa memberi advice, baik diminta maupun tidak. Tapi, dalam pelaksanaannya, advice kami digunakan atau tidak, bukan urusan kami lagi.

Banyak masukan Dewan yang kemudian dipakai oleh pemerintah daerah?
Sebagian digunakan, sebagian tidak.

Misalnya?
Kami banyak dimintai masukan mengenai kenaikan tarif. Untuk proyek busway, kami banyak diminta melakukan monitoring evaluation, kinerja. Busway itu kan harus dievaluasi dengan baik secara independen. Menurut saya, sampai sekarang tidak ada evaluasi busway. Kalau ada, saya bisa melihat jumlah armada busway sesuai tidak dengan rencana. Tapi, kalau dievaluasi dengan baik, memang harus diakui banyak sekali hambatannya. Misalnya, dalam pengadaan armada, tapi impornya tertahan. Kenapa? Itu urusan Departemen Keuangan. Jadi ada sinergi yang kita butuhkan dari semua pihak untuk melancarkan semuanya tadi.

Anda aktif di berbagai organisasi transportasi di luar negeri. Bagaimana mereka melihat transportasi di Jakarta?
Saya punya beberapa teman dari Inggris, Amerika, begitu melihat sepeda motor, mereka berpandangan lain terhadap kita. Karena sudah frustrasi dengan sepeda motor, kita ingin motor itu dihapus. Tapi mereka berpandangan, "Kenapa harus dihapus? Ini solusi bagi orang yang punya mobilitas tinggi." Ada lagi, soal kereta. Naik kereta Jabotabek, kita tahu, dong, isinya kereta Jabotabek: ada tukang sayur, tidak ada pintunya, malam tidak ada lampunya. Saya bilang ini pelayanan yang jelek. Dia menganggap ini pelayanan yang feasible. Kenapa? Karena, hanya dengan membayar Rp 1.500. "Ini pelayanan luar biasa; kok, bisa hidup," dia bilang.

Anda juga menanamkan kesadaran transportasi kepada anak-anak Anda?
O, iya. Kebetulan anak saya lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi. Tapi itu saya batasi, ingat BBM, ingat juga banyak masyarakat lain yang tidak menggunakan kendaraan pribadi. Kalau bisa berangkat bersama teman-teman naik angkot, kenapa tidak. Tidak jarang anak saya naik ojek. Paling tidak, saya mengatakan agar mereka naik angkutan umum.

BIODATA

Nama: Sutanto Soehodho
Lahir: Jakarta, 6 Mei 1962
Pendidikan:
1986: Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia (S-1)
1989: Universitas Tokyo, Jepang (S-2)
1992: Universitas Tokyo, Jepang (S-3)

Karier:
Dosen Fakultas Teknik UI
2003: Guru besar bidang transportasi Fakultas Teknik UI
2002-2007: Wakil Rektor Bidang Akademik UI
Sejak 2004: Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta
Sejak 2007: Ketua Pusat Kajian Transportasi Fakultas Teknik UI
more

Pansus Busway

DPRD Segera Bentuk Pansus Busway

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyatakan segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi secara menyeluruh pengoperasian dan pembangunan busway di Ibu Kota.

Ketua Komisi D Bidang Pembangunan Sayogo Hendrosubroto mengatakan rapat pimpinan dewan yang dihadiri oleh ketua dan para wakil ketua dan pimpinan komisi pekan lalu sepakat membentuk pansus. "Pembentukan pansus ini didasarkan atas rasa tanggung jawab dewan terhadap permasalahan kemacetan di Jakarta," ujarnya

Menurut dia, perlu ada evaluasi secara menyeluruh, mulai dari proses pembangunan, tiket, tarif, subsidi dan operasional Badan Layanan Umum. Rekomendasi Pansus akan menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD DKI Jakarta apakah akan menolak atau melanjutkan pembangunan jalur TransJakarta selanjutnya. Pansus ini melibatkan para ahli transportasi independen.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersilahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk panitia khusus. "Tolong pikirkan, ada 44 juta pengguna busway sepanjang tahun 2007," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, di Balai Kota, akhir pekan lalu. =
Rudy Prasetyo - KoranTempo

~~~~~

DPRD DKI Jakarta akan membentuk pansus bus TransJakarta. Pembentukan pansus ini menindaklanjuti kurang lancarnya pelaksanaan pembangunan busway koridor VIII hingga Koridor X, yang berakibat kemacetan di Ibu Kota.

''Kita sudah lakukan rapat pimpinan DPRD siang tadi. Hasilnya sepakat untuk membentuk pansus yang akan bekerja selama 20 hari kedepan,'' ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ilal Ferhard, Rabu (14/11) sore, di gedung DPRD.

Politisi asal Partai Demokrat ini menyatakan, pada prinsipnya dewan sangat mendukung pelaksanaan pembangunan busway. Meski demikian, pelaksanaannya selama ini harus dievaluasi terkait dengan operasional yang dilakukan oleh pihak pengelola maupun dengan penggunaan anggaran APBD. Yang lebih penting lagi, katanya, mengenai dampak kemacetan yang dialami sudah sangat meresahkan masyarakat Jakarta.

''Solusi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI untuk mengatasi kemacetan yang diakibatkan pembangunan busway, yakni dengan cara mengatur pengalihan jalur angkutan dan kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan,'' tutur Ilal. Menurut dia, secara infrastruktur bus TransJakarta memang sedang dalam pembangunan. Namun, dari segi manajemen pengelolaan masih perlu diperbaiki, khususnya terhadap pihak pengelola yakni BLU TransJakarta.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Inggard Jhosua, yang dihubungi secara terpisah menyatakan, untuk menyelesaikan masalah kemacetan yang terjdi di Jakarta akibat pembangunan jalur busway, diperlukan sebuah upaya dengan memberikan ruas jalan yang baru bagi bus TransJakarta. ''Istilahnya take one give one, sehingga tidak terjadi penyempitan ruas jalan,'' tegas dia.

Anggota Komisi A (bidang hukum dan pemerintahan) ini juga mengatakan selama ini terdapat kekurangberesan dalam pengelolaan manajemen bus TransJakarta. Pasalnya, subsidi anggaran untuk busway yang dikeluarkan dari APBD relatif besar yakni sebanyak Rp 230 miliar, namun hasil pelayanan bagi penumpang bus TransJakarta belum terlihat, bahkan belum terdapat kontribusi untuk kas pemerintah provinsi.

''Saya dapat informasi bahwa selama ini banyak hasil penjualan tiket bus TransJakarta yang hanya masuk ke kantong pribadi, bukan ke pemerintah provinsi. Makanya kita harus mengkaji ulang untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan manajemen busway,'' ujar menegaskan.

Inggard bahkan mencurigai adanya oknum aparat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI yang disinyalir bekerja sebagai pejabat di perusahaan pengelola bus TransJakarta. ''Hampir rata-rata gaji mereka besar. Direktur saja sampai empat orang, bahkan diduga ada oknum aparat Dishub yang bekerja di sana. Jelas saja terjadi penggemukan yang menyerap anggaran besar dari APBD,'' ungkap Inggard. zak - Republika
more

Baru!! Dewan Transportasi Kota

Di Gedung Ranuza, Jalan Timor, Menteng pada hari ini diumumkan hasil seleksi anggota Dewan Transportasi Kota (DTK) Jakarta yang baru.
Ada 13 anggota plus dua ex officio dari POLRI dan Dinas Perhubungan. Ketua DTK yang lama, Sutanto Suhodo, kembali terpilih sebagai anggota dari unsur Perguruan Tinggi.

Kira-kira apa yang bisa diharapkan dari mereka ya?
Jika suatu permasalahan kompleks ditangani secara sambil lalu, sebagai sambilan, sementara tugas utama masing-masing belum tentu bisa diselesaikan...
Waktunya saja habis di jalan untuk memelihara kesabaran dan menikmati macet berjam-jam...

Daftar nama selengkapnya. more

Bukan untuk rute publik

Rute Koridor VIII busway diminta diubah

Pemprov DKI Jakarta diminta segera mencari rute pengganti jalur busway koridor VIII (Lebak Bulus-Harmoni) yang melewati Jl. Pondok Indah, karena bukan untuk jalur publik.

Ketua Komisi V DPR Ahmad Muqowan mengatakan wajar jika warga Pondok Indah menentang pembangunan jalur busway di kawasan tersebut karena memang bukan untuk rute publik.

Namun, menurutnya, Komisi V akan menyerahkan kebijakan itu sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Pasalnya, legislatif tidak memiliki kewenangan melakukan pemanggilan terhadap pihak yang berseteru.

"Class action merupakan wahana bagi masyarakat untuk menunjukkan reaksinya secara hukum terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Hal itu saya lihat masih normal, silakan berproses dan apa pun keputusannya harus sesuai dengan mekanisme hukum yang ada," katanya kemarin.

Warga Pondok Indah akan menggugat Pemprov DKI Jakarta. Gugatan itu akan dimasukkan lewat Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada hari ini.

Warga berharap PN Selatan mengabulkan permohonan mereka sehingga pem- bangunan jalur busway Koridor VIII dihentikan. Setelah batal memasukkan gugatan kemarin, hari ini mereka juga berencana melayangkan pengaduan terkait dengan analisis dampak lingkungan (Amdal). (08) - Bisnis Indonesia
more

Angkutan massal siapkah?

Pemprov DKI Ditantang Batasi Kendaraan Pribadi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus segera merealisasikan rencana pembatasan penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Kemacetan di ibu kota negara ini makin parah akibat alokasi jalur jalan untuk busway.
Desakan ini disuarakan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bambang Sulastono. Sedangkan Ketua DPRD DKI Jakarta HM Ade Surapriatna mendesak Gubernur DKI Fauzi Bowo agar menghentikan sementara dan mengevaluasi pembangunan jalur busway koridor VIII, IX dan X, karena menimbulkan keresahan dan diprotes ribuan orang yang mengaku rugi besar akibat kemacetan lalu lintas.

Masyarakat menjadi korban kemacetan. Tak hanya mengakibatkan boros bahan bakar minyak (BBM) dan merusak suku cadang kendaraan, tetapi juga kehilangan banyak waktu, dan stres. "Secara makro, kerugian akibat kemacetan itu besar sekali. Saya minta kepada Gubernur agar stop dulu, dievaluasi menyeluruh, melibatkan pakar transportasi dan ahli perencana pembangunan. Ini mendesak dilakukan untuk menghindari kerugian lebih besar," ujar Ade Surapriatna.

Bambang menambahkan, "Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi merupakan pilihan yang harus diambil Pemprov DKI. Meski demikian, pembatasan itu baru dapat dilaksanakan setelah penyediaan angkutan massal memenuhi unsur aman, nyaman dan murah," kata Bambang Sulastono kepada Suara Karya, Senin (29/10) malam.

Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, kata Bambang, bisa dilakukan dengan menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) atau kendaraan dibebani pungutan saat melewati ruas jalan tertentu.

Sistem ini mengadopsi kebijakan yang telah ditempuh Pemerintah Singapura, yang terbukti efektif membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Selain itu, Singapura berhasil mengatasi kemacetan, karena sistem angkutan massal tertata baik.

"Kalau sistem ini diterapkan di Jakarta, bisa saja. Tapi, apakah angkutan massal kita sudah siap?" ujar Bambang. Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi juga bisa dilakukan dengan melarang kendaraan tua beroperasi. Atau pembatasan berdasarkan nomor kendaraan ganjil genap.

Tapi, sistem ganjil genap rawan penyalahgunaan. Pasalnya, sistem ini mudah direkayasa dan merangsang orang memiliki lebih dari satu kendaraan. "Di Manila, sistem ini gagal karena banyak pemilik kendaraan yang memalsukan nomor polisi. Orang kaya malah menambah mobil," ucap Bambang.

Menurut dia, kemacetan parah Jakarta akhir-akhir ini disebabkan tiga hal. Pertama, pembangunan infrastruktur busway kurang terkoordinasi, dengan akibat kapasistas jalan berkurang.
Kedua, pemprov kurang mengantisipasi dampak busway atau pemberlakuan sejumlah koridor tidak disimulasikan. Ketiga, pertumbuhan jumlah ken-daraan sangat cepat.
Berbagai faktor penyebab ini, kata Bambang, belum pernah diselesaikan oleh regulator. Kalau hal ini dibiarkan atau tidak diantisipasi, Jakarta akan mengalami kemacetan total pada 2014.

Saat ini, luas jalan di Jakarta sekitar 43 juta meter persegi. Pada 2014, pertumbuhan luas jalan diperkirakan menjadi 45 juta meter persegi, atau sama dengan luas kebutuhan ruang tiga juta mobil. "Jika benar itu terjadi, Jakarta bisa lumpuh," katanya. (Sadono/Budi Seno/Yon Parjiyono - Suara Karya)
more

Perlu evaluasi pakar

Bom Waktu Warisan Sutiyoso, Kegiatan Bisnis Bisa Kusut

Kemacetan parah lalu lintas di kota Jakarta, jika tak segera bisa ditangani secara jitu, bisa menjadi "bom waktu". Kegiatan bisnis bisa ikut-ikutan kusut karena menjadi tak efisien dan tak berkepastian.

Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua, dia setuju dengan penilainan seperti itu. Inggard lalu menyebutkan, sumber utama kemacetan lalu lintas di Ibu Kota ini adalah pembangunan jalur busway koridor VIII, IX, dan X. Pasalnya, di banyak lokasi terjadi penyempitan jalur sehingga penumpukan kendaraan tak terelakkan lagi.

"Ini adalah bom waktu yang ditinggalkan mantan Gubernur Sutiyoso. Proyek busway menjadi bom waktu karena prosedur perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya tidak sesuai dengan konsep yang diterapkan di Bogota, Kolumbia, yang menjadi rujukan. Jadi, ini harus segera dievaluasi secara tuntas oleh semua pihak, DPRD, Gubernur DKI, dan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pembangunan jalur busway," ujar Inggard di Jakarta, kemarin.

Sutiyoso sendiri menampik penilaian bahwa dia meninggalkan bom waktu. Sementara Wagub Prijanto menyatakan akan mengevaluasi tujuh koridor busway yang sudah dioperasikan maupun betonisasi jalur busway koridor VIII, IX, dan X.

Menurut Inggard, DPRD DKI Jakarta akan mengevaluasi proyek busway sebagai bahan masukan bagi pihak eksekutif. Untuk itu, katanya, Ketua Dewan Transportasi Kota Sutanto Soehodo yang juga Wakil Rektor Universitas Indonesia akan dilibatkan.

Inggard menyebutkan, Sutanto beralasan dilibatkan dalam evaluasi proyek busway ini karena dia adalah salah seorang yang resmi masuk tim penyusun konsep Pola Transportasi Makro Jakarta. Namun, dalam kenyataannya, selama ini dia tidak dilibatkan pada penyusunan kajian pembangunan jalur busway.

"Beliau tidak pernah dilibatkan dalam evaluasi pembangunan lajur busway koridor I-VII maupun kajian pembangunan lajur busway koridor VIII-X. Dewan akan memanggil Pak Sutanto untuk mengevaluasi prosedur dan pelaksanaan pembangunan lajur busway yang menyusahkan masyarakat ini," ucap Inggard menegaskan.

Menurut Inggard, konsep awal pembangunan lajur busway adalah mengambil satu lajur dan mengembalikan lagi satu lajur. Namun yang terjadi sekarang ini, lajur busway mengambil lajur yang sudah ada tanpa membangun satu lajur pengganti. Akibatnya kemacetan lalu-lintas di dalam kota Jakarta tidak terhindarkan.

"Seharusnya Pemprov DKI mengevaluasi dulu pengoperasian busway koridor I-VII. Tujuh koridor itu masih banyak masalah kok. Kemudian juga menyiapkan armada angkutan feeder (penghubung) agar masyarakat dapat dengan mudah mencapai akses ke koridor busway. Sekarang ini penyiapan armada angkutan feeder dilupakan, sehingga warga cenderung enggan beralih ke busway," ucapnya lagi.

Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menampik tudingan bahwa kemacetan lalu lintas di Ibu Kota sekarang ini merupakan bom waktu yang dia tinggalkan. "Pembangunan lajur busway koridor I-VII yang sudah beroperasi dengan baik, juga lajur busway koridor VIII-X, itu sudah dikaji secara komprehensif oleh pakar transportasi dari dalam dan luar negeri. Semua menyatakan bahwa pembangunan lajur busway merupakan solusi mengatasi kemacetan di Jakarta," kata Sutiyoso.

Kemacetan lalu lintas di Jakarta sekarang ini, menurut Sutiyoso, menuntut masyarakat bersabar secara luar biasa. Dia meyakinkan bahwa kemacetan itu hanya sementara. Bila seluruh koridor busway sudah beroperasi, katanya, kemacetan lalu lintas di Jakarta yang begitu parah itu tidak akan terjadi lagi. Dalam konteks ini, dia yakin bahwa masyarakat pengguna kendaraan pribadi akan beralih memanfaatkan busway.

"Saya tegaskan, keputusan Pemprov DKI membangun busway ini tidak asal-asalan. Itu sudah memperhatikan secara saksama hasil kajian, penelitian para pakar transportasi di dalam maupun luar negeri. Karena mereka merekomendasi pembangunan lajur busway sebagai pilihan terbaik, maka saya putuskan bahwa proyek tersebut jalan terus. Biar saja masyarakat mengomel atau bahkan mencaci-maki. Saya yakin, pada akhirnya kelak mereka mengakui dan merasakan manfaat pembangunan busway setelah seluruh koridor selesai dibangun dan dioperasikan," ujar Sutiyoso.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto berjanji mengevaluasi ulang tujuh koridor busway yang sudah dioperasikan, serta pembangunan betonisasi lajur busway koridor VIII-X yang sudah dan sedang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) dan para kontraktor mitra kerjanya. "Kalau memang berdampak menyusahkan rakyat banyak, kita akan kaji ulang," ucapnya, akhir pekan lalu.

Bagaimana dengan fraksi-fraksi di DPRD yang akan menjegal anggaran 2008 untuk pembangunan koridor lanjutan XI-XV, menurut Prijanto perlu dibicarakan secara saksama antara eksekutif dan legislatif, "Kita sepakat kalau memang menyengsarakan rakyat kita evaluasi lagi," katanya menanggapi rencana pimpinan semua fraksi DPRD yang akan mencoret anggaran pembangunan koridor lanjutan jika eksekutif mengajukan anggaran dalam APBD 2008. (Yon Parjiyono - Suara Karya)
more

DPRD menolak 2

Enam Fraksi Tolak Anggaran Lanjutan Busway

Sebanyak enam dari tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta bertekad bulat menolak anggaran lanjutan proyek busway koridor XI hingga XV dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2008.

Bahkan, enam ketua fraksi itu mendesak Gubernur DKI Fauzi Bowo mengevaluasi dulu 10 koridor busway yang ada karena banyak masyarakat yang merasa disusahkan oleh kemacetan lalu lintas di Ibu Kota yang kian parah akhir-akhir ini.

"Kita minta tunda dulu pembangunan koridor XI hingga XV. Kaji dulu koridor I hingga X yang sudah ada itu. Sebab, kemacetan lalu lintas di Jakarta semakin menjadi-jadi, terutama setelah pembangunan jalur busway koridor VIII-X yang banyak diprotes rakyat," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat, Firmansyah, menjawab pertanyaan wartawan, Kamis (25/10).

Ketua Fraksi Partai Golkar Inggard Joshua, Ketua Fraksi PDI-P HM Nakoem, Sekretaris Fraksi PAN Agus Darmawan, Ketua Fraksi Kebangkitan Reformasi Hasan Ishak, dan Fraksi PKS juga mendukung pernyataan itu. Sedangkan Fraksi PPP tak bersedia berkomentar.

Dampak pengoperasian busway yang mengambil lajur yang ada tidak hanya memacetkan arus lalu lintas, tapi berimbas pada perekonomian masyarakat.

"Belum lagi dampak sosiologisnya. Fraksi kita melalui anggota di komisi-komisi terkait maupun panitia anggaran akan berjuang untuk menolak dan menyoret anggaran proyek lanjutan busway. Ini demi rakyat yang sudah membayar pajak sepeda motor dan mobil agar tak susah dapat fasilitas jalan," ujar Firmansyah. Kalau koridor berikutnya tetap dilanjutkan, lalu lintas Jakarta bisa tak bergerak.

Proyek busway yang diprogram sampai 15 koridor, kata Inggard Joshua, jangan dikebut kalau tak ada manfaat yang dirasakan masyarakat.

"Buat apa dibangun sampai 15 koridor kalau manfaatnya tak optimal buat rakyat," kata politisi partai pohon beringin itu. Sejak awal fraksinya sudah mengkritisi proyek busway. Operasional busway tak optimal karena angkutan feeder (pengumpan) belum dioperasikan seperti yang diharapkan.

"Apalagi sekarang ada usulan jalan busway diportal agar tak bisa dilalui kendaraan lain. Ini ide gila yang hanya menyusahkan rakyat. Jadi, usulan perencanaan pembangunan itu yang punya manfaat buat rakyat, jangan asal bunyi (asbun)," ucap Inggard lagi.

Sementara itu, Ketua Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Wisnu Soebagyo Yusuf mengatakan, pembangunan betonisasi untuk koridor VIII-X itu segera diselesaikan, terutama jalan yang membuat jalur yang ada menjadi sempit.
"Jalan yang ada di samping jalur beton yang ditinggikan sekitar 25-30 cm itu akan kita tinggikan aspalnya mendekati tinggi betonnya, sehingga tidak akan mengganggu pengendara mobil dan sepeda motor," kata Wisnu. (Yon Parjiyono - Suara Karya)
more

DPRD menolak 1

DPRD Tolak Pemasangan Portal di Halte Busway

Rencana pemasangan portal otomatis di halte busway, yang digagas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, ditolak atau ditentang DPRD. Bahkan Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD Sayogo Hendrosoebroto menuding bahwa wacana itu sebagai proyek buang-buang uang.

"Rencana itu semakin jelas nuansanya cuma menciptakan proyek. Ide itu latah dan pasti akan kontraproduktif. Yang penting seharusnya bagaimana menegakkan hukum bagi pengendara mobil dan sepeda motor yang menyerobot jalur busway, bukan memasang portal. Toh mereka yang melintasi jalur busway itu cuma satu dua orang," ujar Hendrosoebroto dengan nada jengkel.

Komisi D akan menolak ide tersebut bila kelak diminta persetujuan kepada Dewan. "Jangan harap kita akan menyetujui rencana itu. Dan, saya heran, aparat Pemprov DKI itu tidak pernah memikirkan bagaimana program busway untuk pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Seharusnya berpikir bagaimana kualitas pelayanannya terus ditingkatkan, kok justru berupaya menciptakan proyek-proyek dari keberadaan busway itu," kata Hendro.

Politisi senior dari PDIP itu mengibaratkan ide pemasangan portal tersebut memagari rumah tinggi-tinggi supaya tidak kemalingan, padahal seharusnya dijaga saja rumah itu.

"Kita ingin ada evaluasi secara menyeluruh proyek busway dari koridor I-VII. Tetapi hal itu tidak pernah dilakukan. Anehnya, Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta minta dinaikkan tarif tiketnya."

Sebelumnya diberitakan, jika beton di tengah jalur busway berguna mengganjal mobil penyeborot busway, maka motor bakal dihadang oleh portal otomatis. Portal itu naik turun seperti halnya yang terlihat di area parkir di gedung-gedung modern.

Kasubdis Teknis Lalu Lintas Jalan Dishub DKI Jakarta, M Akbar, Selasa (23/10) lalu mengatakan, portal itu akan dipasang di setiap halte busway. "Nanti, kalau buswaynya lewat, portal akan otomatis turun. Portal tidak akan terangkat-angkat sampai busway lewat lagi dan kalau motor lewat di situ, harus menunggu busway lewat," ucap Akbar.

Sementara itu, seorang pengendara sepeda motor, Casmito, tewas ditabrak truk di Jalan Latumenten, Tambora, Jakbar. Casmito sebelumnya terjatuh setelah menyenggol separator busway, lalu sebuah truk melintas dan melindasnya.

Seperti dilansir Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, Rabu (24/10), kejadian naas itu terjadi pada pukul 10.30 WIB. Menurut saksi mata, Ubeyd Badry, Casmito sedang melaju dari arah utara menuju selatan. Tak jauh dari jembatan Tambora, motor plat B 6988 SAP yang dikendarai pria berumur 34 tahun itu menyenggol separator jalur busway. (Yon Parjiyono - Suara Karya)
more

187 busgandeng Volvo untuk busway

Melihat pelaksanaan sistem BRT di luarnegeri terkadang kita jadi iri. Rancangannya tampak lebih terencana, transparan, masyarakat dilibatkan — karena ya sasarannya memang untuk masyarakat, kenyamanan masyarakat. Pelaksanaannya lebih serius dan fokus, bukan model tambal sulam seperti yang kita jalani puluhan tahun ini.

Rancangan monorel mungkin menarik bagi semua orang. Subway? Yang terbayang mahalnya biaya dan lamanya pembangunan, sehingga kemacetan akan terus ada hingga tahun 2020, 2050, 2100. Bukankah biaya untuk monorel dan subway lebih baik digunakan untuk menyempurnakan sistem busway dan ruangpublik?
Busway jelas-jelas sudah berjalan dan sejenak kita pernah alami masa nyamannya transportasi publik di Jakarta. Sebaiknya diinvestasikan untuk hal-hal yang mendukung busway. Membeli bus yang lebih nyaman, jumlah bus yang pantas, insentif agar tercapai masa tunggu sependek mungkin, fasilitas Park and Ride yang memadai, ruang-ruang publik yang mendorong orang untuk meninggalkan mobilnya, kampanye, public exposition, dll. Satu urusan bisa jadi akan selesai tuntas dalam setahun ke depan.

Apakah suara para master transportasi publik kita kalah oleh suara pengusaha dan politikus? Sebaiknya masyarakat dilibatkan. Minta bantuan dari publik. Terkadang orang meremehkan publik yang dalam gambaran besarnya bagai kurang terdidik —karena kurangnya sosialisasi. Padahal banyak sekali Phd. Dr. DR. dan lainnya dengan keahliannya masing-masing yang bersedia menyumbang pemikirannya, demi kepentingan bersama...

187 busgandeng Volvo ini bukan untuk Jakarta, tapi untuk Santiago de Cali, Kolumbia (beda dengan Santiago di Chili). Dipesan pada Mei 2007 lalu. Luas kotanya sekitar 5juta km2 (Jakarta lebih dari 6,5juta km2), populasi hanya duajuta lebih jiwa.
Sistem transportasinya dinamakan Masivo Integrado de Occidente (MIO) yang dirancang 2004 dan mulai dibangun April 2006. Anggarannya 308juta dollar untuk: 49km busway (dari 78km jalan utama dan 116km jalan sekunder); 5 terminal utama, 4 terminal 77 stasiun; 655 halte; 31 jembatan penyeberangan; dll.
Koridor utama (troncale) dirancang khusus untuk busgandeng dengan kapasitas 60ribu penumpang per hari. Satu-satunya koridor dengan jalur khusus (busway). Ditopang dengan koridor-koridor Pretroncale dan Complementario tanpa busway.
Pengembangan MIO ini juga dibarengi dengan kampanye kultur bertansportasi, karena banyak hal baru yang perlu dipahami betul oleh masyarakat. Ini sebetulnya kelalaian yang sudah kita alami sendiri. Denah busway Jakarta saja —yang paling utama— baru diedarkan setelah tiga tahun berjalan (dan bukan oleh Pemda), apalagi hal-hal lain seperti tertib antri, akses penyandang cacat dsb.

Seharusnya ada gambaran konkrit, Jakarta yang seperti apa yang ingin dikembangkan. Disosialisasikan agar dipahami publik. Disiplin mulai ditegakkan. Hilangkan segala bentuk toleransi untuk suatu kesalahan. Gandeng masyarakat untuk ikut mengawal agar sasarannya tercapai.
Jika semuanya transparan, publik tentu memilih yang baik untuk publik secara utuh. Bukan untuk kepentingan segelintir pengusaha atau politik. more

Bola tarif ada di DPRD

Sutiyoso Minta DPRD Tak Gantung Tarif Busway

Suara Karya: Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso meminta DPRD DKI Jakarta untuk segera mengambil keputusan penetapan kenaikan tarif busway.
"Dewan jangan menggantung masalah tarif busway yang kita diusulkan," kata Sutiyoso di sela-sela peresmian Rest & Area dan peletakan batu pertama pembangunan Park & Ride di Terminal Antarkota Antarprovinsi (AKAP) Kalideres, Jakbar, Senin (13/8).

Sutiyoso menegaskan, sekarang ini para pengguna bus Transjakarta harus lama menunggu di setiap halte busway. Hal ini, kata dia, karena adanya pengurangan jumlah armada. "Pengurangan armada itu dilakukan untuk mengurangi beban subsidi karena pemasukan dari penjualan tiket lebih kecil dari pengeluaran untuk operasional," kata dia.

Sutiyoso menambahkan, pihaknya mengusulkan kepada DPRD untuk menaikkan tarif busway atau menambah subsidi yang saat ini mencapai Rp 203 miliar untuk tarif Rp 3.500 per tiket.
"Bila tiketnya tetap Rp 3.500, maka kita harus menambah subsidi sebesar Rp 55 miliar," katanya. "Dan bila diambil jalan tengah, yakni tarif dinaikkan menjadi Rp 5.000, maka subsidi yang dibutuhkan hanya Rp 18 miliar," katanya.

Bila tarif busway tetap Rp 3.500 dan subsidi yang dikeluarkan juga tetap sebesar Rp 203 miliar, sementara armada, sopir, dan petugas keamanannya bertambah, maka Transjakarta akan merugi.
"Mana ada perusahaan yang mau merugi, tapi tetap beroperasi," kata Sutiyoso lagi. "Dan untuk tetap beroperasi maka armadanya terpaksa dikurangi," imbuhnya. Oleh karena itu, Sutiyoso mendesak DPRD jangan menggantung masalah kenaikan tarif busway tersebut.
Pemprov, kata dia, tidak akan mengambil untung dari program transportasi makro (PTM) busway itu.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Ade Surapriatna sebelumnya mengatakan, pihaknya sedang membentuk tim khusus yang mengkaji kemungkinan kenaikan tarif busway tersebut.
"Kita masih menunggu kerja tim DPRD yang terdiri dari Komisi D dan A, tetapi mereka juga belum bisa membuat keputusan karena masih menunggu evaluasi dari BLU Transjakarta dan tim independen yang sampai saat ini belum diberikan. Kita jangan disalahkan melulu, dong. Mana mungkin kita putuskan sebelum ada evaluasi dari BLU," kata Ade Surapriatna. (Yon Parjiyono)

Tarif Busway Naik
Harus Ada Perubahan Pengelolaan Busway

[SUARA PEMBARUAN] Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus memastikan adanya perubahan pengelolaan bus jalur khusus (busway), baik dari sistem manajemen, pelayanan dan tiket, sebelum mematok tarif baru.

Menurut Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD DKI Jakarta, Sayogo Hendrosubroto, perubahan sistem manajemen, pelayanan, dan tiket sangat penting agar tidak terjadi lagi persoalan yang membuat pelayanan busway memburuk dan masyarakat terus dibebani kenaikan tarif.

Dia mengungkapkan, persoalan yang dialami BLU TransJakarta selaku pengelola busway, bukan disebabkan tarif busway yang murah, tetapi sistem manajemen yang tidak transparan, pelayanan yang tidak memiliki standardisasi, dan sistem tiket yang manual dan flat fare (harga tetap) untuk semua koridor.

"Jadi, persoalannya bukan menaikkan tarif atau tidak, tetapi apa jaminan dari Pemprov DKI untuk pelayanan setelah tarif busway dinaikkan? Kalau tidak ada perubahan sistem manajemen, pelayanan, dan tiket, berarti enggak adil dong bagi masyarakat," kata Sayogo, kepada SP, di Jakarta, Selasa (14/8).

Seperti diketahui, Pemprov DKI memberikan tiga usulan kenaikan tarif busway, yakni Rp 5.000, atau Rp 5.500, atau Rp 6.000/penumpang. Usulan tersebut, disesuaikan dengan besaran subsidi yang diberikan untuk operasional busway, antara lain untuk subsidi tiket. Usulan tersebut, telah disampaikan Pemprov DKI kepada DPRD DKI sejak pertengahan Juli 2007.

Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso berharap, dalam minggu ini DPRD DKI sudah dapat memberikan persetujuan kenaikan tarif busway dan menentukan tarif mana yang akan diberlakukan. "Kalau bisa dalam minggu ini, dewan sudah membuat keputusan soal kenaikan tarif busway, supaya persoalan yang ada dapat segera diatasi," kata Sutiyoso, di sela-sela acara peresmian Rest Area dan peletakan batu pertama park and ride busway di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Senin (13/8) siang.

Namun Sayogo menegaskan, keputusan DPRD untuk menyetujui usulan kenaikan tarif busway yang diajukan Pemprov DKI, akan sangat bergantung pada penjelasan unit terkait tentang pengelolaan busway selama ini. Selain mempertimbangkan kemampuan APBD DKI untuk memberikan subsidi, dewan juga akan mempertimbangkan kemampuan atau daya beli masyarakat terhadap tarif tiket busway.

Terkait dengan itu, dewan juga akan menilai sejauh mana efisiensi betul-betul diterapkan BLU TransJakarta, terutama untuk operasional busway pada jam kosong dan hari libur.

Penyelewengan

Sayogo menilai, salah satu penyebab persoalan yang dialami BLU TransJakarta adalah belum adanya perubahan sistem tiket. Penanganan sistem tiket secara manual, sangat rentan dengan penyelewengan dan sulit untuk diawasi.

"Kalau sistem tiketnya terkomputerisasi, kita bisa pantau berapa pemasukan dari penjualan tiket secara real. Kita juga bisa melihat jumlah penumpangnya, mana yang naik satu koridor, mana yang berpindah koridor. Bukan seperti sekarang, data-datanya tidak jelas, hanya perkiraan," kata Sayogo.

Terkait dengan itu, dia mengusulkan, Pemprov DKI segera mengubah sistem tiket. Sebaiknya, ada pembedaan untuk penumpang yang menggunakan satu koridor saja (single trip) dan penumpang yang menggunakan dua koridor atau lebih (multi trip).

Pembedaan tersebut, dapat dilakukan pada harga tiket untuk satu trip dan beberapa trip. Penumpang nantinya diberi pilihan apakah mau membeli tiket satu trip atau lebih.

"Jadi tarif yang diberikan lebih adil. Masyarakat yang menumpang busway di satu koridor saja, tentu tidak mau harga tiketnya sama dengan penumpang yang berpindah-pindah koridor," ujar Sayogo.

Dia menambahkan, perbedaan sistem tiket satu trip dan lebih dari stau trip, juga akan mempermudah pengawasan terhadap pemasukan dari penjualan tiket dan jumlah pengguna busway yang berpindah koridor atau tidak. [J-9]
more

Dewan Transportasi Kota dilangkahi

Soal Tarif “Busway”, Pemda Langkahi Dewan Transportasi Kota
Oleh Andreas Piatu

SINAR HARAPAN - Pemda Jakarta dinilai telah melangkahi Dewan Transportasi Kota (DTK) menyangkut rencana kenaikan tarif busway.
Pemda sudah mengusulkan kenaikan tarif ke DPRD, padahal DTK sama sekali belum mengusulkan kenaikan tarif.

Anggota DTK, Trisbiantara ketika dihubungi SH, Selasa (7/8) siang, menegaskan bahwa sesuai ketentuan, kenaikan tarif yang berkaitan dengan subsidi APBD memiliki aturan main yang harus diikuti. DTK mengusulkan kenaikan tarif dan Gubernur Jakarta yang menetapkan atas dasar persetujuan DPRD Jakarta.

Sampai saat ini, kata Trisbiantara, DTK sama sekali belum mengusulkan tarif kepada Gubernur Jakarta. Tetapi, Pemda tiba-tiba saja sudah mengusulkan kenaikan tarif busway ke DPRD Jakarta belum lama ini. Ada tiga alternatif kenaikan tarif yang diajukan, Rp 5.000, Rp 5.500 dan Rp 6.000.

Trisbiantara mengatakan, sampai sekarang, pihaknya belum melakukan monitoring lapangan mengenai manajemen busway. Karena itu, usulan kenaikan tarif pun belum dilaksanakan. “Bagaimana mungkin monitoring belum dilaksanakan, kenaikan tarif busway sudah diajukan. Pengajuan kenaikan tarif harus berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta lapangan,” katanya.
Sejauh ini, lanjut Trisbiantara, pihaknya baru sebatas rapat-rapat dengan pihak TransJakarta dan belum sampai pada pemantauan di lapangan. “Sampai saat ini, masih rapat-rapat dan omong-omong saja. Belum tahu kapan akan dilaksanakan pemantauan lapangan,” ujarnya.

Secara terpisah, Gubernur Jakarta Sutiyoso menegaskan, sampai sekarang pembahasan, evaluasi dan kenaikan tarif busway belum dilaksanakan karena masih konsentrasi dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta.

Seperti diketahui, waktu yang diberikan kepada tim evaluasi yang terdiri dari Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta, Maysarakat Transportasi Indonesia dan Dewan Transportasi Kota, dua minggu untuk melakukan evaluasi sebelum tarif baru busway ditetapkan.
Waktu yang diberikan sudah selesai. Bahkan, saat ini sudah lebih dari tiga minggu belum ada keputusan mengenai kenaikan tarif. “Molor-molor karena konsentrasi pada Pilkada,” kata Sutiyoso, Selasa (7/8), di Balai Kota.

Ketua DPRD Jakarta, Ade Surapriatna, belum lama ini mengatakan, pihaknya telah menerima usulan kenaikan tarif yang diajukan gubernur Jakarta. Bahkan, sudah melakukan rapat, tapi belum membahas lebih lanjut dengan komisi terkait.
Menurut Ade, meskipun usulan kenaikan tarif sudah diajukan, sebaiknya kenaikan tarif busway dilaksanakan setelah Pilkada DKI Jakarta. “Sebaiknya, kenaikan tarif busway dilaksanakan setelah Pilkada,” kata Ade belum lama ini kepada SH di gedung DPRD Jakarta. n
more

Pemilihan Dewan Transportasi Kota

Seleksi Dewan Transportasi Kota Dibuka

Koran Tempo - Seleksi pendaftaran Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dibuka pada 6-16 Agustus mendatang. Panitia akan memilih 13 anggota Dewan dan menunjuk dua orang dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian Daerah Metro Jaya.

"DTKJ dipilih dari delapan unsur," kata Ketua Panitia Ellen Tankudung. Delapan unsur itu antara lain perguruan tinggi, pakar transportasi, pengusaha angkutan, masyarakat pengguna jasa transportasi, lembaga swadaya masyarakat bidang transportasi, dan satu wakil dari awak angkutan.

Wakil Ketua Panitia Seleksi Azas Tigor Nainggolan berharap anggota DTKJ yang terpilih nanti tidak sekadar menjadi tukang stempel kebijakan transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "DTKJ periode kedua diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah transportasi," ujarnya. [SOFIAN]

MEDIA INDONESIA - 31 Juli 2007

Dewan Transportasi Kota Jakarta 'Mandul'
Penulis: Emir Chairullah

Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dianggap tidak berfungsi optimal dalam mengatasi persoalan transportasi di ibukota.
DTKJ sering hanya menjadi 'cap stempel' kebijakan Gubernur DKI Jakarta.

"Banyak kebijakan pemprov yang sebenarnya tidak sesuai dengan studi yang dilakukan. Tapi DTKJ tidak punya kekuatan untuk melawan itu," kata Wakil Ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan saat memaparkan rencana seleksi calon anggota DTKJ periode 2007-2009 di Jakarta, Selasa (31/7).
Hadir pada kesempatan itu beberapa anggota DTKJ periode 2005-2007 yang sekaligus menjadi Panitia Rekruitmen seperti Ellen Tangkudung, Darmaningtyas, TR Panjaitan, Ahmad Syafruddin, dan Noor Cholis.

Sebenarnya DTKJ sudah banyak menghasilkan rekomendasi kebijakan kepada Pemprov DKI. Sayangnya hampir sebagian produk rekomendasi itu tidak direspons pemprov.
"Akibatnya kejadian seperti pemangkasan jalur hijau di sepanjang Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin bisa terjadi," tambah Ahmad Syafruddin.

Karena itu, Tigor mengatakan, ke depan DTKJ harus mampu menguatkan fungsi kelembagaannya sebagai jembatan antara kepentingan stake holder transportasi dan pemerintah provinsi DKI. Penguatan fungsi ini tidak harus dalam bentuk penambahan wewenang DTKJ.
"Namun yang diperlukan yaitu kemampuan melobi pihak pemprov agar rekomendasi DTK dilakukan," ujarnya.

Faktor lain yang membuat DTKJ terlihat 'melempem' yaitu minimnya fungsi keterwakilan dalam anggota DTK sendiri. Seringkali, anggota yang berasal dari konstituen yang satu justru membela kepentingan konstituen lain.
"Misalnya anggota dari unsur lembaga konsumen justru membela kepentingan pengusaha angkutan. Ini repot," kata Darmaningtyas.

Mengenai proses seleksi, Ketua Panitia Seleksi Ellen Tangkudung mengatakan, pihaknya akan mencari 15 anggota baru dari berbagai kalangan. Unsur yang dilibatkan yaitu perguruan tinggi, pakar transportasi, pengusaha angkutan, masyarakat pengguna angkutan, LSM transportasi dan awak angkutan.
"Sementara dua unsur lagi yaitu Dishub dan Kepolisian akan ditentukan instansi mereka," ungkapnya.

Ia menyebutkan, proses pendaftaran dilakukan mulai 6 Agustus 2007 hingga 16 Agustus 2007. Setelah lolos persyaratan administratif, debat publik, psikotes, dan wawancara, anggota DTK yang baru diumumkan pada 2 Oktober 2007 untuk masa bakti dua tahun.
"Anggota DTK yang saat ini menjabat masih bisa ikut serta. Namun yang menjadi panitia seleksi tidak bisa ikut," tegasnya. (Che/Ol-03)
more

Tarif disesuaikan dengan daya beli

beritajakarta.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan mengevaluasi pelayanan bus transjakarta busway sebagai prasyarat disetujuinya rencana kenaikan subsidi maupun kenaikan tarif.

“Kita akan evaluasi pelayanan terlebih dulu. Kalau berdasarkan evaluasi ternyata pelayanan semakin baik, maka penambahan subsidi tidak akan menjadi masalah,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Ade Surapriatna kepada wartawan, Selasa (24/7).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan sejak awal busway memang telah disubsidi karena angkutan massal itu merupakan salah satu public service obligation.

“Sejauh kemampuan atau daya beli masyarakat masih rendah, sebaiknya subsidinya saja yang ditambah tapi tarifnya jangan naik dulu,” ujarnya.

Sampai saat ini , kata dia, dewan belum dapat memutuskan apakah tarif busway akan dinaikkan atau subsidinya yang akan ditambah agar busway tetap mampu melayani penumpang dengan baik.

“Hasil kajian tim independen yang ditunjuk Gubernur Sutiyoso baru saya terima hari ini. Pokoknya, dalam dua atau tiga hari kita akan memberikan masukan kepada pemprov apakah tarif busway naik atau subsidinya yang dinaikan,” ucapnya.

Sebelumnya, anggota Dewan Transportasi Kota (DTK) Andi Rahman meminta agar tim monitoring dan evaluasi Transjakarta yang akan dibentuk Pemprov DKI sebaiknya berasal dari kalangan independen agar kepentingan masyarakat terwakili. Tim tersebut akan bertugas mengaudit kinerja pelayanan transjakarta untuk menentukan besaran kenaikan tarif busway.

“Saya berharap tim tersebut melibatkan pihak independen. Sebab, apabila anggotanya berasal dari pihak terkait seperti Dinas Perhubungan dan BLU Transjakarta dikhawatirkan laporannya tidak objektif,” ujar Andi.

Dia berpendapat independensi tersebut sangat diperlukan agar kepentingan masyarakat terwakili. “Anggota tim itu bisa saja dari unsur Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Institute for Transportation and Development Policy, (ITDP) atau lembaga lainnya," ujarnya.

Apalagi, kata Andi, selama ini banyak keluhan dari pengguna busway mengenai waktu kedatangan bus. Buktinya, lanjut Andi, dalam rapat di Balai Kota Jakarta, Senin (16/7) lalu, Gubernur Sutiyoso sempat mempertanyakan kepada Dishub maupun BLU Transjakarta tentang laporan terkait waktu kedatangan bus.

"Pak Sutiyoso sempat marah karena dalam laporan dikatakan rata-rata kedatangan bus selama lima menit. Padahal berdasarkan laporan masyarakat dan media massa ternyata sampai 30 menit," kata Andi mengutip pernyataan Sutiyoso.

Andi melihat inti permasalahannya terletak pada kelemahan manajemen BLU TransJakarta yang dinilai tidak dapat mengelola operasional dan keuangan dengan baik sehingga timbul masalah seperti itu. "Bahkan Maret 2007 lalu, DTK Jakarta sudah menyampaikan rekomendasi yang isinya meminta pemprov membenahi manajemen BLU," ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Nurachman, mengatakan tim monitoring dan evaluasi itu berasal dari pihak independen. “Anggota tim tersebut di antaranya berasal dari DTK dan ITDP,” ujar Nurachman.
more

DPRD tolak keaikan tarf

Kenaikan Tarif Busway Ditentang

TEMPO Interaktif, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menolak rencana pemerintah Jakarta menaikkan tarif busway. Pelayanan busway dinilai masih jauh dari memuaskan.
“Tarif busway tetap seperti saat ini sebesar Rp 3500,” kata Acmad Suadi, Ketua Komisi A, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, di Jakarta hari sabtu lalu.

Normansyah Lubis, anggota Komisi B, mengatakan banyak prasarana busway yang rusah dan tak ramah bagi penyandang cacat. “Contohnya lift di halte Sarinah masih rusak, padahal itu untuk penyandang cacat,” katanya.

Namun pemerintah Jakarta tampaknya tetap akan memutuskan kenaikan itu sebelum hari sabtu pekan ini. Gubernur Sutiyoso mengatakan tarif baru sudah ditetapkan sebelum koridor yang baru, yakni koridor IV sampai VI, diresmikan. | YUDHA SETIAWAN | REZA MAULANA
more

Transjakarta to get new management form

Transjakarta to get new management form: City administration
The Jakarta Post, Jakarta

The city administration has decided to take over the running of the busway, although current manager BP TransJakarta will still control the day-to-day handling of the successful bus line.

Deputy Governor Fauzi Bowo said the change in the organizational form was meant to enable TransJakarta to be more flexible when working with foreign and domestic investors.

"We think it's the best option for TransJakarta so it can grow faster to become a company," he said.

Fauzi said that as busway usage increased among Jakartans, TransJakarta would have to expand its services and would need a huge amount of investment.

After opening two new routes early this year, the number of passengers increased 27 percent, from 1.8 million in December 2005 to 2.3 million in January.

Four more busway routes are planned for construction this year.

The four new routes will take passengers from Pulogadung in East Jakarta to Dukuh Atas in Central Jakarta; Kampung Melayu in East Jakarta to Ancol in North Jakarta; Ragunan to Kuningan, both in South Jakarta; and from Kampung Rambutan to Kampung Melayu, both in East Jakarta.

The city will have a total of seven routes by next year.

Nadicorp Holdings Sdn. Bhd., one of Malaysia's largest transportation conglomerates, last month expressed interest in jointly operating the corridors.

In its current form, Badan Pengelola (BP) Transjakarta, under the authority of the Transportation Agency, cannot cooperate with other parties without the agency's approval.

Under the new management format, which is expected to be effective within a month, Transjakarta will have more independence, receiving its budget directly from the city administration.

Member of Commission B on economy and trade Selamat Nurdin said the change in management form would be allowed, as long as it would enhance Transjakarta's service to the public.

"The new form of public service board will make it serve the public more. But I hope the administration consider carefully when cooperating with foreign investors, because, as a new institution, Transjakarta is still staggering, especially in its financial condition," he said.

The administration must choose investors that could provide low interest investments, so that the management would be safe from highly indebted risk, said Nurdin. (06)
more

Hampir Setahun, Dewan Transportasi

jakarta, kompas - Kinerja Dewan Transportasi Kota Jakarta, sebagai lembaga yang menjembatani aspirasi publik dan Pemerintah DKI dalam pengelolaan transportasi kota, belum kelihatan. Kendati dalam beberapa hal lembaga ini telah berusaha menjalankan perannya, fungsi itu belum berjalan sesuai Peraturan Daerah No 12 Tahun 2004 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya.

Kritik tersebut mencuat dalam diskusi publik bertema Mewujudkan Dewan Transportasi Kota yang Berpihak pada Kepentingan Publik di Jakarta, Kamis (20/10). Sudah hampir setahun setelah dilantik DTK nyaris tidak terdengar kerja nyatanya sesuai yang diberikan padanya, ujar Tigor, Ketua Forum Warga Kota Jakarta, salah satu pembicara. [source]

Dewan Transportasi Kota (DTK) Jakarta dibentuk berdasarkan Perda No 12/2004 dengan beranggotakan 15 orang wakil dari kalangan akademisi, pakar, pengusaha, aktivis LSM, awak angkutan, masyarakat, dinas perhubungan, serta kepolisian. Dari jajak pendapat Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) per September 2005, sebagian besar warga (84,7 persen) mengaku belum pernah mendengar DTK.

Menurut Tigor, kinerja DTK mulai muncul saat kenaikan tarif angkutan umum di Jakarta pascakenaikan harga bahan bakar minyak. Tapi, persoalan transportasi di Jakarta bukan hanya soal tarif. Banyak masalah transportasi lain yang butuh perhatian. Kenapa pembangunan mal-mal yang mengganggu lalu lintas tidak dipersoalkan, katanya.

Anggota Komisi D DPRD DKI, Mukhayar, narasumber lainnya, menambahkan, masukan strategi kebijakan makro transportasi kota sangat dibutuhkan karena ada 4,8 juta kendaraan di Jakarta.

Tidak direspons

Anggota DTK, Agus Sidharta, mengatakan, pihaknya menyikapi kritik atas DTK secara positif guna meningkatkan kinerja mereka. DTK telah mengajukan masukan tentang pembuatan terowongan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, sekaligus banjir. Tapi masukan itu tak direspons Pemprov DKI, kata Agus. (SAM) more

Pelantikan Dewan Transportasi Kota

TEMPO Interaktif, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso melantik 15 anggota Dewan Transportasi Kota, Selasa (11/1). Mereka adalah kalangan swasta seperti lembaga swadaya masyatakat, apakar transportasi, dan pengusaha angkutan. Wakil Dinas Perhubungan serta dari Polda Metro Jaya, juga masuk menjadi anggota.

Indah Suksmaningsih, anggota dewan dari lembaga swadaya masyarakat, berjanji akan melakukan pemulihan transportasi di Ibu Kota. "Target utamanya adalah memindahkan mobil pribadi ke angkutan masal," tekad Indah.[source]

Apabila dalam perjalannya mendapat tantangan, dirinya akan keluar dari lembaga tersebut. Lain halnya dengan Naufal Yahya. Anggota dewan dari unsur Kepolisian Daerah Metro Jaya ini mengaku akan berkonstrasi pada masalah keamanan dan penanganan darurat.

Menurut dia, semua itu masih dalam tahap pembahasan. Keputusan program kerja baru akan ada setelah rapat koordinasi dengan semua anggota. Dalam sambutannya, Gubernur DKI Sutiyoso menyatakan, pembentukan dewan ini merupakan upaya pemerintah mengatasi masalah transportasi umum yang makin tidak kondusif.

Mereka yang dilantik adalah Soetanto Soehodho, Hayati Sari Hasibuan, F. Trisbiantara (unsur perguruan tinggi), Agus Sidharta (pakar transportasi bidang perencanaan), Murdiawan Wirjoharjo (pakar transportasi di bidang lingkungan), SN. Milatia Mu'min (pakar transportasi bidang pembiayaan).

Berikutnya, Sriwidodo, Eka Sari Lorena S (pengusaha angkutan), Andi Rahmah, Indah Suksmaningsih (LSM), Erwin Cahya (awak angkutan), Dewi Wandasari, Dedy Suhardady (masyarakat penggguna), D.A. Rini (dinas perhubungan) dan M. Naufal Yahya (Polda Metro Jaya). [Suryani Ika Sari-Tempo News Room]
more