DPR: DKI harus bayar BBG

Komisi VII DPR yang membidangi energi dan sumber daya mineral, pekan ini, memanggil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo ke Senayan terkait masalah gas untuk bus transjakarta. DPR menilai asal- usul persoalan ini berawal dari Pemerintah Provinsi DKI yang tak membayar utang.
”Kami minta Pemprov DKI Jakarta segera menyelesaikan persoalan tunggakan pembayaran ke PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Singkat kata, Pemprov DKI harus membayar utang Rp 10,6 miliar ke PT PGN,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, Sabtu (15/3).
General Manager PT PGN Unit Bisnis Strategis Jawa Bagian Barat Subhanendro sebelumnya mengultimatum akan menghentikan pasokan gas ke stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) jika tunggakan sebesar Rp 10,6 miliar tak dibayar, selambat-lambatnya 31 Maret 2008. Jika ancaman PT PGN itu terjadi, dipastikan 80 persen bus transjakarta akan berhenti beroperasi.
Menurut Sutan Bhatoegana, Komisi VII DPR sudah mengambil keputusan bahwa Pemprov DKI harus membayar tunggakan ke PGN. ”Kita kan tahu PGN itu BUMN. Kalau PGN bangkrut, suplai gas untuk bus transjakarta akan terhenti,” katanya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR itu menilai persoalan ini muncul karena Pemprov DKI tidak menaati perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu PT Petross Gas, perusahaan swasta penyedia gas bus transjakarta.
”Pemprov DKI belum membayar biaya infrastruktur yang sudah dibangun Petross Gas. Kalau tidak, perusahaan itu harus menanggung beban berat dan tak mampu bayar tunggakan ke PGN,” kata Sutan. [Soal Gas Bus Khusus, DPR Panggil Gubernur - KOMPAS] more

Mulai 1 April tidak ada BBG?

PT Gas Negara (PGN) yakin bahwa masalah tunggakan utang dari operator busway dapat diselesaikan dan pasokan bahan bakar gas (BBG) untuk 443 bus di beberapa koridor tidak harus terhenti.

"Saya inginnya ini diselesaikan dengan baik-baik. Itu dapat dibicarakan. Kita juga tidak ingin merugikan, karena ini juga adalah untuk kepentingan umum," kata General Manager Strategic Business I Jawa Bagian Barat PT PGN Subanendro di Balaikota, Jumat (14/3).
Pihak PGN membicarakan masalah tunggakan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk bus TransJakarta sebesar Rp10,6 miliar dengan Pemprov DKI. PT Petross Gas sebagai pemasok gas dan pengelola stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) khusus bus TransJakarta menyatakan akan menghentikan pasokan BBG per 1 April karena Pemprov tidak melaksanakan perjanjian kerja sama (PKS) sehingga perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan tidak mampu membayar ke PT PGN.

Sementara itu, PT PGN menyatakan bahwa selisih harga memang ada antara pasokan gas yang disalurkan Pertamina dengan yang sampai ke PT Petross Gas.
"Kami adalah trader tangan kedua, tangan pertamanya adalah Pertamina. Kepada Petross, kami menjual dengan tarif K-2 (tarif kontrak)," kata Subanendro.
Direktur Keuangan PT Petross Gas Edith Al-Hidayat menyatakan bahwa perusahaan tidak mampu membayar utang senilai Rp10,6 miliar pada PGN untuk tunggakan tagihan gas selama enam bulan.

"Kami sudah menerima surat peringatan dari PGN sejak 6 Maret 2008, jika tidak bisa melunasi utang, pasokan gas dari mereka akan diputuskan," ujar Edith seusai pertemuan.
>Sementara Gubernur DKI Fauzi Bowo menyebut pihaknya masih akan mengkaji permasalahan timbulnya tunggakan tersebut. [Media Indonesia - PGN Yakin Tunggakan Operator Busway Diselesaikan] more

Rp.10 miliar tunggakan BBG

Petrogas menyatakan tidak masalah jika harus menutup dua stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) miliknya yang memasuk gas untu bus transjakarta jika Pemprov DKI tidak melunasi utang sebesar Rp15 miliar.
Petrogas menyatakan hal ini menanggapi ancaman PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang akan menghentikan pasokan gas untuk dua SPBG tersebut jika tidak melunasi tunggakan.
Direktur PT Petrogas Bagus Andhika kepada Media Indonesia, Senin (10/3) mengakui pihaknya belum melaksanakan kewajibannya menyetor uang BBG busway ke PGN sejak September 2007. Total tunggakan itu mencapai Rp10,6 miliar. Namun hal itu dilakukan, menurut Bagus, karena Pemprov DKI juga punya hutang ke Petrogas sebesar Rp15 miliar.
"SPBG kan harus tetap operasi, bisa saja kita bayar tapi pelayanan BBG berhenti," ujar Bagus. Akhirnya, lanjut dia, Petrogas terpaksa menunda menyetor tagihan ke PGN.
Dalam hal ini, menurut Bagus, Petrogas dan PGN adalah pihak yang dikorbankan. "Kalau PGN mau hentikan pasokan gas ke Petrogas, ya tidak apa-apa. Saya rasa itu jalan terbaik. Kalau busway jadi berhenti gara-gara tidak ada BBG kan nanti ramai lagi," kelitnya.
Menurut dia, ancaman PGN menghentikan pasokan gas itu adalah langkah tepat. "Supaya Pemprov DKI sadar," jelas.
Utang Rp15 miliar itu, kata Bagus, adalah komitmen Pemprov DKI untuk mensubsidi investasi pembangunan SPBG di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jaktim, dan Rawa Buaya, Jakbar. "Dan itu tertuang dalam kontrak kerja sama," tandasnya.
Selain SPBG Perintis Kemerdekaan dan Rawa Buaya milik Petrogas, ada satu SPBG lagi yang biasa digunakan busway mengisi BBG, yaitu di Jalan Pemuda milik Pertamina. Namun bila 2 SPBG milik Petrogas itu benar berhenti beroperasi, SPBG Pemuda diperkirakan tidak akan sanggup melayani kebutuhan BBG 329 armada bus Transjakarta.
Bagus meminta agar permasalahan ini diselesaikan secara musyawarah. "Kalau Rp15 miliar dirasa mahal, ya duduk bersama lah, DKI, PGN dan Petrogas. Negosiasi tidak masalah, yang penting niatnya dulu. Supaya pelayanan publik tetap jalan," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo berjanji menyelesaikan permasalahan utang BBG bus Transjakarta ini. Fauzi telah memerintahkan jajarannya untuk mengkaji penyebab tunggakan itu sekaligus mengevaluasi mekanisme pembayaran BBG busway.
Hal itu dikemukakannya seusai melantik Muhayat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta di Balai Kota, hari ini. Menurut pria berkumis itu, salah satu kemungkinan penyebab tunggakan adalah perbedaan harga BBG yang dipatok Petrogas dengan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) umum.
"Bisa jadi BLU (Badan Layanan Umum) Transjakarta tidak membayar karena ada perbedaan harga itu. Sebab jika terus dilakukan bisa dituduh menyimpang. Tapi ini baru fakta-fakta yang ditemukan di awal, belum hasil analisis," bebernya.
Fauzi berjanji akan memberi penjelasan segera setelah kajian selesai. "Paling lambat besok," janjinya.
Sedangkan Kepala Dinas Pertambangan DKI Peni Susanti menjelaskan harga BBG di SPBG milik Petrogas lebih mahal dari pada di SPBG umum. "Wajar kalau PGN pasok ke Petrogas lebih mahal karena mereka investasi untuk gas pipa," ungkapnya.
Sesuai kontrak kerjasama dengan Pemprov DKI pada Mei 2006, Petrogas adalah satu-satunya tempat yang ditunjuk untuk melayani kebutuhan BBG busway. Kenyataannya, karena alasan perbedaan harga ini, beberapa operator mengisi BBG di SPBG lain. PT Jakarta Trans Metro (JTM) yang mengoperasikan busway koridor IV dan VI misalnya, juga mengisi BBG di SPBG Jalan Pemuda milik Pertamina.
"Kita selalu bayar setiap mengisi BBG di SPBG Jalan Pemuda (milik Pertamina) dan SPBG Perintis Kemerdekaan (milik Petro Gas)," kata Direktur Operasional PT Jakarta Trans Metro (JTM) I Gusti Ngurah Oka. [Media Indonesia - Petrogas Siap Tutup SPBG Busway - Reporter : Bagus BT. Saragih] more

BBG menjadi kendala

Persediaan gas akan menjadi kendala bagi pengoperasian busway. Apalagi, proyek busway terus bertambah dan dalam waktu dekat akan dioperasikan lagi tiga koridor VIII, IX dan koridor X yang saat ini sedang dalam penyelesaian.
Gubernur Jakarta Fauzi Bowo ketika dikonfirmasi SH, Minggu (18/11), usai kunjungan silaturahmi dengan warga Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, pun mengakui gas menjadi kendala.

Meski demikian, lanjut Foke, demikian panggilan akrab Fauzi Bowo, pihaknya akan berupaya agar pelayanan masyarakat melalui busway tidak terganggu dan menjadi lebih baik. ''Dengan persediaan gas yang ada, akan diupayakan sehingga pelayanan masyarakat tetap berjalan baik,'' ujarnya.

Kepala Dinas Pertambangan Jakarta, Peni Susanti, secara terpisah, Sabtu (17/11), justru melihat tidak ada masalah dengan gas, walaupun proyek busway terus bertambah dengan akan beroperasinya tiga koridor lagi tanpa ada tambahan stasiun pengisian gas (SPG) di sepanjang koridor busway.

Alasannya, Pemda Jakarta akan bekerja sama dengan swasta membangun SPB di pool PPD yang sudah dibeli Pemda Jakarta. Selain itu, pihak Pertama pun akan membangun SPG di Pramuka. Sedangkan Shell akan membangun SPG di Gatot Subroto dan Petronas membangun SPG di Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Hanya saja, kapan pembangunan SPG yang baru belum jelas. Begitu pula kapan akan beroperasi, belum ada yang tahu pasti. Sementara koridor VIII, IX dan X direncanakan beroperasi Maret 2008 karena 15 Desember 2007 selesai jalannya langsung disusul dengan halte dan jembatan penyeberangan orang.

Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Nurachman secara terpisah kepada SH, Minggu mengatakan, SPG yang dibangun atas kerja sama dengan pengusaha rencananya di Kramatjati, Kampung Rambutan dan Tanah Merdeka. (andreas piatu- Sinar Harapan)
more