Kondisi HCB sangat parah

Kemarin kondisi HCB (Harmoni) sangat2 amat parah sekali.
Ekor penumpang ke arah kalideres (yg pintunya sekarang sudah dipindahkan ke Ex. Pulogadung) sudah hampir menyentuh pintu pulogadung baru (Ex. Pintu Kota).

Penumpang banyak yang teriak2 dan mukul2 halte. sudah kayak kerusuhan, dan bus yang dtg jg sangat terbatas...tampaknya BLU perlu bertindak tegas sebelum benar2 terjadi kerusuhan

Sementara tadi pagi dikatakan dipersiapkan Traja khusus perempuan, bagaimana mungkin bisa dibagi lagi kalo halte saja sudah tidak mencukupi..
benar2 tidak masuk akal.
tidak dibagi saja sudah tidak ada space buat org yg mau lewat, apalagi kalau dibagi.

Apalagi penumpang perempuan memang paling doyan ngantri sehingga menghambat jalan penumpang lain, jadi kalau mau lebih tepat mendingan buat bus khusus pria, dan bus campur (pria dan wanita), karena katanya Pak Dharmaningtyas di koran hari ini, jumlah penumpang wanita jauh lebih banyak...

dan sekali2 pria jg harus to be the first dong, jangan cuman bisa ladies first, sementara dilapangan 80% aksi dorong2an ketika akan masuk ke dalam bus pelakunya adalah wanita, kemarin jg sudah dibahas dan banyak yang pernah ngalamin hal2 seperti yang saya sering alami.....

coba lihat betapa bebalnya wanita2 tukang dorong itu...
saya pun awalnya tidak mau mendorong sapapun apalagi wanita, tapi akhirnya saya dan teman2 saya sadar, bahwa "kalau didorong maka kita harus dorong balik, tidak peduli sapapun pendorongnya, kalau kita didorong kedepan, napa kita tidak dorong kebelakang" biar para pendorong itu tahu bagaimana rasanya jatuh..

satulagi, sticker yang terdpt didalam bus bertuliskan " saya malu duduk apabila ada wanita, ibu hamil, orang tua, dan org cacat berdiri" itu sebaiknya direvisi aja
kata "wanita" harusnya dihilangkan saja, karena anda2 bisa liat sendiri ulah2 wanita yang suka dorong2an, biarlah mereka mendapat pelajaran dengan berdiri bergantungan, saya pun tidak akan memberikan tempat duduk saya bagi wanita yang saya nilai masi sehat dan kuat...

anda bisa rasakan sendiri bagaimana kesalnya didorong2 dan di tarik2 bajunya..
sudah saatnya disadari ada hal2 yang bisa membuat kita mencintai wanita, tapi ada juga hal yang tidak bth toleransi dari pria kepada wanita.

Wilsam di suaratransjakarta

more

Busway perempuan

Kepala BLU Tranjakarta, Drajat Adhiyaksa mengusulkan pengoperasian busway khusus wanita dalam menanggapi usulan kelompok perumpuan akibat ketidaknyamanan menaiki busway yang terlalu padat. BLU Transjakarta berencana mengoperasikan busway khusus perempuan pada April mendatang di seluruh koridor yang ada.
Pelaksanaan operasionalnya akan diatur dari jumlah kendaraan maupun antrian penumpangnya pada halte-halte busway yang ada. Dicontohkan dari tiga armada busway yang melayani penumpang, satu armada disiapkan khusus wanita.

Mengenai itu, Gubernur Fauzi Bowo menyatakan "pada prinsipnya saya setuju adanya jaminan keamanan bagi perempuan. Namun yang perlu terlebih dahulu dilakukan adalah penambahan armada sehingga keamanan dan kenyamanan penumpang secara keseluruhan dapat dijamin." Jumlah armada yang sesuai diperlukan untuk mengurangi kepadatan penumpang dan mempersingkat jarak headway antar bus.
Fauzi menegaskan BLU Transjakarta boleh saja memiliki rencana mengenai busway, "BLU itu kan di bawah gubernur, jadi saya yang menentukan keputusannya," pungkasnya.

Di tempat lain, Manajer Pengendalian BLU Transjakarta Rene Nunumete menjelaskan, "Uji coba kami lakukan setelah ada keputusan resmi dari Gubernur." Selain alasan kenyamanan, pengadaan armada khusus itu dilakukan guna menarik peminat dari kalangan perempuan. Diharapkan jumlah pengguna semakin meningkat, pengguna kendaraan pribadi dari kalangan wanita dapat beralih menggunakan Transjakarta.

Rene menambahkan, bila disetujui bus khusus itu akan beroperasi di Koridor I (Blok M–Kota). Rencana uji coba dapat dilakukan mulai awal April mendatang, jumlah bus akan disesuaikan permintaan penumpang. "Busnya sih sama, tetapi nanti kami kasih tanda khusus untuk bus wanita," ujarnya.

Dia menambahkan, perbaikan pelayanan akan terus dilakukan, tidak hanya bagi wanita, seluruh penumpang diharapkan akan memperoleh pelayanan yang sama. BLU mencatat jumlah bus yang beroperasi di koridor I-VII saat ini ada 349 unit. Rencananya, tahun ini ditambah sebanyak 87 unit bus.

Kepala Dinas Perhubungan DKIJakarta Nurrachman mengatakan, Dishub belum memberikan keputusan mengenai usulan busway khusus wanita. Dia menyambut baik rencana itu, namun meminta agar BLU meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya terhadap penumpang wanita. Wacana bus khusus wanita dinilai masih belum dapat diterapkan, Dishub akan mempelajari usulan tersebut.
"Sistemnya saja sih yang harusnya diperketat. Penumpang bus Transjakarta itu kan tidak sama dengan penumpang bus umum lainnya."

Sementara Wakil Kepala Dishub Udar Pristono berpendapat pengadaan bus khusus itu sulit dilakukan karena akan mengurangi kapasitas angkutan penumpang. "Usul boleh saja. Nanti kami tampung dan kami kaji," ujarnya.

Menurut Udar, khusus perempuan hamil dana orang lanjut usia telah diprioritaskan untuk mendapat tempat duduk di Transjakarta. Bahkan tempat khusus penyandang cacat yang menggunakan kursi roda juga telah disediakan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mendukung pengadaan bus tersebut. "Untuk perlindungan hak-hak kaum hawa sangat bagus," kata Tulus Abadi, pengurus YLKI. "Kondisi bus Transjakarta saat ini sangat tidak nyaman untuk perempuan. Terjadi peluang adanya pelecehan terhadap perempuan," ujarnya. Apalagi pada jam-jam sibuk, penumpang berhimpitan di dalam bus. Bus yang berkapasitas maksimal 85 orang sering kali dipadati lebih dari 100 penumpang.

Namun Tulus pesimistis bakal terwujud sebab jumlah armada bus hingga kini belum memadai. Selain itu, rencana serupa pernah gagal, pada April 2003 PT KAI menyediakan dua gerbong kereta rel listrik rute Bogor-Jakarta khusus untuk perempuan. Namun, pada pelaksanaannya masih saja dijejali banyak penumpang pria. [dari beritajakarta, koran sindo, koran tempo] more

87 Armada baru

Keluhan pengguna busway akan kurangnya armada busway bakal segera terobati. Sebanyak 87 unit bus baru sudah tiba dan segera memperkuat armada yang melayani koridor IV (Pulo Gadung-Dukuh Atas), koridor V (Kampung Melayu-Ancol), VI (Ragunan-Halimun) dan VII (Kampung Melayu-Kampung Rambutan).
Kepala Bidang Pengendalian Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta Rene Nunumete membenarkan hal tersebut. "Bus-bus itu sudah didatangkan oleh kedua pemenang lelang, yaitu PT Primajasa dan PT Lorena," katanya, Sabtu (15/3).

Namun sebelum beroperasi, lanjutnya, bus-bus itu harus menjalani perombakan interior dan bodi terlebih dahulu. Tujuannya agar letak pintu sesuai dengan kondisi halte. "Selain itu juga dipersiapkan beberapa peralatan lain yang diperlukan di dalam bus, seperti penunjuk halte dan alat-alat darurat.
"Proses penyiapan itu diperkirakan memakan waktu sekitar 3 bulan. Saat ini jumlah seluruh bus yang beroperasi di koridor I sampai VII mencapai 329 unit. Tambahan 87 bus baru itu akan didistribusikan ke koridor IV sebanyak 18 unit, ke koridor V 13 unit, koridor V 22 unit dan koridor VII 34 unit.
Dengan tambahan bus itu, Rene menjamin pelayanan terhadap penumpang busway dapat lebih baik. "Saat ini headway (selang waktu antar bus) setelah sterilisasi sekitar 3 sampai 8 menit. Dengan tambahan armada diharapkan bisa jadi 2 menit," katanya.
Seperti diberitakan, pascasterilisasi jalur busway, jumlah penumpang busway meningkat 3.500 orang atau sekitar 2%. Namun peningkatkan itu tidak diiringi dengan jumlah bus yang cukup, sehingga waktu yang dibutuhkan penumpang untuk mencapai tempat tujuan tetap lama. Penyebabnya karena waktu antre di halte yang lama. [Media Indonesia - 87 Unit Armada Baru Busway Perkuat Tiga Koridor - Reporter : Bagus BT Saragih] more

30ribu orang urung pakai busway

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan jumlah penumpang bus Transjakarta 180ribu orang per hari, turun 30ribu dari sebelumnya 210ribu penumpang.

Wakil Gubernur Prijanto mengatakan faktor utama penurunan jumlah penumpang disebabkan waktu tempuh bus mencapai 40–50 menit. Masyarakat kini lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ”Lama jarak tempuh tersebut karena banyak kendaraan pribadi masuk jalur busway,” ujarnya kemarin.

Waktu kedatangan antara bus satu dan yang lainnya terlalu lama, berimbas pada penumpukan penumpang. Kenyamanan menjadi terganggu. Idealnya jarak antara kedatangan kurang dari lima menit. Prijanto mendesak pihak-pihak terkait segera berbenah, terutama koridor I, II, dan III. Jika perlu, menambah armada. ”Bus di koridor lain dikonsentrasikan di ketiga koridor tersebut". Bukan mengabaikan pelayanan di koridor lain, namun agar ketiga koridor itu terbenahi.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, tanpa hambatan waktu tempuh koridor VI (Dukuh Atas–Ragunan) kurang lebih 40 menit, namun karena banyak yang menerobos jalur busway, menjadi 80–90 menit. Dijelaskan, Pemprov sudah menerapkan larangan kendaraan menggunakan jalur bus khusus ini. ”Kami juga akan meminta aparat kepolisian untuk membantu. Namun untuk koridor VIII, IX, dan X memang boleh digunakan kendaraan lain selama belum beroperasi."

Manajer Operasional Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta Rene Nunumete mengakui kerugian mencapai Rp70 juta per hari. Sekitar 20 ribu penumpang tidak lagi menggunakan moda transportasi ini. Akibat berkurangnya penumpang, dengan harga tiket bus Rp 3.500, Badan Layanan rugi Rp 70 juta per hari.

Peralihan penumpang tersebut karena jalur khusus dimasuki kendaraan pribadi pada jam-jam sibuk. Masuknya mobil pribadi ke busway membuat waktu tempuh menjadi lebih lama. Pihaknya sudah meminta bantuan Polda Metro Jaya untuk mencabut kebijakan buka-tutup jalur busway untuk kendaraan pribadi.

Untuk mengatasinya juga akan diterapkan sistem contra-flow, yakni menggunakan jalur bus dengan arah berlawanan. Ini untuk menghindari kendaraan pribadi masuk ke jalur tersebut.

Sistem akan diterapkan mulai pekan depan di jalur Pejaten-Mampang Prapatan dan Kuningan, Jakarta Selatan. Saat ini sedang dikoordinasikan dengan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan agar jalur tersebut terjaga, agar tidak terjadi tumbukan dengan kendaraan pribadi dari arah berlawanan yang masuk ke jalur Transjakarta. Ditambahkan, sistem serupa telah diuji coba di sejumlah titik, di antaranya di koridor IV untuk Jalan Matraman dan Jalan Tambak serta koridor III, di Jalan Cideng hingga Biak.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Nurmansjah Lubis menilai, selama ini Pemprov tidak tegas menerapkan aturan yang melarang penggunaan jalur busway oleh kendaraan lain. Seharusnya dilakukan tindakan tegas ”termasuk mobil pejabat tinggi. Kalau tidak berani, ya sudah jangan menjadikan busway sebagai jalur khusus,” kata politikus PKS ini.

Soal sistem contra-flow, pengamat transportasi Dharmaningtyas mengemukakan, harus dilakukan sosialisasi dalam skala masif lebih dulu. Pengamat transportasi Tory Darmantoro mengatakan perlu sosialisasi yang intensif. "Sistem ini bisa digunakan sebagai alternatif," katanya.

Namun, yang lebih berdampak signifikan, menurutnya, adalah keberanian pemerintah mengambil kebijakan bahwa busway terlarang untuk kendaraan pribadi. Menurut Dharmaningtyas, larangan kendaraan pribadi masuk busway adalah cara ideal. [dari berbagai sumber]

more

Bukan mark-up

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, menepis dugaan penggelembungan dana (mark-up) oleh operator bus Trasjakarta yang dikelola oleh konsorsium.  Dugaan mark-up itu sangat tidak beralasan. Perhitungan biaya operasional per kilometer sudah ada rumusnya dari Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan. Karena waktunya berbeda dan beberapa komponen besarannya juga berbeda, tentunya hasilnya berbeda juga,” ujar Prijanto, di Balai Kota, Jumat (18/1).

Perbedaan harga rupiah/kilometer untuk bus Transjakarta pada setiap koridor disebabkan oleh perbedaan sistem pengelolaan pengoperasian bus. Bukan karena adanya penggelembungan anggaran. 

Koridor I harga per kilometernya mencapai Rp 8.250, menggunakan sistem BOT (built, operate and transfer) artinya bus dikelola terlebih dulu oleh swasta selama jangka waktu tertentu, kemudian diserahkan ke pemerintah setelah manajemen perusahaan trasportasi itu mapan.

Koridor II-VII menggunakan sistem BOO (built, operation and operate) artinya pihak swasta hanya mengoperasikan bus sedangkan pemerintah yang memiliki sepenuhnya. Harga per kilometer koridor II dan III Rp 12.550. Untuk koridor V, VI, VII Rp 12.885.

“Koridor I murah karena Pemda DKI yang membeli armadanya,” ungkapnya. Komponen lain adalah perbedaan harga kendaraan saat pembelian bus, suku bunga bank, dan nilai residu. 87 unit bus yang dilelang untuk koridor IV ada yang menawar terendah Rp 9.536,50 per kilometernya, Rp 9.488,00, tapi ada yang Rp 10.824,50, Rp 11.395,9 dan Rp 12.944,00. “Begitu juga untuk koridor VI dan VII,” jelasnya.

Untuk kilometer tempuh juga berbeda-beda. “Kalau konsorsium 247,7 kilometer/bus/hari. Sedangkan untuk yang lelang saat ini 311 kilometer/bus/hari,” tuturnya.

Hingga Januari 2008 ini pengadaan di seluruh koridor belum rampung seluruhnya. “Idealnya pada koridor I jumlah busnya 450 unit, tapi baru ada 329 unit,” ucapnya. Ke-329 bus itu dikelola oleh konsorsium yang terdiri dari PPD, Mayasari Bakti, Steady Safe, Bianglala, Metro Mini, dan Pemda DKI Jakarta. Dari 329 unit bus itu sebanyak 91 unit bus diantaranya dibeli oleh Pemda DKI Jakarta. Kemudian pemprov juga membeli bus lagi melalui lelang sebanyak 87 unit untuk koridor IV, V, VI, dan VII.  [dari beritajakarta.com]

more

Undangundang menolak busgandeng

Bea Masuk

[SUARA PEMBARUAN] Departemen Keuangan tidak dapat memenuhi keinginan importir bus transjakarta agar memberikan pembebasan bea masuk atas 10 bus transjakarta yang ditahan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. Pasalnya, sesuai dengan Undang-undang Nomor 17/2006 tentang Kepabeanan, Menteri Keuangan tidak bisa lagi membebaskan bea masuk barang-barang impor seperti itu. Kendati demikian, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan pihaknya akan mengupayakan penyelesaiannya.

"Masalah bea masuk, itu karena ada perubahan Undang-undang Pabean. Kita coba tangani nanti ya, kebijakannya agak complicated karena undang-undangnya berubah. Tapi kita akan coba atasi. Kita sedang mengupayakan dengan DPR maupun dari mekanisme yang ada," kata Menkeu, baru-baru ini di Jakarta.

Bisa saja solusinya adalah diberikan subsidi atas importasi tersebut, tetapi hal itu juga tidak dianggarkan di APBN-P 2007, sehingga permasalahannya adalah apakah harus menunggu sampai 2008. Tetapi menurutnya, pemerintah akan mencoba mengatasi hal tersebut. [L-11/MDM/L-10]

Pembebasan Bea Masuk Bus TransJakarta Masih Diupayakan

KOMPAS - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sedang mengupayakan masalah pembebasan bea masuk bus Transjakarta dengan DPR terkait dengan masih tertahannya kendaraan kota Jakarta tesebut di Pelabuhan Tanjung Priok karena masalah bea masuk.

"Kita coba tangani nanti ya. Kebijakannya agak rumit karena undang-undang-nya (UU Kepabeanan) berubah. Tapi kita akan coba atasi. Kita sedang mengupayakan dengan DPR maupun dari mekanisme yang ada," katanya seusai rapat koordinasi antara Menteri-Menteri Ekonomi dan Bank Indonesia di Jakarta, Rabu malam.
Ia mengatakan pihaknya tidak bisa membebaskan bea masuk bus Transjakarta yang didatangkan dari Korea Selatan begitu saja karena terkait dengan undang-undang. "Pembebasan bea masuk tak bisa lagi dilakukan Menkeu, karena diatur dalam UU," tegasnya.

Untuk itu, saat ini pihaknya sedang memikirkan cara untuk mengeluarkan bus tersebut, termasuk kemungkinan menggunakan subsidi. "Ya semacam itu. Tapi kan tidak dianggarkan di 2007, jadi komplikasinya adalah apakah menunggu sampai 2008. Kita sedang lihat beberapa mekanisme solusinya ya," katanya.
UU Kepabeanan no 17 tahun 2006 tentang kepabeanan memperbarui UU no 10 tahun 1995. Dalam UU kepabeanan yang baru tersebut, menteri keuangan tidak lagi memiliki kewenangan untuk pembebasan bea masuk. (ANTARA/GLO)

10 Bus Transjakarta Masih Ditahan

Liputan6.com, Jakarta: Hingga Jumat (21/9), Bea dan Cukai masih menahan 10 bus gandeng yang diimpor dari Cina oleh PT Bali Dufri Indonesia. Bus yang rencananya melayani jalur busway di Koridor V jurusan Kampung Melayu-Ancol itu belum bisa dikeluarkan karena bea masuknya belum dibayar.

Sebenarnya, PT Bali Dufri Indonesia telah meminta keringanan bea masuk dengan alasan bus yang memiliki 160 penumpang itu untuk kepentingan umum. Namun, permintaan tersebut ditolak. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Supriyadi mengatakan, keringanan hanya berlaku untuk kepentingan umum yang tak menghasilkan uang. Akibatnya, 10 bus itu ditahan Bea dan Cukai sejak Juni silam.

Bea dan Cukai berharap persoalan ini bisa cepat selesai. Importir segera membayar bea masuk sesuai peraturan yang berlaku.(BOG/Christina Odorus dan Nofrianus Barens)

10 Bus gandeng Transjakarta ditahan

Bisnis Indonesia | Sepuluh unit bus gandeng Transjakarta tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok karena tidak dilengkapi dokumen impor khusus kendaraan. Selain itu, importasi bus itu dinilai melanggar UU Kepabeanan No. 17/2005.
"Importirnya meminta pembebasan dan keringanan bea masuk, padahal dalam UU Kepabeanan itu belum diatur soal pembebasan bea masuk terhadap kegiatan impor seperti ini. Jadi tetap kami tahan," ungkap Dirjen Bea dan Cukai Anwar Supriadi kepada Bisnis, kemarin.

Saat ini 10 bus gandeng merek Dandong Huanghai yang diimpor dari Shanghai-China tersebut di parkir di lahan penumpukan 113X dermaga konvensional Pelabuhan Tanjung Priok.
Anwar mengatakan pihaknya tidak akan memberikan pembebasan maupun keringanan bea masuk sebagaimana permintaan importir. "Importasinya oleh perusahaan importir umum dan ternyata diketahui tidak memiliki izin melakukan importasi mobil." (Bisnis/k1)
more

Busgandeng tertahan di pelabuhan

Sutiyoso Minta Keringanan Pajak Bus Gandeng TransJakarta

SINAR HARAPAN - Gubernur Jakarta Sutiyoso meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi keringanan pajak bea masuk 10 bus gandeng TransJakarta yang sudah dua bulan berada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dia berharap segera ada jawaban dari Menkeu agar bus gandeng bisa dioperasikan dan dinikmati warga Jakarta.
“Saya sudah kirim surat dan meminta keringanan. Belum ada jawaban. Semoga cepat ada keputusan sehingga bus gandeng bisa digunakan,” kata Sutiyoso di Balai Kota, Salasa (18/9) siang.

Secara terpisah Ketua Organda Jakarta, Herry C Rotty kepada SH mengatakan, Departemen Keuangan (Depkeu) diminta jangan menghambat pelayanan masyarakat khususnya di bidang transportasi terutama terkait dengan masih belum keluarnya 10 bus gandeng dari Pelabuhan Tanjung Priok.

Pemda Jakarta akan mengoperasikan bus gandeng. Untuk itu dipilih koridor V Kampung Melalyu-Ancol dengan rencana 30 bus gandeng. Kampung Melayu-Ancol dipilih karena jalannya lurus sehingga tidak sulit mengoperasikannya.
Realisasi bus gandeng secara bertahap. Tahap pertama 10 unit yang semula dioperasikan Juni 2007. Sampai sekarang belum terealisasi karena busnya masih tertahan di gudang Tanjung Priok karena hingga kini belum ada keputusan, apakah masuk barang mewah atau barang untuk pelayanan masyarakat.
(andreas piatu)

10 Bus Transjakarta Ditahan di Priok
Laporan Wartawan Kompas Pascal S Bin Saju

JAKARTA, KOMPAS- Sepuluh bus gandeng atau articulated bus eks Cina untuk melayani jalur khusus bus atau busway transjakarta pada Koridor V, Jakarta masih ditahan pihak Bea dan Cukai Tanjung Priok. Penahanan terkait belum tuntasnya pembayaran kepabeanan, tetapi juga sekaligus mengganggu pelayanan angkutan masal transjakarta.

Atin Sutisna, Direktur Utama PT Jakarta Megatrans selaku importir dan Rene Nunumete, Manajer Pengendalian Badan Layanan Umum Transjakarta mengungkapkan itu secara terpisah, Rabu (19/9) di Jakarta. Kepala Bagian Penyelidikan dan Pencegahan Bea dan Cukai Tanjung Priok, Heru Sulastyo mengakui adanya penahanan 10 bus itu.

Menurut Atin, 10 bus gandeng itu diimpor utuh dari Cina dan tiba di Tanjung Priok pada 21 Juni 2007, atau sekitar 2,5 bulan silam. Bus-bus tersebut merupakan bagian dari rencana untuk mengimpor 30 unit sesuai perjanjian kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dan rencana impor, yang dilakukan pada Desember 2006.

Kata Atin, saat perjanjian dibuat, bus yang diimpor utuh itu diberi keringanan khusus yakni bea masuk lima persen. Meski demikian, karena busnya baru tiba pada Juni lalu, pihak BC malah mengenakannya dengan tarif normal yang jauh lebih tinggi, sekitar 40 persen. “Hal itu sangat memberatkan kami,” katanya.

Rene menjelaskan, bus gandeng itu hendak dioperasikan pada Koridor V yakni Kampung Melayu – Tanjung Priok. Penggunakan bus ini untuk meningkatkan kapasitas angkut, yakni mencapai 160 penumpang. Atin juga menambahkan, bus gandeng ini menggunakan bahan bakar gas yang lebih ramah lingkungan.

Keduanya mengakui, dengan tertahannya 10 bus itu jelas mengganggu pelayanan umum dengan bus transjakarta. Heru tidak merinci alasan penahanan bus-bus itu, kecuali mengatakan, “Urusan administrasi kepabeanan belum dituntaskan oleh pihak perusahaan pengimpor bus.”
more

Laporan palsu

Sutiyoso Diduga Terima Laporan Palsu tentang Busway
Masyarakat "Dipaksa" Naik Transjakarta

[SUARA PEMBARUAN] Membludaknya jumlah penumpang bus transjakarta saat ini, lebih dikarenakan masyarakat "dipaksa" untuk naik transjakarta karena tidak ada pilihan lain.

"Sebab, angkutan bus pada jalur yang sama sudah dilikuidasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta," kata ahli transportasi kota, Darmaningtyas kepada SP di Jakarta, Selasa (18/9), menanggapi ketidakpuasan warga atas layanan transjakarta yang dinilai semakin buruk.

Salah satu indikasinya, penumpukan penumpang di halte semakin menjadi-jadi. Penyebab utamanya adalah karena kurangnya armada transjakarta sehingga tidak bisa mengangkut penumpang tepat waktu atau sesuai jadwal. Akibatnya, penumpang bisa menunggu berjam-jam di halte.

Menurut Darmaningtyas, pengelola angkutan transjakarta akan sulit menarik pengguna kendaraan pribadi, terutama mobil, untuk pindah menggunakan busway, jika pelayanannya tidak dibenahi. Padahal, keberhasilan program busway terletak pada kemampuannya menarik pengguna mobil pribadi ke busway, sehingga ruang jalan yang ada bisa dikembangkan untuk optimalisasi angkutan massal lainnya serta pembangunan jalur kendaraan tidak bermotor, seperti sepeda ataupun pedestrian.

"Jika program busway gagal menarik minat pengguna mobil pribadi, maka kemacetan di Jakarta akan semakin menjadi-jadi tanpa penyelesaian tuntas," katanya.

Dikatakan, kondisi saat ini, transjakarta baru mampu memindahkan pengguna bus sebelumnya pada jalur yang sama, namun belum mampu menarik pengguna mobil pribadi untuk pindah ke jalur busway.

Palsu

Sementara itu, aktivis Yayasan Pelangi Indonesia, Andi Rahmah menduga, Gubernur Sutiyoso telah menerima laporan palsu terkait layanan busway, khususnya waktu tunggu di halte.

"Saat rapat evaluasi beberapa waktu lalu, Bang Yos sempat marah karena dalam laporan dikatakan rata-rata kedatangan bus selama lima menit, namun berdasarkan laporan masyarakat dan juga media massa, ternyata sampai 30 menit," katanya. [Andi Rahman]
more

Setiap Hari, 12 Bus TransJakarta Rusak

SINAR HARAPAN - Setiap hari sekitar 12 bus TransJakarta yang melintasi jalur Blok M- Kota rusak, meliputi 10 bus merek Daewoo dan dua bus Mercedes Benz. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan jumlah bus yang dioperasikan berkurang.
Hal itu dikemukakan Rene Nunumete, Manajer Pengendalian Bantuan Layanan Umum (BLU) TransJakarta kepada SH, baru-baru ini, di Balai Kota ketika dikonfirmasi mengenai pelayanan busway yang masih memprihatinkan karena lama penumpang harus menunggu bus di halte.

Menurut Rene, setiap hari sekitar 10 bus dari 114 bus merek Daewoo yang dioperasikan mengalami kerusakan. Akibatnya, bus-bus tersebut tidak dioperasikan karena harus menunggu perbaikan dan ini tentu berdampak pada pelayanan. Kerusakan bus Daewoo ini, biasanya pada bagian AC, pintu dan mesin.

Kerusakan bus juga terjadi pada bus Mercedes Benz yang dioperasikan di sepanjang jalur Blok M-Kota. Setiap hari rata-rata dua bus yang rusak. Hanya saja, kerusakan bus merek Mercedez pada umumnya kecil karena hanya berupa goresan.

Sisi lain yang menyebabkan penumpang harus berlama-lama menunggu bus, juga karena bus harus mengisi bahan bakar. Untuk mengisi bahan bakar dua kali sehari, memerlukan waktu dua jam. Sejam diperlukan untuk pergi mengisi gas dan sejam lagi untuk perjalanan pulang.

Ketika ditanya bagaimana dengan pembatasan atau pengurangan bus dalam upaya menghemat biaya karena kalau semua dioperasikan maka biaya sangat tinggi, Rene mengakui sampai saat ini masih ada pengurangan atau pembatasan pengoperasian bus. Hanya saja, jumlahnya sangat kecil dan itu pun terkait dengan sepinya penumpang pada saat tertentu.
Dia mengatakan, untuk koridor I dan III masih ada pengurangan bus saat-saat sepi penumpang. Pengurangan bus ini sifatnya sangat kondisional. Artinya, kalau sepi baru ditarik busnya. Saat ini, sebanyak 82 bus dioperasikan di koridor I dan 47 bus di koridor III.

Sementara itu, koridor II Pulo Gadung-Harmoni, dari 47 bus tidak ada pengurangan. Alasannya, sepanjang jalur ini banyak penumpang sehingga tidak dikurangi. Koridor VII sebanyak dua bus dikurangi dari 30 bus yang dioperasikan dan koridor V, sebanyak dua unit dikurangi dari 34 bus yang dioperasikan.

Koridor VI sebanyak 31 unit dan koridor IV sebanyak 30 unit yang dioperasikan, tidak ada pengurangan bus karena padat penumpang di jalur-jalur ini.
Mengenai bus kosong yang terus melaju melewati halte-halte yang banyak penumpang sedang menunggu bus, Rene mengatakan, itu bukan suatu kesengajaan untuk tidak mengangkut penumpang. Bus itu tidak berhenti di halte karena harus segera pulang mengisi gas.

Sementara itu, rencana kenaikan tarif busway sampai sekarang belum ada keputusan. Bahkan, Gubernur Jakarta Sutiyoso mengatakan, masalah kenaikan tarif sebaiknya ditanyakan ke DPRD Jakarta. Alasannya, dia sudah memberikan tiga alternatif kenaikan tarif, Rp 5.000, Rp 5.500 dan Rp 6.000. Hingga kini DPRD Jakarta belum menyetujui kenaikan tarif busway. (andreas piatu) more

Koridor IV-VII Mengkhawatirkan

Dishub Akan Bersikap Tegas terhadap Operator Penyedia Armada

Jakarta, Kompas - Realisasi proyek bus transjakarta dengan jalur khusus atau busway lanjutan untuk Koridor IV, V, VI, dan VII mengkhawatirkan. Berpijak pengalaman koridor sebelumnya, terdapat berbagai hambatan yang tidak teratasi dengan baik.

"Masalah yang paling utama, sesuai komitmen, adalah penyediaan armada bus transjakarta harus berbahan bakar gas. Padahal, suplai maupun kualitas bahan bakar gas masih menjadi persoalan pihak operator bus transjakarta," kata Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Soetanto Soehodho, Jumat (11/8).

Selanjutnya, hambatan itu terletak pada konsistensi penyediaan jumlah armada setiap koridor. Soetanto mengatakan, jangan sampai infrastruktur Koridor IV, V, VI, dan VII nanti selesai dibangun, tetapi kesiapan 203 bus yang dibutuhkan itu tersendat.
Berkaca pada Koridor II dan III dengan operator dari konsorsium Transbatavia yang memiliki kewajiban menyediakan 126 armada bus, tetapi hingga kini hanya tersedia 63 bus dan akhir bulan nanti diperkirakan bertambah lima armada bus lagi. "Sebelum melangkah pada koridor berikutnya, seharusnya ada monitor dan evaluasi pada koridor yang sudah ada," kata Soetanto.

Kelemahan pada ketersediaan armada bus disebabkan penunjukan anggota konsorsium yang terbatas pada perusahaan penyedia angkutan umum yang berimpitan dengan jalur bus transjakarta. Menurut Soetanto, ke depan perlu dibuka peluang bagi investor yang benar-benar mampu secara konsisten memenuhi kewajibannya.
"Investor dari perusahaan taksi, misalnya. Perusahaan itu juga mungkin menjadi anggota konsorsium operator bus transjakarta," kata Soetanto.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Nurachman mengatakan, masalah ketersediaan armada bus transjakarta yang lambat pada Koridor II dan III memang sepenuhnya tanggung jawab anggota-anggota konsorsium. "Dinas Perhubungan akan bersikap tegas dengan memberi batas waktu pemenuhan armada sebagai kewajiban anggota-anggota konsorsium," katanya.

Saat ini ketersediaan bus transjakarta untuk Koridor I menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI. Untuk Koridor II dan III menjadi tanggung jawab konsorsium Transbatavia dengan anggota perusahaan Mayasari Bhakti, Metro Mini, PPD, dan Steady Safe.
Menurut Nurachman, hanya Mayasari Bhakti yang sudah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan armada bus bagi Koridor II dan III. Ini akan disusul Metro Mini yang akan menyerahkan lima armada bus akhir bulan nanti.

Sementara itu, juru bicara PT Kereta Api (KA) Daops I dan Divisi Jabotabek, Achmad Sujadi, mengatakan, sebenarnya jembatan perlintasan Gunung Sahari yang disebut-sebut menjadi kendala pembangunan Koridor V tak perlu terlalu dirisaukan. Tetap selalu ada jalan keluar jika Pemprov DKI dan pelaksana proyek itu melakukan koordinasi dengan Bagian Jalan dan Jembatan pada Daops I PT KA untuk mengatasinya. Pihak PT KA bersedia meninggikan atau menaikkan jembatan perlintasan tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Whisnu Subagyo mengatakan, saat ini dia sedang melakukan koordinasi dengan Nurachman untuk uji coba bus transjakarta melewati kolong jembatan itu. (NAW/CAL)
more

Protes dari konsorsium

Konsorsium Protes Lelang Penambahan Armada Busway

JAKARTA (Suara Karya): Di tengah-tengah sorotan rencana kenaikan tarif busway, persoalan baru muncul lagi. Sejumlah konsorsium busway memrotes kebijakan Badan Layanan Umum (BLU) TransJakarta yang akan menggelar lelang penambahan armada untuk koridor IV-VII pada Jumat (3/8).

Anggota konsorsium yang protes lelang tersebut antara lain PT TransBatavia dan PT Jakarta Mega Trans. Tak hanya konsorsium, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Provinsi DKI Jakarta juga memprotes rencana lelang tersebut.

"Rencana lelang itu mengada-ada. Kondisi konsorsium busway sekarang ini cukup memprihatinkan karena dana 20 persen yang menjadi hak mereka harus terima dari BLU sampai sekarang belum dibayar. Tapi mau ditinggalkan, tidak diikutsertakan lelang. Mereka sudah bersusah-payah menyediakan armada sesuai yang diminta, tetapi tidak semua dioperasionalkan, mengapa sekarang mau melakukan lelang penambahan armada. Rencana lelang itu benar-benar tidak bisa kita dipahami," ujar Sekjen DPD Organda Provinsi DKI, TR Panjaitan, Rabu (1/8).

Lebih lanjut TR Panjaitan menambahkan, pada awal 2006 konsorsium dipaksa mengadakan armada busway, agar launcing pada 27 Januari 2007 oleh Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso seluruh armada yang diminta sudah disiapkan. Padahal, banyak masalah yang dihadapi, antara lain perjanjian kerja sama (PKS) belum ada sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak jelas.

"Kita ingin ada evaluasi secara transparan manajemen BLU TransJakarta. Berapa besar pendapatan tiket busway. Berapa besar biaya operasional busway koridor 4-7, dan berapa besar subsidi dari APBD. Apa alasannya lelang menambah armada, sementara yang ada saja tidak dioperasikan semua," kata TR Panjaitan lagi.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jakarta Mega Trans (JMG) Agus Sugiarto mempertanyakan dasar hukum lelang penambahan armada busway untuk empat koridor tersebut. "Kita ingin menyukseskan program busway ini sehingga kita berinvestasi tanpa dasar hukum yang kuat pun dijalankan. Saat ini hanya perjanjian kerja sama tiap tiga bulan diperpanjang. Kita ingin lelang ditunda dulu," ujar Agus.

Senada dengan Agus, Direktur Keuangan PT TransBatavia, Surahmad, mengatakan, macetnya tagihan dana 20 persen dari BLU itu membuat kondisi perusahaannya "Senin-Kamis" karena ia harus membayar biaya-biaya yang tidak mungkin kita hindari," kata Surahmad. (Yon Parjiyono)
more

Dicari Armada Busway Koridor 4 hingga 7

BeritaJakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang membuka kesempatan kepada para pengusaha dan operator bus untuk menyediakan bus untuk busway koridor 4 hingga koridor 7.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, Selasa (25/7) mengungkapkan, pihaknya akan memberi kesempatan kepada perusahaan pendatang baru sekitar 40 persen dari total kebutuhan bus untuk empat koridor yaitu 200 unit lebih. Sedangkan 60 persen sisanya diberikan kepada PT Mayasari Bakti, PPD, Steady Safe, dan Pahala Kencana yang tergabung dalam Konsosrsium PT Transbatavia dimana selama ini keempat perusahaan itu sebagai penyedia bus untuk busway koridor II Pulo Gadung-Harmoni dan koridor III Harmoni-Kalideres.

Pristono menjelaskan, International Finance Corporation (IFC) sanggup memberi bantuan modal bila perusahaan atau operator yang nanti terpilih membutuhkan tambahan dana untuk pengadaan bus.

"Perusahaan atau operator bus yang terpilih, musti memiliki keahlian dalam bidang jasa transportasi, memiliki kemampuan keuangan dan kemampuan teknis serta menawarkan nilai sewa bus per kilometer yang kompetitif," kata Pristono.

Pristono optimis, busway koridor 4 hingga 7 mulai dikerjakan awal bulan Agustus 2006 dan mulai beroperasi 15 Januari 2007 mendatang.
more

Pasokan gas kurang

BeritaJakarta - Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menyesalkan kurangnya suplai gas dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk armada busway. Pernyataan itu disampaikannya menyusul tersendatnya pasokan gas untuk busway, Selasa (6/6). Kejadian itu menyebabkan sejumlah armada tidak beroperasi.

Karena itu, Mantan Pangdam jaya itu meminta agar PT PGN dapat menjamin suplai gas sesuai komitmen semula perusahaan tersebut kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Saya tidak ingin kejadian serupa terulang kembali. Oleh sebab itu, saya minta PT PGN segera mengevaluasi hal-hal teknis agar suplai gas tetap berjalan lancar," kata Sutiyoso, di Balai Kota, Rabu (7/6).

Apalagi, kata Sutiyoso, Jakarta dan Surabaya merupakan pilot project penggunaan bahan bakar gas (BBG) di Indonesia.

"Saya berharap PGN segera memperbaiki kinerja mereka. Saya tidak ingin ada kendala dalam penggunaan BBG di ibu kota," jelas Sutiyoso.

Di tempat yang sama, Udar Pristono, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta membenarkan sejumlah armada di koridor II dan III kemarin tidak dapat beroperasi. Hal itu disebabka0n bocornya pipa gas di Muara Karang, Jakarta Utara. "Akibatnya, suplai gas ke armada busway menjadi tersendat," ujarnya.

Namun, kata Pristono, saat ini kebocoran pipa gas itu sedang diperbaiki. "Mudah-mudahan segera selesai sehingga suplai gas bisa lancar kembali," ungkapnya.

Seperti diberitakan kemarin, sejak pukul 13.00 hingga pukul 17.00 WIB, sejumlah armada bus Transjakarta dan Transbatavia berbahan bakar gas di koridor II dan III tidak beroperasi karena kurangnya pasokan gas. Alhasil, pelayanan kepada pengguna busway menjadi terganggu.
more

City buys 60 buses without holding tender

Bambang Nurbianto, The Jakarta Post, Jakarta

Officials of the city administration revealed on Wednesday that they are purchasing 60 buses for the busway system without holding a tender, which is a violation of a presidential decree on the procurement of goods and services for government agencies.

Head of the city transportation agency Rustam Effendi said the buses which would be used in the first 12.9-kilometers of the bus rapid transit (BRT) or busway from Blok M in South Jakarta to Kota area in Central Jakarta would be Hino and Mercedes buses.

"Yes, the procurement of the 60 buses will be from Hino and Mercedes. It (The process) is completed," Rustam told the press at City Hall, adding that the assembling plant of the buses would be PT New Armada.

The city administration has allocated Rp 50 billion for procuring the buses from the city budget. The fund is part of some Rp 117 billion which has been allocated to fund the project.

The procurement of the buses is a direct violation of Presidential Decree No. 18/2000 on the procurement of goods and services for government agencies.

Article 17, paragraph 4 of the presidential decree stipulates that the procurement of goods and services may be implemented without tender under four conditions:

* If the value of the project is not more than Rp 50 million.

* In the case of consulting services, where it is hard to find participants who meet the requirements.

* In emergency or special conditions, upon approval of the minister/head of non-ministerial institution/governor/mayor/director of state-owned companies.

* If there is only one supplying company

According to Rustam, the city administration could not hold a tender due to the shortage of time as the buses were needed within six months.

"The presidential decree allows for direct appointment in an emergency situation," said Rustam.

Governor Sutiyoso said that he was not aware of the direct appointment of the companies for the procurement of the buses. He stressed, however, that he had no objection if there was a reasonable argument behind the appointment.

"The most important thing for me is that the project is expedited," he said.

Meanwhile, chairman of the Jakarta Residents Forum (Fakta) Azas Tigor Nainggolan slammed the direct appointment of the bus suppliers, saying that there was no reason for the city not to hold a tender for procuring the buses.

"How could they say it is an emergency situation when the plan to buy the buses had already been determined last year," Tigor told The Jakarta Post.
more