Busgandeng sengaja tidak dioperasikan

Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta mengaku tekor. Penerimaan dari penjualan tiket hanya bisa menutupi biaya pengeluaran sekitar 64,2 persen. Konsorsium atau operator busway menduga ada kebocoran dalam penjualan tiket.

Berdasarkan data BLU, tahun lalu, jumlah penumpang busway tercatat 61.761.573 orang. Pendapatan dari penjualan karcis Rp 206,89 miliar dan pengeluarannya Rp 322 miliar. Sehingga ada defisit Rp 115 miliar.

Defisit ditutup oleh subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta senilai Rp 200,5 miliar. Dana itu hanya terserap Rp 152,34 miliar. "Sisanya, Rp 48 miliar, dikembalikan ke kas daerah," kata Kepala BLU Transjakarta Drajad Adhyaksa.

Dijelaskan, dari pengeluaran Rp 322 miliar, sebanyak 87,79 persen atau Rp 282,89 miliar dipakai untuk membayar operator busway di 7 koridor. Karena pendapatan dari penjualan tiket hanya Rp 206 miliar, BLU tekor Rp 76 miliar untuk membayar konsorsium.

Biaya operasional menghabiskan dana Rp 40 miliar untuk gaji pegawai. Saat ini BLU memiliki 150 pegawai tetap dan sekitar 2.000 karyawan outsourcing. Pekerja outsourcing terdiri atas petugas tiket, keamanan, dan kebersihan.

Meski BLU mengaku tekor, konsorsium berpendapat ada kebocoran dalam hitung-hitungan penjualan tiket.

Hitung-hitungan versi konsorsium.

Operator busway memperkirakan jumlah penumpang busway sehari rata-rata 250 ribu atau 90 juta penumpang per tahun. Jika jumlah penumpang itu dikalikan dengan harga tiket Rp 3.500, dibukukan penghasilan Rp 315 miliar per tahun. Dengan pengeluaran BLU senilai Rp 322 miliar dan pemasukan Rp 315 miliar, defisitnya hanya Rp 7 miliar.

"Subsidi dari APBD bisa dikurangi," ujar seorang pejabat konsorsium yang enggan disebutkan identitasnya kepada Tempo. Jumlah Rp 315 miliar itu jauh lebih besar daripada hitungan versi BLU sebesar Rp 206 miliar.

Drajad menyatakan konsorsium tidak bisa pukul rata, jumlah penumpang dikalikan harga karcis Rp 3.500. Sebab, pada jam sibuk, karcis busway dijual Rp 2.000. Tahun ini BLU memang mentargetkan penerimaan karcis mencapai Rp 213 miliar.

Menurut Drajat, subsidi dihapus asalkan konsorsium setuju dengan harga lelang. Juli tahun lalu, BLU melakukan tender. Hasilnya ditetapkan tarif baru anyar Rp 9.300-9.500 per kilometer kepada operator busway. Tarif baru itu bisa menghemat pengeluaran Rp 130 miliar setahun. "Uang yang dihasilkan dari penghematan itu dapat menghapus subsidi dari APBD," ucap Drajad.

Namun, tarif baru itu ditolak. Konsorsium tetap meminta bayaran Rp 12.885,11 per km sesuai dengan kontrak lama. Kisruh pun berlanjut. Sebanyak 10 bus gandeng milik PT Jakarta Mega Transportasi (JMT), yang seharusnya dioperasikan di koridor V rute Kampung Melayu-Ancol, sejak Juni tahun lalu hingga kini nganggur.

"BLU sengaja tidak mengoperasikan bus gandeng karena belum ada kesepakatan harga," kata Drajad. Di koridor V, konsorsium menawarkan Rp 28 ribu per km, sedangkan hasil lelang yang dimenangi oleh PT Ekasari Lorena Transport hanya Rp 16 ribu. "Kalau mereka setuju harga lelang, silakan jalan," ujarnya.

Namun, Direktur Utama PT JMT Atin Soetisna menolak tegas harga lelang baru itu. Alasannya, "Tidak bisa menutupi biaya." Apalagi, selama dikandangkan, pihaknya harus membayar bunga bank sebesar 20,5 persen setahun dan membayar gaji sopir yang telanjur direkrut.

Agar kisruh hitung-hitungan pendapatan busway lebih transparan, anggota Dewan Transportasi Kota, Harya Setyaka Dillon, menyarankan agar BLU menggunakan sistem elektronik atau online untuk penjualan karcis. "Pengawasan pendapatan menjadi lebih mudah," ujarnya. Sofian

Aturan Main Harus Dievaluasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta meminta konsep kerja sama busway harus disusun ulang. Menurut Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Sayogo Hendrosubroto, dari awal pembentukan, koordinasi dan kesepakatan tidak jelas.

"Semuanya serba terburu-buru untuk mengejar target," kata Sayogo kepada Tempo kemarin.

Ketidakjelasan network planning inilah, Sayogo melanjutkan, menjadi sumber kekisruhan antara BLU dan konsorsium. Ia mencontohkan, pembangunan koridor IV, V, VI, dan VII yang hanya menggunakan satu anggaran. "Hasilnya jadi berantakan," ujarnya.

Penentuan tarif operasional, subsidi bahan bakar gas, dan masalah tagihan memperuncing kekisruhan tersebut. Belum lagi permasalahan tender dan pengadaan-pengadaan lain yang membuat satu dengan yang lain saling curiga. "Kalau dihitung secara transparan, mungkin bisa mengatasi masalah ini," katanya.

Menurut Sayogo, sebelum dibentuk aturan baru, semua pihak diharapkan duduk bersama membahas masalah ini dengan kepala dingin. "Evaluasi semuanya, nanti bakal kelihatan siapa yang salah," katanya. [dari koran Tempo]

more

Negosiasi tarif

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan konsorsium sepakat akan bernegosiasi ulang tentang penentuan tarif busway per kilo meter untuk koridor IV-VII. "Negosiasi segera dilakukan oleh tim evaluasi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto.

Tim itu terdiri dari perwakilan pemerintah, konsorsium busway dan lembaga lain seperti Institute for Transfortation and Development Policy (ITDP), Dewan Transportasi Kota serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Tarif per kilo meter diusahakan lebih rendah," kata Prijanto kepada wartawan di Balai Kota siang ini. Saat ini tarif per kilo meter yang di bayar BLU Transjakarta terhadap konsorsium di koridor IV-VII sekitar Rp 12.855 per kilo meter.

Berdasarkan hasil lelang pengadaan bus baru tahun lalu, tarif busway di koridor IV dan VII dimenangkan oleh perusahaan Lorena dan Primajasa dengan terif sekitar Rp 9500 per kilo meter. Sehingga tarif lama harus disesuaikan. [Tarif Busway Sepakat Dinegosiasi Ulang -TEMPO Interaktif - Rudy Prasetyo]

more

Sterilisasi busway dimulai

Mulai Kamis (6/3) ini, tujuh koridor jalur khusus bus atau busway yang telah dilalui bus transjakarta harus steril dari kendaraan umum. Tidak ada toleransi bagi kendaraan lain, sekalipun terjadi stagnasi di jalur reguler. Untuk kelancaran lalu lintas bus transjakarta, disiagakan 616 petugas di tujuh koridor.
”Kami akan konsisten menerapkannya. Semacet apa pun jalan umum, koridor busway takkan dibuka untuk dilalui kendaraan lain. Koridor busway untuk bus transjakarta,” kata Kepala Subdinas Pengendalian Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta Riza Hashim kepada pers di Jakarta, Rabu.

Dia didampingi Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta Drajad Adhyaksa, anggota Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia Budi Kuncoro, dan beberapa lembaga yang peduli terhadap transportasi, antara lain Institut Studi Transportasi Indonesia dan Forum Warga Jakarta.
Khusus untuk Koridor IV, yang selama ini banyak diserobot kendaraan operasional TNI, Pemprov DKI Jakarta melalui Wakil Gubernur akan berkoordinasi dengan polisi militer dari setiap kesatuan. ”Tidak ada toleransi kepada kendaraan mana pun. Tujuannya agar warga beralih ke bus transjakarta dan meninggalkan kendaraan pribadi,” kata Riza.
Pada koridor busway yang belum dilalui bus transjakarta karena sedang dalam tahap konstruksi, seperti Koridor VIII (Lebak Bulus-Harmoni), IX (Pinang Ranti-Pluit), dan X (Cililitan-Tanjung Priok) masih diizinkan untuk dilalui kendaraan lain. Setelah pengerjaan fisik selesai, tiga koridor itu juga dibebaskan dari kendaraan umum.
Budi yang juga mantan Ketua ITDP menekankan lagi soal pentingnya angkutan umum massal, termasuk berbasis bus seperti bus transjakarta, untuk mengurai kemacetan. Drajad menambahkan, akibat busway diserobot kendaraan lain, waktu tempuh bus transjakarta menjadi lebih lama (naik 50 persen) dan jumlah penumpang turun 5-6 persen.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balaikota mengatakan, masalah tarif bus transjakarta seharusnya dibahas oleh tim. Tim itu melaporkan kepada gubernur. Dia minta tim mempelajari secara saksama masalah ini.
Dia mengingatkan konsorsium untuk tidak berorientasi pada untung-rugi belaka. Pemprov sudah mengucurkan subsidi untuk tarif selama ini. Kalau memikirkan untung rugi saja, artinya perilaku bisnis mereka buruk. [Busway Steril dari Kendaraan Umum - Fauzi Bowo: Bahas Ulang Masalah Tarif - Kompas]
Menurut Brigadir Polisi Satu Witradi, aparat kepolisian mulai hari ini akan menertibkan jalur bus tersebut. Rencananya operasi penertiban dilakukan pada 10 koridor busway yang tersebar di seluruh Jakarta. Namun penindakan yang dilakukan sebatas pemberitahuan dan sosialisasi. [Tempo - Jalur Khusus Bus Transjakarta Bebas Kendaraan Pribadi] more

Operator pun terbayar sudah

Empat konsorsium bus transjakarta busway yakni Jakarta Expres Trans, Trans Batavia , Jakarta Trans Metropolitan, dan Jakarta Mega Trans hari ini menerima bayaran biaya operasional, demikian pernyataan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nurachman pada wartawan.

Sebelumnya, dalam surat 26 Desember 2007 no. Bersama/002/2007 kepada Kepala BLU Tranjakarta yang ditandatangani Bubung Burhana (Presiden direktur JET), Azis Rismaya Mahpud (Dirut TransBatavia), Agoes Soegiarto (Dirut JTM), dan Atin Sutisna (Dirut JMT) mengancam akan menghentikan operasional bila BLU tak membayar tagihan sejak Oktober-pertengahan Desember 2007.

Ketua DPD Organda DKI Jakarta Herry JC Rotty mengatakan, pembayaran operasional busway akan dibayar seluruhnya tanpa dipotong PPn. Tapi kalau BLU belum membayar, "besok kita sepakat untuk stop operasi,” ancamnya. “Jumlah tunggakannya sudah hampir Rp 100 miliar, mestinya setiap tanggal 5 dan paling lambat tanggal 10, BLU membayar biaya operasonalnya,” katanya. more

BLU menunggak Rp.66M

TransJ akan stop beroperasi jika Badan Layanan Umum (BLU) tidak membayar tunggakan 2 bulan Rp 66 miliar. DPRD DKI Jakarta meminta BLU membayar kewajibannya.

"Itu kan sudah kontrak ya kewajiban harus dibayar. Kenapa kok belum dibayar kan sudah dialokasikan subsidi untuk busway Rp 203 miliar untuk tiket dan disetujui dicairkan Rp 100 miliar, masih cukup untuk bayar," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Prayogo Hendro Subroto kepada detikcom, Selasa (18/12/2007).

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhayar juga berpendapat sama. Dia meminta BLU segera membayar tunggakannya.
"BLU sudah ada anggarannya jadi harusnya bersikap dewasalah," kata Muhayar.
Menurut dia, sistem tiketingnya yang harus dibenahi. "Jadi kalau seperti ini wajar saja terjadi tunggakan," ujarnya.

BLU TransJakarta menunggak bayaran kepada 4 perusahaan penyedia dan pemelihara bus TransJ selama dua bulan senilai Rp 66 miliar. Keempat perusahaan itu adalah PT Jakarta Mega Trans (JMT), Jakarta Trans Metropolitan (JTM), PT Jakarta Express Trans (JET) dan PT Trans Batavia (TB).

Jika bulan ini BLU masih belum membayar, secara otomatis operasi TransJ akan berhenti. ( aan / nrl ) detikcom
more

Antara Laporan Keuangan dan Tarif

DPRD Jakarta diminta tegas soal tarif busway dan subsidi. Dewan harus segera memutuskan: apakah setuju menaikkan subsidi dan menahan tarif atau menaikkan tarif yang saat ini Rp 3.500 sehingga subsidi tidak membengkak.

Desakan itu disampaikan Ketua Pusat Pengkajian Jakarta (PPJ), M Taufik kepada SH, Selasa (20/11) siang. Dia menyatakan, bila Dewan tidak tegas maka masyarakat pengguna busway yang akan menjadi korban bila suatu saat sebagian bus tidak dioperasikan karena pemerintah tidak mampu membayar operator hanya karena dana yang dianggarkan dan disetujui DPRD DKI Jakarta terbatas.

“Pemda DKI Jakarta membayar berdasarkan setiap kilometer. Makin banyak bus yang dioperasikan maka semakin banyak pula kilometer yang dilalui dan semakin membengkak pula uang harus dibayar kepada operator,” katanya.

Ia menyatakan, sikap tegas Dewan harus secepatnya karena tahun 2008, subsidi busway diperkirakan Rp 500 miliar bila tarif tetap Rp 3.500. Sikap tegas DPRD Jakarta sangat diperlukan karena saat ini sedang dalam pembahasan anggaran 2008 sehingga Januari 2008 atau ketika 10 koridor busway beroperasi tidak ada masalah lagi dengan subsidi atau kenaikan tarif.

Dewan, lanjut Taufik, bisa saja menggunakan alternatif ketiga sehingga tidak terlalu berat bagi pengguna busway atau tidak terlalu banyak membebani busway. Misalnya, menaikkan tarif sedikit atau lebih tinggi dari Rp 3.500 sehingga tidak terlalu berat bagi rakyat dan subsidi pun tidak banyak.

Kalau pun ada persoalan yang dinilai belum beres, semisal laporan keuangan maka itu bisa dipaksa agar segera dilaporkan. Bila ada dugaan penyimpangan, Dewan bisa meminta Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) DKI Jakarta, Badan Pemeriksaan Keuangan atau KPK untuk memeriksa.

Menjadi tidak rasional bila hanya karena laporan keuangan tidak beres lantas persoalan tarif atau subsidi digantung dan tidak diputuskan. Persoalan itu harus bisa dibedakan dengan tetap mengedepankan pelayanan masyarakat sebagai hal utama yang mesti diprioritaskan.
Gubernur Jakarta Fauzi Bowo secara terpisah, Selasa (20/11) mengatakan, subsidi bagi pelayanan umum suatu hal yang biasa. Untuk kepentingan umum tidak gratis. Bahkan, kalau terjadi kenaikan tarif busway pun bukan hal yang luar biasa.

Hanya saja, saat ini sedang dilakukan evaluasi manajemen untuk melihat apakah ada komponen-komponen yang bisa dikurangi sehingga tidak terlalu banyak subsidi ataupun kalau sampai tarif harus dinaikkan tidak terlalu membebani rakyat. (andreas piatu - SinarHarapan)
more

Subsidi 500 M

Subsidi busway tahun 2008 diperkirakan sekitar Rp 500 miliar bila tarif tetap Rp 3.500. Meningkatnya subsidi ini karena makin banyak jumlah bus yang dioperasikan sejalan dengan akan beroperasinya koridor VIII, IX dan X, dan tarif tetap Rp 3.500.
Demikian keterangan yang diperoleh SH dari Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) DKI Jakarta, Senin (19/11) siang. Disebutkan, tahun 2007, subsidi busway sekitar Rp 203 miliar. Jumlah ini pun dihitung pada pertengahan tahun 2007 karena saat ini bus-bus untuk koridor IV, V, VI dan VII mulai banyak dioperasikan.

Meningkatnya subsidi busway tahun 2008 sebagai konsekuensi sikap DPRD Jakarta yang hingga kini belum menyetujui usulan kenaikan tarif busway sekitar Rp 5.000 dari Rp 3.500 yang berlaku saat ini, sementara busway terus bertambah. Padahal, eksekutif sudah mengajukan ke Dewan sekitar Juli 2007.

Diperkirakan akan bertambah 125 bus dengan beroperasinya koridor VIII, IX dan X. Kalau tidak ada kenaikan tarif maka pilihannya subsidi naik. Sebaliknya, kalau subsidi tidak mau dinaikkan maka tarif harus naik. Bahkan, bisa dilakukan dengan cara tarif dinaikkan sedikit sehingga beban subsidi tidak banyak.

Wakil Ketua DPRD Jakarta, Maringan Pangaribuan kepada SH, Senin (19/11) mengatakan, Dewan bukan tidak menyetujui kenaikan tarif busway guna mengurangi subsidi. Dewan pun menolak subsidi.

Sampai saat ini, kata Maringan, DPRD Jakarta belum memberi keputusan apakah setuju kenaikan tarif atau setuju menaikkan subsidi karena laporan dari Badan Layanan Umum (BLU) TransJakarta mengenai keuangan termasuk pemasukan operasi busway belum selesai.
Ditanya, bagaimana bila bus tidak dioperasikan sehingga warga pelayanan masyarakat telantar karena Pemda tidak mampu membayar akibat subsidi tidak dinaikkan atau tarif tidak dinaikkan, Maringan malahan mengatakan, Dewan jangan disudutkan dengan masalah itu.

Sekitar Juli 2007, saat itu Gubernur Jakarta Sutiyoso mengajukan usulan ke DPRD DKI Jakarta untuk menaikkan tarif busway. Alasannya, subsidi untuk busway terus meningkat. Bila tarif tidak dinaikkan maka subsidi merupakan suatu keharusan.
Usulan kenaikan tarif ke Dewan sampai sekarang belum dijawab atau diputuskan: apakah setuju kenaikan tarif busway atau tetap memberikan subsidi tanpa harus menaikkan tarif.

Subsidi busway terus membengkak atau naik karena Pemda Jakarta membayar kepada operator yang mengoperasikan bus berdasarkan kilometer. Makin banyak bus yang dioperasikan, jelas makin besar subsidi yang harus dikeluarkan untuk membayar operator.
Semakin banyak bus dioperasikan, semakin banyak kilometer yang dilalui sehingga subsidi makin besar karena subsidi berdasarkan setiap kilometer.

Subsidi kian membengkak di tahun 2008, karena tahun 2008 akan ada tambahan koridor VIII, IX, dan X. Dengan tambahan koridor VIII, IX dan X otomatis bus yang dioperasikan pun bertambah. n | SinarHarapan
more

Tak sanggup menyubsidi

Subsidi Besar Operasional Busway Panik

Belum lagi rencana busway koridor VIII, IX, dan X beroperasi Agustus mendatang, operasional tujuh koridor yang berjalan mulai keteteran. Besarnya subsidi untuk operasional bus bebas hambatan ini dituding menjadi penyebabnya. Sehingga pihak Badan Layanan Umum (BLU) TransJakarta di bawah naungan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI terpaksa memangkas jumlah armadanya. Keadaan ini diakui Sekdaprov DKI Jakarta, Ritola Tasmaya, jika manajemen busway sedang mengalami masa sulit.

Buntut kebijakan itu, membuat operator kelabakan karena pemasukan rupiah atas armada yang digunakan menjadi berkurang. Padahal masyarakat baru mulai menikmati lalu lalang busway di tujuh koridor seputar Jakarta. Dampak pengurangan armada itu berimbas pada bertambahnya jadwal waktu kedatangan busway ke tiap halte.

Pemprov DKI mengaku tidak sanggup menanggung beban subsidi. Satu-satunya jalan yang dimungkinkan adalah melalui kenaikan tarif. Kenaikan tarif yang akan terjadi pertama kalinya sejak tahun pertama kali diluncurkan pada 2004 masih tetap berlaku dalam pola rata atau flat fare senilai Rp 3.500. Penerapan tarif secara flat dipilih karena pada umumnya negara berkembang mengadopsi penerapan tarif ini. Di negara yang belum maju masyarakat dalam kelas menengah ke bawah tinggal di pinggir kota bukan di tengah kota. Dengan kebijakan tarif flat masyarakat menengah ke bawah bisa leluasa berkendara ke berbagai penjuru kota dalam jarak jauh dengan biaya terjangkau.

Bagi Ritola Tasmaya, kendati kenaikan tarif tidak terelakkan, pemerintah memutuskan untuk bersikap pro rakyat miskin. "Biar lah pengguna jarak dekat menggunakan kendaraan umum bila tarif baru busway terlalu tinggi," ujarnya, Rabu (19/7). Menciptakan pola berkendara yang berpihak pada rakyat kebanyakan memang bukan perkara mudah. Pola berkendara di Jakarta belum bisa dikatakan berpihak pada rakyat miskin. Untuk masyarakat yang tinggal di pinggir kota setidaknya dibutuhkan minimal dua kali pergantian kendaraan umum sebelum sampai ke tempat tujuan. Hitungan tersebut baru berlaku untuk satu kali perjalanan.

Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta yang juga penggiat LSM Pelangi, Andi Rahman, menyepakati dengan pemilihan tarif flat. "Ada unsur subsidi silang di situ," katanya. Masyarakat yang tinggal di tengah kota dan menggunakan jarak dekat menyubsidi pengguna antarkoridor karena notabene tinggal tidak di tengah kota. Masalahnya berdasar pengamatan Andi, pengguna busway jarak dekat lebih didominasi penumpang angkutan umum model lama yang beralih ke busway karena tidak memiliki pilihan lain.

Kenaikan tarif yang tidak terelakkan itu diharapkannya dibarengi dengan pembangunan berkendara lain yang terjangkau kantong masyarakat. "Ada kekhawatiran memang bahwa kenaikan tarif berdampak pada masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya. Berdasarkan penghitungan yang dilakukan Andi, 60 persen penduduk Jakarta hidup dengan penghasilan di bawah upah minimum provinsi. Artinya, 60 persen dari sekitar 7,5 juta jiwa menyambung nyawa dengan penghasilan di bawah Rp 900 ribu. Dengan mengasumsikan setiap menuju tempat kerja atau tujuan dibutuhkan dua kali pergantian kendaraan umum dengan biaya Rp 2 ribu untuk satu kendaraan, maka bila dihitung setiap bulannya sekitar 44 persen pendapatan mereka dihabiskan hanya untuk ongkos transportasi. Jumlah itu bila dikali dengan pengeluaran ongkos satu tahun, nilainya setara dengan Rp 5 juta.

Semakin minim pendapatan seseorang, bisa dipastikan pengeluaran transportasinya akan makin besar. "Sehingga pemerintah harus memberikan pilihan dan akses yang baik untuk menekan biaya transportasi warganya." Penekanan ongkos transportasi pada sebuah keluarga bisa dialihkan untuk pemberian gizi yang lebih baik bagi anak hingga perbaikan kualitas kesehatan. "Ini efek yang perlu dipikirkan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan transportasi massal."

Andi menyarankan cara yang tidak mahal untuk mewujudkan transportasi massal yang berpihak pada rakyat. Dia mengatakan pembukaan kebijakan pembangunan jalur pejalan kaki dan sepeda menjadi salah satu solusi. Bagi masyarakat dengan level ekonomi menengah ke bawah sesungguhnya kenyamanan bukan menjadi faktor utama. "Yang paling penting adalah keamanan yang terjangkau dengan bujet terbatas," katanya. Kenaikan tarif busway tentu mengakibatkan sejumlah masyarakat harus menekan kebutuhan tertentu. Caranya bisa tidak naik busway dan menggunakan kendaraan umum biasa.

Melalui perbaikan jalur pejalan kaki, Andi meyakini pengguna busway tidak surut. Karena mereka bisa mengkombinasikannya dengan berjalan kaki yang tidak menghabiskan biaya. Dia menambahkan dimana pun sudah menjadi kultur bahwa masyarakat menginginkan untuk tetap produktif dengan biaya seminim mungkin.

Keberhasilan bus rapid transit di Bogota yang ditiru Indonesia, terletak pada adanya jalur pejalan kaki yang baik. "Dengan jalur pejalan kaki terbangun lebih dari 300 kilometer, pengguna Transmillenio Bogota sanggup mencapai 1,6 juta jiwa per hari," terangnya. Padahal jalur busway di Jakarta jauh lebih panjang dari Bogota. Dengan panjang koridor busway mencapai 97,3 kilometer penumpang per harinya hanya 200 ribu.

Kajian Bank Dunia menyatakan pola transportasi yang optimal di negara berkembang merupakan kombinasi dari berbagai metode. Alasannya pengguna kendaraan umum memiliki pilihan yang berbeda sebagai efek dari perbedaan pendapatan. Kajian itu mengatakan peningkatan kesejahteraan masyarakat pengguna transportasi publik dimungkinkan sementara pemerintah menerima peningkatan pendapatan dari segi transportasi. Caranya adalah dengan menyediakan beragam pilihan berkendara untuk beragam segmen penggunanya. indira rezkisari - republika
more