Tarif Busway Naik, DPRD Tak Setuju

[Suara Pembaruan] Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso mengatakan, kenaikan tarif bus jalur khusus (busway) tidak terhindarkan. Tarif busway kemungkinan dinaikkan Agustus mendatang, setelah tim evaluasi dan pengawasan melakukan kajian terkait operasional busway, selama 2-3 minggu.

"Kenaikan tarif busway tidak terhindarkan, tapi kita akan berlakukan setelah ada kajian komprehensif. Kita juga akan meminta persetujuan DPRD DKI," kata Sutiyoso, seusai rapat pembahasan pengelolaan busway, di Balai Kota, Senin (16/7).

Hadir dalam rapat itu, jajaran dinas terkait, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Biro Keuangan, BLU TransJakarta, serta perwakilan DTK dan Masyarakat Transportasi Indonesia. [source]

Namun, Ketua DPRD DKI Jakarta, Ade Surapriatna mengatakan, pihaknya tidak akan menyetujui kenaikan tarif busway hingga akhir tahun ini. Dewan akan mempertimbangkan menambah subsidi operasional busway melalui pembahasan anggaran belanja tambahan (ABT) APBD DKI 2007.

"Sebaiknya, tarif busway tidak naik dulu tahun ini. Kalau alasan pelayanan dikorbankan karena ada pemotongan anggaran busway saat pengajuan APBD, kita akan hitung kembali tambahan subsidinya saat membahas ABT," kata Ade.

Menurut dia, keuangan DKI masih dapat menanggung tambahan subsidi yang dibutuhkan untuk menutupi kekurangan biaya operasional busway di tahun ini. Pasalnya, DKI masih dapat menambah plafon APBD DKI sampai Rp 21,525 triliun dalam perubahan APBD 2007.

Seperti diketahui, APBD DKI yang diusulkan ke Depdagri pada awal Januari 2007 sebesar Rp 21,525 triliun. Namun setelah direvisi Depdagri, APBD DKI 2007 lalu dikurangi menjadi Rp 20,950 triliun.

"Sebaiknya, kenaikan tarif busway diberlakukan tahun depan, supaya dapat diperhitungkan sekaligus untuk operasional tiga koridor baru busway. Tahun ini, kita cukup lakukan evaluasi dan pembenahan," ujar Ade.

Subsidi

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Nurrachman mengatakan, akibat pemotongan anggaran busway, dana untuk membiayai operasional busway tahun ini berkurang Rp 55,012 miliar.

Adapun perkiraan pendapatan busway tahun ini, mencapai Rp 378,780 miliar, berasal dari APBD DKI 2007 Rp 203 miliar dan penjualan tiket Rp 175,780 miliar. Sedangkan pengeluaran mencapai Rp 433,793 miliar, di mana sekitar Rp 304 miliar untuk operator dan Rp 129,594 miliar untuk nonoperator (antara lain perusahaan tiket).

"Dengan pendapatan Rp 378,780 miliar sementara penge-luaran mencapai Rp 433,792 miliar, berarti Pemprov harus nombok Rp 55,012 miliar. Untuk menyiasatinya, kita terpaksa membatasi pengoperasian armada busway. Memang konsekuensinya pelayanan kepada masyarakat memburuk, tapi kita tidak bisa lakukan efisiensi lagi karena anggaran pas-pasan," kata Nurrachman.

Pemprov DKI sudah membuat beberapa alternatif perhitungan besaran kenaikan tarif busway. Salah satu yang dipertimbangkan adalah menaikkan tarif busway menjadi Rp 5.000.

Pasalnya, dengan tarif tersebut, Pemprov DKI hanya perlu menambah subsidi sebesar Rp 18,708 miliar untuk biaya operasional.

"Kami akan mencoba mencari besaran kenaikan tarif yang ideal, sehingga tidak membebani masyarakat, tetapi juga tidak membebani APBD DKI. Kami tetap akan memberikan subsidi untuk busway, tetapi tidak dalam jumlah besar karena ada kebutuhan untuk subsidi program lainya, seperti kesehatan dan pendidikan," kata Sutiyoso.

Namun Ade berpendapat, kekurangan biaya operasional sebesar Rp 55,012 miliar dengan tarif busway Rp 3.500 yang berlaku saat ini, dapat dialokasikan dalam ABT saat pembahasan perubahan APBD 2007. Pasalnya, masih ada potensi pendapatan DKI sebesar Rp 575 miliar, sehingga plafon belanja APBD DKI 2007 dapat ditambah.

Dia menjelaskan, saat membuat rancangan APBD DKI 2007, DPRD dan Pemprov sepakat APBD DKI 2007 sebesar Rp 21,525 triliun. Hal itu, sudah diperhitungkan dari potensi PAD yang belum tergarap.

Namun saat dievaluasi Depdagri, plafon APBD DKI 2007 lalu dikurangi sebesar Rp 575 miliar menjadi Rp 20,950 triliun. Sehingga ada potensi pendapatan yang belum tergarap dan dapat saja digunakan untuk menambah subsidi busway sebesar Rp 55,012 miliar.

"Dengan potensi pendapatan yang masih ada sekitar Rp 500 miliar, apa artinya menambah subsidi Rp 55,012 miliar daripada harus mengorbankan rakyat dengan menaikkan tarif busway padahal pelayanan masih buruk," kata Ade. [J-9]