17.11.05

Tambah pengemudi perempuan

beritajakarta - Badan Pengelola Transjakarta Busway berencana akan menambah pengemudi perempuan. Bahkan BP Transjakarta Busway menargetkan jumlah pengemudi perempuan di perusahaan ini sebanyak 30 persen.

Karena itu, dalam waktu dekat ini operator busway koridor I Blok M-Kota, PT Jakarta Express Trans (JET) dan operator Koridor II dan III, PT TransBatavia akan segera merekrut pengemudi perempuan tambahan. “Sebelumnya, BP Transjakarta Busway, telah merekrut sembilan pengemudi perempuan. Kinerja mereka cukup bagus dan mendapat respon positif dari pelanggan. Karena itu, kita akan menambah pengemudi perempauang lagi,” ujar Kepala BP TransJakarta Busway, Bambang Gardjito.

Pengemudi perempuan ini, kata Bambang, biasanya akan dipekerjakan pada shif pagi. Selain itu Bambang berharap setiap tahun ada tambahan pengemudi perempuan baru. Ditargetkan, nantinya komposisi pramudi perempuan bisa mencapai 30 persen dari total pramudi. Selain itu, operator koridor II dan III, Pulogadung-Harmoni-Kalideres, PT TransBatavia juga sudah mulai menyiapkan calon-calon pramudi perempuan.

Direktur Umum dan Keuangan PT JET, Ibnu Susanto secara terpisah mengatakan, pihaknya telah membuka lamaran untuk calon pengemudi perempuan. Adapun persyaratan yang dibutuhkan, yaitu usia maksimal 40 tahun, sehat dan enerjik, memiliki SIM A dan lebih baik memiliki SIM B1,” kata Ibnu.

Perekrutan pengemudi ini, kata Ibnu, akan melalui beberapa tahapan seleksi, yaitu tes tertulis, wawancara, kesehatan, hingga praktik mengemudi. “Jika berhasil melewati tes ini, selain mendapatkan pelatihan internal, para calon pramudi perempuan ini akan kita kirim ke pusat pelatihan Polri di Serpong. Bila yang belum punya SIM B1, perusahaan akan membantu mengurusnya,” jelasnya.

Tes bagi para calon pramudi ini, tambah Ibnu, menggunakan standar dari Departemen Perhubungan. “Profesi pramudi bus transjakarta ini bukan profesi sembarangan. Kami sangat menghargai keahlian para pengemudi,” tegasnya. Para pramudi akan mendapatkan gaji dan kesejahteraan yang layak. Sehingga tugas pelayanan bagi para pelanggan bisa dilaksanakan dengan sempurna.

Bagi yang berminat, bisa mengirimkan aplikasi lamarannya ke PT JET di Terminal Pinang Ranti, Jakarta Timur, atau telepon (021) 8415111. Pelamar juga diminta melengkapi surat lamarannya dengan foto kopi ijazah terakhir.
more

30% wanita

TransJakarta Targetkan 30 Persen Sopir Perempuan
Kamis, 17 November 2005 | 12:13 WIB

TEMPO Interaktif - Badan Pengelola TransJakarta Busway menargetkan pengemudi perempuan mencapai 30 persen dari total pengemudi perusahaan ini.

Operator busway koridor I Blok M-Kota, PT Jakarta Express Trans (JET), dan operator Koridor II dan III Pulogadung-Harmoni-Kalideres, PT TransBatavia, akan segera menambah pengemudi perempuan.

Kinerja sembilan pengemudi perempuan yang diluncurkan pada April lalu dinilai bagus. Mereka biasanya bekerja pada shift pagi. "Cara mengemudi dan mengeremnya halus, respons pelanggan juga positif," kata Kepala Badan Pengelola TransJakarta Bambang Gardjito, Kamis (17/11).

Dia mengharapkan, setiap tahun akan ada tambahan pengemudi perempuan baru. Saat ini, dia menyatakan, Badan Pengelola akan mencari 30 pengemudi perempuan baru.

Direktur Umum dan Keuangan PT JET Ibnu Susanto menjelaskan, perusahaannya telah membuka lamaran. Syaratya, usia maksimal 40 tahun, sehat dan energik, dan punya Surat Izin Mengemudi A. "Apabila telah memiliki SIM B1 lebih baik," kata dia.

Para calon pramudi akan melewati tes tertulis, wawancara, kesehatan, hingga praktik mengemudi. Bila lolos, kata Ibnu, selain mendapatkan pelatihan internal, para calon pengemudi perempuan ini akan kita kirim ke pusat pelatihan Polri di Serpong.

Ibnu melanjutkan, bagi yang berminat, bisa mengirim aplikasi lamaran ke PT JET di Terminal Pinang Ranti, Jakarta Timur, atau telepon (021) 8415111. Selain itu, lamaran diharapkan dilengkapi juga dengan ijazah pendidikan terakhir dan pengalaman kerja mereka. [Harun Mahbub]
more

21.10.05

Hampir Setahun, Dewan Transportasi

jakarta, kompas - Kinerja Dewan Transportasi Kota Jakarta, sebagai lembaga yang menjembatani aspirasi publik dan Pemerintah DKI dalam pengelolaan transportasi kota, belum kelihatan. Kendati dalam beberapa hal lembaga ini telah berusaha menjalankan perannya, fungsi itu belum berjalan sesuai Peraturan Daerah No 12 Tahun 2004 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya.

Kritik tersebut mencuat dalam diskusi publik bertema Mewujudkan Dewan Transportasi Kota yang Berpihak pada Kepentingan Publik di Jakarta, Kamis (20/10). Sudah hampir setahun setelah dilantik DTK nyaris tidak terdengar kerja nyatanya sesuai yang diberikan padanya, ujar Tigor, Ketua Forum Warga Kota Jakarta, salah satu pembicara. [source]

Dewan Transportasi Kota (DTK) Jakarta dibentuk berdasarkan Perda No 12/2004 dengan beranggotakan 15 orang wakil dari kalangan akademisi, pakar, pengusaha, aktivis LSM, awak angkutan, masyarakat, dinas perhubungan, serta kepolisian. Dari jajak pendapat Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) per September 2005, sebagian besar warga (84,7 persen) mengaku belum pernah mendengar DTK.

Menurut Tigor, kinerja DTK mulai muncul saat kenaikan tarif angkutan umum di Jakarta pascakenaikan harga bahan bakar minyak. Tapi, persoalan transportasi di Jakarta bukan hanya soal tarif. Banyak masalah transportasi lain yang butuh perhatian. Kenapa pembangunan mal-mal yang mengganggu lalu lintas tidak dipersoalkan, katanya.

Anggota Komisi D DPRD DKI, Mukhayar, narasumber lainnya, menambahkan, masukan strategi kebijakan makro transportasi kota sangat dibutuhkan karena ada 4,8 juta kendaraan di Jakarta.

Tidak direspons

Anggota DTK, Agus Sidharta, mengatakan, pihaknya menyikapi kritik atas DTK secara positif guna meningkatkan kinerja mereka. DTK telah mengajukan masukan tentang pembuatan terowongan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, sekaligus banjir. Tapi masukan itu tak direspons Pemprov DKI, kata Agus. (SAM)
more

11.8.05

Gubernur ancam Transbatavia

Direktur Trans Batavia : Tarif Busway Pastilah Tarif Politis
Kamis, 11 Agustus 2005 | 17:04 WIB

TEMPO Interaktif - Gubernur DKI, Sutiyoso, mengancam akan mengganti PT. Trans Batavia, konsorsium pengadaan dan pengelolaan busway koridor 2 (Pulogadung-Harmoni) dan koridor 3 (Kalideres-Harmoni) jika terbukti memiliki masalah. "Kami akan cek dulu, kalau memang betul, ganti saja dengan konsorsium yang lain," ancam Sutiyoso di Balaikota, Kamis (11/8).

Sutiyoso minta busway koridor 2 dan 3 dapat beroperasi akhir tahun ini dan konsorsium agar segera melaporkan jika memiliki hambatan. Sutiyoso bahkan berniat membuat surat kepada Menteri Perdagangan agar dapat membebaskan bea masuk busway sebesar 37,5 persen sehingga harga busway dan kompensasi konsorsium bisa lebih murah.
"Ketidakmampuan beroperasi tahun ini belum keputusan final," ujar Sutiyoso.

Menurut Direktur Trans Batavia, Aziz Rismaya Mahfud, konsorsium masih terganjal masalah pemilihan merk busway, tunggakan utang anggota konsorsium, belum keluarnya pinjaman bank dan kompensasi konsorsium atas pengadaan dan operasionalisasi busway.

Masalah itu saling tumpang tindih. Menurut Aziz, bank tidak mau mengeluarkan pinjaman uang selama belum ditentukan kompensasi konsorsium yaitu tarif (Rp/kilometer), sementara konsorsium tidak bisa menentukan merk bus jika belum keluar pinjaman bank.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi DKI, Ritola Tasmaya, Pemprov DKI belum bisa menentukan kompensasi konsorsium selama belum ditentukan merk bus. Kompensasi ditentukan oleh perhitungan harga busway, harga CNG dan biaya operasional konsorsium. Trans sendiri telah mengajukan angka Rp 18.500 per kilometer jika bea masuk 37,5 persen) atau Rp 16.000 jika bea masuk 5 persen. Namun belum mendapat persetujuan Badan Pengelolaan Trans Jakarta.

Aziz menambahkan, Pemprov seharusnya mengantisipasi besaran angka kompensasi yang lebih tinggi dari kompensasi busway koridor 1 (Blok M-Kota) yang hanya Rp 6.400. Menurut Aziz, hal itu karena koridor 2 dan 3 berbahan bakar gas sementara koridor 1 berbahan bakar diesel. "Sasis mesin CNG lebih mahal," katanya. Pemprov, seharusnya memberikan subsidi pada konsorsium. "Karena tarif yang dikenakan pada busway pastilah tarif politis bukan tarif realistis," kata Aziz.

Mengenai masalah merk busway, konsorsium lebih memilih merk Daewoo dari Korea Selatan yang cuma seharga US$ 77 ribu atau Rp 1,6 miliar dibanding merk Sania yang seharga US$ 90 ribu. Sutiyoso sendiri mengakui Pemprov tidak bisa melarang jika konsorsium memilih Daewoo meski Pemprov tetap menentukan kriteria. "Kami tidak menentukan merk dan harga busway, hanya kriteria dan spesifikasinya saja," ujar Sutiyoso. Namun, Sutiyoso akan menilai kelayakan harga busway yang diajukan dengan spesifikasi busway itu.

Mengenai masalah tunggakan utang anggota konsorsium ; PT. Mayasari Bakti dan PT. Metromini yang dicairkan PT. Bank DKI pada November-Desember 1999 masing-masing Rp 22,7 miliar (pokok saja) dan Rp 16 miliar (utang dan bunga) menurut Aziz , pengusaha akan berusaha mengatasi masalah utangnya. "Jangan dikaitkan manajemen perusahaan dengan busway," ujar Aziz. Menurut Sutiyoso, agar masalah utang yang hingga kini belum terselesaikan itu harus ditagih sampai habis. [Badriah-TNR]
more

25.4.05

Perempuan jadi sopir

Kompas - SEORANG ibu rumah tangga jadi sopir bus transjakarta? Pernyataan itu terasa aneh karena pekerjaan sopir bus-apalagi di Jakarta-biasanya dikesankan sebagai pekerjaan yang keras. Dari mulut sopir mudah keluar kata-kata kasar bila ia melihat kernet kurang gesit mengambil penumpang. Bahkan, sopir kerap kebut-kebutan untuk mengejar setoran. Namun, bagi Mulyati Sujono (38) hal itu bukan masalah.

KETIKA Badan Pengelola (BP) Transjakarta membuka lowongan bagi pramudi (istilah yang digunakan pengelola bus transjakarta untuk menyebut sopir), Mulyati yang saat itu berstatus ibu rumah tangga langsung tertarik.

Dengan berbekal pengalaman pernah menjadi sopir perempuan bus pariwisata Jawa-Bali dan dump truck, ia mencoba melamar sebagai sopir transjakarta. Setelah mengikuti berbagai seleksi, akhirnya ia dinyatakan lolos bersama 11 pramudi perempuan lainnya.

"Selama dua tahun saya menjadi pengemudi bus pariwisata Jawa-Bali, kemudian berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga," kata Mulyati, yang mengaku melamar pekerjaan "mulia" itu karena tergiur dengan tawaran gaji yang dinilainya tinggi, yakni Rp 2 juta per bulan.

Alasan serupa diucapkan pramudi perempuan lainnya, Endah Sulistio (37). Mantan pemain figuran pada sebuah sinetron dan sopir dump truck itu tertarik menjadi pramudi bus transjakarta karena tawaran gaji tersebut.

Direktur Umum dan Keuangan Operator PT Jakarta Ekspress Trans Ibnu Susanto mengatakan, para pramudi mendapatkan gaji dan kesejahteraan yang layak. Yang pasti, dengan penghargaan yang layak ini, para pramudi dapat menjalankan tugas pelayanan dengan sempurna.

Saat ini BP Transjakarta mempekerjakan 140 pengemudi pria untuk mengoperasikan 60 bus di koridor Blok M-Kota. "Setiap pengemudi rata-rata diberi gaji Rp 2 juta per bulan," kata Susanto.

PERTARUNGAN partisipasi perempuan dalam pembangunan tampaknya akan semakin seru di Jakarta.

Perempuan tidak lagi sekadar menjadi ibu rumah tangga, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan buruh kasar, tetapi juga banyak yang menjadi tukang parkir dan kondektur bus.

Gebrakan baru muncul, perempuan menjadi sopir bus. Itulah yang terjadi pada Mulyati, Endah, dan pramudi perempuan bus transjakarta lainnya.

Tenaga perempuan diberdayakan oleh BP Transjakarta, pengelola jalur khusus bus atau busway. "Kalau dulu pengemudi bus transjakarta hanya berjenis kelamin laki-laki, tetapi terhitung Kamis, 21 April 2005, ini pramudi perempuan juga akan mengisi perjalanan masyarakat pengguna bus transjakarta," kata Kepala BP Transjakarta Irzal Z Djamal.

Memberdayakan perempuan-perempuan pengemudi itu sudah menjadi rencana lama BP Transjakarta yang telah berusia lebih dari satu tahun.

Peluncuran 12 pramudi perempuan bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Akan tetapi, program itu sebagai salah satu bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada publik, sekaligus ingin menegaskan bahwa profesi pengemudi bus transjakarta itu mulia.

Dengan adanya pramudi perempuan, diharapkan kenyamanan dan kehalusan mengemudi lebih maksimal.

Para pramudi perempuan sebelumnya tersaring dari 23 pendaftar. Saat melamar, para calon pramudi perempuan itu cukup menunjukkan surat izin mengemudi (SIM) A.

Mereka selanjutnya akan diberikan SIM B1 untuk mengemudikan bus. Dua orang dari para pelamar itu berpendidikan sarjana, tujuh orang berpendidikan diploma, dan sisanya berijazah SMA.

Setelah mengikuti seleksi, hanya 12 pengemudi perempuan yang diterima.

COBALAH naik bus transjakarta yang dikemudikan perempuan, terasa ada perbedaan. Selain cara membawa kendaraannya terkesan halus, ia pun juga sangat berhati-hati, termasuk saat menghindari gelombang aspal dan jalan berlubang, terutama di seputaran pemberhentian bus (halte).

Tidak ada lagi penumpang yang saling bertabrakan antara satu dan lainnya ketika bus akan bersandar di halte.

Soal jalan-jalan dengan dikemudikan pramudi perempuan itu juga dirasakan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan rombongan yang ikut dalam bus transjakarta rute Blok M-Kota, Kamis siang, dalam rangka pengenalan pramudi perempuan bus transjakarta.

Sayangnya, untuk mendapat pengemudi perempuan harus sabar menunggu karena jumlahnya masih sangat terbatas.

"Pada hari pertama tiga pramudi perempuan langsung diterjunkan ke lapangan, sementara sembilan lainnya masih harus memperoleh tambahan pelatihan khusus mengemudi bus transjakarta," kata Susanto.

Terlepas dari semua itu, sebenarnya soal jenis kelamin perempuan atau laki-laki yang menjadi sopir tidaklah menjadi masalah asalkan ada jaminan keamanan dan kenyamanan. Naik bus transjakarta tidaklah seperti naik metromini, kopaja, bus reguler, atau patas AC.

Kalaupun akhirnya perempuan bisa menjadi sopir di bus transjakarta, apakah menjadi jaminan akan memberikan pelayanan yang baik dan rasa aman dan nyaman bagi penumpangnya?

Apalagi mengingat sudah lebih dari satu tahun bus transjakarta beroperasi, tetapi masih banyak kekurangan.

Sebut saja, sering terjadi penumpukan penumpang karena interval waktu tiga menit antara satu bus dan bus lainnya masih juga belum terpenuhi. Penumpang akhirnya berdesak-desakan memenuhi bus tersebut sehingga secara kasatmata bus transjakarta diminati warga. (Pingkan Elita Dundu)
more

5.4.05

Tarif belum akan naik

TEMPO Interaktif, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, menilai kenaikan tarif angkutan umum sebagai akibat dari naiknya harga bahan bakar minyak adalah hal yang wajar. Tarif taksi misalnya, naik mencapai 40 persen.

Namun Sutiyoso mengaku belum membahas kemungkinan naiknya tarif trans Jakarta. "Belum kami bicarakan," ungkap Sutiyoso, Selasa (5/4). [Rengga ] more

1.4.05

Tak Rekomendasi Monorel dan Subway

TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota dewan transportasi kota (DTK) Andi Rahmah menilai, pembangunan subway dan monorel di Jakarta tidak akan seefektif busway. Karena, biaya investasi dan operasional keduanya memakan dana yang sangat besar. "Biaya investasi monorel mencapai US$ 650 juta. Padahal, panjangnya hanya sekitar 27,8 kilometer, "kata Rahmah usai bertemu gubernur DKI Jakarta di Balaikota Jakarta, Jum\'at (1/4).

Sedangkan proyek koridor I busway Blok M-Kota sepanjang 12,9 kilometer hanya menyerap biaya sekitar Rp 240 miliar atau tidak lebih dari US$ 20 juta. Andi juga mempertanyakan alasan monorel yang bisa mengurangi kemacetan. Menurutnya, orang yang berkendaraan pribadi belum tentu mau naik monorel jika jarak yang mereka tempuh sangat pendek, dan itu tidak akan mengurangi kemacetan.

Tarif yang mahal mengakibatkan masyarakat ekonomi lemah enggan berpindah dari angkutan umum. "Ketika jumlah penumpang tidak terpenuhi, maka ditutup dengan subsidi,"katanya. Seharusnya, subsidi diberikan untuk masyarakat dalam bentuk pendidikan dan kesehatan. "Masa uang itu dikasih ke pengusaha. tidak fair kan,"katanya.

Subway juga dinilai memerlukan biaya yang sangat besar. Contoh, di Bogota, Colombia, pembangunan satu kilometer subway menelan biaya yang setara dengan 35 kilometer busway. "Di Indonesia lebih panjang lagi," kata Rahmah.

Untuk menyelesaikan problematika pola transportasi makro di Jakarta, Andi Rahmah mengusulkan agar dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) membuat peraturan daerah (perda) tentang pola transportasi makro. Tujuannya, agar pergantian gubernur tidak mempengaruhi kebijakan transportasi yang ada. Jika gubernur ganti, "Kebijakan yang sudah ada tidak diteruskan. Itu bahaya, "katanya.

Bentuk Perda ini, mirip dengan Perda tentang rencana tata ruang wilayah. Alasannya, pada perda tentang transportasi yang telah ada saat ini, pengaturan tentang pola transportasi makro sangat kecil. "Itu hanya satu baris. Enggak jelas,"kata Rahmah.

Ewo Raswa
more