Nova Elizza: Busway tidak efektif

Jakarta memang terkenal sebagai kota macet. Tak hanya itu, Jakarta juga dipenuhi dengan jalan rusak yang berlubang. Jalan rusak dan berlubang itulah yang menjadi salah satu faktor penyebab jalan bertambah macet. Kemacetan tidak hanya terjadi di jalan raya, namun terjadi pula di jalan-jalan alternatif. Kemacetan di Jakarta sudah sangat parah.

Pemerintah membuat jalur busway untuk mengurangi kemacetan di jalan. Namun hasilnya nihil. Ternyata jalur busway tidak membebaskan Jakarta dari kemacetan. Bahkan Jakarta malah menjadi bertambah macet karena kendaraan menjadi bertambah banyak dengan adanya proyek busway.

Setiap hari saya melintasi jalur Warung Buncit-Kuningan. Sebelum ada jalur busway, jalan yang saya lintasi tidak terlalu macet. Namun kini melintasi jalan tersebut saya harus menempuh waktu selama dua jam. Tak hanya itu, untuk melintasi kawasan Kemang pun, harus melewati kemacetan terlebih dahulu. Jika boleh memilih, saya ingin Jakarta seperti dulu. Jakarta yang tidak terlalu padat kendaraan dan tidak terlalu macet.

Sebaiknya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalihkan jalur busway untuk jalur khusus kendaraan bermotor roda dua. Mereka menggunakan kendaraan seperti motor agar bisa cepat sampai tujuan. Namun ternyata tetap saja macet juga. Saya pernah memilih naik ojek untuk menghindari macet, tapi ternyata sama saja.

Jika terpaksa mempertahankan busway sebagai proyek untuk menghindari macet, seharusnya pemerintah mengurangi jumlah kendaraan yang berada di jalan. Seperti contoh, pemerintah meniadakan kendaraan umum di luar busway. Saya yakin jalan di Jakarta akan tertib. Dengan meniadakan bus-bus yang seenaknya berhenti sembarangan akan mengurangi kemacetan. Karena tidak akan ada lagi kendaraan umum di luar busway yang seenaknya berhenti mencari atau menurunkan penumpang.

Selain itu, masyarakat yang naik busway itu tidak banyak, mereka lebih memilih menggunakan bus atau kendaraan umum biasa. Salah satu faktor penyebabnya pemerintah kekurangan bus TransJakarta. Karena itu, seharusnya kendaran umum ditiadakan, bus TransJakarta ditambah.

Untuk mengurangi kemacetan, pemerintah segera memperbaiki jalan rusak dan berlubang. Saya terpaksa mengurangi kecepatan mobil untuk menghindari jalan rusak. Katanya pemerintah mempunyai anggaran yang cukup besar untuk memperbaiki jalan rusak. Namun, sampai kini tidak ada realisasi dari pemerintah. Jika benar April ini jalan diperbaiki, harus direalisasikan. Jangan biarkan Jakarta yang sudah macet bertambah macet lantaran jalan rusak dan berlubang tak juga diperbaiki. Apa masih mau menunggu jatuh korban lagi? [dari Republika]

more

Efek sterilisasi

Wah.. Puas rasanya naik busway selancar iklannya dulu.
Ini jg bdampak nilai positif. krna mningkatnya persentase pguna busway. tp ada aja yg menentang.
pengendara motor yg ga dbolehin sm polisi lwt jalur busway tp maksa.
yg ada dia turun dr motor dan nantang face polisi.
dtngah jalan lg.. tp pak pol ttp sbr.
n ngalah jg tu pngdara. walau ksal | Kamal Laksono di suaratransjakarta


Sejak diberlakukannya sterilisasi jalur per tanggal 10 Maret 2008, sangat berpengaruh terhadap kelancaran busway. Waktu tempuh Ragunan-Dukuh Atas yang sebelumnya bisa memakan waktu 1-2 jam, sekarang menjadi 30-45 menit. Kondisi ini mempengaruhi minat masyarakat untuk mengggunakan busway kembali. Data jumlah penumpang di Koridor 6 selama seminggu ini meningkat. Sebelumnya rata-rata penumpang perhari kerja 20.000 orang, sekarang menjadi 22.000 orang.
Bagi pengguna busway khususnya di Koridor 6 yang merasakan manfaat dengan adanya sterilisasi jalur ini dapat memberikan komentar di milis ini sebagai masukan dan evaluasi.

Salam
Humas BLUTJ di suaratransjakarta more

DPR: DKI harus bayar BBG

Komisi VII DPR yang membidangi energi dan sumber daya mineral, pekan ini, memanggil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo ke Senayan terkait masalah gas untuk bus transjakarta. DPR menilai asal- usul persoalan ini berawal dari Pemerintah Provinsi DKI yang tak membayar utang.
”Kami minta Pemprov DKI Jakarta segera menyelesaikan persoalan tunggakan pembayaran ke PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Singkat kata, Pemprov DKI harus membayar utang Rp 10,6 miliar ke PT PGN,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, Sabtu (15/3).
General Manager PT PGN Unit Bisnis Strategis Jawa Bagian Barat Subhanendro sebelumnya mengultimatum akan menghentikan pasokan gas ke stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) jika tunggakan sebesar Rp 10,6 miliar tak dibayar, selambat-lambatnya 31 Maret 2008. Jika ancaman PT PGN itu terjadi, dipastikan 80 persen bus transjakarta akan berhenti beroperasi.
Menurut Sutan Bhatoegana, Komisi VII DPR sudah mengambil keputusan bahwa Pemprov DKI harus membayar tunggakan ke PGN. ”Kita kan tahu PGN itu BUMN. Kalau PGN bangkrut, suplai gas untuk bus transjakarta akan terhenti,” katanya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR itu menilai persoalan ini muncul karena Pemprov DKI tidak menaati perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu PT Petross Gas, perusahaan swasta penyedia gas bus transjakarta.
”Pemprov DKI belum membayar biaya infrastruktur yang sudah dibangun Petross Gas. Kalau tidak, perusahaan itu harus menanggung beban berat dan tak mampu bayar tunggakan ke PGN,” kata Sutan. [Soal Gas Bus Khusus, DPR Panggil Gubernur - KOMPAS] more

Mulai 1 April tidak ada BBG?

PT Gas Negara (PGN) yakin bahwa masalah tunggakan utang dari operator busway dapat diselesaikan dan pasokan bahan bakar gas (BBG) untuk 443 bus di beberapa koridor tidak harus terhenti.

"Saya inginnya ini diselesaikan dengan baik-baik. Itu dapat dibicarakan. Kita juga tidak ingin merugikan, karena ini juga adalah untuk kepentingan umum," kata General Manager Strategic Business I Jawa Bagian Barat PT PGN Subanendro di Balaikota, Jumat (14/3).
Pihak PGN membicarakan masalah tunggakan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk bus TransJakarta sebesar Rp10,6 miliar dengan Pemprov DKI. PT Petross Gas sebagai pemasok gas dan pengelola stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) khusus bus TransJakarta menyatakan akan menghentikan pasokan BBG per 1 April karena Pemprov tidak melaksanakan perjanjian kerja sama (PKS) sehingga perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan tidak mampu membayar ke PT PGN.

Sementara itu, PT PGN menyatakan bahwa selisih harga memang ada antara pasokan gas yang disalurkan Pertamina dengan yang sampai ke PT Petross Gas.
"Kami adalah trader tangan kedua, tangan pertamanya adalah Pertamina. Kepada Petross, kami menjual dengan tarif K-2 (tarif kontrak)," kata Subanendro.
Direktur Keuangan PT Petross Gas Edith Al-Hidayat menyatakan bahwa perusahaan tidak mampu membayar utang senilai Rp10,6 miliar pada PGN untuk tunggakan tagihan gas selama enam bulan.

"Kami sudah menerima surat peringatan dari PGN sejak 6 Maret 2008, jika tidak bisa melunasi utang, pasokan gas dari mereka akan diputuskan," ujar Edith seusai pertemuan.
>Sementara Gubernur DKI Fauzi Bowo menyebut pihaknya masih akan mengkaji permasalahan timbulnya tunggakan tersebut. [Media Indonesia - PGN Yakin Tunggakan Operator Busway Diselesaikan] more

87 Armada baru

Keluhan pengguna busway akan kurangnya armada busway bakal segera terobati. Sebanyak 87 unit bus baru sudah tiba dan segera memperkuat armada yang melayani koridor IV (Pulo Gadung-Dukuh Atas), koridor V (Kampung Melayu-Ancol), VI (Ragunan-Halimun) dan VII (Kampung Melayu-Kampung Rambutan).
Kepala Bidang Pengendalian Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta Rene Nunumete membenarkan hal tersebut. "Bus-bus itu sudah didatangkan oleh kedua pemenang lelang, yaitu PT Primajasa dan PT Lorena," katanya, Sabtu (15/3).

Namun sebelum beroperasi, lanjutnya, bus-bus itu harus menjalani perombakan interior dan bodi terlebih dahulu. Tujuannya agar letak pintu sesuai dengan kondisi halte. "Selain itu juga dipersiapkan beberapa peralatan lain yang diperlukan di dalam bus, seperti penunjuk halte dan alat-alat darurat.
"Proses penyiapan itu diperkirakan memakan waktu sekitar 3 bulan. Saat ini jumlah seluruh bus yang beroperasi di koridor I sampai VII mencapai 329 unit. Tambahan 87 bus baru itu akan didistribusikan ke koridor IV sebanyak 18 unit, ke koridor V 13 unit, koridor V 22 unit dan koridor VII 34 unit.
Dengan tambahan bus itu, Rene menjamin pelayanan terhadap penumpang busway dapat lebih baik. "Saat ini headway (selang waktu antar bus) setelah sterilisasi sekitar 3 sampai 8 menit. Dengan tambahan armada diharapkan bisa jadi 2 menit," katanya.
Seperti diberitakan, pascasterilisasi jalur busway, jumlah penumpang busway meningkat 3.500 orang atau sekitar 2%. Namun peningkatkan itu tidak diiringi dengan jumlah bus yang cukup, sehingga waktu yang dibutuhkan penumpang untuk mencapai tempat tujuan tetap lama. Penyebabnya karena waktu antre di halte yang lama. [Media Indonesia - 87 Unit Armada Baru Busway Perkuat Tiga Koridor - Reporter : Bagus BT Saragih] more

Negosiasi tarif

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan konsorsium sepakat akan bernegosiasi ulang tentang penentuan tarif busway per kilo meter untuk koridor IV-VII. "Negosiasi segera dilakukan oleh tim evaluasi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto.

Tim itu terdiri dari perwakilan pemerintah, konsorsium busway dan lembaga lain seperti Institute for Transfortation and Development Policy (ITDP), Dewan Transportasi Kota serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Tarif per kilo meter diusahakan lebih rendah," kata Prijanto kepada wartawan di Balai Kota siang ini. Saat ini tarif per kilo meter yang di bayar BLU Transjakarta terhadap konsorsium di koridor IV-VII sekitar Rp 12.855 per kilo meter.

Berdasarkan hasil lelang pengadaan bus baru tahun lalu, tarif busway di koridor IV dan VII dimenangkan oleh perusahaan Lorena dan Primajasa dengan terif sekitar Rp 9500 per kilo meter. Sehingga tarif lama harus disesuaikan. [Tarif Busway Sepakat Dinegosiasi Ulang -TEMPO Interaktif - Rudy Prasetyo]

more

Rp.10 miliar tunggakan BBG

Petrogas menyatakan tidak masalah jika harus menutup dua stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) miliknya yang memasuk gas untu bus transjakarta jika Pemprov DKI tidak melunasi utang sebesar Rp15 miliar.
Petrogas menyatakan hal ini menanggapi ancaman PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang akan menghentikan pasokan gas untuk dua SPBG tersebut jika tidak melunasi tunggakan.
Direktur PT Petrogas Bagus Andhika kepada Media Indonesia, Senin (10/3) mengakui pihaknya belum melaksanakan kewajibannya menyetor uang BBG busway ke PGN sejak September 2007. Total tunggakan itu mencapai Rp10,6 miliar. Namun hal itu dilakukan, menurut Bagus, karena Pemprov DKI juga punya hutang ke Petrogas sebesar Rp15 miliar.
"SPBG kan harus tetap operasi, bisa saja kita bayar tapi pelayanan BBG berhenti," ujar Bagus. Akhirnya, lanjut dia, Petrogas terpaksa menunda menyetor tagihan ke PGN.
Dalam hal ini, menurut Bagus, Petrogas dan PGN adalah pihak yang dikorbankan. "Kalau PGN mau hentikan pasokan gas ke Petrogas, ya tidak apa-apa. Saya rasa itu jalan terbaik. Kalau busway jadi berhenti gara-gara tidak ada BBG kan nanti ramai lagi," kelitnya.
Menurut dia, ancaman PGN menghentikan pasokan gas itu adalah langkah tepat. "Supaya Pemprov DKI sadar," jelas.
Utang Rp15 miliar itu, kata Bagus, adalah komitmen Pemprov DKI untuk mensubsidi investasi pembangunan SPBG di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jaktim, dan Rawa Buaya, Jakbar. "Dan itu tertuang dalam kontrak kerja sama," tandasnya.
Selain SPBG Perintis Kemerdekaan dan Rawa Buaya milik Petrogas, ada satu SPBG lagi yang biasa digunakan busway mengisi BBG, yaitu di Jalan Pemuda milik Pertamina. Namun bila 2 SPBG milik Petrogas itu benar berhenti beroperasi, SPBG Pemuda diperkirakan tidak akan sanggup melayani kebutuhan BBG 329 armada bus Transjakarta.
Bagus meminta agar permasalahan ini diselesaikan secara musyawarah. "Kalau Rp15 miliar dirasa mahal, ya duduk bersama lah, DKI, PGN dan Petrogas. Negosiasi tidak masalah, yang penting niatnya dulu. Supaya pelayanan publik tetap jalan," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo berjanji menyelesaikan permasalahan utang BBG bus Transjakarta ini. Fauzi telah memerintahkan jajarannya untuk mengkaji penyebab tunggakan itu sekaligus mengevaluasi mekanisme pembayaran BBG busway.
Hal itu dikemukakannya seusai melantik Muhayat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta di Balai Kota, hari ini. Menurut pria berkumis itu, salah satu kemungkinan penyebab tunggakan adalah perbedaan harga BBG yang dipatok Petrogas dengan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) umum.
"Bisa jadi BLU (Badan Layanan Umum) Transjakarta tidak membayar karena ada perbedaan harga itu. Sebab jika terus dilakukan bisa dituduh menyimpang. Tapi ini baru fakta-fakta yang ditemukan di awal, belum hasil analisis," bebernya.
Fauzi berjanji akan memberi penjelasan segera setelah kajian selesai. "Paling lambat besok," janjinya.
Sedangkan Kepala Dinas Pertambangan DKI Peni Susanti menjelaskan harga BBG di SPBG milik Petrogas lebih mahal dari pada di SPBG umum. "Wajar kalau PGN pasok ke Petrogas lebih mahal karena mereka investasi untuk gas pipa," ungkapnya.
Sesuai kontrak kerjasama dengan Pemprov DKI pada Mei 2006, Petrogas adalah satu-satunya tempat yang ditunjuk untuk melayani kebutuhan BBG busway. Kenyataannya, karena alasan perbedaan harga ini, beberapa operator mengisi BBG di SPBG lain. PT Jakarta Trans Metro (JTM) yang mengoperasikan busway koridor IV dan VI misalnya, juga mengisi BBG di SPBG Jalan Pemuda milik Pertamina.
"Kita selalu bayar setiap mengisi BBG di SPBG Jalan Pemuda (milik Pertamina) dan SPBG Perintis Kemerdekaan (milik Petro Gas)," kata Direktur Operasional PT Jakarta Trans Metro (JTM) I Gusti Ngurah Oka. [Media Indonesia - Petrogas Siap Tutup SPBG Busway - Reporter : Bagus BT. Saragih] more