Safety first lah

Pentingnya Perencanaan

Para pengguna jalan di Jakarta diminta untuk lebih berhati-hati. Pembangunan jalur khusus bus yang tidak terkelola secara baik mengancam keselamatan kita.

Hanya demi mengejar target untuk selesai 15 Desember, pembangunan jalur khusus bus (busway) dilakukan secara serempak di banyak tempat. Bukan hanya meninggikan jalan, tetapi juga membangun separator.

Sepanjang pembangunan itu direncanakan secara baik, tentunya kita mendukung. Zamannya memang menuntut segala sesuatu dilakukan dengan cepat. Namun, ketika kecepatan dilakukan secara sembarangan, tentunya kita tidak bisa membenarkan. Apalagi kemudian pembangunan itu justru harus memakan korban.

Itulah yang sedang kita lihat hari-hari ini. Pembangunan jalur khusus bus dan separator yang asal-asalan di banyak tempat menjadi ancaman bagi keselamatan. Setiap hari banyak mobil, dan terutama pengendara motor, yang celaka karena menabrak separator atau tergelincir akibat permukaan jalan yang tidak rata.

Bagaimana orang tidak akan celaka kalau tidak ada peringatan yang memadai tentang pembangunan yang sedang dilakukan. Apalagi ketika malam tiba dan hujan, praktis semua itu tidak terlihat. Belum lagi cara pengerjaan proyek yang sepotong-sepotong sehingga menyulitkan orang untuk mengantisipasi karena tiba-tiba saja di jalur yang kosong ada sepenggal separator.

Sekarang tampaknya target 15 Desember pun tidak mungkin akan terkejar. Namun kerusakan sudah terjadi. Banyak warga yang sudah menjadi korban dari pembangunan busway yang sembarangan itu.

Beruntung di negeri ini banyak orang yang tidak melek hukum. Kalau di negara ini warganya melek hukum, pasti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bangkrut karena dianggap sengaja mencelakakan orang lain.

Kita tidak bermaksud untuk memanas-manasi warga yang menjadi korban untuk melakukan tuntutan hukum. Yang ingin kita lebih persoalkan adalah pentingnya untuk merumuskan sebuah perencanaan yang baik.

Dalam manajemen dikenal istilah PDCA, Plan, Do, Check, Action. Perencanaan menjadi hal penting yang pertama, karena 50 persen keberhasilan ditentukan di sana. Karena itu orang Jepang, misalnya, dikenal sangat detail dan telaten ketika membuat perencanaan.

Kita sering kali justru menganggap enteng perencanaan. Kita lebih suka jalan dulu dan baru melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan. Pengalaman pembangunan busway memberi pelajaran, akibat cara bekerja seperti itu, bukan hanya target waktu yang tidak terpenuhi, tetapi biaya yang harus dibayar jauh lebih mahal.

Coba bayangkan, untuk membangun jalur khusus bus, badan jalan yang ada menjadi terkurangi. Ketika sadar kemacetan yang terjadi, lalu dicoba melebarkan jalan. Dua kegiatan yang dilakukan bersama pada ruas yang sama jelas bukannya menyelesaikan masalah, tetapi justru semakin memacetkan jalan. Padahal, kalaupun jalur khusus bus selesai, kemacetan Jakarta tak mungkin akan terselesaikan, karena tidak mungkin ada satu moda transportasi yang bisa menyelesaikan kemacetan. Belum lagi kalau kita hitung yang mengalami kecelakaan tadi. - TAJUK RENCANA KOMPAS more

Pansus busway diam-diam terbentuk

Panitia khusus Busway DPRD DKI Jakarta sudah terbentuk dan sudah bekerja. 6 Desember lalu SK Pansus Busway sudah diterima semua anggota fraksi. "Pansus sudah rapat dua kali. Pertama rapat internal tentang pengesahan jadwal kerja pansus selama 30 hari. Kemudian, rapat kerja dengan Bappeda dan Bawasda," ujar Inggard Joshua, wakil ketua Pansus Busway.

Pansus beranggotakan 22 orang, diketuai Ilal Ferhard. Sesuai Tata Tertib DPRD, usia setiap pansus hanya 30 hari.
Dalam raker dengan Bappeda dan Bawasda masih sebatas inventarisasi masalah, unit-unit terkait yang layak dimintai keterangan. Unit perencanaan dari bagian Bappeda, misalnya, perlu dimintai keterangan terkait blue print busway. Karena Bappeda sebagai pelaksana lapangan. Juga Pekerja Umum Jalan, Dishub, Badan Pengelola Transjakarta, dan Bawasda.

Pansus juga mengagendakan rapat dengar pendapat dengan pakar transportasi di samping peninjauan langsung ke lapangan. "untuk melihat perencanaan pembangunan busway sesuai tidak dengan pola perencanaan transportasi makro," ujar Inggard.

Pansus bukan mau menolak busway. Busway sudah bagus, tapi perencanaan dan monitoringnya apa juga sudah bagus. "Jadi kami berusaha mendudukkan busway untuk mengurangi kemacetan. Bukan sekadar memindahkan penumpang dari bus umum ke busway. Justru peran yang lebih besar, busway harus bisa memindahkan penumpang mobil pribadi ke busway," jelasnya.
more

Kurang rinci, kurang jeli

Polri: Bongkar Separator
Gubernur Fauzi Bowo Tegur Pelaksana Proyek

Direktur Lalu Lintas Polri merekomendasikan kepada Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membongkar semua separator atau pemisah jalur. Rekomendasi itu disampaikan berkaitan dengan maraknya kecelakaan akibat separator tersebut.

Kepala Direktorat Lalu Lintas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Yudi Sushariyanto, Rabu (12/12), menyatakan kecelakaan akibat separator saban hari ditemui polisi lalu lintas di lapangan. Oleh sebab itu, separator busway (jalur khusus bus) sebaiknya dibongkar dan diganti dengan marka jalan saja atau mata kucing (marka jalan timbul yang bercahaya fosfor). Rekomendasi itu ditujukan terhadap delapan koridor busway.

"Tidak hanya soal separator, harapannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji lebih menyeluruh soal faktor keamanan sistem busway. Karena ternyata kecelakaan antara bus transjakarta dan pengguna jalan lain juga cukup sering," kata Yudi.

Evaluasi kepolisian menunjukkan, separator busway selain sangat rawan menjadi penyebab kecelakaan, juga menambah keruwetan lalu lintas. Separator busway membuat fleksibilitas arus kendaraan saat macet menjadi terhambat.

Segera perbaiki

Di Balaikota DKI Jakarta, Gubernur Fauzi Bowo menyatakan telah menegur para pengelolanya. Fauzi meminta agar separator dibenahi sehingga tidak lagi mencelakakan warga.

"Separator tidak dibangun untuk mencelakakan warga sehingga perlu dilakukan perbaikan jika sampai mengakibatkan kecelakaan," kata Fauzi.

Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Budi Widiantoro mengatakan, teguran ditanggapi dengan melakukan evaluasi semua lokasi separator dan dampaknya terhadap timbulnya kecelakaan lalu lintas. Kontraktor dan konsultan perencana juga diundang untuk mengevaluasi kesalahan yang timbul sehingga kecelakaan sering terjadi.

Kesalahan itu mungkin terjadi saat proses pemasangan di lapangan. Selain itu, proses perencanaan pembangunan jalur bus khusus tidak didesain sampai detail sehingga terjadi kesalahan peletakan separator.

"Pemasangan separator seharusnya dikontrol dan diperhitungkan agar tidak memicu terjadinya kecelakaan. Jika dalam evaluasi terdapat kesalahan, konsultan perencana atau kontraktor akan ditegur," kata Budi.

Gugatan kelas

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, menyayangkan tidak jelinya pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan sehingga memicu terjadinya kecelakaan. Pemerintah seharusnya melakukan uji kelayakan teknis pembangunan sebelum menjalankan proses teknis pembangunan.

"Pembangunan yang dilakukan seharusnya memberi rasa aman bagi masyarakat, baik proses maupun hasilnya. Jika hasil pembangunan ternyata membahayakan masyarakat, pemerintah dapat dianggap melakukan kelalaian yang berdampak pada kesengsaraan masyarakat," katanya.

Menurut Andrinof, semua korban kecelakaan lalu lintas dapat mengajukan gugatan bersama class action kepada pemerintah karena kerugian yang timbul sebagai dampak pembangunan. (sf/ECA/WIN) - Jakarta, Kompas
more

Buka tutup busway dilanjutkan

Gubernur Foke menilai pelaksanaan buka tutup busway atau Operasi Jala Jaya selama sebulan (12 November - 12 Desember) efektif dalam mengatasi kemacetan lalu lintas Ibukota.

Tiga koridor busway, koridor 8, 9 dan 10 (Lebakbulus-Harmoni, Pinangranti-Pluit, dan Cililitan-Tanjungpriok) baru akan beroperasi pada April 2008, sehinga jalur-jalurnya bisa diguakan oleh kendaraan lain.

Karenanya "saya minta Operasi Jala Raya diperpanjang, karena terbukti efektif melancarkan arus lintas di Ibukota," ungkap Fauzi Bowo hari ini saat ditemui wartawan di Balaikota. Operasi Jala Jaya merupakan salah satu cara untuk mengatur buka tutup jalur busway bagi kendaraan umum.

Mengenai separator busway yang sering membuat celaka pengguna jalan, Gubernur telah menegur pihak pengelola: "Separator dibangun bukan untuk mencelakakan, saya kira harus ada langkah untuk memperbaikinya.
Traffic Management Centre Polda Metro Jaya melaporkan hari ini saja terjadi enam kecelakaan akibat separator busway, semua terjadi di lokasi yang sama: di depan Hotel Sultan.
Separator lain yang dianggap membahayakan juga terdapat di depan Mal Artha Gading, Plumpang, Jl S. Parman dan di depan Polres Jakarta Barat.
more

Menanti Putusan Pansus

Penerapan sistem tiketing dengan pola digital untuk pembayaran busway rupanya masih tersandung masalah. Meski teknologi digital yang ditawarkan Bank DKI sudah canggih, namun kalangan DPRD DKI Jakarta menilai kinerja BLU TransJakarta belum optimal.

Yang menjadi sorotan tajam kalangan dewan yakni menyangkut transparansi manajemen. Tuntutan dewan tak berlebihan mengingat subsidi yang dikeluarkan untuk operasional busway menelan dana cukup besar hingga mencapai ratusan miliar rupiah per tahunnya.
''Sudah dari dulu kami meminta agar sistem dilakukan secara transparan. Kita juga mendukung langkah yang ditawarkan Bank DKI dengan e-wallet-nya itu,'' ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ilal Ferhard.

Ilal yang disebut-sebut sebagai calon ketua pansus busway ini melanjutkan, pihaknya berharap semua koridor busway menggunakan e-wallet. Sehingga posisi keuangan, jumlah penumpang bisa diketahui secara pasti dan mudah terpantau.
''Kita targetkan pansus mulai bisa bekerja awal Desember ini dan secepatnya diharapkan bisa segera tuntas masalahnya,'' ujar Ilal.

Senada juga disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Fathi Siddiq. Sudah saatnya, kata dia, sistem yang berkaitan dengan keuangan menggunakan pola secara on line. Sehingga pertanggungjawaban keuangan bisa disampaikan secara lebih terbuka kepada masyarakat luas.

Ihwal penerapan e-walet dalam sistem tiketing busway, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Nurachman menyatakan pihaknya siap-siap saja. Hanya saja, saat ditanya belum semua koridor dan halte yang menerapkan model pembayaran secara digital ini, dia menyatakan, masalahnya karena peralatan yang dibutuhkan belum lengkap di halte dimaksud.
Dia sendiri tak merinci secara pasti jenis peralatan apa saja yang belum lengkap. Nurachman malah mempersilakan berbagai pihak jika bersedia melengkapi peralatan tersebut. ''Dari aspek regulasi tak ada masalah, kalau Bank DKI mau ya silakan saja, yang ada baru koridor V, VI, dan VII,'' paparnya. man - Republika
more

Di lapangan beda dengan kebijakan

Buka Tutup Busway Ciptakan Blunder

Kebijakan Pemprov DKI Jakarta mempersilahkan kendaraan umum masuk jalur busway menuai kritik pedas. Pasalnya, dengan model buka tutup jalur busway, bus TransJakarta jadi ikut macet hingga menyebabkan penumpukan calon penumpang di halte.

"Itu tanda gubernurnya nggak tegas," seru Indah Suksmaningsih dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) kepada Indo Pos, kemarin.

Perempuan yang pernah menjadi anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) periode pertama ini menganggap, kebijakan buka-tutup jalur busway justru menjadi blunder. Masalah ketepatan waktu misalnya, menurut Indah, akibat kebijakan baru ini dampaknya sudah bisa dirasakan dibeberapa koridor busway. "Kebijakan tersebut bukan solusi. Justru menciptakan masalah baru," ungkapnya.

Seperti diberitakan, dalam upaya mengurai kemacetan, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Polda Metro Jaya membolehkan kendaraan umum masuk jalur busway. Keleluasaan ini berlaku hanya di beberapa titik macet terutama di jalur busway yang sedang mengalami perbaikan.

Namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Pemberian ruang gerak ini benar-benar dimanfaatkan oleh kebanyakan pemilik kendaraan pribadi dan umum. Selain di jalur busway yang dibolehkan untuk kendaraan umum, banyak kendaraan nekat menerobos.

Seperti pantauan Indo Pos di koridor IV Ragunan-Kampung Melayu misalnya. Bersamaan dengan turunnya hujan lebat kemarin, ratusan kendaraan pribadi nampak memadati jalur busway disepanjang Jalan Mampang Prapatan. Akibatnya, jarak tempuh bus TransJakarta Ragunan-Kampung Melayu yang biasanya kurang dari satu jam, kemarin harus ditempuh hingga dua jam.

Kritik tajam juga dilontarkan pakar transportasi Univeritas Trisakti Fransciscus Trisbiantara. Akademisi yang juga pernah satu ruang kerja bersama Indah di DTKJ ini berpendapat, apapun resikonya jalur busway harus tetap tertutup untuk umum. Di luar sarana-prasarana lain, satu-satunya daya tarik busway menurut Trisbiantara adalah kecepatan tempuhnya. "Kalau dibuka untuk umum terus ngapain bangun busway," kritiknya.

Disinggung soal rencana kenaikan tarif busway dari Rp 3500 menjadi Rp 5000, kedua pakar transportasi ini tegas menolak. Menurut Indah, kemungkinan tarif dinaikkan sebenarnya bisa saja dilakukan, dengan syarat, jumlah headway terlebih dulu ditambah sehingga jarak tempuhnya bisa cukup lima menit saja dari satu pemberhentian ke pemberhentian lainnya.

Terkait perkembangan busway yang lambat, Indah mengaku masih sakit hati dengan institusi Dinas Perhubungan. Pasalnya, dalam berbagai kesempatan menurut Indah, Dishub selalu menggembar-gemborkan bahwa perlu waktu minimal 20 tahun untuk melihat efektifitas kerja busway. "Waktu 20 tahun itu dulu di Bogota. Sekarang Dishub sebenarnya kan cuma nyontek aja, mestinya waktu lima tahun cukup," paparnya.

Fransciscus Trisbiantara menilai, manajemen pengelolaan busway saat ini masih banyak bolongnya. Tanpa memerinci seperti apa rasionalisasinya, Ketua Kajian Transportasi Universitas Trisakti ini menyebut angka cashflow busway saat ini mencapai Rp 0,5 Triliun per tahunnya.

Penyebab utamanya menurut Trisbiantara adalah manajemen pengelolaan yang masih sangat tradisional. Sistem ticketing yang masih menggunakan kertas sebagai alat bukti bayar sangat berpotensi dimanipulasi.

Sistem operasional lainnya, dimana alat pantau utama busway menggunakan radio panggil, menurut Tris, juga sangat ketinggalan. "Saya kira manajemen busway harus dirombak total. Kalau mau maju, setiap bus (armada busway-red) harus punya GPS-nya (global positioning system)," kata pria yang mengaku pernah 11 tahun tinggal di Belanda ini.

Dia menjelaskan, dengan GPS operator busway bisa mengetahui posisi bus sehingga bisa mengatur kecepatannya, sekaligus memantau berapa jumlah penumpangnya. "Dengan menggunakan alat elektronik ini, armada busway di Bogota dengan cepat bisa mengetahui lokasi armadanya," tambahnya. (did)

more

Tarif Rp,.5000

Tarif bus TransJakarta dipastikan naik menjadi Rp 5.000 per penumpang per 1 Januari 2008. Ini karena Pemprov DKI Jakarta tidak menambah subsidi untuk pos operasional bus TransJakarta di RAPBD 2008. Sebaliknya, besaran subsidi justru berkurang sementara jumlah koridor busway bertambah tiga buah.

Pada RAPBD 2008, besaran subsidi operasional bus TransJakarta hanya sebesar Rp 227 miliar (untuk 10 koridor dengan panjang jarak 170 kilometer). Sedang dalam APBD 2007 lalu, jumlah subsidi sebesar Rp 235 miliar untuk tujuh koridor dengan panjang jalur sekitar 99 kilometer.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) DKI, Ritola Tasmaya, seharusnya untuk operasional bus TransJakarta pada 2008 nilai subsidinya mencapai Rp 500 miliar dengan 10 koridor. ''Kenyataannya biaya subsidi dikurangi, sehingga mau tidak mau perlu kenaikan tarif yakni sebesar Rp 5.000. Kenaikan tarif itu didasarkan pada besaran subsidi dan headway (jarak waktu kedatangan bus yakni idealnya 3-5 menit),'' ujar Jumat (30/11).

Dengan kenaikan tarif Rp 5.000, ini sudah menyesuaikan dengan tarif KA Ciliwung Blue Line (KA lingkar dalam kota) yang resmi dioperasikan, kemarin (30/11). ''Standar tarif saat ini di beberapa angkutan umum sekitar Rp 5.000. Bus Patas juga sudah banyak yang menetapkan tarif Rp 5.000. Kesamaan harga tiket antar moda bus TransJakarta dengan moda KA akan sesuai dengan program integrasi moda di Jakarta, sehingga memudahkan penumpang,'' ujar Ritola.

Bila pemerintah tetap bertahan pada tarif saat ini, maka banyak pihak maupun hal yang dikorbankan, seperti hilangnya pelayanan kepada penumpang, terganggunya pemeliharaan sarana dan prasarana, macetnya pembayaran ke pihak ketiga, lambatnya pembayaran gaji untuk pekerja dan terganggunya sistem operasional secara optimal. Pelayanan tidak mungkin berjalan efektif, jika operasional tidak berjalan efektif akibat minimnya anggaran.

Dengan kenaikan tarif menjadi Rp 5.000 per penumpang, pemerintah, kata Ritola, akan mendorong BLU TransJakarta untuk lebih meningkatkan pelayanan bagi penumpang. Seperti percepatan waktu datang bus TransJakarta, ruangan ber-AC, halte bersih dan tetap bebas asap rokok serta tidak kumuh, serta standar-standar pelayanan prima lainnya. Untuk itu, Ritola berharap DPRD dapat segera membahas rencana kenaikan tarif busway. Tidak perlu pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) yang dinilainya hanya bersifat politis.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi D DPRD DKI, Sayogo Hendrosubroto, menyatakan dewan belum bisa memastikan apakah menyetujui atau tidak. DPRD saat ini sedang menggodok pansus busway, salah satu materi dibahas adalah kenaikan bus TransJakarta serta pelayanan dan kinerja BLU TransJakarta.

Pansus yang akan memutuskan besaran tarif, kemudian hasilnya akan diajukan ke pimpinan DPRD. ''Setelah hasil keputusan DPRD akan diserahkan ke pemerintah, apakah besaran tarif kenaikan bus TransJakarta sesuai antara rencana yang disampaikan pemprov dengan DPRD,'' tutur Sayogo. n zak - Republika
more