Busgandeng sengaja tidak dioperasikan

Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta mengaku tekor. Penerimaan dari penjualan tiket hanya bisa menutupi biaya pengeluaran sekitar 64,2 persen. Konsorsium atau operator busway menduga ada kebocoran dalam penjualan tiket.

Berdasarkan data BLU, tahun lalu, jumlah penumpang busway tercatat 61.761.573 orang. Pendapatan dari penjualan karcis Rp 206,89 miliar dan pengeluarannya Rp 322 miliar. Sehingga ada defisit Rp 115 miliar.

Defisit ditutup oleh subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta senilai Rp 200,5 miliar. Dana itu hanya terserap Rp 152,34 miliar. "Sisanya, Rp 48 miliar, dikembalikan ke kas daerah," kata Kepala BLU Transjakarta Drajad Adhyaksa.

Dijelaskan, dari pengeluaran Rp 322 miliar, sebanyak 87,79 persen atau Rp 282,89 miliar dipakai untuk membayar operator busway di 7 koridor. Karena pendapatan dari penjualan tiket hanya Rp 206 miliar, BLU tekor Rp 76 miliar untuk membayar konsorsium.

Biaya operasional menghabiskan dana Rp 40 miliar untuk gaji pegawai. Saat ini BLU memiliki 150 pegawai tetap dan sekitar 2.000 karyawan outsourcing. Pekerja outsourcing terdiri atas petugas tiket, keamanan, dan kebersihan.

Meski BLU mengaku tekor, konsorsium berpendapat ada kebocoran dalam hitung-hitungan penjualan tiket.

Hitung-hitungan versi konsorsium.

Operator busway memperkirakan jumlah penumpang busway sehari rata-rata 250 ribu atau 90 juta penumpang per tahun. Jika jumlah penumpang itu dikalikan dengan harga tiket Rp 3.500, dibukukan penghasilan Rp 315 miliar per tahun. Dengan pengeluaran BLU senilai Rp 322 miliar dan pemasukan Rp 315 miliar, defisitnya hanya Rp 7 miliar.

"Subsidi dari APBD bisa dikurangi," ujar seorang pejabat konsorsium yang enggan disebutkan identitasnya kepada Tempo. Jumlah Rp 315 miliar itu jauh lebih besar daripada hitungan versi BLU sebesar Rp 206 miliar.

Drajad menyatakan konsorsium tidak bisa pukul rata, jumlah penumpang dikalikan harga karcis Rp 3.500. Sebab, pada jam sibuk, karcis busway dijual Rp 2.000. Tahun ini BLU memang mentargetkan penerimaan karcis mencapai Rp 213 miliar.

Menurut Drajat, subsidi dihapus asalkan konsorsium setuju dengan harga lelang. Juli tahun lalu, BLU melakukan tender. Hasilnya ditetapkan tarif baru anyar Rp 9.300-9.500 per kilometer kepada operator busway. Tarif baru itu bisa menghemat pengeluaran Rp 130 miliar setahun. "Uang yang dihasilkan dari penghematan itu dapat menghapus subsidi dari APBD," ucap Drajad.

Namun, tarif baru itu ditolak. Konsorsium tetap meminta bayaran Rp 12.885,11 per km sesuai dengan kontrak lama. Kisruh pun berlanjut. Sebanyak 10 bus gandeng milik PT Jakarta Mega Transportasi (JMT), yang seharusnya dioperasikan di koridor V rute Kampung Melayu-Ancol, sejak Juni tahun lalu hingga kini nganggur.

"BLU sengaja tidak mengoperasikan bus gandeng karena belum ada kesepakatan harga," kata Drajad. Di koridor V, konsorsium menawarkan Rp 28 ribu per km, sedangkan hasil lelang yang dimenangi oleh PT Ekasari Lorena Transport hanya Rp 16 ribu. "Kalau mereka setuju harga lelang, silakan jalan," ujarnya.

Namun, Direktur Utama PT JMT Atin Soetisna menolak tegas harga lelang baru itu. Alasannya, "Tidak bisa menutupi biaya." Apalagi, selama dikandangkan, pihaknya harus membayar bunga bank sebesar 20,5 persen setahun dan membayar gaji sopir yang telanjur direkrut.

Agar kisruh hitung-hitungan pendapatan busway lebih transparan, anggota Dewan Transportasi Kota, Harya Setyaka Dillon, menyarankan agar BLU menggunakan sistem elektronik atau online untuk penjualan karcis. "Pengawasan pendapatan menjadi lebih mudah," ujarnya. Sofian

Aturan Main Harus Dievaluasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta meminta konsep kerja sama busway harus disusun ulang. Menurut Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Sayogo Hendrosubroto, dari awal pembentukan, koordinasi dan kesepakatan tidak jelas.

"Semuanya serba terburu-buru untuk mengejar target," kata Sayogo kepada Tempo kemarin.

Ketidakjelasan network planning inilah, Sayogo melanjutkan, menjadi sumber kekisruhan antara BLU dan konsorsium. Ia mencontohkan, pembangunan koridor IV, V, VI, dan VII yang hanya menggunakan satu anggaran. "Hasilnya jadi berantakan," ujarnya.

Penentuan tarif operasional, subsidi bahan bakar gas, dan masalah tagihan memperuncing kekisruhan tersebut. Belum lagi permasalahan tender dan pengadaan-pengadaan lain yang membuat satu dengan yang lain saling curiga. "Kalau dihitung secara transparan, mungkin bisa mengatasi masalah ini," katanya.

Menurut Sayogo, sebelum dibentuk aturan baru, semua pihak diharapkan duduk bersama membahas masalah ini dengan kepala dingin. "Evaluasi semuanya, nanti bakal kelihatan siapa yang salah," katanya. [dari koran Tempo]

more

Kalau perlu, ganti operator

DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur untuk mengganti konsorsium dan operator Transjakarta agar pengelolaan transportasi publik di Jakarta lebih profesional. Operator transjakarta harus memikirkan kepentingan masyarakat Jakarta yang lebih luas, bukan sekadar untung-rugi.

Sekretaris Komisi B,  Nurmansjah Lubis menegaskan DPRD kecewa dengan sikap operator yang mengancam akan melakukan mogok karena nilai tarif tak sesuai dengan keinginan mereka. ”Mogok tidak menyelesaikan masalah. Malah itu mencerminkan sikap seperti anak kecil. Mari kita transparan, duduk bareng dan membahas apa benar tarif Rp 9.400 menyebabkan kerugian?” kata Nurmansjah.

Konsorsium lama, PT Jakarta Express Trans, Trans Batavia, Jakarta Trans Metropolitan, dan Jakarta Mega Trans, meminta tarif antara Rp 12.250 dan Rp 25.770. Namun, setelah dilakukan tender yang ditawarkan kepada konsorsium Lorena dan Primajasa diperoleh hasil tarif Rp 9.400 untuk semua koridor, kecuali Koridor IV yang Rp 16.000.

Menurut Nurmansjah, DPRD akan memilih tarif yang lebih murah. ”Itu berarti jumlah subsidi berkurang atau menghemat sekitar Rp 100 miliar dari nilai subsidi Rp 263 miliar per tahun yang diberikan lewat APBD selama ini,” katanya.

Saat ini sudah dibentuk Panitia Khusus Transjakarta yang masuk ke tahap ketiga. ”Jika sudah masuk ke hal teknis, pansus akan mendukung gubernur agar transportasi publik ini dikelola profesional. Kalau perlu, ganti saja konsorsium lama dan operator yang tak becus,” ujarnya.

Tak sesuai bestek

Sementara itu, dosen Fakultas Teknik Universitas Trisakti, F Trisbiantara, mengungkapkan, kerusakan jalan di seluruh koridor bus transjakarta saat ini harus dipertanyakan karena kuat dugaan pekerjaan tak sesuai bestek. Mutu jalan harus diuji melalui laboratorium yang kredibel dengan cara pengambilan sampel material dari badan jalan setelah dibor terlebih dahulu.

Koridor busway dengan struktur beton tidak seharusnya rusak cepat karena masa pakainya (life time) 20 tahun. ”Itu standar operasi jalan beton. Jika satu dua bulan setelah dibangun retak, itu patut dipertanyakan,” katanya.

Menurut Trisbiantara, ada beberapa faktor penyebab jalan bisa rusak. Misalnya karena kelebihan beban. Jalan yang dibangun untuk tonase kendaraan delapan ton, tetapi bus transjakarta yang dioperasikan saat ini kelebihan beban 50 persen atau berat rata- rata 12-13 ton akibat ada tambahan tabung gas yang besar.

Faktor lain, akibat genangan air. Pada jalan beton, kecil kemungkinan kerusakan akibat air kecuali kalau betonnya sudah retak atau pecah. Beton bisa retak tidak saja karena kelebihan beban, tetapi juga akibat pengerjaannya tidak berkualitas. Misalnya, sehabis dicor tidak ditutupi karung yang selalu disiram air selama tujuh hari.

Mantan anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta ini melihat pola pengerjaan proyek tidak ketat. Ada baiknya seluruh konstruksi beton pada koridor bus transjakarta dites.

Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Budi Widiantoro mengatakan, setiap pekerjaan jalan, termasuk koridor busway, sudah disertai pengujian kualitas. Pada setiap jarak satu kilometer diambil sampel pada tiga titik berbeda sebagai sampel untuk pengujian mutu jalan.

Jika mutu tak sesuai standar yang dipersyaratkan, kontraktor wajib membongkar dan membangun kembali. Khusus Koridor VIII (Lebak Bulus-Harmoni), IX (Pinang Ranti-Pluit) dan X (Cililitan-Tanjung Priok), perbaikan kerusakan masih menjadi tanggung jawab kontraktornya.

Sementara itu Irvan, pengguna transjakarta di Koridor I (Blok M-Kota), pegawai swasta di Harmoni, berpendapat, bus transjakarta belum efektif dan pelayanan belum optimal. Antrean tidak teratur dan tidak tersedia fasilitas khusus bagi penyandang cacat. Namun, pengguna lain, Rudi, berpendapat sebaliknya. (dari Kompas)

more

Para personil BLU

Banyak keluhan dan kecurigaan pada sistem dan cara kerja pengelola busway.
Di bawah berikut ini foto para personilnya dan sejumput informasi masa lalu mereka yang berhasil ditemui.


Badan Layanan Umum TransJakarta - Busway
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
T +62-21-7228727
transjakarta@jakarta.go.id, editortransjakarta@yahoo.com
http://trans.jakarta.go.id

Bambang Garjito S.H
Kepala
Head of Agency

Bambang, sebelumnya bertugas di Dinas Perhubungan. Nama Bambang Gardjito pernah terkait kasus pemalsuan tanda tangan Wakil Gubernur Jakarta Fauzi Bowo dalam rangka penerbitan izin prinsip Taksi Primer. Bambang, dalam kasus ini, sudah pernah dipanggil polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
Gubernur Sutiyoso saat ditanya soal pelantikan Bambang terkait kasus Taksi Primer mengatakan,"Kalau memang dia (maksudnya Bambang-red), nanti terbukti terlibat, ya, patut kita copot," kata Sutiyoso.
Sementara itu, Bambang saat ditanya soal pengangkatannya sebagai Kepala BP Transjakarta Busway mengatakan dirinya siap meneruskan program-program yang telah ditetapkan di BP Transjakarta. Lalu, saat ditanya soal kasus pemalsuan tandatangan tersebut di atas, Bambang mengelak menjawab. Ia cuma mengatakan,"No comment-lah!" [Kompas 2005]

Drs Kahar Rasyid
Kepala Bagian Tata Usaha
Head of Administration Department

Kahar Rasyid dari Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan Raya (DPP Organda) menegaskan, bukan hanya 60.000 unit kendaraan angkutan umum yang diklasifikasikan sebagai penyumbang polusi terbesar di Jabotabek.
Di Jakarta, jumlah kendaraan bermotor mencapai lima juta unit. Dari jumlah itu, dua juta merupakan kendaraan pribadi dan dua juta unit lebih terdiri atas kendaraan roda dua yang juga penyumbang polusi. "Kendaraan-kendaraan tersebut juga penyumbang polusi yang hebat," tegasnya. [Kompas 2001]

Suparmono
Kepala Bidang Tata Operasional
Head of Operational Management Department

Kepala Bidang Tata Operasional BP TransJakarta, Suparmono mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada penumpang di antaranya dengan membuat rekayasa pelayanan.
"Misalnya, pada jam sibuk, terutama jam pulang kantor, kami meluncurkan program dua-satu. Artinya, meluncurkan bus pertama dan kedua dari Kota penuh penumpang. Tapi, bus ketiga diluncurkan kosong, sehingga bisa menggangkut penumpang sepanjang halte," jelas Suparmono.
Cara lainnya adalah meluncurkan bus kosong dari Monas untuk menyapu jalur tengah. "Setiap sore, biasanya empat sampai lima bus kami luncurkan agar tidak terjadi penumpukan penumpang di halte-halte terutama ke arah Blok M," kata Suparmono. [Kompas 2004]

Rene Nunumete SH, MS
Kepala Bidang Pengendalian
Head of Operational Control Department

Mengenai pengamanan saat pemilu, BP Transjakarta memercayakan kepada PAM Transjakarta (Satgas). "Kami sudah melakukan pembagian shift satgas. Mereka akan menjaga pengamanan dan tetap bisa memberikan hak pilihnya sama seperti orang lain," kata Kepala Bidang Pengendalian BP Transjakarta Rene Nunumete.[Kompas 2004]


Ir Taufik Adiwianto Msc
Kepala Bidang Sarana Prasarana
Head of Infrastructure Department

Tidak mungkin program busway ini dilaksanakan bersamaan dengan operator lainnya. Karena tidak mungkin ada pesaing dalam suatu sistem transportasi massal baru yang akan diterapkan.
Agar para operator tetap hadir, tambah Taufik Adiwianto anggota Tim Busway dari Universitas Indonesia, kini tengah dicari formula suatu konsorsium yang terdiri dari sejumlah operator yang akan mengoperasikan busway secara bersama-sama. [Kompas 2003]


Farida Bau
Kepala Bidang Tiketing
Head of Ticketing Department

Wakil Direktur Utama SAFE FArida Bau menjelaskan manajemen SAFE saat ini sedang bernegosiasi untuk penjajakan dalam proses peremajaan armada taksi tersebut dengan distributor kendaraan merk Hyundai dan KIA.Jumlah armada taksi yang kini dioperasikan emiten transportasi tersebut sebanyak 388 unit per hari. Jumlah tersebut turun sekitar 25% dibandingkan dengan tahun 2001. Sementara armada bus yang dioperasikan sebanyak 202 unit bus AC dan 118 bus non AC (reguler) [Indofinanz - 2003]


Andra Y Agussalam, MBA
Kepala Bidang Dana
Head of Finance Department

President Director Centris Multi Persada Pratama, Tbk
Transportation Business
Plaza Centris Jl H.R. Rasuna Said Kav. B5 Jakarta 12910
T 5268922, 5269140
F 5268929
Establish year: 1989
Employee: 738
[Hukum Online - IndoNext]
more

Refleksi Transportasi 2007

Pengguna kendaraan bermotor masih enggan beralih ke TransJakarta (TransJ) karena lama ditunggu dan harus berdesakan. TransJ harus merombak sistem operasionalnya.
Demikian salah satu evaluasi akhir tahun sistem transportasi dalam jumpa pers Refleksi Transportasi 2007 di Gedung Ranuza, Jl Timor, Jakarta Pusat, Senin (31/12/2007).

"Dirombak itu bukan diganti manajemennya, tapi sistemnya dirombak total," ujar pengamat transportasi F Trisbiantara.

Menurut Tris, TransJ hanya meniru bentuk fisik Trans Milenio di Bogota, Kolombia. Namun TransJ tidak mengadaptasi sistem manajemen pengoperasiannya. Akibatnya operasional Trans Jakarta menjadi semerawut.
"Masak mengendalikan 400 bus hanya pake handy talkie? Kalau Trans Milenio sudah online. Jadi bisa tepat menambah atau mengurangi jumlah bus yang beroperasi," cetusnya.

Untuk itu, Tris menyarankan TransJ mengundang Trans Milenio untuk menjadi rekanan operasional. Setelah TransJ memahami pola kerjanya, barulah TransJ mengatur secara penuh. (fay/ken) Detikcom
more

Operator pun terbayar sudah

Empat konsorsium bus transjakarta busway yakni Jakarta Expres Trans, Trans Batavia , Jakarta Trans Metropolitan, dan Jakarta Mega Trans hari ini menerima bayaran biaya operasional, demikian pernyataan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nurachman pada wartawan.

Sebelumnya, dalam surat 26 Desember 2007 no. Bersama/002/2007 kepada Kepala BLU Tranjakarta yang ditandatangani Bubung Burhana (Presiden direktur JET), Azis Rismaya Mahpud (Dirut TransBatavia), Agoes Soegiarto (Dirut JTM), dan Atin Sutisna (Dirut JMT) mengancam akan menghentikan operasional bila BLU tak membayar tagihan sejak Oktober-pertengahan Desember 2007.

Ketua DPD Organda DKI Jakarta Herry JC Rotty mengatakan, pembayaran operasional busway akan dibayar seluruhnya tanpa dipotong PPn. Tapi kalau BLU belum membayar, "besok kita sepakat untuk stop operasi,” ancamnya. “Jumlah tunggakannya sudah hampir Rp 100 miliar, mestinya setiap tanggal 5 dan paling lambat tanggal 10, BLU membayar biaya operasonalnya,” katanya. more

BLU menunggak Rp.66M

TransJ akan stop beroperasi jika Badan Layanan Umum (BLU) tidak membayar tunggakan 2 bulan Rp 66 miliar. DPRD DKI Jakarta meminta BLU membayar kewajibannya.

"Itu kan sudah kontrak ya kewajiban harus dibayar. Kenapa kok belum dibayar kan sudah dialokasikan subsidi untuk busway Rp 203 miliar untuk tiket dan disetujui dicairkan Rp 100 miliar, masih cukup untuk bayar," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Prayogo Hendro Subroto kepada detikcom, Selasa (18/12/2007).

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhayar juga berpendapat sama. Dia meminta BLU segera membayar tunggakannya.
"BLU sudah ada anggarannya jadi harusnya bersikap dewasalah," kata Muhayar.
Menurut dia, sistem tiketingnya yang harus dibenahi. "Jadi kalau seperti ini wajar saja terjadi tunggakan," ujarnya.

BLU TransJakarta menunggak bayaran kepada 4 perusahaan penyedia dan pemelihara bus TransJ selama dua bulan senilai Rp 66 miliar. Keempat perusahaan itu adalah PT Jakarta Mega Trans (JMT), Jakarta Trans Metropolitan (JTM), PT Jakarta Express Trans (JET) dan PT Trans Batavia (TB).

Jika bulan ini BLU masih belum membayar, secara otomatis operasi TransJ akan berhenti. ( aan / nrl ) detikcom
more

Safety first lah

Pentingnya Perencanaan

Para pengguna jalan di Jakarta diminta untuk lebih berhati-hati. Pembangunan jalur khusus bus yang tidak terkelola secara baik mengancam keselamatan kita.

Hanya demi mengejar target untuk selesai 15 Desember, pembangunan jalur khusus bus (busway) dilakukan secara serempak di banyak tempat. Bukan hanya meninggikan jalan, tetapi juga membangun separator.

Sepanjang pembangunan itu direncanakan secara baik, tentunya kita mendukung. Zamannya memang menuntut segala sesuatu dilakukan dengan cepat. Namun, ketika kecepatan dilakukan secara sembarangan, tentunya kita tidak bisa membenarkan. Apalagi kemudian pembangunan itu justru harus memakan korban.

Itulah yang sedang kita lihat hari-hari ini. Pembangunan jalur khusus bus dan separator yang asal-asalan di banyak tempat menjadi ancaman bagi keselamatan. Setiap hari banyak mobil, dan terutama pengendara motor, yang celaka karena menabrak separator atau tergelincir akibat permukaan jalan yang tidak rata.

Bagaimana orang tidak akan celaka kalau tidak ada peringatan yang memadai tentang pembangunan yang sedang dilakukan. Apalagi ketika malam tiba dan hujan, praktis semua itu tidak terlihat. Belum lagi cara pengerjaan proyek yang sepotong-sepotong sehingga menyulitkan orang untuk mengantisipasi karena tiba-tiba saja di jalur yang kosong ada sepenggal separator.

Sekarang tampaknya target 15 Desember pun tidak mungkin akan terkejar. Namun kerusakan sudah terjadi. Banyak warga yang sudah menjadi korban dari pembangunan busway yang sembarangan itu.

Beruntung di negeri ini banyak orang yang tidak melek hukum. Kalau di negara ini warganya melek hukum, pasti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bangkrut karena dianggap sengaja mencelakakan orang lain.

Kita tidak bermaksud untuk memanas-manasi warga yang menjadi korban untuk melakukan tuntutan hukum. Yang ingin kita lebih persoalkan adalah pentingnya untuk merumuskan sebuah perencanaan yang baik.

Dalam manajemen dikenal istilah PDCA, Plan, Do, Check, Action. Perencanaan menjadi hal penting yang pertama, karena 50 persen keberhasilan ditentukan di sana. Karena itu orang Jepang, misalnya, dikenal sangat detail dan telaten ketika membuat perencanaan.

Kita sering kali justru menganggap enteng perencanaan. Kita lebih suka jalan dulu dan baru melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan. Pengalaman pembangunan busway memberi pelajaran, akibat cara bekerja seperti itu, bukan hanya target waktu yang tidak terpenuhi, tetapi biaya yang harus dibayar jauh lebih mahal.

Coba bayangkan, untuk membangun jalur khusus bus, badan jalan yang ada menjadi terkurangi. Ketika sadar kemacetan yang terjadi, lalu dicoba melebarkan jalan. Dua kegiatan yang dilakukan bersama pada ruas yang sama jelas bukannya menyelesaikan masalah, tetapi justru semakin memacetkan jalan. Padahal, kalaupun jalur khusus bus selesai, kemacetan Jakarta tak mungkin akan terselesaikan, karena tidak mungkin ada satu moda transportasi yang bisa menyelesaikan kemacetan. Belum lagi kalau kita hitung yang mengalami kecelakaan tadi. - TAJUK RENCANA KOMPAS more

Angkutan massal siapkah?

Pemprov DKI Ditantang Batasi Kendaraan Pribadi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus segera merealisasikan rencana pembatasan penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Kemacetan di ibu kota negara ini makin parah akibat alokasi jalur jalan untuk busway.
Desakan ini disuarakan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bambang Sulastono. Sedangkan Ketua DPRD DKI Jakarta HM Ade Surapriatna mendesak Gubernur DKI Fauzi Bowo agar menghentikan sementara dan mengevaluasi pembangunan jalur busway koridor VIII, IX dan X, karena menimbulkan keresahan dan diprotes ribuan orang yang mengaku rugi besar akibat kemacetan lalu lintas.

Masyarakat menjadi korban kemacetan. Tak hanya mengakibatkan boros bahan bakar minyak (BBM) dan merusak suku cadang kendaraan, tetapi juga kehilangan banyak waktu, dan stres. "Secara makro, kerugian akibat kemacetan itu besar sekali. Saya minta kepada Gubernur agar stop dulu, dievaluasi menyeluruh, melibatkan pakar transportasi dan ahli perencana pembangunan. Ini mendesak dilakukan untuk menghindari kerugian lebih besar," ujar Ade Surapriatna.

Bambang menambahkan, "Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi merupakan pilihan yang harus diambil Pemprov DKI. Meski demikian, pembatasan itu baru dapat dilaksanakan setelah penyediaan angkutan massal memenuhi unsur aman, nyaman dan murah," kata Bambang Sulastono kepada Suara Karya, Senin (29/10) malam.

Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, kata Bambang, bisa dilakukan dengan menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) atau kendaraan dibebani pungutan saat melewati ruas jalan tertentu.

Sistem ini mengadopsi kebijakan yang telah ditempuh Pemerintah Singapura, yang terbukti efektif membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Selain itu, Singapura berhasil mengatasi kemacetan, karena sistem angkutan massal tertata baik.

"Kalau sistem ini diterapkan di Jakarta, bisa saja. Tapi, apakah angkutan massal kita sudah siap?" ujar Bambang. Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi juga bisa dilakukan dengan melarang kendaraan tua beroperasi. Atau pembatasan berdasarkan nomor kendaraan ganjil genap.

Tapi, sistem ganjil genap rawan penyalahgunaan. Pasalnya, sistem ini mudah direkayasa dan merangsang orang memiliki lebih dari satu kendaraan. "Di Manila, sistem ini gagal karena banyak pemilik kendaraan yang memalsukan nomor polisi. Orang kaya malah menambah mobil," ucap Bambang.

Menurut dia, kemacetan parah Jakarta akhir-akhir ini disebabkan tiga hal. Pertama, pembangunan infrastruktur busway kurang terkoordinasi, dengan akibat kapasistas jalan berkurang.
Kedua, pemprov kurang mengantisipasi dampak busway atau pemberlakuan sejumlah koridor tidak disimulasikan. Ketiga, pertumbuhan jumlah ken-daraan sangat cepat.
Berbagai faktor penyebab ini, kata Bambang, belum pernah diselesaikan oleh regulator. Kalau hal ini dibiarkan atau tidak diantisipasi, Jakarta akan mengalami kemacetan total pada 2014.

Saat ini, luas jalan di Jakarta sekitar 43 juta meter persegi. Pada 2014, pertumbuhan luas jalan diperkirakan menjadi 45 juta meter persegi, atau sama dengan luas kebutuhan ruang tiga juta mobil. "Jika benar itu terjadi, Jakarta bisa lumpuh," katanya. (Sadono/Budi Seno/Yon Parjiyono - Suara Karya)
more

Busway kurang efektif?

Menguji Keefektifan Busway
Transjakarta Masih Kalah
Oleh Albertus Tjatur Wiharyo

Keberadaan busway sebagai solusi kemacetan Jakarta, agaknya harus dipertanyakan kembali. Sebab, secara kasat mata, bus-bus kota lainnya, seperti metromini, atau mikrobis, seperti mikrolet, yang beroperasi lebih dulu, terbukti lebih lincah dibanding transjakarta, yang memiliki jalan khusus.

Contohnya, pantauan sejak pukul 09.00-09.30 WIB di Halte Busway Gelanggang Remaja, Jakarta, Jumat (26/10) pekan lalu menunjukkan, transjakarta belum mampu menggantikan peran angkutan umum. Kemacetan pun bisa menghambat laju bus khusus tersebut.

Pada saat itu, dari arah Dewi Sartika-Kampung Melayu, hanya tujuh bus transjakarta melintas. Pada dua bus terlihat sejumlah penumpang berdiri, namun tidak sampai berjejal, sementara pada lima bus lainnya tidak tampak penumpang berdiri.
Pada kurun waktu yang sama, lalu lintas di jalur reguler, di luar jalur busway, mencatat sekitar 120 mikrolet, rata-rata berisi lima penumpang, 80 metromini masing-masing 15 penumpang, 150 mobil pribadi rata-rata dua penumpang, dan 500 sepeda motor rata-rata satu pengemudi.

Jika misalnya bus transjakarta rata-rata bermuatan 40 orang, dalam setengah jam hanya mampu mengangkut 280 penumpang. Sementara kendaraan regular mampu mengangkut 2.450 penumpang.

Selain itu, lalu lintas di jalur busway tampak kontras dengan kepadatan kendaraan di jalur regular, meskipun lajur reguler menggunakan tiga jalur kendaraan. Namun, setiap jalur bisa menampung 815 kendaraan reguler yang bergerak.
Bandingkan dengan lintasan busway, yang hanya dilewati tujuh bus. Jalur busway yang mengambil alih jalur umum, belum mengurangi kemacetan.

Kemacetan juga terjadi akibat ketidakdisplinan angkutan umum dalam menaikan dan menurunkan penumpang. Pembangunan jalur dan penambahan armada busway tetap tidak bisa menyelesaikan kemacetan Jakarta, bila tidak diimbangi dengan penertiban kendaraan umum dan pengaturan penggunaan pribadi.

Pantauan juga dilakukan di Jalur Busway Rasuna Said-Buncit Raya. Dalam 10 menit, tercatat 330 mobil pribadi dengan total penumpang 660 orang. Sementara itu, armada transjakarta melintas setiap 10 menit, dengan rata-rata penumpang mencapai 80 orang.
Berarti, satu bus transjakarta hanya bisa mengangkut 80 penumpang, sementara mobil pribadi, 330 penumpang dalam 10 menit. Dalam hal ini masih dipertanyakan keefektifan jalur khusus tersebut.

Nilai Lebih

Memang, meski banyak yang menggerutu atas kehadiran busway, tak sedikit warga yang justru mensyukurinya. "Yang jelas, bebas macet dan polusi," kata Sri, yang rutin naik transjakarta dari Jalan Otto Iskandar Dinata ke Pasar Senen.
Hal senada juga diungkapkan Ridwan. "Naik kendaraan umum lain, pasti macet. Kalau transjakarta ada jalur khusus. Pendingin udaranya juga bikin nyaman," katanya.

Berbeda dengan dua orang tadi, Nirwan lebih memilih naik mikrolet dari rumahnya di Cijantung ke Kampung Melayu. "Naik mikrolet juga hanya sekali naik. Lagi pula, rumah saya agak jauh dari halte busway. Kalau naik angkutan lain, saya bisa menghentikannya di mana saja, dan kapan saja. Kalau transjakarta kadang-kadang telat datang," katanya.
Ketika ditanya soal kemacetan, ia hanya mengatakan, "Kalau tidak macet, bukan Jakarta namanya. Jadi, nikmati saja kemacetan itu."

Kehadiran busway sudah pasti mempersempit jalur untuk kendaraan lain. Sejak diluncurkan pertama kali pada 15 Januari 2004 lalu, busway terus mengundang kontroversi.
Sebetulnya, busway bertujuan supaya pengguna kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum. Dengan demikian, kepadatan kendaraan di jalan bisa ditekan. Namun yang terjadi, pemilik kendaraan tetap memilih menggunakan kendaraannya sendiri daripada naik transjakarta.

"Saya beli mobil untuk kerja. Kalau naik transjakarta, mobil saya bagaimana? Kalau jarang dipakai, nanti malah rusak. " kata Veri, pengguna kendaraan pribadi, Senin (29/10), di Jakarta. Warga Cempaka Putih ini mengaku sehari-hari menggunakan mobil ke tempat kerjanya di Pulo Gadung.
Senada dengan Veri, Syarif warga Ciledug, juga memilih menggunakan sepeda motornya daripada naik trasnajakarta. "Naik motor juga cepat dan murah. Saya setiap hari dari rumah ke Pulomas hanya butuh waktu satu jam lima belas menit. Itu sudah termasuk macet. Kalau naik transjakarta, setidaknya saya harus ke Blok M dulu. Selain itu, masih harus menunggu bus. Sudah berapa menit waktu saya terbuang?" ungkapnya.

Menurut Robert, warga Depok, kalau pengelola transjakarta tidak mau menyediakan kendaraan pengumpan (feeder) hingga ke permukiman warga, penumpang yang berlokasi jauh dari halte busway, akan memilih naik kendaraan pribadi atau angkutan terdekat, misalnya mikrolet. "Kecuali pengelola transjakarta menyediakan tempat parkir kendaraan di halte seperti di stasiun kereta. Setiap hari, dari rumah, saya mengendarai sepeda motor sampai Stasiun Depok Lama. Motor saya titipkan, lalu saya naik kereta sampai Stasiun Juanda. Dari Stasiun Juanda ke kantor, saya berjalan kaki," jelasnya.

Empat pengguna busway yang diwawancarai Sabtu (27/10), rata-rata tidak memiliki kendaraan pribadi. Misalnya Sri, warga Kebon Nanas, mengaku tidak memiliki kendaraan pribadi. Rute yang biasa ditempuhnya, Otto Iskandar Dinata-Pasar Senen, hanya sekali tempuh dengan transjakarta.
"Saya biasa naik dari Halte Busway Gelanggang Remaja. Dari Halte Busway Pasar Senen ke kantor, saya berjalan kaki," katanya. Bagi pengguna, busway pasti menguntungkan. Sayangnya, masih lebih banyak orang tidak bisa mencicipinya.

Bikin Macet

Jalur busway memakan lebar jalan sehingga jatah kendaraan reguler berkurang. Padahal, penyempitan jalan tidak diimbangi dengan berkurangnya kendaraan reguler yang melintas. Ketika jalur busway tampak lengang, jalur kendaraan reguler justru penuh sesak.

"Tanpa busway saja, jalan sudah macet. Seharusnya, jalur reguler diperlebar sebelum membangun jalur busway. Warga Jakarta sudah biasa dengan macet. Jadi kemacetan tidak bisa memaksa orang naik trsnajakarta," kata Sugianto, warga Depok, Jumat (26/10). Ia mengaku setiap hari menggunakan mobil menuju tempat kerjanya di Kemayoran melalui Jalan Otista.

Menanggapi kontroversi busway, Ketua Forum warga Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, Selasa (30/10), meminta gubernur menghentikan proyek jalur baru busway. "Sebelum membangun yang baru, perbaiki dulu jalur layanan di jalur yang sudah ada. Armada untuk tujuh koridor saja tidak ada, malah mau menambah koridor baru," katanya.

Ia juga mengatakan, busway sebetulnya merupakan sistem transportasi massal yang bertujuan membuat pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum. Untuk itu, selain trayek, fasilitas pendukung, misalnya feeder, harus disediakan. Selain itu, jalur busway juga harus tepat sasaran.
"Sebaiknya, pembangunan jalur baru Cililitan-Tanjung Priuk dialihkan menjadi Cililitan-Kelapa Gading, karena pengguna kendaraan pribadi lebih tinggi. Kalau pembangunan dilakukan sampai Tanjung Priuk, malah akan menyusahkan sopir kendaraan umum lain, karena tingkat penggunaan kendaraan umum cukup tinggi," kata pengusaha metromini ini.

Menurutnya, busway di Jakarta hanya merupakan proyek. "Yang dipikirkan hanya pembangunan jalur baru yang ada uangnya, tetapi peningkatan layanan dan penuntasan masalah selalu ditunda-tunda. Lihat saja, pembangunan trayek selalu dilakukan pada akhir tahun untuk menghabiskan sisa APBD," ungkapnya.

Azas menyarankan supaya gubernur baru mengevaluasi manajemen trsnajakarta dan mendesak kepala dinas perhubungan untuk segera melengkapi sistem busway dengan feeder. "Kalau busway dijadikan sistem, dan bukan sekedar proyek dan trayek, kemacetan di Jakarta akan tuntas. Busway memang dirancang untuk mengatasi kemacetan. Namun perlu keseriusan dan tanggung jawab pelaksananya. Jangan salahkan busway, tapi manajemen pengelolanya," tegasnya. [teks & gambar: Suara Pembaruan]
more

Pembangunan Busway Koridor VIII

Proyek Kejar Target, Abaikan Amdal

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyatakan, kajian Pemprov DKI Jakarta soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan jalur Busway Koridor VIII Lebak Bulus- Harmoni, yang melewati Jalan Pondok Indah, Jakarta Selatan tidak komprehensif dan ilmiah. Proyek tersebut, dinilai sebagai proyek kejar target dan cenderung memaksa.

Pasalnya, dalam kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup (KA Andal) sebagai bagian dari awal Amdal, Pemprov urung memberikan analisis dampak negatif pembangunan jalur busway tersebut. "Yang disajikan hanyalah fakta tentang hal positif kehadiran busway nantinya. Wajar saja jika masyarakat Pondok Indah melakukan class action. Itu hak mereka," papar Direkur Eksekutif WALHI Jakarta, Selamet Daroyni, saat ditemui SP, Senin (29/10).

Dalam proses pengkajian Amdal, mereka harus dilibatkan. "Sebab, pelibatan warga yang berkaitan dengan proyek tersebut, telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengelola Dampak Lingkungan No 8 Tahun 2002," katanya.

Dalam surat keputusan tersebut, pada ayat 3.2 disebutkan, terkait KA Andal, pihak yang akan membangun suatu proyek tertentu wajib berkonsultasi kepada warga yang berkepentingan. Lalu, di ayat 3.3, warga yang terkena dampak tersebut wajib duduk bersama sebagai Anggota Komisi Penilai Amdal. "Dan yang terpenting di Pasal 3.4 warga tersebut berhak memberikan saran, pendapat, dan tanggapan," ujarnya.

Yang lebih menarik sekaligus memalukan tambah Selamet, ada pernyataan Dinas Perhubungan yang mengatakan, ketika dokumen Andal selesai, secara otomatis Amdal pun rampung. "Padahal, sah tidaknya Amdal harus melalui tahapan mulai dari KA Andal, dokumen Andal, dokumen Amdal, dan Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Melakukan Kegiatan Konstruksi. Sayangnya, salah tafsir ini tidak diluruskan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, yang seharusnya punya kapasitas untuk memberikan transformasi pengetahuan terutama, terhadap Pemprov," tandasnya.

Pada awalnya, jalur busway ini akan melewati Jalan Ciputat Raya. Ketika ada perubahan jalur melalui Pondok Indah, sontak warga protes sebab mereka mengakui wilayahnya adalah area terbuka lingkungan hijau dan jalur hijau.
"Warga Pondok Indah pun telah membentuk tim yang mampu mengkaji Amdal. Mereka berasal dari warga Pondok Indah, yang mahir dan paham soal hukum, legalitas, dan lingkungan hidup," jelas Selamet.

Seruan makin menggema, itu yang dikatakan Selamet, sebab sebelum proyek tersebut dilaksanakan, tidak dipikirkan dampak negatifnya. "Tindakan preventif sangatlah perlu. Adanya kajian Amdal diharapkan mampu mengeliminasi korban jiwa dan kerugian materi karena pembangunan tersebut," katanya.

Belum lagi, jika proyek tersebut berlangsung, terjadi penebangan pohon, kemacetan pun tak dapat terelakkan. Kemudian, sistem drainase (resapan air) yang ada di sepanjang jalan pun akan disfungsi, instalasi listrik juga dipastikan terganggu.

Jika class action diteruskan, Walhi berharap, pihak kepolisian dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan kredibilitasnya menciptakan keadilan dan menegakkan hukum lingkungan. [ASR/N-6 - Suara Pembaruan]
more

Perlu evaluasi pakar

Bom Waktu Warisan Sutiyoso, Kegiatan Bisnis Bisa Kusut

Kemacetan parah lalu lintas di kota Jakarta, jika tak segera bisa ditangani secara jitu, bisa menjadi "bom waktu". Kegiatan bisnis bisa ikut-ikutan kusut karena menjadi tak efisien dan tak berkepastian.

Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua, dia setuju dengan penilainan seperti itu. Inggard lalu menyebutkan, sumber utama kemacetan lalu lintas di Ibu Kota ini adalah pembangunan jalur busway koridor VIII, IX, dan X. Pasalnya, di banyak lokasi terjadi penyempitan jalur sehingga penumpukan kendaraan tak terelakkan lagi.

"Ini adalah bom waktu yang ditinggalkan mantan Gubernur Sutiyoso. Proyek busway menjadi bom waktu karena prosedur perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya tidak sesuai dengan konsep yang diterapkan di Bogota, Kolumbia, yang menjadi rujukan. Jadi, ini harus segera dievaluasi secara tuntas oleh semua pihak, DPRD, Gubernur DKI, dan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pembangunan jalur busway," ujar Inggard di Jakarta, kemarin.

Sutiyoso sendiri menampik penilaian bahwa dia meninggalkan bom waktu. Sementara Wagub Prijanto menyatakan akan mengevaluasi tujuh koridor busway yang sudah dioperasikan maupun betonisasi jalur busway koridor VIII, IX, dan X.

Menurut Inggard, DPRD DKI Jakarta akan mengevaluasi proyek busway sebagai bahan masukan bagi pihak eksekutif. Untuk itu, katanya, Ketua Dewan Transportasi Kota Sutanto Soehodo yang juga Wakil Rektor Universitas Indonesia akan dilibatkan.

Inggard menyebutkan, Sutanto beralasan dilibatkan dalam evaluasi proyek busway ini karena dia adalah salah seorang yang resmi masuk tim penyusun konsep Pola Transportasi Makro Jakarta. Namun, dalam kenyataannya, selama ini dia tidak dilibatkan pada penyusunan kajian pembangunan jalur busway.

"Beliau tidak pernah dilibatkan dalam evaluasi pembangunan lajur busway koridor I-VII maupun kajian pembangunan lajur busway koridor VIII-X. Dewan akan memanggil Pak Sutanto untuk mengevaluasi prosedur dan pelaksanaan pembangunan lajur busway yang menyusahkan masyarakat ini," ucap Inggard menegaskan.

Menurut Inggard, konsep awal pembangunan lajur busway adalah mengambil satu lajur dan mengembalikan lagi satu lajur. Namun yang terjadi sekarang ini, lajur busway mengambil lajur yang sudah ada tanpa membangun satu lajur pengganti. Akibatnya kemacetan lalu-lintas di dalam kota Jakarta tidak terhindarkan.

"Seharusnya Pemprov DKI mengevaluasi dulu pengoperasian busway koridor I-VII. Tujuh koridor itu masih banyak masalah kok. Kemudian juga menyiapkan armada angkutan feeder (penghubung) agar masyarakat dapat dengan mudah mencapai akses ke koridor busway. Sekarang ini penyiapan armada angkutan feeder dilupakan, sehingga warga cenderung enggan beralih ke busway," ucapnya lagi.

Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menampik tudingan bahwa kemacetan lalu lintas di Ibu Kota sekarang ini merupakan bom waktu yang dia tinggalkan. "Pembangunan lajur busway koridor I-VII yang sudah beroperasi dengan baik, juga lajur busway koridor VIII-X, itu sudah dikaji secara komprehensif oleh pakar transportasi dari dalam dan luar negeri. Semua menyatakan bahwa pembangunan lajur busway merupakan solusi mengatasi kemacetan di Jakarta," kata Sutiyoso.

Kemacetan lalu lintas di Jakarta sekarang ini, menurut Sutiyoso, menuntut masyarakat bersabar secara luar biasa. Dia meyakinkan bahwa kemacetan itu hanya sementara. Bila seluruh koridor busway sudah beroperasi, katanya, kemacetan lalu lintas di Jakarta yang begitu parah itu tidak akan terjadi lagi. Dalam konteks ini, dia yakin bahwa masyarakat pengguna kendaraan pribadi akan beralih memanfaatkan busway.

"Saya tegaskan, keputusan Pemprov DKI membangun busway ini tidak asal-asalan. Itu sudah memperhatikan secara saksama hasil kajian, penelitian para pakar transportasi di dalam maupun luar negeri. Karena mereka merekomendasi pembangunan lajur busway sebagai pilihan terbaik, maka saya putuskan bahwa proyek tersebut jalan terus. Biar saja masyarakat mengomel atau bahkan mencaci-maki. Saya yakin, pada akhirnya kelak mereka mengakui dan merasakan manfaat pembangunan busway setelah seluruh koridor selesai dibangun dan dioperasikan," ujar Sutiyoso.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto berjanji mengevaluasi ulang tujuh koridor busway yang sudah dioperasikan, serta pembangunan betonisasi lajur busway koridor VIII-X yang sudah dan sedang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) dan para kontraktor mitra kerjanya. "Kalau memang berdampak menyusahkan rakyat banyak, kita akan kaji ulang," ucapnya, akhir pekan lalu.

Bagaimana dengan fraksi-fraksi di DPRD yang akan menjegal anggaran 2008 untuk pembangunan koridor lanjutan XI-XV, menurut Prijanto perlu dibicarakan secara saksama antara eksekutif dan legislatif, "Kita sepakat kalau memang menyengsarakan rakyat kita evaluasi lagi," katanya menanggapi rencana pimpinan semua fraksi DPRD yang akan mencoret anggaran pembangunan koridor lanjutan jika eksekutif mengajukan anggaran dalam APBD 2008. (Yon Parjiyono - Suara Karya)
more

DPRD menolak 2

Enam Fraksi Tolak Anggaran Lanjutan Busway

Sebanyak enam dari tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta bertekad bulat menolak anggaran lanjutan proyek busway koridor XI hingga XV dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2008.

Bahkan, enam ketua fraksi itu mendesak Gubernur DKI Fauzi Bowo mengevaluasi dulu 10 koridor busway yang ada karena banyak masyarakat yang merasa disusahkan oleh kemacetan lalu lintas di Ibu Kota yang kian parah akhir-akhir ini.

"Kita minta tunda dulu pembangunan koridor XI hingga XV. Kaji dulu koridor I hingga X yang sudah ada itu. Sebab, kemacetan lalu lintas di Jakarta semakin menjadi-jadi, terutama setelah pembangunan jalur busway koridor VIII-X yang banyak diprotes rakyat," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat, Firmansyah, menjawab pertanyaan wartawan, Kamis (25/10).

Ketua Fraksi Partai Golkar Inggard Joshua, Ketua Fraksi PDI-P HM Nakoem, Sekretaris Fraksi PAN Agus Darmawan, Ketua Fraksi Kebangkitan Reformasi Hasan Ishak, dan Fraksi PKS juga mendukung pernyataan itu. Sedangkan Fraksi PPP tak bersedia berkomentar.

Dampak pengoperasian busway yang mengambil lajur yang ada tidak hanya memacetkan arus lalu lintas, tapi berimbas pada perekonomian masyarakat.

"Belum lagi dampak sosiologisnya. Fraksi kita melalui anggota di komisi-komisi terkait maupun panitia anggaran akan berjuang untuk menolak dan menyoret anggaran proyek lanjutan busway. Ini demi rakyat yang sudah membayar pajak sepeda motor dan mobil agar tak susah dapat fasilitas jalan," ujar Firmansyah. Kalau koridor berikutnya tetap dilanjutkan, lalu lintas Jakarta bisa tak bergerak.

Proyek busway yang diprogram sampai 15 koridor, kata Inggard Joshua, jangan dikebut kalau tak ada manfaat yang dirasakan masyarakat.

"Buat apa dibangun sampai 15 koridor kalau manfaatnya tak optimal buat rakyat," kata politisi partai pohon beringin itu. Sejak awal fraksinya sudah mengkritisi proyek busway. Operasional busway tak optimal karena angkutan feeder (pengumpan) belum dioperasikan seperti yang diharapkan.

"Apalagi sekarang ada usulan jalan busway diportal agar tak bisa dilalui kendaraan lain. Ini ide gila yang hanya menyusahkan rakyat. Jadi, usulan perencanaan pembangunan itu yang punya manfaat buat rakyat, jangan asal bunyi (asbun)," ucap Inggard lagi.

Sementara itu, Ketua Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Wisnu Soebagyo Yusuf mengatakan, pembangunan betonisasi untuk koridor VIII-X itu segera diselesaikan, terutama jalan yang membuat jalur yang ada menjadi sempit.
"Jalan yang ada di samping jalur beton yang ditinggikan sekitar 25-30 cm itu akan kita tinggikan aspalnya mendekati tinggi betonnya, sehingga tidak akan mengganggu pengendara mobil dan sepeda motor," kata Wisnu. (Yon Parjiyono - Suara Karya)
more

DPRD menolak 1

DPRD Tolak Pemasangan Portal di Halte Busway

Rencana pemasangan portal otomatis di halte busway, yang digagas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, ditolak atau ditentang DPRD. Bahkan Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD Sayogo Hendrosoebroto menuding bahwa wacana itu sebagai proyek buang-buang uang.

"Rencana itu semakin jelas nuansanya cuma menciptakan proyek. Ide itu latah dan pasti akan kontraproduktif. Yang penting seharusnya bagaimana menegakkan hukum bagi pengendara mobil dan sepeda motor yang menyerobot jalur busway, bukan memasang portal. Toh mereka yang melintasi jalur busway itu cuma satu dua orang," ujar Hendrosoebroto dengan nada jengkel.

Komisi D akan menolak ide tersebut bila kelak diminta persetujuan kepada Dewan. "Jangan harap kita akan menyetujui rencana itu. Dan, saya heran, aparat Pemprov DKI itu tidak pernah memikirkan bagaimana program busway untuk pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Seharusnya berpikir bagaimana kualitas pelayanannya terus ditingkatkan, kok justru berupaya menciptakan proyek-proyek dari keberadaan busway itu," kata Hendro.

Politisi senior dari PDIP itu mengibaratkan ide pemasangan portal tersebut memagari rumah tinggi-tinggi supaya tidak kemalingan, padahal seharusnya dijaga saja rumah itu.

"Kita ingin ada evaluasi secara menyeluruh proyek busway dari koridor I-VII. Tetapi hal itu tidak pernah dilakukan. Anehnya, Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta minta dinaikkan tarif tiketnya."

Sebelumnya diberitakan, jika beton di tengah jalur busway berguna mengganjal mobil penyeborot busway, maka motor bakal dihadang oleh portal otomatis. Portal itu naik turun seperti halnya yang terlihat di area parkir di gedung-gedung modern.

Kasubdis Teknis Lalu Lintas Jalan Dishub DKI Jakarta, M Akbar, Selasa (23/10) lalu mengatakan, portal itu akan dipasang di setiap halte busway. "Nanti, kalau buswaynya lewat, portal akan otomatis turun. Portal tidak akan terangkat-angkat sampai busway lewat lagi dan kalau motor lewat di situ, harus menunggu busway lewat," ucap Akbar.

Sementara itu, seorang pengendara sepeda motor, Casmito, tewas ditabrak truk di Jalan Latumenten, Tambora, Jakbar. Casmito sebelumnya terjatuh setelah menyenggol separator busway, lalu sebuah truk melintas dan melindasnya.

Seperti dilansir Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, Rabu (24/10), kejadian naas itu terjadi pada pukul 10.30 WIB. Menurut saksi mata, Ubeyd Badry, Casmito sedang melaju dari arah utara menuju selatan. Tak jauh dari jembatan Tambora, motor plat B 6988 SAP yang dikendarai pria berumur 34 tahun itu menyenggol separator jalur busway. (Yon Parjiyono - Suara Karya)
more

Mobil pribadi boleh lewat

Jalur Busway Boleh Dilewati Mobil Pribadi

Para pengguna kendaraan pribadi maupun angkutan umum mulai Senin (22/10) diperbolehkan menggunakan jalur busway koridor VIII (Lebakbulus-Harmoni), IX (Pinangranti-Pluit), dan koridor X (Cililitan-Tanjung Priok).

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo saat meninjau pekerjaan jalur busway koridor IX dan X, Sabtu (20/10) dini hari mengatakan hal itu. Sejumlah ruas jalan yang sempat dicek Fauzi Bowo diantaranya Pluit Raya, Yos Sudarso, dan Latumenten. "Kita rencanakan mulai Senin, jalur busway koridor VIII-X sementara dapat digunakan untuk kendaraan pribadi dan angkutan umum lainnya," kata Fauzi.

Dengan diperbolehkannya kendaraan umum melewati jalur busway tersebut, diharapkan kemacetan di ketiga jalur ini dapat dikurangi. "Kalau rencana ini berfungsi dengan baik, paling tidak bottle neck (kemacetan-red) akibat penyempitan jalan dapat dikurangi," kata Fauzi.

Gubernur meminta Dinas Perhubungan DKI menempatkan petugas untuk mengatur pergerakan kendaraan di jalur tersebut.

Berdasarkan pantauan gubernur yang didampingi Kepala Dinas PU Wishnu Soebagyo Yusuf, Kepala Dinas Perhubungan Nurachman selama 2,5 jam dari pukul 22.00-00.30 WIB disimpulkan bahwa di ketiga koridor busway itu ada beberapa jalur yang harus digunakan bersama.

"Untuk pembangunan jalur busway yang lahannya sempit dan tidak bisa dilebarkan akan diupayakan dengan membuat mixed traffic (jalur bersama-red) seperti dari Palmerah sampai Tomang, Jl DI Pandjaitan mulai Rawamangun-Kebon Nanas (Otista III). Jadi tidak ada separator yang memisahkan jalur busway dan jalur kendaran umum," kata Fauzi.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Wishnu Soebagyo Yusuf, pembangunan jalur busway koridor VIII telah mencapai 40 persen dari panjang jalur seluruhnya 27 kilometer, koridor IX 60 persen dari 37 kilometer, dan Koridor X sudah 79 persen dari 22 kilometer. Wishnu menargetkan pembangunan jalur tiga koridor busway tersebut akan rampung 15 Desember 2007 mendatang.

Seperti diberitakan sebelumnya, koridor VIII meliputi Lebak Buluk-Jl Ciputat Raya-Jl TB Simatupang-Jl Pasar Jumat-Jl Metro Pondok Indah-Jl Iskandar Muda-Jl Teuku Nyak Arif-Jl Letjend Soepomo-Jl Panjang-Jl Daan Mogot-Jl S Parman-Jl Tomang Raya-Jl Kyai Caringin-Jl Balik Papan-Jalan Suryopranoto-Harmoni PP.

Koridor IX rutenya meliputi Terminal Pinang Ranti-Jl Pondok Gede Raya-Jl Raya Bogor-Jl Mayjend Sutoyo-Jl MT Haryono-Jl Gatot Subroto-Jl S Parman-Jl Prof Latumenten-Jl Jembatan Dua-Jl Jembatan Tiga-Pluit PP. Sedangkan koridor X meliputi Terminal Cililitan-JL Mayjend Sutoyo-Jl DI Panjaitan-Jl Jendral Ahmad Yani-Jl Yos Sudarso- Enggano- Terminal Tanjung Priok PP. (tat - Warta Kota)
more

Kampanye negatif busway

Naik Busway, Yuuk!
AGUS HERMAWAN

Sebuah buku Keliling Jakarta Naik Busway Yuuk! telah terbit beberapa waktu lalu. Buku mungil terbitan Nalar itu meyakinkan pembacanya bahwa menggunakan busway—baca angkutan umum—sebagai sarana transportasi sehari-hari adalah hal yang menyenangkan.

Buku semacam itu sebenarnya bukan hal baru. Di beberapa kota dengan sistem transportasi umum yang sudah maju, buku petunjuk rute atau trayek angkutan umum semacam itu—dari bus hingga MRT— biasa dijual di toko-toko buku.

Biasanya buku semacam itu sangat menolong pengguna angkutan umum, terutama wisatawan. Di Jakarta pun, sekitar awal tahun 90-an, di bus-bus kota biasa dijual informasi serupa dalam bentuk lembaran yang biasa dilipat seukuran saku. Hanya saja cetakannya lebih sederhana, tetapi persis berisi nomor-nomor trayek bus yang menjelajahi Jakarta dan sekitarnya.

Bagi pencinta angkutan umum, kehadiran busway—dikenal juga sebagai bus rapid transit (BRT)—memang ibarat pucuk dicinta ulam tiba. Warga Jakarta sudah terlalu lelah dijejali janji-janji tersedianya angkutan umum yang memadai dan taat jadwal. Baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI berulang kali melakukan studi dan menjanjikan dibangunnya mass rapid transit (MRT), subway, hingga triple decker, tetapi tak kunjung terwujud. Bahkan, pembangunan Jakarta Monorail pun terhenti, telantar karena ada persoalan pendanaan.

Busway disebut-sebut merupakan sistem angkutan massal yang pembangunannya memerlukan biaya lebih murah dibandingkan dengan mewujudkan subway, MRT, ataupun light rel. Pilihan busway dianggap lebih baik daripada membangun MRT atau sejenisnya.

Kampanyenya: "Think rail, use buses!"

Sebuah studi The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menunjukkan pembangunan busway hanya memerlukan dana sepersekian saja dibandingkan dengan ongkos untuk membangun MRT. Setiap kilometer pembangunan infrastruktur metro atau subway diperlukan sedikitnya dana 20 juta-207 juta dollar AS dengan waktu pembangunan tiga tahun. Bandingkan dengan biaya membangun busway yang hanya memerlukan sepersepuluh-seperduapuluhnya saja atau 1 juta-10 juta dollar AS per kilometer dengan lama pembangunan hanya 12-18 bulan saja!

Jakarta bukanlah kota pertama yang membangun busway. Di Quito (Ekuador), Curitiba, Sao Paulo, Goiania (Brasil), Santiago (Cile), hingga Mexico City dan Puebla di Meksiko merupakan beberapa kota terdahulu yang sukses memanfaatkan sistem transportasi busway.

Namun, penerapan busway di kota-kota itu terasa sangat terencana, terbuka, dan berkesinambungan. Penerapan BRT di Bogotá, Kolombia, misalnya, sangat terpadu dan tidak sepotong-sepotong. Pembangunannya sangat tersinkronisasi dengan penataan kota yang lain, semisal penyediaan ruang terbuka untuk warga hingga ke pembangunan jalur khusus sepeda (cylorrutas) yang menghubungkan berbagai kawasan.

Di Bogotá sangat terasa bahwa menggunakan angkutan umum, bersepeda, bahkan berjalan kaki merupakan pilihan yang lebih menarik dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kota yang menghijau pun segera terwujud. Soal ini pernyataan Wali Kota Bogotá Enrique Penalosa yang "legendaris" itu mungkin bisa direnungkan oleh kita semua.

"Orang-orang kaya bisa menghabiskan waktunya di countryside, pergi ke klub, atau makan di restoran. Namun, untuk rakyat susah, mereka menghabiskan waktu senggangnya di ruang publik. Untuk alasan itulah, tingkat hidup dan ruang terbuka ataupun sarana pedestrian diperlukan agar demokrasi benar-benar berjalan," katanya.

Dengan tekad seperti itulah—tanpa korupsi juga—sebuah kota yang baik dan memenuhi hasrat warganya kemudian bisa terwujud. Warga dari pinggiran kota pun diantar dengan baik menggunakan feeder bus (bus pengumpan) untuk mencapai jaringan busway.

Setelah sukses dengan pembangunan Koridor I (Blok M- Kota), Pemda DKI memang melanjutkan jalur-jalur lainnya dan diharapkan Koridor VIII (Lebakbulus-Kota), Koridor IX (Pinangranti-Pluit), Koridor X (Cililitan-Tanjungpriok) yang direncanakan terwujud tahun 2008.

Sayang, yang terjadi saat ini terkesan berkembang semacam kampanye negatif terhadap keberadaan busway. Seolah-olah angkutan umum massal itulah yang menyebabkan kemacetan semakin menjadi-jadi di Ibu Kota. Dia menjadi semacam musuh bagi para penikmat kendaraan pribadi.

Momok

Tentangan terhadap kehadiran busway oleh warga Pondok Indah (Koridor VIII) atau Pluit (Koridor IX), misalnya, semakin memperuncing seakan-akan busway adalah momok yang harus dicegah karena menyebabkan semrawutnya lalu lintas. Bentuk-bentuk "perlawanan" dari pengguna jalan juga semakin nyata di lapangan dan aparat tidak berkutik. Pengguna angkutan pribadi—bahkan kendaraan dinas, temasuk kendaraan pejabat—hingga sepeda motor saat ini bisa dengan leluasa memasuki jalur khusus busway.

Secara sederhana: sebenarnya busway justru seharusnya menjadi pilihan bagi mereka yang ingin terhindar dari kemacetan. Naiklah busway jika tidak ingin terjebak kemacetan.

Namun, untuk Jakarta, tampaknya persoalan tidaklah sesederhana itu. Bogota saja memerlukan waktu bertahun-tahun untuk sosialisasi sistem baru itu ke masyarakatnya. Sistem dilaksanakan dengan baik dan terencana. Para penyuluh menyiapkan masyarakatnya menyangkut sistem, cara, dan gaya hidup bertransportasi yang baru.

Sementara Pemprov DKI dan pengelola busway di Jakarta terkesan jalan sendiri dan tak melibatkan masyarakat. Mereka seakan-akan menentukan sendiri jalur mana dan kapan jalur busway akan dibangun. Tak heran jika warga Pondok Indah tiba-tiba merasa diekspansi lingkungannya oleh busway.

Padahal, jika public relation Pemprov DKI lebih baik, tampaknya tak akan terjadi penolakan terhadap busway. Justru kebiasaan atau ketergantungan warga terhadap kendaraan pribadi—bahkan dari rumah hingga ke mal yang hanya beberapa meter saja—bisa diubah: naik busway, jalan kaki, atau naik sepeda!

Alasan busway akan semakin memacetkan arus lalu lintas harus dijawab simpatik: tinggalkan kendaraan pribadi dan naiklah busway. Dengan demikian, jalanan akan lebih kosong dari angkutan pribadi.

Persoalannya kemudian adalah harus diakui untuk saat ini pemda belum mampu memenuhi kebutuhan itu secara lengkap dan baik. Sejumlah masalah angkutan umum masih mengganjal dan bahkan merupakan persoalan besar yang belum jelas penyelesaiannya. Bukan melulu masalah keamanan dan kenyamanan berangkutan umum.

Namun, bagaimana dengan penanganan angkutan umum yang selama ini ada? Ribuan metromini, Kopaja, mikrolet atau bus kota lama, misalnya, apakah akan dihapus atau diarahkan menjadi armada pendukung dengan menjadi feeder bus? Bagaimana sistem tarifnya, nasib para awak angkutan umum ataupun pengusahanya?

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Pemprov DKI menyangkut busway dan segala kelengkapan sistemnya.

Dan, untuk mewujudkan semua itu, kebijakan nekat dan mau menang sendiri seperti yang selama ini diperlihatkan tidaklah cukup. [Kompas]
more

Informasi, koordinasi, sosialisasi diabaikan 3

Lalin Jakarta Macet Lagi

Laporan Wartawan Kompas Pascal S Bin Saju

KOMPAS- Lalu lintas di sejumlah sudut Metropolitan Jakarta macet lagi pada Jumat (21/9) pagi hingga petang. Tidak hanya terjadi di jalan arteri di kawasan Sunter, Kelapa Gading, Pluit, Jembatan Tiga, dan Ancol, Tomang-Grogol, Slipi serta Cawang tetapi juga merambat hingga ke jalan tol Cawang – Taman Mini, dan Ancol - Pluit.

Kemacetan terparah di Yos Sudarso depan Artha Gading hingga Boulevard Barat. Pada pukul 13.30, laju kendaraan pada dua arah di kawasan itu sangat lambat. Untuk menembus 200 meter, Kompas perlu waktu 30 menit. Pada pukul 15.30 – 17.00, kendaraan tak bisa bergerak. Sebagian pengemudi mematikan mesin kendaraannya.

Stagnasi arus lalu lintas di sini sebenarnya sudah terasa pada waktu pagi hingga siang. Persoalannya, pada ruas sepanjang hampir satu kilometer di dua arah antara Plumpang hingga depan PT Toyota Astra (Sunter Jaya), terdapat banyak putaran, serta ada proyek busway Koridor X, juga proyek penataan taman, dan jalan layang (fly over).

Kawasan tersebut menjadi simpul lalu lintas yang paling macet. Kendaraan yang hendak turun dari tol Cawang di ramp off Pulogadung dan Sunter juga tidak bisa bergerak, dan ekor kemacetan menjalar hingga gerbang tol Dalam Kota di Cililitan, sejak pagi hingga menjelang pukul 12.00, dan itu terjadi lagi petang harinya.

Arus lalu lintas juga tersendat di Pluit Raya, Pluit Selatan, Gedong Panjang dan Jalan Pakin akibat pengecoran busway Koridor IX. Kemacetan juga dipicu penyempitan jalan tol di ruas Ancol – Pluit pascakebakaran pada 7 Agustus. Pada hari Jumat, Kompas memerlukan waktu 3 jam untuk mencapai Slipi dari arah Tanjung Priok.
more

Layanan dan fasilitas buruk

Penumpang Menumpuk di Halte "Busway"

[SUARA PEMBARUAN] Antusiasme warga Ibukota terhadap jasa bus transjakarta (busway), sayangnya tidak diikuti perbaikan layanan, bahkan kondisinya makin buruk. Buruknya layanan bukan hanya menyangkut keberadaan sarana- prasarana, tetapi juga lamanya waktu tunggu di halte yang berakibat pada menumpuknya calon penumpang. Akibatnya, banyak penumpang tidak terangkut di beberapa halte.

Pelayanan dan fasilitas yang buruk juga terlihat dari kualitas pelayanan karyawan yang sangat rendah dan sering bersikap kasar terhadap penumpang, kualitas halte, dan jembatan penyeberangan yang sangat kotor.

Demikian rangkuman pendapat calon penumpang yang ditemui SP di sejumlah halte di beberapa koridor busway.

Di halte Kampung Melayu dan Senen misalnya, penumpang mengeluhkan lamanya waktu tunggu dan menumpuknya calon penumpang di halte. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada saat jam-jam sibuk, namun juga di siang hari yang bukan jam sibuk. "Sering kali kami harus menunggu selama 30 menit atau lebih dengan kondisi berdesak-desakan akibat terlalu banyak calon penumpang," ujar Heru yang ditemui SP di halte Kampung Melayu, Jakarta Timur, Senin (17/9) pagi.

Dia pernah mencoba naik busway di siang hari dengan harapan tidak banyak penumpang. Namun kondisinya tidak jauh berbeda dibanding pagi atau sore.

Kondisi yang paling memberatkan penumpang, menurutnya, terjadi pada sore hari, terlebih saat mayoritas penumpang sedang berpuasa. Heru menduga sedikitnya armada busway sebagai penyebab buruknya sistem pengangkutan di setiap halte.

Keluhan yang sama juga diungkapkan Ria yang biasa naik bus Transjakarta dari halte Senen (Koridor V) menuju UKI (koridor VII). Menurutnya, layanan busway saat ini hampir menyamai layanan angkutan umum lainnya yang terkenal tidak manusiawi. Kondisi berdesak-desakan tidak hanya terjadi di halte, namun juga di dalam bus. "Belum lagi gaya nyetir sopir yang sering kali ngerem mendadak membuat penumpang terombang-ambing," ujar Ria. Bahkan, menurut karyawan toko di bilangan Senen itu, di beberapa halte, seperti Pal Putih dan Salemba, banyak penumpang yang tidak terangkut, padahal mereka sudah menunggu lama. Informasi tersebut ia dapat dari pengakuan temannya yang bekerja di kawasan Kramat Raya.

Belum Memuaskan

Aktivis Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi membenarkan buruknya layanan busway saat ini. Berdasarkan penelitian YLKI, layanan busway terbukti belum memuaskan konsumen, baik petugas loket, satuan tugas, pengemudi transjakarta, kondisi bus, hingga kondisi halte. Pasalnya, mayoritas konsumen (598 responden/62,36 persen) mempunyai pengalaman buruk saat menggunakan bus transjakarta, misalnya padatnya penumpang, terutama pada jam sibuk, dan 23,15 persen (222 responden) mengeluh sering terlambat.

Kendati tidak terlalu banyak, penumpang pun mengaku merasa tidak aman dan tidak nyaman saat menggunakan busway (46 responden/4,80 persen) serta yang pernah kecopetan bahkan mengalami tindakan kriminal lain sebanyak 24 responden (2,50 persen).

"Jika sudah begini, apa bedanya busway dengan metromini atau kereta rel listrik Jabodetabek?" tanya Tulus. Keluhan konsumen terhadap kondisi halte juga sama saja. Hanya 376 responden (38,84 persen) yang menjawab kondisi halte nyaman, bersih, dan rapi, sedangkan 399 responden (41,22 persen) menyatakan kondisi halte tidak nyaman, karena halte sudah mulai rusak, tidak terawat, dan kotor, serta jembatan untuk menuju halte terlalu panjang dan berputar-putar.

Yang lebih menjengkelkan adalah perilaku pengemudi. Terbukti, 311 responden (33,15 persen) mengatakan bahwa pengemudi sering mengerem secara mendadak dan 270 responden (28,78 persen) mengatakan bahwa pengemudi sering tidak pas dalam memberhentikan bus.

Ketidaktepatan pemberhentian ini sangat membahayakan, karena penumpang bisa terperosok. Selain itu, pengemudi sering ugal-ugalan atau ngebut (55 responden/5,90 persen), mengalami kecelakaan lalu lintas (20 responden/2,13 persen), serta melanggar rambu-rambu lalu lintas (70 responden/7,04 persen). [L-11]
more

Informasi, koordinasi, sosialisasi diabaikan 2

Lalu Lintas Macet Total
Proyek Busway Menjadi Pemicu

Kompas - Sebagian jalan arteri dan tol dalam kota, Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, Cikampek, dan Jagorawi menuju interchange Cawang, Senin (10/9), macet total lebih dari dua jam sejak pukul 07.00. Kemacetan terjadi akibat pengerjaan jalur bus khusus Koridor X di Prumpung, Jatinegara, Jakarta Timur.

Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur Komisaris Indra Jafar mengatakan, kemacetan ini sudah berlangsung sejak pagi hari dan tidak berkurang sedikit pun hingga pukul 15.00.

"Banyak warga yang tidak tahu di jalan ini ada pembangunan busway sehingga warga tetap lewat jalan bypass ini. Andai saja ada sosialisasi terlebih dahulu, tentu banyak warga yang akan menghindar dari jalan bypass ini," kata Indra.

Para pelintas di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) Jatiasih-Cawang dan Pasar Rebo- Pondok Indah-Cawang juga terjebak di Pintu Tol Dukuh sejak pukul 07.00. Saat Kompas tiba di tol Dukuh dari arah Jatiwarna pukul 7.30, kendaraan dari belakang terus berdatangan, sedangkan yang di depan tak bergerak maju.

Kemacetan lalu lintas di Jalan Tol Jagorawi menuju ruas dalam kota di Gerbang Utama Taman Mini tidak terhindarkan. Stagnasi arus lalu lintas di ruas Dukuh-Taman Mini ke Cawang sempat membuat pelintas marah-marah. Sebab, pada jam-jam awal tidak ada informasi apa pun saat pelintas membayar tiket Rp 6.000 di gerbang awal JORR sebelum tiba di Dukuh. Begitu juga saat di gerbang Dukuh untuk masuk ke Jagorawi menuju tol dalam kota.

Direktur Operasi PT Jasa Marga Sarwono Oetomo mengatakan, para petugasnya sempat bingung dan mempertanyakan penyebab kemacetan itu. "Setelah diselidiki sejumlah petugas kami, dalam waktu yang cukup lama, akhirnya diketahui penyebabnya adalah pengecoran busway di Prumpung," katanya.

Kalau saja ada informasi, koordinasi, atau pemberitahuan soal itu, ujarnya, PT Jasa Marga juga dapat memasang pengumuman di setiap pintu tol atau mengalihkan jalur agar pelintas mencari jalan alternatif.

Sarwono menjelaskan, pekerjaan proyek busway di Prumpung itu telah mengganggu hampir semua ruas tol, baik di JORR, Jagorawi, Cikampek, dalam kota, maupun jaringan arteri yang terhubung ke tol. Untuk mengurai kemacetan, pihaknya menerapkan pengalihan arus pukul 08.30 sampai dengan 11.00.

Slipi-Grogol

Kemacetan parah dari dua arah juga terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto-Jalan S Parman, menjelang perempatan Slipi hingga perempatan Grogol.

Dalam pantauan sekitar pukul 11.00, kemacetan parah di perempatan Slipi mengakibatkan ekor antrean memanjang hingga ke sejumlah ruas jalan seperti arteri Pondok Indah dan Jalan Pejompongan. Sementara kemacetan panjang dari Slipi, Slipi Jaya, Tomang, dan Grogol terjadi pada dua arah. (CAL/ARN/ONG/ECA)
more

Pramudi menuntut

Tuntutan Sopir Transjakarta Dibahas Manajemen

KOMPAS - Kepala Bagian Pengendalian BLU Transjakarta Rene Nunumete tuntutan para sopir Transjakarta sedang dirapatkan oleh manajemen BLU Transjakarta. Namun, kenaikan gaji sampai 40 persen dinilai terlalu tinggi, apalagi, pendapatan mereka baru dinaikkan 10 persen awal 2007.

”Gaji pokok pramudi bus Transjakarta Rp 1,2 juta per bulan. Pendapatan mereka masih ditambahi uang makan dan transportasi Rp 50.000 per hari sehingga pendapatan total Rp 2,5 juta per bulan. Itu, kan, sudah di atas UMR,” kata Rene.

Rene mengatakan, selain menuntut kenaikan gaji karena harga sembako sedang naik, para sopir juga menuntut dipekerjakan kembali seorang rekan mereka, sesama sopir. Sopir berinisial P dikeluarkan karena mengemudi dengan kecepatan terlalu tinggi dan tidak tertib.

Mogok kerja yang dilakukan sekitar 40 pramudi Transjakarta terjadi Selasa (11/9) siang di Jakarta Selatan. Mogok kerja itu membuat calon penumpang bus Transjakarta di koridor I Blok M-Kota telantar.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyesalkan aksi mogok itu karena mengganggu pelayanan. Gaji para sopir bus Transjakarta juga dinilai sudah lebih tinggi daripada para sopir bus lain.

Untuk mengangkut penumpang yang sempat telantar, BLU Transjakarta mengerahkan 12 unit bus dan sopir dari koridor II dan III ke koridor I. Para sopir reguler dan sopir cadangan dari koridor I 185 orang akan dikerahkan Rabu (12/9) agar pelayanan di koridor I kembali normal. (ECA)
more

Informasi, koordinasi, dan sosialisasi diabaikan

Lalu Lintas Tol Kacau Balau

Kompas - Lalu lintas di ruas tol Dukuh - Taman Mini - Cawang macet total hingga menyebabkan kekacauan di jalan. Para pelintas dari arah Jatiwarna yang terjebak di Dukuh balik arah, sementara yang sudah berada di tengah kemacetan tidak bisa bergerak..

Hingga berita ini diturunkan Senin pukul 09.20, kemacetan belum terurai. Lalu lintas kocar kacir dan sejumlah pelintas sudah kehilangan kesabaran, marah dan memaki petugas.

Tidak ada informasi apapun ketika pelintas memasuk tol Jatiwarna menuju Dukuh. Tidak juga ada penutupan jalur agar pelintas bisa mencari alternatif lain. Kompas dan para pelintas lain yang berada di ekor kemacetan di Dukuh balik berlawanan arah.

Oleh polisi kemudian diarahkan ke ruas tol Pasar Minggu/Pondok Indah/BSD untuk keluar di Kampung Rambutan terus menuju Cawang. Kepala Cabang Tol Cawang - Tomang - Cengkareng PT_Jasa Marga, David S, menjelaskan, kemacetan sangat parah karena ada pengerjaan proyek busway di Kebon Nanas, Jakarta Timur.

Pengecoran busway sejak Minggu malam di Kebon Nanas dan Pisangan, menyebabkan arus lalu lintas di jalan arteri pagi ini macet di semua ruas menuju UKI -_Cawang - Halim. Efeknya pun hingga ke semua ruas tol menuju interchange Cawang.(CAL)
more