Bola tarif ada di DPRD

Sutiyoso Minta DPRD Tak Gantung Tarif Busway

Suara Karya: Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso meminta DPRD DKI Jakarta untuk segera mengambil keputusan penetapan kenaikan tarif busway.
"Dewan jangan menggantung masalah tarif busway yang kita diusulkan," kata Sutiyoso di sela-sela peresmian Rest & Area dan peletakan batu pertama pembangunan Park & Ride di Terminal Antarkota Antarprovinsi (AKAP) Kalideres, Jakbar, Senin (13/8).

Sutiyoso menegaskan, sekarang ini para pengguna bus Transjakarta harus lama menunggu di setiap halte busway. Hal ini, kata dia, karena adanya pengurangan jumlah armada. "Pengurangan armada itu dilakukan untuk mengurangi beban subsidi karena pemasukan dari penjualan tiket lebih kecil dari pengeluaran untuk operasional," kata dia.

Sutiyoso menambahkan, pihaknya mengusulkan kepada DPRD untuk menaikkan tarif busway atau menambah subsidi yang saat ini mencapai Rp 203 miliar untuk tarif Rp 3.500 per tiket.
"Bila tiketnya tetap Rp 3.500, maka kita harus menambah subsidi sebesar Rp 55 miliar," katanya. "Dan bila diambil jalan tengah, yakni tarif dinaikkan menjadi Rp 5.000, maka subsidi yang dibutuhkan hanya Rp 18 miliar," katanya.

Bila tarif busway tetap Rp 3.500 dan subsidi yang dikeluarkan juga tetap sebesar Rp 203 miliar, sementara armada, sopir, dan petugas keamanannya bertambah, maka Transjakarta akan merugi.
"Mana ada perusahaan yang mau merugi, tapi tetap beroperasi," kata Sutiyoso lagi. "Dan untuk tetap beroperasi maka armadanya terpaksa dikurangi," imbuhnya. Oleh karena itu, Sutiyoso mendesak DPRD jangan menggantung masalah kenaikan tarif busway tersebut.
Pemprov, kata dia, tidak akan mengambil untung dari program transportasi makro (PTM) busway itu.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Ade Surapriatna sebelumnya mengatakan, pihaknya sedang membentuk tim khusus yang mengkaji kemungkinan kenaikan tarif busway tersebut.
"Kita masih menunggu kerja tim DPRD yang terdiri dari Komisi D dan A, tetapi mereka juga belum bisa membuat keputusan karena masih menunggu evaluasi dari BLU Transjakarta dan tim independen yang sampai saat ini belum diberikan. Kita jangan disalahkan melulu, dong. Mana mungkin kita putuskan sebelum ada evaluasi dari BLU," kata Ade Surapriatna. (Yon Parjiyono)

Tarif Busway Naik
Harus Ada Perubahan Pengelolaan Busway

[SUARA PEMBARUAN] Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus memastikan adanya perubahan pengelolaan bus jalur khusus (busway), baik dari sistem manajemen, pelayanan dan tiket, sebelum mematok tarif baru.

Menurut Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD DKI Jakarta, Sayogo Hendrosubroto, perubahan sistem manajemen, pelayanan, dan tiket sangat penting agar tidak terjadi lagi persoalan yang membuat pelayanan busway memburuk dan masyarakat terus dibebani kenaikan tarif.

Dia mengungkapkan, persoalan yang dialami BLU TransJakarta selaku pengelola busway, bukan disebabkan tarif busway yang murah, tetapi sistem manajemen yang tidak transparan, pelayanan yang tidak memiliki standardisasi, dan sistem tiket yang manual dan flat fare (harga tetap) untuk semua koridor.

"Jadi, persoalannya bukan menaikkan tarif atau tidak, tetapi apa jaminan dari Pemprov DKI untuk pelayanan setelah tarif busway dinaikkan? Kalau tidak ada perubahan sistem manajemen, pelayanan, dan tiket, berarti enggak adil dong bagi masyarakat," kata Sayogo, kepada SP, di Jakarta, Selasa (14/8).

Seperti diketahui, Pemprov DKI memberikan tiga usulan kenaikan tarif busway, yakni Rp 5.000, atau Rp 5.500, atau Rp 6.000/penumpang. Usulan tersebut, disesuaikan dengan besaran subsidi yang diberikan untuk operasional busway, antara lain untuk subsidi tiket. Usulan tersebut, telah disampaikan Pemprov DKI kepada DPRD DKI sejak pertengahan Juli 2007.

Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso berharap, dalam minggu ini DPRD DKI sudah dapat memberikan persetujuan kenaikan tarif busway dan menentukan tarif mana yang akan diberlakukan. "Kalau bisa dalam minggu ini, dewan sudah membuat keputusan soal kenaikan tarif busway, supaya persoalan yang ada dapat segera diatasi," kata Sutiyoso, di sela-sela acara peresmian Rest Area dan peletakan batu pertama park and ride busway di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Senin (13/8) siang.

Namun Sayogo menegaskan, keputusan DPRD untuk menyetujui usulan kenaikan tarif busway yang diajukan Pemprov DKI, akan sangat bergantung pada penjelasan unit terkait tentang pengelolaan busway selama ini. Selain mempertimbangkan kemampuan APBD DKI untuk memberikan subsidi, dewan juga akan mempertimbangkan kemampuan atau daya beli masyarakat terhadap tarif tiket busway.

Terkait dengan itu, dewan juga akan menilai sejauh mana efisiensi betul-betul diterapkan BLU TransJakarta, terutama untuk operasional busway pada jam kosong dan hari libur.

Penyelewengan

Sayogo menilai, salah satu penyebab persoalan yang dialami BLU TransJakarta adalah belum adanya perubahan sistem tiket. Penanganan sistem tiket secara manual, sangat rentan dengan penyelewengan dan sulit untuk diawasi.

"Kalau sistem tiketnya terkomputerisasi, kita bisa pantau berapa pemasukan dari penjualan tiket secara real. Kita juga bisa melihat jumlah penumpangnya, mana yang naik satu koridor, mana yang berpindah koridor. Bukan seperti sekarang, data-datanya tidak jelas, hanya perkiraan," kata Sayogo.

Terkait dengan itu, dia mengusulkan, Pemprov DKI segera mengubah sistem tiket. Sebaiknya, ada pembedaan untuk penumpang yang menggunakan satu koridor saja (single trip) dan penumpang yang menggunakan dua koridor atau lebih (multi trip).

Pembedaan tersebut, dapat dilakukan pada harga tiket untuk satu trip dan beberapa trip. Penumpang nantinya diberi pilihan apakah mau membeli tiket satu trip atau lebih.

"Jadi tarif yang diberikan lebih adil. Masyarakat yang menumpang busway di satu koridor saja, tentu tidak mau harga tiketnya sama dengan penumpang yang berpindah-pindah koridor," ujar Sayogo.

Dia menambahkan, perbedaan sistem tiket satu trip dan lebih dari stau trip, juga akan mempermudah pengawasan terhadap pemasukan dari penjualan tiket dan jumlah pengguna busway yang berpindah koridor atau tidak. [J-9]