Bukan mark-up

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, menepis dugaan penggelembungan dana (mark-up) oleh operator bus Trasjakarta yang dikelola oleh konsorsium.  Dugaan mark-up itu sangat tidak beralasan. Perhitungan biaya operasional per kilometer sudah ada rumusnya dari Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan. Karena waktunya berbeda dan beberapa komponen besarannya juga berbeda, tentunya hasilnya berbeda juga,” ujar Prijanto, di Balai Kota, Jumat (18/1).

Perbedaan harga rupiah/kilometer untuk bus Transjakarta pada setiap koridor disebabkan oleh perbedaan sistem pengelolaan pengoperasian bus. Bukan karena adanya penggelembungan anggaran. 

Koridor I harga per kilometernya mencapai Rp 8.250, menggunakan sistem BOT (built, operate and transfer) artinya bus dikelola terlebih dulu oleh swasta selama jangka waktu tertentu, kemudian diserahkan ke pemerintah setelah manajemen perusahaan trasportasi itu mapan.

Koridor II-VII menggunakan sistem BOO (built, operation and operate) artinya pihak swasta hanya mengoperasikan bus sedangkan pemerintah yang memiliki sepenuhnya. Harga per kilometer koridor II dan III Rp 12.550. Untuk koridor V, VI, VII Rp 12.885.

“Koridor I murah karena Pemda DKI yang membeli armadanya,” ungkapnya. Komponen lain adalah perbedaan harga kendaraan saat pembelian bus, suku bunga bank, dan nilai residu. 87 unit bus yang dilelang untuk koridor IV ada yang menawar terendah Rp 9.536,50 per kilometernya, Rp 9.488,00, tapi ada yang Rp 10.824,50, Rp 11.395,9 dan Rp 12.944,00. “Begitu juga untuk koridor VI dan VII,” jelasnya.

Untuk kilometer tempuh juga berbeda-beda. “Kalau konsorsium 247,7 kilometer/bus/hari. Sedangkan untuk yang lelang saat ini 311 kilometer/bus/hari,” tuturnya.

Hingga Januari 2008 ini pengadaan di seluruh koridor belum rampung seluruhnya. “Idealnya pada koridor I jumlah busnya 450 unit, tapi baru ada 329 unit,” ucapnya. Ke-329 bus itu dikelola oleh konsorsium yang terdiri dari PPD, Mayasari Bakti, Steady Safe, Bianglala, Metro Mini, dan Pemda DKI Jakarta. Dari 329 unit bus itu sebanyak 91 unit bus diantaranya dibeli oleh Pemda DKI Jakarta. Kemudian pemprov juga membeli bus lagi melalui lelang sebanyak 87 unit untuk koridor IV, V, VI, dan VII.  [dari beritajakarta.com]