Pansus Busway

DPRD Segera Bentuk Pansus Busway

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyatakan segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi secara menyeluruh pengoperasian dan pembangunan busway di Ibu Kota.

Ketua Komisi D Bidang Pembangunan Sayogo Hendrosubroto mengatakan rapat pimpinan dewan yang dihadiri oleh ketua dan para wakil ketua dan pimpinan komisi pekan lalu sepakat membentuk pansus. "Pembentukan pansus ini didasarkan atas rasa tanggung jawab dewan terhadap permasalahan kemacetan di Jakarta," ujarnya

Menurut dia, perlu ada evaluasi secara menyeluruh, mulai dari proses pembangunan, tiket, tarif, subsidi dan operasional Badan Layanan Umum. Rekomendasi Pansus akan menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD DKI Jakarta apakah akan menolak atau melanjutkan pembangunan jalur TransJakarta selanjutnya. Pansus ini melibatkan para ahli transportasi independen.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersilahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk panitia khusus. "Tolong pikirkan, ada 44 juta pengguna busway sepanjang tahun 2007," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, di Balai Kota, akhir pekan lalu. =
Rudy Prasetyo - KoranTempo

~~~~~

DPRD DKI Jakarta akan membentuk pansus bus TransJakarta. Pembentukan pansus ini menindaklanjuti kurang lancarnya pelaksanaan pembangunan busway koridor VIII hingga Koridor X, yang berakibat kemacetan di Ibu Kota.

''Kita sudah lakukan rapat pimpinan DPRD siang tadi. Hasilnya sepakat untuk membentuk pansus yang akan bekerja selama 20 hari kedepan,'' ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ilal Ferhard, Rabu (14/11) sore, di gedung DPRD.

Politisi asal Partai Demokrat ini menyatakan, pada prinsipnya dewan sangat mendukung pelaksanaan pembangunan busway. Meski demikian, pelaksanaannya selama ini harus dievaluasi terkait dengan operasional yang dilakukan oleh pihak pengelola maupun dengan penggunaan anggaran APBD. Yang lebih penting lagi, katanya, mengenai dampak kemacetan yang dialami sudah sangat meresahkan masyarakat Jakarta.

''Solusi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI untuk mengatasi kemacetan yang diakibatkan pembangunan busway, yakni dengan cara mengatur pengalihan jalur angkutan dan kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan,'' tutur Ilal. Menurut dia, secara infrastruktur bus TransJakarta memang sedang dalam pembangunan. Namun, dari segi manajemen pengelolaan masih perlu diperbaiki, khususnya terhadap pihak pengelola yakni BLU TransJakarta.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Inggard Jhosua, yang dihubungi secara terpisah menyatakan, untuk menyelesaikan masalah kemacetan yang terjdi di Jakarta akibat pembangunan jalur busway, diperlukan sebuah upaya dengan memberikan ruas jalan yang baru bagi bus TransJakarta. ''Istilahnya take one give one, sehingga tidak terjadi penyempitan ruas jalan,'' tegas dia.

Anggota Komisi A (bidang hukum dan pemerintahan) ini juga mengatakan selama ini terdapat kekurangberesan dalam pengelolaan manajemen bus TransJakarta. Pasalnya, subsidi anggaran untuk busway yang dikeluarkan dari APBD relatif besar yakni sebanyak Rp 230 miliar, namun hasil pelayanan bagi penumpang bus TransJakarta belum terlihat, bahkan belum terdapat kontribusi untuk kas pemerintah provinsi.

''Saya dapat informasi bahwa selama ini banyak hasil penjualan tiket bus TransJakarta yang hanya masuk ke kantong pribadi, bukan ke pemerintah provinsi. Makanya kita harus mengkaji ulang untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan manajemen busway,'' ujar menegaskan.

Inggard bahkan mencurigai adanya oknum aparat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI yang disinyalir bekerja sebagai pejabat di perusahaan pengelola bus TransJakarta. ''Hampir rata-rata gaji mereka besar. Direktur saja sampai empat orang, bahkan diduga ada oknum aparat Dishub yang bekerja di sana. Jelas saja terjadi penggemukan yang menyerap anggaran besar dari APBD,'' ungkap Inggard. zak - Republika