Menanti Putusan Pansus

Penerapan sistem tiketing dengan pola digital untuk pembayaran busway rupanya masih tersandung masalah. Meski teknologi digital yang ditawarkan Bank DKI sudah canggih, namun kalangan DPRD DKI Jakarta menilai kinerja BLU TransJakarta belum optimal.

Yang menjadi sorotan tajam kalangan dewan yakni menyangkut transparansi manajemen. Tuntutan dewan tak berlebihan mengingat subsidi yang dikeluarkan untuk operasional busway menelan dana cukup besar hingga mencapai ratusan miliar rupiah per tahunnya.
''Sudah dari dulu kami meminta agar sistem dilakukan secara transparan. Kita juga mendukung langkah yang ditawarkan Bank DKI dengan e-wallet-nya itu,'' ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ilal Ferhard.

Ilal yang disebut-sebut sebagai calon ketua pansus busway ini melanjutkan, pihaknya berharap semua koridor busway menggunakan e-wallet. Sehingga posisi keuangan, jumlah penumpang bisa diketahui secara pasti dan mudah terpantau.
''Kita targetkan pansus mulai bisa bekerja awal Desember ini dan secepatnya diharapkan bisa segera tuntas masalahnya,'' ujar Ilal.

Senada juga disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Fathi Siddiq. Sudah saatnya, kata dia, sistem yang berkaitan dengan keuangan menggunakan pola secara on line. Sehingga pertanggungjawaban keuangan bisa disampaikan secara lebih terbuka kepada masyarakat luas.

Ihwal penerapan e-walet dalam sistem tiketing busway, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Nurachman menyatakan pihaknya siap-siap saja. Hanya saja, saat ditanya belum semua koridor dan halte yang menerapkan model pembayaran secara digital ini, dia menyatakan, masalahnya karena peralatan yang dibutuhkan belum lengkap di halte dimaksud.
Dia sendiri tak merinci secara pasti jenis peralatan apa saja yang belum lengkap. Nurachman malah mempersilakan berbagai pihak jika bersedia melengkapi peralatan tersebut. ''Dari aspek regulasi tak ada masalah, kalau Bank DKI mau ya silakan saja, yang ada baru koridor V, VI, dan VII,'' paparnya. man - Republika