DPRD menolak 2

Enam Fraksi Tolak Anggaran Lanjutan Busway

Sebanyak enam dari tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta bertekad bulat menolak anggaran lanjutan proyek busway koridor XI hingga XV dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2008.

Bahkan, enam ketua fraksi itu mendesak Gubernur DKI Fauzi Bowo mengevaluasi dulu 10 koridor busway yang ada karena banyak masyarakat yang merasa disusahkan oleh kemacetan lalu lintas di Ibu Kota yang kian parah akhir-akhir ini.

"Kita minta tunda dulu pembangunan koridor XI hingga XV. Kaji dulu koridor I hingga X yang sudah ada itu. Sebab, kemacetan lalu lintas di Jakarta semakin menjadi-jadi, terutama setelah pembangunan jalur busway koridor VIII-X yang banyak diprotes rakyat," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat, Firmansyah, menjawab pertanyaan wartawan, Kamis (25/10).

Ketua Fraksi Partai Golkar Inggard Joshua, Ketua Fraksi PDI-P HM Nakoem, Sekretaris Fraksi PAN Agus Darmawan, Ketua Fraksi Kebangkitan Reformasi Hasan Ishak, dan Fraksi PKS juga mendukung pernyataan itu. Sedangkan Fraksi PPP tak bersedia berkomentar.

Dampak pengoperasian busway yang mengambil lajur yang ada tidak hanya memacetkan arus lalu lintas, tapi berimbas pada perekonomian masyarakat.

"Belum lagi dampak sosiologisnya. Fraksi kita melalui anggota di komisi-komisi terkait maupun panitia anggaran akan berjuang untuk menolak dan menyoret anggaran proyek lanjutan busway. Ini demi rakyat yang sudah membayar pajak sepeda motor dan mobil agar tak susah dapat fasilitas jalan," ujar Firmansyah. Kalau koridor berikutnya tetap dilanjutkan, lalu lintas Jakarta bisa tak bergerak.

Proyek busway yang diprogram sampai 15 koridor, kata Inggard Joshua, jangan dikebut kalau tak ada manfaat yang dirasakan masyarakat.

"Buat apa dibangun sampai 15 koridor kalau manfaatnya tak optimal buat rakyat," kata politisi partai pohon beringin itu. Sejak awal fraksinya sudah mengkritisi proyek busway. Operasional busway tak optimal karena angkutan feeder (pengumpan) belum dioperasikan seperti yang diharapkan.

"Apalagi sekarang ada usulan jalan busway diportal agar tak bisa dilalui kendaraan lain. Ini ide gila yang hanya menyusahkan rakyat. Jadi, usulan perencanaan pembangunan itu yang punya manfaat buat rakyat, jangan asal bunyi (asbun)," ucap Inggard lagi.

Sementara itu, Ketua Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Wisnu Soebagyo Yusuf mengatakan, pembangunan betonisasi untuk koridor VIII-X itu segera diselesaikan, terutama jalan yang membuat jalur yang ada menjadi sempit.
"Jalan yang ada di samping jalur beton yang ditinggikan sekitar 25-30 cm itu akan kita tinggikan aspalnya mendekati tinggi betonnya, sehingga tidak akan mengganggu pengendara mobil dan sepeda motor," kata Wisnu. (Yon Parjiyono - Suara Karya)