Rp.10 miliar tunggakan BBG

Petrogas menyatakan tidak masalah jika harus menutup dua stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) miliknya yang memasuk gas untu bus transjakarta jika Pemprov DKI tidak melunasi utang sebesar Rp15 miliar.
Petrogas menyatakan hal ini menanggapi ancaman PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang akan menghentikan pasokan gas untuk dua SPBG tersebut jika tidak melunasi tunggakan.
Direktur PT Petrogas Bagus Andhika kepada Media Indonesia, Senin (10/3) mengakui pihaknya belum melaksanakan kewajibannya menyetor uang BBG busway ke PGN sejak September 2007. Total tunggakan itu mencapai Rp10,6 miliar. Namun hal itu dilakukan, menurut Bagus, karena Pemprov DKI juga punya hutang ke Petrogas sebesar Rp15 miliar.
"SPBG kan harus tetap operasi, bisa saja kita bayar tapi pelayanan BBG berhenti," ujar Bagus. Akhirnya, lanjut dia, Petrogas terpaksa menunda menyetor tagihan ke PGN.
Dalam hal ini, menurut Bagus, Petrogas dan PGN adalah pihak yang dikorbankan. "Kalau PGN mau hentikan pasokan gas ke Petrogas, ya tidak apa-apa. Saya rasa itu jalan terbaik. Kalau busway jadi berhenti gara-gara tidak ada BBG kan nanti ramai lagi," kelitnya.
Menurut dia, ancaman PGN menghentikan pasokan gas itu adalah langkah tepat. "Supaya Pemprov DKI sadar," jelas.
Utang Rp15 miliar itu, kata Bagus, adalah komitmen Pemprov DKI untuk mensubsidi investasi pembangunan SPBG di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jaktim, dan Rawa Buaya, Jakbar. "Dan itu tertuang dalam kontrak kerja sama," tandasnya.
Selain SPBG Perintis Kemerdekaan dan Rawa Buaya milik Petrogas, ada satu SPBG lagi yang biasa digunakan busway mengisi BBG, yaitu di Jalan Pemuda milik Pertamina. Namun bila 2 SPBG milik Petrogas itu benar berhenti beroperasi, SPBG Pemuda diperkirakan tidak akan sanggup melayani kebutuhan BBG 329 armada bus Transjakarta.
Bagus meminta agar permasalahan ini diselesaikan secara musyawarah. "Kalau Rp15 miliar dirasa mahal, ya duduk bersama lah, DKI, PGN dan Petrogas. Negosiasi tidak masalah, yang penting niatnya dulu. Supaya pelayanan publik tetap jalan," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo berjanji menyelesaikan permasalahan utang BBG bus Transjakarta ini. Fauzi telah memerintahkan jajarannya untuk mengkaji penyebab tunggakan itu sekaligus mengevaluasi mekanisme pembayaran BBG busway.
Hal itu dikemukakannya seusai melantik Muhayat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta di Balai Kota, hari ini. Menurut pria berkumis itu, salah satu kemungkinan penyebab tunggakan adalah perbedaan harga BBG yang dipatok Petrogas dengan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) umum.
"Bisa jadi BLU (Badan Layanan Umum) Transjakarta tidak membayar karena ada perbedaan harga itu. Sebab jika terus dilakukan bisa dituduh menyimpang. Tapi ini baru fakta-fakta yang ditemukan di awal, belum hasil analisis," bebernya.
Fauzi berjanji akan memberi penjelasan segera setelah kajian selesai. "Paling lambat besok," janjinya.
Sedangkan Kepala Dinas Pertambangan DKI Peni Susanti menjelaskan harga BBG di SPBG milik Petrogas lebih mahal dari pada di SPBG umum. "Wajar kalau PGN pasok ke Petrogas lebih mahal karena mereka investasi untuk gas pipa," ungkapnya.
Sesuai kontrak kerjasama dengan Pemprov DKI pada Mei 2006, Petrogas adalah satu-satunya tempat yang ditunjuk untuk melayani kebutuhan BBG busway. Kenyataannya, karena alasan perbedaan harga ini, beberapa operator mengisi BBG di SPBG lain. PT Jakarta Trans Metro (JTM) yang mengoperasikan busway koridor IV dan VI misalnya, juga mengisi BBG di SPBG Jalan Pemuda milik Pertamina.
"Kita selalu bayar setiap mengisi BBG di SPBG Jalan Pemuda (milik Pertamina) dan SPBG Perintis Kemerdekaan (milik Petro Gas)," kata Direktur Operasional PT Jakarta Trans Metro (JTM) I Gusti Ngurah Oka. [Media Indonesia - Petrogas Siap Tutup SPBG Busway - Reporter : Bagus BT. Saragih]