Transjakarta sarang korupsi?

Dewan: TransJakarta Tak Beres
Diduga Sarang Korupsi, Bentuk Tim Independen

DPRD DKI Jakarta kian kencang menyoal buruknya pengelolaan TransJakarta. Pembahasan penentuan tarif baru belum beres, kalangan dewan mengendus ada yang tak beres di dalam manajemen badan layanan umum (BLU) ini.

Komisi C DPRD DKI Jakarta juga dibuat kaget saat menggelar audiensi dengan pihak manajemen busway. Ternyata dewan baru tahu bahwa gaji presiden direktur sebesar Rp 27 juta. Sementara gaji komisarisnya sebesar Rp 25 juta.

Fakta tersebut dianggap berlebihan mengingat selama ini kinerja BLU Transjakarta jauh dari kata maksimal. Sedangkan subsidi untuk biaya operasional terus membengkak dari tahun ke tahun. Untuk tahun ini saja, subsidi yang sudah digelontorkan mencapai Rp 203 miliar. Namun angka itu kemungkinan besar bakal bertambah mengingat biaya operasional dipastikan membengkak.

Di sisi lain, kualitas pelayanan busway kepada para penumpang bukannya semakin membaik tapi justru semakin menurun. Keamanan dan kenyamanan masih menjadi tanda tanya sejumlah pihak. Antrean panjang di setiap halte, jam tunggu yang masih lama, pencopetan, serta aksi sejumlah sopir busway yang kerap ugal-ugalan.

Menurunnya kualitas pelayanan angkutan busway bisa diukur selama delapan bulan terakhir. Data kualitas pelayanan itu akan dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan besaran tarif yang bakal disesuaikan. Namun melihat kualitas yang terus merosot, anggota dewan mengusulkan adanya pengkajian ulang terkait besar tarif yang ditetapkan.

"Data-data itu harus banyak disempurnakan. Apalagi, data itu mereka kemukakan untuk prediksi awal tahun. Sementara hingga saat ini sudah berjalan delapan bulan," ujar Ketua Komisi C DPRD DKI Daniel Abdullah Sani usai melakukan pembahasan tarif busway di gedung dewan kemarin.

Tragisnya, selama delapan bulan tersebut, pelayanan masih tidak maksimal. Sehingga, usulan tarif yang bakal dibebankan kepada penumpang tak bisa diterapkan begitu saja. "Jadi harus diperbarui hingga besaran menjadi realistis," ungkapnya.

Merosotnya kualitas pelayanan busway itu sangat disayangkan mengingat selama ini kucuran subsidi sangat besar. Sehingga, ketika terungkap gaji presiden direktur TransJakarta mencapai Rp 27 juta kalangan dewan pun lantas bertanya-tanya. "Gaji dewan saja tidak sampai segitu. Ini jelas harus diaudit. Selama ini kami tak pernah mendapat laporan tersebut. Itu kan diambilkan dari APBD. Artinya kan duit rakyat," ujar Wakil DPRD DKI Ilal Ferhard menanggapi besarya gaji yang diterima para petinggi BLU tersebut.

Dalam waktu dekat ini, seluruh komisi yang ada di DPRD, kata dia, akan mencermati persoalan tersebut. Baik dari sisi organisasi BLU, biaya pengeluaran operasional, pemasukan, hasil penjualan tiket serta kualitas pelayanan. Pihaknya juga akan mengusulkan dibentuknya tim independen yang akan mengaudit BLU. Sebab, tingginya gaji yang diterima para petinggi BLU dengan mencermati kondisi yang ada sangat memungkinkan terjadinya korupsi di tubuh perusahaan daerah itu. "Kemungkinan besar menjadi sarang korupsi itu pasti ada. Makanya biar tim yang akan mengaudit. Kalau independen kan netral. Tidak di bawah eksekutif maupun dewan," ungkapnya. (aak)